Berjuang demi Kebebasan Digital

Berjuang demi Kebebasan Digital

Persaingan untuk mendominasi ekosistem teknologi informasi mendasari pertempuran di antara pemerintahan demokratis dan otoriter

Staf FORUM

Ribuan warga Kuba membanjiri jalanan pada Juli 2021 untuk memprotes kegagalan pemerintah mereka dalam menyediakan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya di tengah pandemi COVID-19. Dalam beberapa hari, rezim komunis itu menonaktifkan internet dan komunikasi telepon negara itu untuk memblokir penyiaran ketidakpuasan yang meluas ke dunia luar selama beberapa hari. Kuba tidak hanya meniru taktik Partai Komunis Tiongkok tentang cara pihaknya mengontrol warganya, tetapi teknologi dan perusahaan Tiongkok, yang membangun infrastruktur telekomunikasi Kuba, memungkinkan jenis penyensoran seperti ini dilakukan.

Rezim represif seperti Kuba semakin mengandalkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk menyediakan alat bantu digital bagi pengawasan, pemantauan, dan penyensoran domestik untuk memanipulasi penduduk dalam negeri dan luar negeri serta mempromosikan bentuk pemerintahan otoriter mereka, demikian menurut serangkaian laporan yang diterbitkan oleh wadah pemikir keamanan terkemuka.

Laporan itu memberikan penjelasan terperinci terkait elemen-elemen merek represi teknologi tinggi pemerintah Tiongkok, yang paling menonjol penggunaannya dalam mengendalikan penduduk minoritas di provinsi Xinjiang, telah dipasang di bagian lain Tiongkok dan diekspor ke lusinan negara di Afrika, Amerika Latin, Eropa Timur, dan Asia Tenggara. Setidaknya 50 negara sedang mengembangkan sistem pengawasan yang didukung oleh teknologi yang dipasok oleh perusahaan Tiongkok Huawei, demikian menurut laporan yang diterbitkan oleh Carnegie Endowment for International Peace pada tahun 2019. Alat bantu disinformasi Rusia yang relatif berteknologi lebih rendah juga telah diekspor ke lusinan negara untuk membantu menindas pihak oposisi di dalam negeri dan memicu perselisihan sipil dalam negara-negara demokrasi di luar negeri, seperti yang dicatat oleh Dr. Alina Polyakova dan Chris Meserole dalam laporan Brookings Institution pada tahun 2019, “Exporting Digital Authoritarianism: The Chinese and Russian Models (Mengekspor Otoritarianisme Digital: Model Tiongkok dan Rusia).”

Aparat kepolisian antihuru-hara turun ke jalan pada 12 Juli 2021, usai terjadinya demonstrasi antipemerintah berskala besar di Havana, Kuba. AFP/GETTY IMAGES

Pemerintah yang lebih moderat, bahkan beberapa negara demokrasi seperti Serbia dan Uganda, juga telah dibujuk oleh janji pengendalian yang ditawarkan teknologi ini, meskipun ada dampak jangka panjang dari penggunaannya, seperti yang dijelaskan Erol Yayboke dan Sam Brannen dalam laporan pada tahun 2020 untuk Center for Strategic and International Studies (CSIS), berjudul “Promote and Build: A Strategic Approach to Digital Authoritarianism (Dorong dan Bangun: Pendekatan Strategis terhadap Otoritarianisme Digital).”

Tren itu semakin merebak sejak diterbitkannya laporan ini. “Negara-negara yang dipimpin oleh pemerintahan otoriter terus menggunakan metode digital untuk menindas warganya, sering kali menggunakan pandemi COVID-19 sebagai alasan untuk memberlakukan kontrol yang jauh lebih ketat,” ungkap Erol Yayboke, yang kini menjadi direktur Proyek Kerapuhan dan Mobilitas CSIS, kepada FORUM. “Misalnya, lokasi dan data pengujian virus dapat dikumpulkan untuk alasan kesehatan masyarakat tetapi juga dapat digunakan sebagai cara bagi pemerintah untuk mengawasi warganya dengan lebih ketat. Tetapi hal yang paling mengkhawatirkan saya adalah munculnya tren-tren ini di negara-negara yang tampaknya tidak dipimpin oleh pemerintahan otoriter. Secara khusus, satu alat bantu — pelokalan data — kian sering digunakan dengan kedok ‘privasi’ dan ‘keamanan nasional.’”

