Pasukan invasi Rusia dituduh melakukan kekejaman di Ukraina

Pasukan invasi Rusia dituduh melakukan kekejaman di Ukraina

Staf FORUM

Pasukan Rusia terus membunuh warga sipil tanpa pandang bulu hampir tiga bulan setelah menginvasi negara berdaulat Ukraina, serangan tak beralasan yang telah menginjak-injak aturan internasional yang telah lama berlaku untuk mengatur konflik bersenjata, demikian menurut berbagai kelompok hak asasi manusia.

Lebih dari 3.200 warga sipil telah tewas dan sekitar 3.400 orang terluka sejak invasi itu dimulai pada 24 Februari 2022, meskipun angka sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi, demikian menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagian besar korban, yang termasuk ratusan anak-anak, tewas atau terluka oleh “senjata peledak dengan area dampak yang luas, termasuk penembakan dari artileri berat dan sistem peluncuran roket ganda, serta serangan udara dan rudal,” demikian yang dilaporkan P.B.B. pada 4 Mei.

Pada akhir April, Rusia melakukan serangan udara di Kyiv ketika Sekretaris Jenderal P.B.B. Antonio Guterres sedang mengunjungi ibu kota Ukraina itu, demikian yang dilaporkan surat kabar Taipei Times Taiwan. Satu rudal menghantam sebuah bangunan tempat tinggal, menewaskan Vira Hyrych, seorang jurnalis yang bekerja di Radio Free Europe/Radio Liberty. (Foto: Para pekerja memindahkan puing-puing dari sebuah bangunan tempat tinggal di ibu kota Ukraina, Kyiv, setelah serangan rudal Rusia menewaskan seorang jurnalis dan melukai 10 orang lainnya pada akhir April 2022.)

Serangan itu, yang diklaim Rusia menargetkan fasilitas produksi rudal dan ruang angkasa, mendapatkan kecaman luas. Para pejabat Jerman menyebutnya sebagai serangan tidak manusiawi yang menunjukkan Presiden Rusia Vladimir Putin “sama sekali tidak menghormati hukum internasional,” demikian yang dilaporkan Taipei Times.

Penjajah Rusia juga dituduh melakukan berbagai macam kekejaman yang di antaranya adalah menggunakan pemerkosaan sebagai taktik perang dan menolak membiarkan warga sipil melarikan diri dari zona pertempuran. Setidaknya dalam tiga insiden, pasukan Rusia menembaki kendaraan sipil, termasuk kendaraan yang penumpangnya akan menegosiasikan pengiriman bantuan kemanusiaan, demikian menurut Human Rights Watch. Enam warga sipil tewas dalam serangan itu.

“Tentara Rusia di pos pemeriksaan menembaki kendaraan yang lewat tanpa upaya nyata untuk memverifikasi apakah penumpangnya adalah warga sipil,” ungkap Belkis Wille, peneliti krisis dan konflik senior di Human Rights Watch, dalam artikel pada 2 Mei di situs web organisasi nirlaba yang berkantor pusat di New York itu.

Tindakan semacam itu melanggar hukum kemanusiaan internasional (international humanitarian law – IHL), yang mencakup Konvensi Jenewa yang pada awalnya ditetapkan pada tahun 1864 dan yang ditandatangani oleh Rusia. Prinsip-prinsip tersebut, yang sering kali disebut sebagai aturan perang atau hukum konflik bersenjata, memberikan perlindungan kepada warga sipil dan non-kombatan lainnya. “Yang terpenting adalah aturan bahwa pihak-pihak yang berkonflik harus selalu membedakan di antara kombatan dan warga sipil,” demikian menurut Human Rights Watch. “Warga sipil tidak akan pernah diperbolehkan untuk menjadi target serangan yang disengaja.”

IHL juga melarang “serangan tanpa pandang bulu, yaitu serangan yang menyerang sasaran militer dan warga sipil atau objek sipil tanpa adanya pembedaan,” demikian menurut Komite Palang Merah Internasional. IHL melarang “serangan yang dapat diperkirakan menyebabkan kerugian insidental berlebihan terhadap warga sipil sehubungan dengan keuntungan militer yang diantisipasi secara nyata dan langsung.”

Invasi dan pendudukan Rusia di bagian Ukraina timur telah menyebabkan semakin terkucilnya Moskow, sehingga membuat Vladimir Putin hanya memiliki sedikit pendukung di tengah derasnya sanksi keras dan tindakan hukuman lainnya yang diberlakukan oleh masyarakat global. Para pemimpin dunia termasuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Rusia melakukan genosida dengan mencoba memusnahkan rakyat Ukraina, dan Mahkamah Pidana Internasional sedang menyelidiki kemungkinan kejahatan perang yang dilakukan oleh Rusia, termasuk oleh Vladimir Putin.

Sebaliknya, ketika pasukannya yang jumlahnya jauh lebih kecil terus berupaya mengusir serangan Rusia, Ukraina telah menerima sejumlah besar dukungan, termasuk persenjataan, uang, dan bantuan kemanusiaan, dari berbagai negara yang berpandangan serupa, termasuk di Indo-Pasifik, tempat ancaman terjadinya konflik membayangi kawasan itu mengingat perilaku ekspansionis dan otoriter Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

RRT menolak untuk mengutuk invasi Rusia dan tidak bergabung dalam memberikan sanksi kepada rezim Vladimir Putin. RRT juga memilih menentang resolusi P.B.B. untuk mengeluarkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia P.B.B. atas tuduhan penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan Rusia di Ukraina. Langkah tersebut, yang diperkenalkan oleh A.S., disahkan dengan dukungan luar biasa.

“Rusia seharusnya tidak memiliki posisi otoritas dalam sebuah badan yang tujuannya — yang tujuan utamanya — adalah untuk mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ungkap Duta Besar A.S. untuk P.B.B. Linda Thomas-Greenfield sebelum pemungutan suara pada 7 April. “Tidak hanya menjadi puncak kemunafikan; hal itu sungguh berbahaya. Setiap hari, kita melihat dengan semakin jelas betapa sedikitnya penghormatan terhadap hak asasi manusia yang ditunjukkan oleh Rusia.”

 

FOTO DIAMBIL DARI: REUTERS

saham