Tiongkok yang Tak Terkendali

Mengintimidasi India Dengan Penyalahgunaan Hukum secara Agresif

Sarosh Bana

Undang-Undang Perbatasan Darat baru Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengaitkan ancaman militernya terhadap India dengan ultimatum legislatif. 

Undang-undang nasional pertama RRT tentang “perlindungan dan eksploitasi” perbatasan daratnya menetapkan bahwa kedaulatan dan keutuhan wilayahnya merupakan hal “sakral dan tidak dapat diganggu gugat.” Undang-undang itu disahkan pada Oktober 2021 selama Kongres Rakyat Nasional ke-13 dan mulai berlaku pada awal tahun 2022. Undang-undang tersebut merupakan contoh lain upaya RRT dalam menyalahgunakan hukum, ketika rezim itu mengembangkan undang-undang domestik untuk membenarkan kebijakan luar negeri dan militernya yang agresif.

 Undang-undang itu berlaku untuk perbatasan darat Tiongkok yang membentang hingga 22.457 kilometer dengan 14 negara, termasuk Afganistan, Bhutan, Kazakstan, Kirgistan, Laos, Mongolia, Myanmar, Nepal, Korea Utara, Pakistan, Rusia, Tajikistan, dan Vietnam, tetapi undang-undang itu secara selektif membawa pengaruh terhadap India. Ini karena RRT mengklaim telah menyelesaikan perbatasannya dengan 12 negara ini, dan tengah mengupayakan tercapainya resolusi dengan Bhutan, kerajaan Buddha di Pegunungan Himalaya yang berbagi perbatasan tiga negara dengan India dan Tiongkok di dataran tinggi Doklam. 

Undang-undang perbatasan itu mempertajam permusuhan di antara kedua negara yang memiliki persenjataan nuklir, dengan RRT yang gemar menebar ancaman mengarahkan situasi itu secara berbahaya menjadi pusat ketegangan ketika pihaknya mengintimidasi India di sepanjang perbatasan Pegunungan Himalaya yang panjangnya mencapai 3.488 kilometer, yang disebut Garis Kontrol Aktual (Line of Actual Control, LAC). 

 India telah menyatakan keprihatinannya atas undang-undang itu, yang memberdayakan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk melakukan pembalasan bersenjata terhadap setiap pelanggaran perbatasan yang dirasakan dan memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan proyek pembangunan perbatasan. Menanggapi kekhawatiran India, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin mengatakan Beijing “berharap negara-negara terkait akan mematuhi norma-norma hubungan internasional dan menahan diri dari spekulasi sewenang-wenang tentang undang-undang domestik normal Tiongkok.” 

 Beijing menyengketakan sebagian besar demarkasi dengan India, meskipun ada tiga perjanjian perbatasan pada tahun 1993, 1996, dan 2013. Pada tahun 2017, RRT mengalami ketegangan perbatasan selama 73 hari dengan India di Doklam yang merupakan insiden paling kritis dalam beberapa dekade, hingga serbuan dan pendudukan PLA pada Mei 2020 terhadap petak-petak lahan di bagian timur Wilayah Persatuan Ladakh India di LAC barat laut. Selain itu, satu-satunya perang berskala penuh di antara kedua negara berlangsung selama satu bulan pada tahun 1962, ketika PLA merebut gurun dataran tinggi seluas 37.244 kilometer persegi yang disebut Aksai Chin, yang diklaim India sebagai bagian dari Ladakh. Setelah pertikaian kecil pada tahun 2017 di Doklam, PLA membangun infrastruktur militer dan mengerahkan pasukan secara permanen di sana.

 Beberapa hari sebelum memberlakukan Undang-Undang Perbatasan Daratnya, RRT menyetujui “peta jalan tiga langkah” dengan Bhutan untuk mempercepat negosiasi guna menyelesaikan sengketa yang membara atas perbatasan mereka yang panjangnya mencapai 477 kilometer. RRT mengklaim bagian wilayah Bhutan dan tidak pernah secara resmi mengakui, atau bahkan membatasi, perbatasan Bhutan dengan Tibet, yang dicaplok Tiongkok pada tahun 1951.  

