Taktik internal RRT dan implikasinya di luar negeri

Taktik internal RRT dan implikasinya di luar negeri

Staf FORUM

Insiden yang didefinisikan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai masalah kepentingan domestik atau internal berdampak negatif terhadap negara lain dan mengganggu masyarakat.

Dari Australia hingga Kanada, Taiwan, dan Amerika Serikat, tindakan yang diklaim RRT hanya memengaruhi warganya dan aset internasionalnya telah mendorong penangkapan, sanksi, dan penyelidikan terhadap upaya Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk memperluas pengaruhnya di luar negeri.

Ambil contohnya, David Chou, seorang warga negara A.S. yang dibesarkan di Taiwan dan merupakan tertuduh pria bersenjata yang membunuh satu orang dan melukai lima orang lainnya di dalam sebuah gereja di California yang sebagian besar berisi warga paroki Taiwan yang sudah lanjut usia pada Mei 2022. David Chou memiliki hubungan dekat dengan kelompok yang menentang kemerdekaan Taiwan yang memiliki hubungan dengan Departemen Pekerjaan Front Bersatu (United Front Work Department – UFWD) PKT — sebuah entitas yang mendanai dan mendukung organisasi luar negeri untuk menyebarkan propaganda dan memaksa serta melakukan perundungan terhadap mereka yang menentang kebijakan Beijing, demikian menurut Departemen Luar Negeri A.S.

“UFWD sering kali mengintimidasi anggota akademisi, bisnis, kelompok masyarakat sipil, dan komunitas diaspora Tiongkok, termasuk anggota komunitas minoritas etnis dan agama yang angkat bicara menentang pelanggaran hak asasi manusia mengerikan yang terjadi di Xinjiang, Tibet, dan tempat lain di Tiongkok. Taktik koersifnya menargetkan individu-individu yang dipandang bekerja melawan kepentingan PKT,” ungkap Departemen Luar Negeri A.S. dalam rilis berita pada Desember 2020. “Kegiatan yang bersifat memfitnah ini dimaksudkan untuk mengooptasi dan memaksa para pemimpin subnasional, komunitas warga Tiongkok di perantauan, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil lainnya baik di Amerika Serikat maupun negara-negara lain dalam menindaklanjuti preferensi kebijakan dan narasi otoriter PKT.”

Jaksa mengatakan David Chou bertindak atas dasar kebencian politik dan ingin “mengeksekusi dengan kejam sebanyak mungkin orang di ruangan itu,” demikian menurut The Associated Press (AP).

“Meskipun ada bukti yang sangat kuat saat ini bahwa tindakan ini dimotivasi oleh kebencian, kami ingin memastikan bahwa kami telah mengumpulkan semua bukti yang mengonfirmasi teori itu dalam kasus ini,” ungkap Jaksa Wilayah Orange County Todd Spitzer, menambahkan bahwa David Chou dapat menghadapi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati jika terbukti bersalah atas hukuman tambahan “bersembunyi dan menunggu saat yang tepat untuk melakukan serangan” guna melakukan kejahatan kebencian.

David Chou bukanlah satu-satunya individu yang diduga memiliki hubungan dengan PKT yang didakwa melakukan kejahatan oleh otoritas A.S. dalam beberapa pekan terakhir. Departemen Kehakiman A.S. mengumumkan pada bulan Mei bahwa pihaknya telah mendakwa seorang warga negara A.S. dan empat perwira intelijen Tiongkok atas kasus memata-matai para pembangkang Tiongkok, pemimpin hak asasi manusia, dan aktivis prodemokrasi yang tinggal di Amerika Serikat. Dokumen pengadilan mendakwa Wang Shujun, dari Queens, New York; Feng He, juga dikenal sebagai Bos He, dari Guangdong; Jie Ji, dari Qingdao; Ming Li, juga dikenal sebagai Tetua Tang dan Li Kecil, dari Guangdong; dan Keqing Lu, juga dikenal sebagai Bos Lu, dari Qingdao, dengan dugaan berpartisipasi dalam skema represi transnasional dan spionase di A.S. dan luar negeri.

“Sebagaimana yang dituduhkan, Wang Shujun bertindak sebagai aset intelijen rahasia dalam komunitasnya sendiri, memata-matai dan melaporkan informasi sensitif tentang aktivis dan organisasi prodemokrasi terkemuka kepada rekan terdakwanya, yang merupakan anggota Kementerian Keamanan Negara pemerintah Tiongkok,” ungkap Breon Peace, jaksa A.S. untuk Distrik Timur New York, demikian menurut rilis berita Departemen Kehakiman. “Dakwaan hari ini mengekspos dan mengganggu operasi RRT yang mengancam keselamatan dan kebebasan warga negara Tiongkok yang tinggal di Amerika Serikat oleh karena kepercayaan dan ujaran prodemokrasi mereka.”

Jika ada keraguan tentang keseriusan upaya pemerintah Tiongkok untuk membungkam kritik, “kasus ini seharusnya menghilangkan ketidakpastian apa pun,” ungkap Pelaksana Tugas Asisten Direktur Eksekutif Alan E. Kohler Jr. dari Cabang Keamanan Nasional FBI, demikian menurut Departemen Kehakiman.

“Taktik agresif pemerintah Tiongkok dulunya hanya dilakukan di dalam perbatasan negaranya,” ungkap Alan E. Kohler. “Sekarang, RRT menargetkan orang-orang di Amerika Serikat dan di seluruh dunia.”