Meskipun motivasi untuk menggunakan teknologi ini dapat sangat bervariasi, “dalam banyak kasus, negara-negara demokratis atau sebagian demokratis beralih ke teknologi semacam itu (banyak di antaranya berasal dari tempat-tempat seperti Tiongkok dan Rusia) karena paling murah dan terkadang hanya itu yang tersedia bagi mereka. Pihak lain mungkin merasa bahwa, terutama selama pandemi, mengetahui lebih banyak tentang warganya lebih bermanfaat daripada mengetahui lebih sedikit, bahkan mungkin meyakinkan diri mereka sendiri bahwa peningkatan tindakan pengendalian ini bersifat sementara, diberlakukan dalam keadaan darurat,” ungkap Erol Yayboke. “Sejarah memberi tahu kita bahwa jenis peningkatan kontrol ini, sekalipun awalnya dimaksudkan untuk jangka pendek dan untuk alasan yang tidak manipulatif, sulit untuk ditanggalkan oleh para pemimpin.”

Para ahli sepakat bahwa sekutu, mitra, dan negara-negara yang berpandangan serupa harus bekerja sama untuk mengajukan model tata kelola digital demokratis yang kompetitif untuk melawan penyebaran otoritarianisme digital. Sistem itu harus meningkatkan keamanan, tetapi melindungi kebebasan sipil dan hak asasi manusia serta diperkenalkan dengan norma perilaku yang mapan, demikian ditegaskan Chris Meserole, yang menjabat sebagai direktur penelitian untuk Brookings Artificial Intelligence and Emerging Technology Initiative, dan Alina Polyakova, yang saat ini menjabat sebagai presiden dan CEO Center for European Policy Analysis.

Para ahli lain berpendapat bahwa militer dapat memainkan peran kritis dalam membangun dan melindungi demokrasi digital, meskipun beberapa negara mengerahkan militer mereka untuk melanggengkan otoritarianisme digital. Para ahli setuju bahwa meningkatkan kesadaran publik tentang manipulasi dan kontrol informasi juga merupakan bagian utama dari solusi itu.

“Negara-negara demokrasi harus mengakui bahwa kita berada dalam pertempuran geopolitik atas model tata kelola digital yang akan mendominasi pada abad ke-21,” demikian kesimpulan laporan Satuan Tugas Strategi A.S. untuk Mendukung Demokrasi dan Melawan Otoritarianisme pada Juni 2021, yang didirikan oleh Freedom House. sebuah lembaga swadaya masyarakat nirlaba, CSIS, dan McCain Institute for International Leadership di Arizona State University pada September 2020.

Sebuah mobil melewati Gedung Capitol Nasional di Havana, Kuba, pada 12 Juli 2021, sehari setelah ribuan demonstran turun ke jalan, meneriakkan “jatuhkan kediktatoran.” AFP/GETTY IMAGES

Model Taiwan

Taiwan, misalnya, sedang mengembangkan model terkemuka bagi demokrasi digital berdasarkan sasarannya untuk melaksanakan reformasi parlemen. Modelnya berusaha menggunakan teknologi yang sedang berkembang untuk memfasilitasi transparansi, keterbukaan, partisipasi, digitalisasi, dan literasi, demikian yang dilaporkan majalah online The Diplomat pada Juli 2021.