Pada November 2020, RRT membangun sebuah desa 2 kilometer di dalam wilayah Bhutan dan hanya 9 kilometer dari lokasi ketegangan perbatasan India-Tiongkok di Doklam. Konfrontasi itu dipicu oleh upaya RRT untuk memperpanjang jalan di wilayah yang diklaim oleh Bhutan, yang telah memiliki Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan Abadi dengan India sejak tahun 1949, sebuah pakta yang diperbarui pada tahun 2007.  Sekitar 60.000 warga negara India tinggal di Bhutan, dengan tambahan 8.000 hingga 10.000 warga negara India mengunjungi negara berpenduduk sekitar 780.000 jiwa itu setiap hari dari kota perbatasan untuk bekerja. 

 India khawatir bahwa intrusi RRT merupakan indikator dari hal yang dilihatnya sebagai “pengirisan salami,” ketika Beijing berusaha untuk mengacak-acak wilayah India dan Bhutan dengan maksud menggambar ulang batas-batas LAC.

Nuansa Laut Cina Selatan

Undang-Undang Perbatasan Darat itu menggunakan strategi serupa untuk mengendalikan wilayah seperti yang diterapkan oleh RRT berdasarkan hal yang disebutnya sebagai sembilan garis putus-putus yang menetapkan batas klaim maritimnya di Laut Cina Selatan. Filipina menantang klaim RRT di kawasan itu berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS). Mahkamah di Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag, Belanda memutuskan pada tahun 2016 bahwa demarkasi RRT tidak memiliki dasar hukum dan melanggar hak kedaulatan Manila. Beberapa negara Asia Tenggara lain yang terkena dampak serupa yang bukan merupakan pihak dalam arbitrase itu merasa lega dengan putusan UNCLOS. Meskipun arbitrase itu dianggap final dan mengikat secara hukum, RRT menolak putusan tersebut.

Amerika Serikat dan banyak negara di seluruh dunia telah menolak klaim RRT dan lebih mendukung tatanan maritim internasional berbasis aturan di Laut Cina Selatan dan di seluruh dunia, sebagaimana dinyatakan dalam studi Departemen Luar Negeri A.S. pada Januari 2022 berjudul “Limits in the Seas No. 150 (Batas di Laut No. 150).” Laporan itu menyimpulkan bahwa “efek keseluruhan dari klaim maritim ini adalah bahwa RRT secara tidak sah mengklaim kedaulatan atau beberapa bentuk yurisdiksi eksklusif atas sebagian besar wilayah di Laut Cina Selatan. Klaim tersebut sangat merongrong supremasi hukum di lautan dan banyak ketetapan hukum internasional yang diakui secara universal yang tercermin dalam Konvensi itu.”

Sebagai bagian dari perang tipu muslihatnya di LAC, RRT telah membangun desa dan instalasi perbatasan “penggunaan ganda,” tempat pemukiman sipil dimutakhirkan menjadi kantong militer dan lapangan terbang sipil diubah menjadi pangkalan Angkatan Udara PLA. Citra satelit telah menunjukkan perkembangan ini, serta mobilisasi prajurit PLA di sepanjang LAC. RRT membuka front tambahan di sepanjang perbatasan dengan negara bagian Uttarakhand, Arunachal Pradesh, dan Sikkim di India.

 India juga menghadapi situasi yang tak kalah menantang, dengan 50.000 prajurit PLA masih menduduki bagian dari Ladakh timur sejak terjadinya pertikaian brutal dengan Prajurit India di daerah Pangong Tso pada Mei 2020. Keberanian prajurit PLA yang telah bercokol di tebing curam Chang Chenmo di tepi utara danau Pangong Tso sepanjang 135 kilometer dan mengajukan klaim atas seluruh wilayah Lembah Galwan yang berdekatan dengan Aksai Chin memperlihatkan manuver taktis yang telah dirancang dengan maksud agar para prajurit itu tetap berada di daerah tersebut.