Mirip dengan A.S., Kanada semakin menanggapi entitas dan individu Tiongkok yang bertindak dengan niat buruk atas nama PKT.

“Para pembangkang kondisinya tidak aman. Tidak di tempat kerja, tidak di rumah mereka sendiri, tidak di masyarakat sipil, dan tidak di Kanada,” ungkap Cherie Wong, direktur eksekutif Alliance Canada Hong Kong (ACHK), sebuah kampanye nasional yang berbasis di Kanada yang melobi aksi politik untuk mendukung gerakan prodemokrasi Hong Kong, dalam kesaksian yang diberikannya di depan komite khusus tentang hubungan Kanada-Tiongkok di Parlemen Kanada. “Ancaman, penyensoran, dan intimidasi akan berlanjut selama perusahaan, organisasi nirlaba, akademisi, politisi, media, dan lembaga lain dengan kepentingan yang tertanam kuat merasa takut memicu amarah Beijing saat melakukan apa yang mereka inginkan. Beijing secara efektif mengekspor otoritarianisme mereka ke luar negeri.”

Cherie Wong mengatakan dia telah menjadi korban intimidasi PKT oleh karena pekerjaannya.

Di tempat lain di Kanada, Asosiasi Mahasiswa dan Cendekiawan Tiongkok di McMaster University di Hamilton, Ontario, mengganggu pembicaraan tentang pelanggaran hak asasi manusia Beijing, demikian menurut surat kabar The Epoch Times. Rukiye Turdush, direktur penelitian di Uyghur Research Institute, yang memberikan pidato di acara tersebut, kemudian mengidentifikasi para pengganggu itu sebagai mahasiswa Tiongkok dan memperoleh tangkapan layar percakapan WeChat mereka yang menunjukkan bahwa mereka menerima perintah dari konsulat Tiongkok di Kanada, demikian menurut The Epoch Times.

“Mereka memiliki kontak yang sangat dekat, mereka melaporkan segala sesuatunya kepada Kedutaan Besar Tiongkok, dan Kedutaan Besar Tiongkok menginstruksikan mereka sebelumnya tentang banyak hal yang harus dilakukan, demikian ungkap Rukiye Turdush kepada The Epoch Times. “Ini bukan mahasiswa Tiongkok yang terorganisir dan patriotik … ada campur tangan Kedutaan Besar Tiongkok di acara ini.”

Meskipun RRT berupaya untuk memperluas pengaruhnya, “mungkin tidak ada negara yang terguncang secara politik oleh semakin berkembangnya pengaruh dan ambisi politik Tiongkok seperti yang dialami Australia selama beberapa tahun terakhir,” demikian menurut Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Australia memiliki komunitas besar warga etnis Tiongkok-Australia, sehingga menjadikan mereka target UFWD, demikian menurut CSIS.

“Di komunitas Tiongkok-Australia inilah PKT dan UFWD telah bekerja selama beberapa dekade untuk memupuk hubungan dekat dengan Beijing,” demikian menurut CSIS. “Mereka melakukannya dengan mengooptasi organisasi komunitas Tiongkok dan menyediakan jaringan pendukung bagi orang-orang yang bersimpati pada Beijing agar dikenal luas di kalangan warga setempat sembari juga menyaring liputan media negatif dalam pers berbahasa Mandarin dan menenggelamkan kritik.”

Para pejabat Australia mengatakan bahwa RRT menggunakan saluran tidak resmi untuk memengaruhi debat publik dan memanipulasi sistem politik. RRT memberikan kontribusi moneter kepada politisi sebagai imbalan atas sikap pro-Tiongkok dalam berbagai masalah, mengancam untuk memobilisasi pemilih Tiongkok-Australia untuk menghukum partai politik yang tidak mendukung agenda Beijing, dan menanam kisah pro-Tiongkok di media lokal, serta “berbagai upaya untuk menenggelamkan atau membungkam kritik,” demikian menurut CSIS. (Foto: Mantan diplomat Tiongkok Chen Yonglin memberikan pidato di Sydney, Australia, tempat dia diberi suaka. Chen Yonglin meninggalkan jabatannya di konsulat Tiongkok di Sydney dan menuduh Beijing memiliki lebih dari 1.000 mata-mata di negara itu.)

“Upaya ini dirancang agar tetap tersembunyi dari pandangan publik,” ungkap CSIS, “sering kali diatur secara tidak langsung melalui proksi, untuk menciptakan lapisan penyangkalan yang masuk akal sehingga mempersulit untuk menentukan secara tepat tingkat campur tangan dan ruang lingkup masalah itu.”

Jika UFWD adalah “senjata ajaib” seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal PKT Xi Jinping, maka transparansi dan supremasi hukum merupakan senjata bagi negara-negara demokrasi untuk melawan taktik RRT, demikian yang disimpulkan CSIS.

“Menyoroti jaringan gelap bujukan, ancaman, kooptasi, dan penyensoran mandiri yang menggerakkan pengaruh Tiongkok merupakan langkah pertama, dan langkah yang sangat penting,” demikian menurut CSIS. “Pemerintah demokratis mungkin juga perlu memperkuat undang-undang, sementara itu masyarakat demokratis perlu memperkuat norma-norma yang mengurangi ruang lingkup penyuapan, korupsi, dan kooptasi.”

FOTO DIAMBIL DARI: AFP/GETTY IMAGES

saham