Demokrasi digital didasarkan pada teknologi kemasyarakatan, penggunaan teknologi untuk menciptakan demokrasi, dan memberikan suara kepada warganya, demikian ungkap Min Hsuan Wu, yang juga dikenal sebagai Ttcat, kepada The Diplomat. Ia turut mendirikan Doublethink Labs, sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 2019 untuk meneliti ancaman terhadap demokrasi dan menemukan cara untuk melawannya. Sementara itu, otoritarianisme digital mengandalkan berbagai alat bantu, mulai alat bantu untuk represi dan disrupsi, seperti pengawasan, spionase, serangan siber, penyensoran, dan manipulasi sosial dan elektoral, hingga alat bantu untuk persaingan strategis, seperti teknologi yang memungkinkan infrastruktur digital, kontrol sistem layanan internet, dan pelokalan data, demikian ungkap Erol Yayboke.

“Meskipun Beijing menggunakan alat bantu digital seperti sistem kredit sosial dan penyensoran negara, di Taiwan sektor sosial aktif menciptakan infrastruktur digital untuk memungkinkan warga biasa mengusulkan dan mengekspresikan pendapat tentang reformasi kebijakan,” ungkap Menteri Digital Taiwan Audrey Tang kepada The Diplomat. “Dalam demokrasi digital, transparansi adalah tentang membuat negara transparan kepada publik. Di bawah otoritarianisme digital, kata ‘transparansi’ berarti membuat warga transparan kepada negara.”

Pelajaran yang dipetik dan teknologi yang dikembangkan untuk mereformasi pemerintah Taiwan siap disalurkan ke negara-negara demokrasi lainnya. Meskipun model yang sedang berkembang itu tidak ada yang sempurna, Erol Yayboke mengatakan Denmark dan Estonia juga telah membangun model demokrasi digital yang baik yang dapat dibagikan kepada negara lain.

“Bagi Tiongkok, mungkin hanya satu hal yang pasti, bahwa narasi propaganda yang mereka jalankan selama bertahun-tahun — bahwa demokrasi tidak ditujukan bagi Asia — tidak lagi menarik setelah melihat kemajuan yang dialami oleh Taiwan,” ungkap Ttcat kepada The Diplomat.

Warga menyaksikan personel keamanan di Kashgar di kawasan Xinjiang, Tiongkok barat. Pihak berwenang menggunakan pusat penahanan dan pengawasan berbasis data untuk memberlakukan kekuasaan represif atas warganya melalui pelaksanaan pemolisian secara sewenang-wenang pada warga Uyghur dan kelompok minoritas Muslim lainnya di kawasan itu. The Associated Press

Membela Demokrasi

Seiring dengan model kompetitif, pendekatan yang membatasi pasokan teknologi yang memungkinkan otoritarianisme digital, seperti sanksi dan kontrol ekspor, dapat membantu mengekang pengerahan sistem semacam itu, demikian yang disarankan oleh beberapa laporan wadah pemikir. Akan tetapi, masalah ini begitu kompleks karena sebagian masih dipengaruhi kematangan ekonomi pengawasan. Kendati Tiongkok merupakan pemasok sistem pengawasan terbesar, berbagai negara, termasuk Prancis, Israel, Rusia, Britania Raya, dan Amerika Serikat juga menyediakan teknologi canggih yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kontrol skala populasi, seperti yang dicatat oleh Chris Meserole dan Alina Polyakova.

A.S. dan banyak negara Eropa telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi ekspor prosesor dan sensor canggih yang memungkinkan sistem pengawasan massal, yang sebagian besar terus diproduksi di negara-negara Barat, sebagaimana yang dinyatakan oleh laporan Brookings. Misalnya, pemerintahan Presiden A.S. saat itu, Donald Trump, memblokir pasokan cip global ke Huawei pada Mei 2020 untuk menghambat ekspansi perusahaan itu, demikian yang dilaporkan Reuters. Langkah-langkah semacam itu mungkin memperlambat proliferasi sistem pengawasan massal, mengingat bahwa RRT baru membuat sedikit kemajuan dalam mencapai swasembada semikonduktor dan subsidi besarnya untuk proyek semikonduktor telah gagal menghasilkan kesuksesan, demikian menurut berbagai laporan berita. Rasio swasembada Tiongkok untuk semikonduktor diperkirakan hanya mencapai 19,4% pada tahun 2025, demikian dilaporkan artikel di situs web Nikkei Asia pada Mei 2021.