 Beijing memilih musim panas tahun 2020 untuk melakukan penyerbuan perbatasannya ketika India sedang berjuang keras mengatasi tantangan ekonomi dan politik akibat pandemi COVID-19. RRT mungkin juga telah melihat adanya kerentanan militer. 

Ketegangan meningkat kembali di antara kedua negara bertetangga itu ketika putaran ke-13 pembicaraan tingkat komandan korps mereka mengalami kegagalan pada Oktober 2021, sehingga gagal menyelesaikan masalah yang tertunda di Ladakh timur. Sebuah pernyataan yang diberikan oleh Komando Medan Tempur Barat PLA menuduh India membuat tuntutan “tidak masuk akal dan tidak realistis” pada pembicaraan itu, yang berlangsung kurang dari sembilan jam. Angkatan Darat India membalas, “Selama pembicaraan, pihak India memberikan saran positif untuk menyelesaikan masalah di daerah lain, tetapi pihak Tiongkok tampaknya tidak setuju dengan saran itu dan bahkan tidak dapat memberikan usulan untuk tindakan ke depannya.” Angkatan Darat India menambahkan bahwa Beijing telah melakukan “upaya sepihak” untuk mengubah status quo di LAC, sehingga berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memulihkan perdamaian di kawasan tersebut.

 Sehari sebelum pembicaraan itu, Kepala Angkatan Darat India Jenderal M.M. Naravane menyatakan keprihatinannya atas terus berlanjutnya pembangunan berskala besar PLA di Ladakh timur. “Itu berarti mereka berniat menetap di sana,” ungkapnya. “Kami terus mengawasi semua perkembangan ini, tetapi jika mereka berniat untuk tinggal, kami juga akan menetap di sana.”

 Ketegangan di perbatasan itu masih membara hingga akhir 2021, dengan prajurit kedua negara saling berhadapan di gurun Pegunungan Himalaya yang terpencil namun strategis.

Ketegangan Berkelanjutan

Pada saat bersamaan ketika PLA terus menduduki dua titik gesekan — Titik Patroli (Patrolling Point, PP) 15 di Hot Springs dan PP17A di dekat Gogra Post di Ladakh di sepanjang LAC — Tiongkok telah mengumpulkan prajurit tambahan yang melintasi perbatasan, yang dipersenjatai dengan artileri, pertahanan udara, drone tempur, dan kendaraan berat. Beberapa dari mereka dilaporkan melintasi LAC pada Juli 2021 untuk menempati kembali posisi di Pegunungan Kailash yang telah ditinggalkan setelah perjanjian demiliterisasi pada Februari 2021, sementara lainnya berpindah ke beberapa titik di dekat sungai Galwan dan Pangong Tso. 

 Dalam semua pembicaraan tingkat militer dan keterlibatan diplomatik mengenai masalah ini, India telah mengambil sikap bahwa deeskalasi hanya dapat terjadi jika semua pasukan telah sepenuhnya ditarik. RRT memilih untuk bersikukuh dan menuduh India memantik gejolak di perbatasan dengan melanggar LAC.

 RRT tampaknya berniat mengusir India dengan meningkatkan risiko kerugian di berbagai titik gesekan di sepanjang LAC. India tampaknya tidak punya banyak pilihan selain melangkah dengan hati-hati, jangan sampai permusuhan ini meningkat menjadi perang yang tidak mampu ditanggungnya. 

 Selain itu, Beijing bertindak semakin berani menyusul tanggapan India setelah PLA menewaskan 20 Prajurit India di Ladakh timur pada 15 Juni 2020, dalam pertikaian mematikan pertama sejak perang Tiongkok-India pada tahun 1962. Pemerintah India kemudian membalasnya pada tahun 2020 melalui larangan terhadap 267 aplikasi yang berasal dari Tiongkok, yang memicu tren penolakan di media sosial India: “Mereka mengubah peta kami, kami melarang aplikasi mereka.”

 Meskipun sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur militer di LAC, RRT membenci setiap aktivitas balasan dari India, seperti jembatan sepanjang 50 meter yang baru-baru ini diresmikan di Jalan Leh-Loma yang menurut Kementerian Pertahanan India akan memastikan “pergerakan tanpa hambatan untuk sistem persenjataan berat, termasuk meriam, tank, dan peralatan khusus lainnya.” 

