Eksekusi terhadap aktivis prodemokrasi di Myanmar memicu kemarahan global
The Associated Press
Kemarahan internasional atas eksekusi empat tahanan politik yang dilakukan oleh junta militer Myanmar makin meningkat dengan kecaman keras dan unjuk rasa di kalangan akar rumput, serta kekhawatiran hukuman gantung itu dapat menggagalkan upaya yang baru saja dibuat untuk mengakhiri kekerasan yang telah melanda negara Asia Tenggara itu sejak terjadinya kudeta militer pada Februari 2021.
Militer Myanmar, yang merebut kekuasaan dari pemerintahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, telah dituduh melakukan ribuan pembunuhan di luar proses hukum, tetapi hukuman gantung pada akhir Juli 2022 itu merupakan eksekusi resmi pertama di negara itu dalam beberapa dekade terakhir.
“Kami merasa ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan,” ungkap Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah pada konferensi pers di Kuala Lumpur bersama dengan Noeleen Heyzer, utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Myanmar.
Berita tentang eksekusi tersebut memicu demonstrasi dadakan dan cepat di kota terbesar Myanmar, Yangon, ketika para pengunjuk rasa turun ke jalan kemudian menyelinap pergi sebelum pihak berwenang dapat menghadapi mereka. Demonstrasi juga diadakan di tempat lain.
Myanmar merupakan anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang mencoba menerapkan konsensus lima poin yang dicapainya tentang Myanmar pada tahun 2021 yang menyerukan dialog, bantuan kemanusiaan, penghentian segera kekerasan, dan kunjungan utusan khusus untuk bertemu dengan semua pihak.
Dengan eksekusi tersebut, Saifuddin Abdullah mengatakan, “kami melihatnya seolah-olah junta militer mengolok-olok proses lima poin.”
Noeleen Heyzer mengatakan bahwa P.B.B. melihat eksekusi itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hak seseorang untuk memperoleh kehidupan, kebebasan, dan keamanan.
Di Bangkok, Thailand, ratusan demonstran prodemokrasi melakukan unjuk rasa di luar kedutaan Myanmar, negara tetangga Thailand, serta mengibarkan bendera dan meneriakkan berbagai slogan. (Foto: Warga Myanmar di Bangkok, Thailand, memegang potret pemimpin terguling Aung San Suu Kyi saat memprotes eksekusi terhadap empat aktivis prodemokrasi yang dilakukan oleh junta militer Myanmar pada Juli 2022.)
“Para diktator menggunakan kekuasaan mereka secara sewenang-wenang,” teriak seorang pemuda melalui pengeras suara kepada orang banyak, beberapa di antaranya melambaikan foto Aung San Suu Kyi dan empat orang yang dieksekusi. “Kami tidak bisa menoleransi lagi.”
Di antara para tahanan yang dieksekusi adalah Phyo Zeya Thaw, seorang mantan anggota parlemen berusia 41 tahun dari partai Aung San Suu Kyi, dan Kyaw Min Yu, seorang aktivis demokrasi berusia 53 tahun yang lebih dikenal sebagai Ko Jimmy. Keempat pria itu diadili, dinyatakan bersalah, dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan militer tanpa kemungkinan mengajukan upaya banding.
Juru bicara militer Myanmar, Mayor Jenderal Zaw Min Tun, mengklaim eksekusi itu dilakukan untuk “stabilitas dalam negeri.”
Akan tetapi, ada seruan segera di seluruh dunia untuk melakukan moratorium eksekusi dan kecaman atas apa yang secara luas dilihat sebagai pembunuhan bermotif politik.
“Ini merupakan tindakan barbar yang dilakukan oleh rezim militer Myanmar,” ungkap Menteri Luar Negeri Selandia Baru Nanaia Mahuta. “Selandia Baru mengutuk tindakan ini dengan sekeras-kerasnya.”
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan dia merasa terguncang dengan eksekusi tersebut.
Australia dan Selandia Baru bergabung dengan Kanada, Uni Eropa, Jepang, Norwegia, Korea Selatan, Britania Raya, dan Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan bersama yang mengutuk eksekusi tersebut.
ASEAN mengecam eksekusi tersebut sebagai “sangat patut dicela” dan mengatakan eksekusi semacam itu merupakan kemunduran bagi upaya kelompok itu untuk memfasilitasi pembicaraan di antara junta militer dan kelompok prodemokrasi.
FOTO DIAMBIL DARI: REUTERS