Pandemi COVID-19 mempercepat jadwal bagi Eropa, Amerika Utara, dan kawasan lain untuk mengurangi ketergantungan rantai pasokan terhadap Tiongkok dengan tidak hanya menyoroti masalah tersebut, tetapi juga meningkatkan kekhawatiran di kalangan bisnis Barat dan Indo-Pasifik tentang risiko keamanan data dan privasi terkait berkolaborasi dengan perusahaan Tiongkok dalam upaya teknologi. Misalnya, India melarang 59 aplikasi Tiongkok dari pasar domestiknya pada Januari 2021, demikian yang dilaporkan oleh berbagai kantor berita. Namun, jauh sebelum pandemi terjadi, banyak negara, termasuk Australia, telah memblokir Huawei untuk memasok jaringan 5G mereka.

A.S. telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk melawan otoritarianisme digital dengan meningkatkan daya saing melalui berbagai upaya yang tidak sekadar memberlakukan pembatasan ekonomi untuk memisahkan perekonomian A.S. dan Tiongkok. Badan Proyek Penelitian Lanjutan Pertahanan (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) A.S. mendanai penelitian kecerdasan buatan (artificial intelligence, AI) untuk lebih memahami otoritarianisme digital dengan berbagai proyek yang berkisar dari mendeteksi misinformasi dan penyebaran informasi palsu di dunia online hingga menganalisis kampanye operasi informasi. Legislator mendorong beberapa inisiatif untuk merombak produksi mikroelektronika dan meningkatkan daya saing teknologi A.S. Pada Maret 2020, undang-undang diperkenalkan di Senat A.S. untuk menciptakan kemitraan internasional, yang dipimpin oleh kantor baru di Departemen Luar Negeri A.S., untuk melawan pengaruh pemerintah otoriter seperti Tiongkok pada teknologi yang sedang berkembang. Kantor itu memiliki berbagai sasaran yang di antaranya adalah membangun jalan untuk menetapkan standar teknologi internasional.

Kolaborasi merupakan kunci untuk melawan otoritarianisme digital, demikian menurut Mieke Eoyang, wakil asisten menteri pertahanan A.S. untuk kebijakan siber. “Kita harus memastikan bahwa kita menawarkan alternatif kepada sekutu saat mereka memikirkan, ketika mereka mempertimbangkan pembelian teknologi mereka sendiri, dan kita harus melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam membagikan risiko dan kerentanan yang mungkin ditimbulkan oleh sekutu dan mitra kita jika mereka terlibat dalam pembelian teknologi semacam itu,” ungkap Mieke Eoyang kepada Nextgov.com.

Information Technology and Innovation Foundation (ITIF), wadah pemikir kebijakan independen yang berkantor pusat di Washington, D.C., menerbitkan laporan pada pertengahan Juni 2021 yang mendorong A.S. untuk juga membentuk lembaga independen guna mendorong strategi teknologi nasional untuk bersaing dengan Tiongkok. Badan Industri dan Teknologi Lanjutan Nasional (National Advanced Industry and Technology Agency) yang diusulkan akan memiliki anggaran yang sebanding dengan Yayasan Ilmu Pengetahuan Nasional (National Science Foundation), yang nilainya mencapai lebih dari 114,77 triliun rupiah (8 miliar dolar A.S.) per tahun, dan memiliki lima divisi: data dan analisis, industri maju, teknologi yang sedang berkembang, sistem inovasi, serta koordinasi lintas lembaga dan lintas pemerintah.