 Petualangan militer RRT mungkin berawal dari kebenciannya terhadap diselesaikannya proyek pembangunan Jalan Darbuk-Shyok-Daulat Beg Oldie sepanjang 255 kilometer oleh India pada tahun 2019, yang membentang pada ketinggian di antara 4.000 hingga 5.000 meter dan telah meningkatkan konektivitas di sepanjang 1.147 kilometer LAC di Ladakh timur. Jalur lalu lintas itu mengarah ke landasan udara dan pangkalan militer (India) tertinggi di dunia di Daulat Beg Oldie, yang terletak 12 kilometer di selatan Terusan Karakoram yang lokasinya strategis dan tingginya mencapai 5.540 meter di utara Aksai Chin pada perbatasan di antara Ladakh dan Kawasan Otonomi Uyghur Xinjiang Tiongkok. Hanya 7 kilometer ke utara adalah Shenxianwan, yang dianggap sebagai pos PLA terberat di Tiongkok.

 Organisasi Jalan Perbatasan Kementerian Pertahanan India dilaporkan sedang membangun 70 jalan dengan signifikansi operasional di sepanjang perbatasan dengan Tiongkok, serta memperluas dan memperkuat jalan yang ada dan membangun landasan pendaratan, terowongan, dan jembatan di garis depan.

 Tiongkok, sebagai balasannya, telah membangun jalan sepanjang 36 kilometer di Lembah Shaksgam yang luasnya mencapai 5.163 kilometer persegi, yang diserahkan secara ilegal kepadanya oleh Pakistan pada tahun 1963, meskipun wilayah itu masih disengketakan oleh India.

Garis Ladakh 

Amarah Tiongkok terpicu oleh pencabutan Pasal 370 dan 35A Undang-Undang Dasar India pada tahun 2019, yang mengakibatkan reorganisasi negara bagian perbatasan Jammu dan Kashmir, ketika Ladakh saat itu menjadi bagiannya, sehingga membawa masalah tersebut ke hadapan Dewan Keamanan P.B.B. Tiongkok khususnya meradang dengan perubahan status politik Ladakh karena Tiongkok menganggap kawasan itu memiliki arti penting secara strategis. India menolak pandangan Tiongkok dengan menyebut status baru Ladakh sebagai “masalah internal” yang “tidak memiliki implikasi bagi batas-batas eksternal India atau LAC dengan Tiongkok.” Akan tetapi, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengeluarkan pernyataan yang menegaskan, “Revisi sepihak baru-baru ini terhadap undang-undang domestik oleh pihak India terus merongrong kedaulatan teritorial Tiongkok, yang tidak dapat diterima dan tidak akan memiliki dampak apa pun.”

 Beijing juga tersinggung dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri India Amit Shah di Parlemen India yang menegaskan: “Kashmir merupakan bagian integral dari India. Saya ingin memperjelas bahwa setiap kali kita mengatakan Jammu dan Kashmir, itu termasuk Kashmir yang diduduki oleh Pakistan, termasuk Gilgit-Baltistan, serta Aksai Chin. Itu tak perlu diragukan lagi. Seluruh Jammu dan Kashmir merupakan bagian integral dari Persatuan India.”  

Gilgit-Baltistan terhubung ke Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (China-Pakistan Economic Corridor, CPEC) yang didanai oleh investasi Tiongkok senilai 860,64 triliun rupiah (60 miliar dolar A.S.) dan merupakan proyek unggulan skema Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road) Tiongkok. Dari sudut pandang Beijing, setiap upaya India untuk mengambil alih Kashmir yang diduduki oleh Pakistan atau Gilgit-Baltistan akan merongrong CPEC. Di sana, Xi Jinping telah mempertaruhkan gengsi pribadinya karena wilayah itu memberi Tiongkok akses ke Samudra Hindia melalui pelabuhan Gwadar di Pakistan. India berpendapat bahwa CPEC melanggar kedaulatan teritorialnya dengan melewati Gilgit-Baltistan.

