Kepala hak asasi manusia P.B.B. mengunjungi RRT di tengah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang
The Associated Press
Tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas etnis di kawasan Xinjiang mendominasi kunjungan yang dilakukan oleh pejabat tinggi hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Perjalanan Michelle Bachelet merupakan perjalanan pertama ke RRT yang dilakukan oleh seorang komisioner tinggi P.B.B. untuk hak asasi manusia sejak tahun 2005, dan berbagai kelompok hak asasi mengkhawatirkan bahwa kunjungan itu dapat menutupi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT).
Diperkirakan 1 juta anggota warga Uyghur, Kazakh, dan kelompok minoritas Muslim lainnya telah dikurung dalam apa yang digambarkan sebagai kampanye PKT untuk melenyapkan identitas budaya mereka. Para pejabat Tiongkok mengklaim tindakan mereka adalah untuk memulihkan ketertiban dan mempromosikan kohesi etnis.
Berbagai negara termasuk Belgia, Kanada, Belanda, Britania Raya, dan Amerika Serikat telah menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Beijing terhadap warga Uyghur dan kelompok minoritas lainnya setara dengan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Bukti muncul pada Mei 2022 bahwa Sekretaris Jenderal PKT Xi Jinping mengetahui keberadaan kampanye pengasingan dan secara aktif mendukung kelanjutan dan perluasannya, demikian menurut majalah online ChinaFile, yang diterbitkan oleh Pusat Hubungan A.S.-Tiongkok di Asia Society. Transkrip pidato internal pemerintah yang diberikan oleh Zhao Kezhi, menteri keamanan publik Tiongkok, menunjukkan bahwa Xi Jinping mengetahui adanya apa yang disebut sebagai kampanye melawan ekstremisme kekerasan dan pendidikan ulang serta perannya dalam mendanai dan mengalokasikan staf untuk fasilitas penahanan itu, demikian yang dilaporkan ChinaFile pada 24 Mei 2022.
Sebuah organisasi hak asasi manusia nirlaba yang diotorisasi oleh Kongres A.S. telah mengumpulkan ribuan pidato, gambar, dan dokumen, yang bocor dari jaringan rahasia internal kepolisian Tiongkok dan diberi nama File Kepolisian Xinjiang, yang menurut organisasi itu membuktikan “sifat seperti penjara dari kamp pendidikan ulang” serta menunjukkan keterlibatan langsung Xi Jinping dan “pemimpin utama Tiongkok lainnya dalam kampanye pengasingan massal itu.” Victims of Communism Memorial Foundation memublikasikan file-file tersebut, yang dikatakan telah diautentikasi oleh para cendekiawan dan jurnalis, secara online di www.xinjiangpolicefiles.org. (Foto: Para penjaga mengawasi narapidana Uyghur di sebuah kamp penahanan di kawasan Xinjiang di Tiongkok barat laut pada Desember 2018.)
Kunjungan enam hari Michelle Bachelet dimulai di kota Guangzhou, Tiongkok selatan dan diharapkan mencakup persinggahan di kota Kashgar dan Urumqi di provinsi Xinjiang, Tiongkok barat laut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin mengatakan Michelle Bachelet akan melakukan “pertukaran ekstensif dengan semua sektor.” Tidak ada jurnalis yang turut bepergian bersama dengan Michelle Bachelet, tetapi dia akan “memberikan pengarahan kepada media tentang kunjungannya pada waktu yang tepat,” ungkap Wang Wenbin.
Tidak jelas apakah Michelle Bachelet akan mengunjungi kamp-kamp pengasingan yang diklaim oleh RRT sebagai pusat pendidikan dan pelatihan vokasi, atau apakah dia akan bertemu dengan orang-orang yang dipenjara karena berupaya mendapatkan kebebasan beragama, politik, dan budaya. Ilham Tohti, seorang ekonom dan pemenang Penghargaan Sakharov untuk Kebebasan Berpikir internasional, termasuk di antara mereka yang dipenjara.
RRT juga dituduh menggunakan kerja paksa dan sterilisasi serta memisahkan anak-anak dari orang tua mereka. Puasa Ramadhan atau menjual buku-buku Islam juga dilarang, demikian menurut kelompok pemantau Yayasan Dui Hua.
Michelle Bachelet, mantan presiden Cile, berencana untuk berbicara dengan pejabat tinggi nasional dan lokal, organisasi masyarakat sipil, perwakilan bisnis, dan akademisi.
Kelompok hak asasi manusia juga menuntut informasi dari RRT tentang kebijakannya yang membatasi hak budaya kelompok minoritas etnis di Tibet dan Mongolia Dalam. Dan tindakan keras terhadap kebebasan di Hong Kong telah menyebabkan A.S. dan negara-negara lain menjatuhkan sanksi kepada pejabat Tiongkok.
Amnesty International mengatakan Michelle Bachelet harus “mengatasi kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia berat.”
“Kunjungan Michelle Bachelet yang telah lama tertunda ke Xinjiang merupakan kesempatan penting untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di kawasan itu, tetapi itu juga akan menjadi pertempuran sengit dalam melawan upaya pemerintah Tiongkok untuk menutupi kebenaran,” ungkap Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard dalam sebuah pernyataan. “P.B.B. harus mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi hal ini dan menolak dimanfaatkan untuk mendukung propaganda terang-terangan yang dilakukan oleh RRT.”
Perjalanan Michelle Bachelet dilakukan menjelang kemungkinan perilisan laporannya yang telah lama ditunggu-tunggu tentang hak asasi manusia di Xinjiang. Hampir 200 kelompok hak asasi mendesak Michelle Bachelet untuk memublikasikan temuannya.
Staf FORUM memberikan kontribusi pada laporan ini.
FOTO DIAMBIL DARI: DISUMBANGKAN OLEH BITTER WINTER