“Ada banyak langkah yang harus diambil Kongres dan pemerintah A.S. untuk bersaing dengan Tiongkok, tetapi cara terbaik untuk mengubah peta persaingan sepenuhnya adalah dengan menciptakan badan khusus dengan misi terfokus dan sumber daya cukup untuk meningkatkan posisi kompetitif industri teknologi canggih,” ungkap Robert Atkinson, presiden ITIF dan penulis laporan tersebut, dalam sebuah pernyataan pada Juni 2021.

Meskipun demikian, masih ada yang berpendapat bahwa menopang demokrasi sangat penting untuk melawan otoritarianisme digital. Negara-negara demokrasi terkemuka, seperti A.S., harus memperkuat kepercayaan pada lembaga-lembaga domestik dengan mengusir intervensi asing dalam pemilihan umum, mendukung pemilihan umum yang bebas dan adil, berkomitmen pada transisi kekuasaan damai, serta membatasi misinformasi dan penyebaran teori konspirasi, demikian pendapat Erol Yayboke dan Sam Brannen dalam laporan CSIS mereka.

Laporan satuan tugas yang dipimpin Freedom House pada Juni 2021 membahas lebih jauh. Satuan tugas itu merekomendasikan: “Amerika Serikat harus menerima konsep ‘diplomasi demokrasi,’ menjadikan demokrasi dan melawan otoritarianisme sebagai prioritas bagi keterlibatan diplomatik A.S. Penentuan prioritas itu harus mencakup menggembleng koalisi internasional untuk melawan ancaman otoriter dan memperkuat pemerintahan demokratis. Pendekatan fundamental kita harus menjadi salah satu kemitraan dan solidaritas dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, universitas, sektor swasta, dan warga yang bekerja untuk menghadapi tantangan ini secara bersama-sama.” Satuan tugas itu mencatat bahwa KTT Demokrasi Presiden A.S. Joe Biden, yang diadakan pada Desember 2021, menghadirkan peluang ideal untuk melakukan hal itu.

Meserole dan Polyakova merekomendasikan agar berbagai negara dan mitra sekutu juga harus mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia di luar negeri serta mempromosikan kebebasan berekspresi dan komunikasi aman secara online. “Untuk membangun ketahanan terhadap operasi pengaruh asing dalam masyarakat demokratis, pemerintah harus berinvestasi dalam meningkatkan kesadaran publik seputar manipulasi informasi,” tulis mereka. “Ini harus mencakup pendanaan program pendidikan yang membangun keterampilan berpikir kritis digital di kalangan generasi muda.”

Peran Militer

Akan tetapi, para pemimpin pertahanan dan profesional keamanan seharusnya tidak menunggu tindakan pemerintah lainnya, demikian ungkap Joshua Baron, manajer program DARPA, kepada FORUM. “Gagasan otoritarianisme digital bukan hanya menjadi masalah dalam lingkup kebijakan luar negeri tetapi juga dalam lingkup keamanan nasional,” ungkapnya.

Teknologi yang memungkinkan diterapkannya otoritarianisme digital menjadikan operasi di lingkungan semacam itu lebih menantang bagi sekutu dan mitra militer. Misalnya, alat bantu yang memfasilitasi pengawasan waktu nyata dan pemblokiran internet dapat melemahkan keamanan operasional, demikian ungkap Baron. “Sehubungan dengan operasi yang dilakukan Departemen Pertahanan [A.S.] di internet, segala sesuatu yang kita lakukan meninggalkan jejak digital. Ketika berbagai negara memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengendalikan lingkungan tersebut, kita pun akan merasakan implikasinya.”