 Pada pertengahan Oktober 2021, Amit Shah juga mengeluarkan peringatan keras kepada musuh-musuh India agar tidak “berupaya mendekat untuk merebut” perbatasan negara itu, menegaskan bahwa setiap tindakan semacam itu akan disambut dengan “tindakan pembalasan yang sepadan oleh India.” 

 Beijing jelas terprovokasi oleh perkataan tersebut. Secara keseluruhan, serangan militernya terhadap India tidak hanya bersifat taktis, melainkan juga memiliki maksud strategis yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan jangka panjang. Bagaimanapun juga, langkah PLA diarahkan oleh pimpinan puncaknya, Komisi Militer Pusat PKT yang diketuai oleh Xi Jinping.

Diplomasi yang Sedang Berkembang

Diplomat veteran A.S. Nicholas Burns mencatat pada Oktober 2021 bahwa penyelarasan kepentingan A.S. dan India di Indo-Pasifik “membuat perbedaan besar” dalam hal tantangan yang ditimbulkan oleh RRT. “Seperti yang Anda ketahui, dan saya kira setiap pemerintahan sejak Presiden [Bill] Clinton telah mengupayakan hal ini, kami memiliki mitra keamanan yang baru ditemukan di India,” ungkap Nicholas Burns selama sidang konfirmasinya sebagai calon yang ditunjuk oleh Presiden A.S. Joe Biden untuk menjadi duta besar A.S. untuk Tiongkok. “Menyelaraskan secara strategis kepentingan India dan Amerika di Indo-Pasifik membuat perbedaan besar.”

 Selagi hubungan militer A.S.-India terus mencapai kemajuan yang belum pernah dicapai sebelumnya, ketidakpercayaan di antara Tiongkok dan India kian memanas, demikian ungkap Laksamana John C. Aquilino, yang kini menjadi komandan Komando Indo-Pasifik A.S., selama sidang konfirmasinya pada Maret 2021 di hadapan Komite Angkatan Bersenjata Senat. Ia memuji upaya India untuk melindungi perbatasan utaranya selama ketegangan perbatasannya dengan Tiongkok dalam kesaksiannya, demikian yang dilaporkan CNBC.

“Ketidakpercayaan di antara Tiongkok dan India berada pada tingkat tertinggi di sepanjang masa. Selain putusnya hubungan bilateral sebagai akibat dari pertikaian di Garis Kontrol Aktual (Line of Actual Control, LAC), India merasa sangat curiga terhadap kegiatan Tiongkok sebagai bagian dari inisiatif ‘Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road),’” ungkap Aquilino.

“Inisiatif postur Tiongkok di Gwadar, Pakistan, dan Hambantota, Sri Lanka, juga menimbulkan kekhawatiran bagi India. Seperti halnya di Indo-Pasifik, kurangnya transparansi dan tindakan bermuka dua RRT di kawasan Samudra Hindia mengancam stabilitas dan keamanan di kawasan itu,” tulisnya dalam tanggapan yang disiapkan untuk menjawab pertanyaan dari Senator dalam sidang konfirmasi itu.

 Aktivitas yang baru-baru ini dilakukan RRT telah menggarisbawahi ancaman yang ditimbulkannya terhadap semua negara dan perlunya kerja sama yang lebih besar di antara India dan A.S., demikian ungkapnya. “Kesimpulan dari perjanjian yang mendukung dilakukannya kerja sama selama beberapa tahun terakhir telah memungkinkan kami untuk beroperasi secara lebih erat, dan kami dapat bekerja bersama lebih dari sebelumnya untuk mengamankan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka,” ungkapnya, sembari mengutip terus bertumbuhnya keterlibatan bilateral dan multilateral, operasi gabungan berprofil tinggi, dan peningkatan jumlah keterlibatan tingkat senior dengan India, demikian menurut CNBC.

 Ancaman militer dari RRT menjadi momen yang menentukan bagi India. Bagaimana negara itu bangkit dalam mengatasi ancaman itu pada akhirnya akan menentukan posisinya dalam masyarakat global dan posisinya dalam aliansi keamanan internasional.