Negara-negara yang banyak berinvestasi dalam teknologi pengawasan skala populasi, misalnya, dapat memperoleh keuntungan dalam menggunakannya untuk memengaruhi sekutu dan mitra A.S. mengingat komunitas pertahanan secara historis tidak menganggapnya sebagai persenjataan, demikian ungkap Joshua Baron. Alat bantu lain yang berkaitan dengan otoritarianisme digital dapat digunakan untuk “memungkinkan operasi pengaruh dan kendali domestik yang dapat menopang dukungan publik bagi rezim revisionis dan mendorongnya untuk melakukan operasi serupa terhadap khalayak Amerika,” tulis Joshua Baron dalam artikel untuk DefenseOne.com pada Juni 2021.

DARPA telah mendanai sejumlah program untuk menciptakan alat bantu guna melawan kemampuan semacam itu dengan membantu militer dan warga memahami kebenaran tentang hal yang sebenarnya terjadi di lapangan, demikian ungkap Joshua Baron kepada FORUM. Misalnya, DARPA tengah mengembangkan jaringan komunikasi seluler tahan serangan untuk digunakan di lingkungan yang disengketakan. Dikenal sebagai Resilient Anonymous Communication for Everyone (RACE), proyek ini akan memungkinkan pengguna untuk menghindari penargetan musuh berskala besar dengan menggunakan strategi penyematan protokol dan enkripsi, demikian ungkap Joshua Baron, yang mengawasi program tersebut. Teknologi RACE juga dapat mengurangi serangan penolakan layanan dan melindungi privasi.

DARPA juga telah meluncurkan sebuah program, yang disebut Measuring the Information Control Environment (MICE), guna mengembangkan teknologi AI untuk mengukur bagaimana rezim otoriter menindas penduduk mereka dalam skala besar di internet melalui penyensoran, pemblokiran, dan pembatasan, demikian ungkap Joshua Baron. “Teknologi yang dikembangkan MICE akan terus dan secara otomatis memperbarui dan memasok data ke dalam dasbor yang mudah dipahami untuk mengembangkan pemahaman kebenaran dasar komprehensif dan seketika tentang bagaimana berbagai negara melakukan kendali informasi domestik,” demikian menurut DARPA.

Risiko keamanan bagi negara dan militer dari pengawasan, penyensoran, dan kemampuan peretasan terus meningkat. Misalnya, beberapa pemerintah menerapkan kebijakan pelokalan data untuk membatasi demokrasi dan hak asasi manusia sebagai perpanjangan dari otoritarianisme digital. “Kendali yang lebih ketat pada aliran data lintas perbatasan menjadi keprihatinan yang sedang berkembang,” ungkap Erol Yayboke kepada FORUM. Dengan melakukan teritorialisasi data, pemerintah dapat melakukan tindakan tegas terhadap kebebasan berekspresi, privasi, dan hak asasi manusia dengan lebih baik, demikian yang dijelaskan Erol Yayboke dalam ringkasan kebijakan CSIS pada Juli 2021.

“Sering kali, mandat pelokalan data ini diajukan dengan kedok ‘melindungi’ privasi atau keamanan individu, tetapi hasilnya sering kali justru sebaliknya. Ketika data warga — dari pencarian di Google Maps hingga tanda like (suka) di Instagram dan postingan di TikTok — dipaksa untuk disimpan di server lokal, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk menggunakan data ini guna mendapatkan kendali yang lebih besar atas penduduknya. Dari Bangladesh hingga Tiongkok hingga Rusia dan sekitarnya, manipulasi ini meningkatkan dan memperkuat kondisi penyensoran dan pengawasan digital modern,” tulis Erol Yayboke dalam laporan singkatnya, berjudul “The Real National Security Concerns over Data Localization (Kekhawatiran Keamanan Nasional Nyata atas Pelokalan Data).”

Pelokalan data juga dapat membatasi kolaborasi di antara personel militer, penegak hukum, intelijen, dan tenaga profesional keamanan lainnya dengan memblokir akses lintas perbatasan. “Ini secara efektif menyediakan tempat perlindungan yang aman bagi para aktor yang menjalankan taktik zona abu-abu, termasuk operasi informasi melalui media sosial dan kegiatan keuangan terlarang, pada platform yang tunduk pada persyaratan pelokalan — sehingga membatasi kemampuan negara yang ditargetkan untuk memerangi dan menyelidiki mereka dan, jika memungkinkan, menuntut pelaku kejahatan terkait,” tulis Erol Yayboke.

“Jika teman dan sekutu A.S. menerapkan persyaratan pelokalan data yang lebih ketat, upaya tersebut dapat makin mempersulit sistem perjanjian bantuan hukum timbal balik yang sudah berbelit-belit dan ketinggalan zaman, sehingga meningkatkan hambatan terhadap upaya penegakan hukum dalam mengatasi peningkatan jumlah kasus yang melibatkan aliran data lintas perbatasan internasional. Ini akan melemahkan saluran pembagian informasi saat ini dan kewajiban pelaporan bisnis, sehingga berdampak pada metode pengumpulan intelijen dan investigasi kriminal.”

Diperlukannya Strategi Digital

Para ahli sepakat bahwa proliferasi kegiatan semacam itu menjadikan kebutuhan akan strategi digital yang kohesif kian mendesak — strategi yang membentuk dasar bagi pendekatan berbasis prinsip di antara negara-negara berpandangan serupa. “Singkatnya, alat bantu otoritarianisme digital sangat efektif untuk melakukan kendali dan manipulasi. Pelaku kejahatan asing dan domestik dapat menggunakannya dengan cara yang secara fundamental tidak selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi, misalnya, melalui kampanye disinformasi dengan kebohongan yang disajikan secara licik demi mengantongi keuntungan elektoral,” ungkap Erol Yayboke kepada FORUM. “Tetapi sasaran mendasar dari banyak aktor semacam itu sebenarnya bukan manipulasi langsung, melainkan menebar ketidakpercayaan pada institusi demokrasi: pemilihan umum, kelompok masyarakat sipil, keahlian independen, dll. Dalam hal ini, efektivitas alat bantu otoritarianisme digital tidak tertandingi.”

Para ahli sepakat bahwa untuk semua alasan ini, A.S. dan sekutu serta mitranya harus menawarkan pilihan yang lebih baik bagi tata kelola dan pengawasan digital daripada yang ditawarkan oleh teknologi Tiongkok dan taktik Rusia. Sekutu dan mitra perlu mengembangkan alat bantu untuk memberikan privasi, menjamin kebebasan internet, dan melawan kampanye pengaruh. Negara-negara yang berpandangan serupa harus bekerja sama dengan perusahaan teknologi dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengembangkan pedoman perilaku bagi pengelolaan data pribadi, menetapkan standar umum di seluruh platform, dan mengatasi manipulasi media sosial, seperti yang direkomendasikan Chris Meserole dan Alina Polyakova.

Berbagai negara harus bekerja sama untuk mengembangkan strategi penelitian dan pendekatan di seluruh kalangan pemerintah demi melawan otoritarianisme digital, termasuk membangun koalisi multilateral, seperti yang dianjurkan Erol Yayboke dan Sam Brannen. Misalnya, berbagai negara harus berkolaborasi dengan industri untuk memastikan partisipasi berkelanjutan dan representasi kepentingan demokratis pada badan-badan penetapan standar teknologi internasional, seperti Perhimpunan Telekomunikasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Perdagangan Dunia, demikian saran mereka.

Profesional pertahanan dapat menjadi ujung tombak dengan mengembangkan alat bantu untuk membantu memahami lapangan permainan digital dan menopang keunggulan militer mereka di medan perang digital, demikian yang ditambahkan Joshua Baron dari DARPA. “Pasukan keamanan di seluruh dunia semakin canggih secara digital. Mereka dapat mengumpulkan dan menilai data secara lebih efektif dan efisien serta kemudian menghadirkan kemampuan penegakan hukum di dunia nyata terhadap ancaman yang dirasakan yang berasal dari dunia online ini,” jelas Erol Yayboke.  

saham