Pakar keamanan mengatakan taktik kontranarkotika dapat menggagalkan penangkapan ikan ilegal

Staf FORUM

Ketika penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi (illegal, unreported and unregulated – IUU) dilaporkan berkembang di seluruh dunia, pakar keamanan sedang menjajaki penggunaan strategi kontranarkotika transnasional untuk memerangi praktik tersebut, terutama di Indo-Pasifik.

Penangkapan ikan IUU mengancam mata pencaharian lebih dari 3 miliar orang di seluruh dunia yang mengandalkan penangkapan ikan untuk mendapatkan lapangan kerja atau memperoleh makanan, demikian menurut ShareAmerica.Lebih dari 33% persediaan ikan global ditangkap secara berlebihan dan 59,9% berada pada tingkat panen berkelanjutan maksimal, demikian yang disimpulkan oleh laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2018.

Semakin banyak jaringan kriminal yang memperdagangkan narkoba, senjata, dan manusia beralih ke penangkapan ikan ilegal untuk membantu mendukung organisasi mereka, demikian ungkap pakar keamanan. Misalnya, kelompok kejahatan sering kali menggunakan perusahaan samaran untuk mencuci uang dan memperbudak pekerja guna melakukan penangkapan ikan IUU, demikian menurut laporan Stimson Center pada tahun 2018.

Menghentikan kejahatan semacam itu berada di luar ruang lingkup masyarakat konservasi dan manajemen sumber daya alam yang memantau penangkapan ikan IUU, demikian ungkap laporan Stimson Center, berjudul “Casting a Wider Net: The Security Implications of Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (Menebar Jaring yang Lebih Luas: Implikasi Keamanan Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diregulasi).” Meskipun tidak semua penangkapan ikan IUU terkait dengan kejahatan terorganisir, berbagai lembaga penegak hukum mengatakan trennya meningkat, demikian ungkap laporan itu.

Ancaman semacam itu terhadap keamanan nasional dan regional “mengharuskan berbagai negara di seluruh dunia, dan khususnya Amerika Serikat, untuk mengembangkan strategi menyeluruh di seluruh kalangan pemerintah untuk memerangi penangkapan ikan IUU,” yang “melibatkan pemanfaatan keahlian berbagai lembaga di seluruh lapisan pemerintahan, termasuk lembaga yang memiliki pengetahuan mulai dari manajemen sumber daya alam, pembangunan, perdagangan dan keuangan hingga pengumpulan intelijen dan penegakan hukum, serta masyarakat luas pemangku kepentingan yang tertarik untuk memerangi penangkapan ikan IUU,” ungkap laporan itu.

“Untuk memerangi jaringan kriminal ini dengan cara yang lebih holistis, membangun hubungan yang lebih bermakna dengan mitra Indo-Pasifik, dan meningkatkan kehadiran maritim A.S. di Pasifik, Kongres harus menugaskan Departemen Pertahanan untuk mengambil peran pendukung yang lebih langsung,” tulis Letnan Kolonel Pasukan Penjaga Pantai A.S. Jeremy Greenwood, seorang peneliti eksekutif federal di Brookings Institution di Washington, D.C., dalam artikel untuk wadah pemikir itu pada Februari 2022.

Khususnya, Joint Interagency Task Force West (JIATF West) Komando Indo-Pasifik A.S., yang bermarkas besar di Hawaii, dapat memerangi penangkapan ikan IUU dengan alat bantu yang dikembangkan untuk melawan perdagangan narkoba, demikian tulis Jeremy Greenwood. Satuan tugas itu, yang dipimpin oleh seorang laksamana Pasukan Penjaga Pantai A.S., menggabungkan sumber daya di seluruh lembaga intelijen dan pemerintah untuk menangani tujuan penegakan hukum dari perspektif pertahanan. (Foto: Helikopter Pasukan Penjaga Pantai A.S. terbang di atas kapal yang dicurigai melakukan penangkapan ikan ilegal di Samudra Pasifik.)

Sejak didirikan pada tahun 1989, JIATF West telah memimpin upaya A.S. dalam menggagalkan impor bahan kimia prekursor yang digunakan untuk membuat narkoba terlarang melalui laut, terutama yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, yang dikirimkan dengan kargo legal dari Indo-Pasifik ke Amerika Utara. Jeremy Greenwood menjelaskan bahwa taktik satuan tugas itu sangat berbeda dari taktik yang terkait dengan menghentikan kurir narkoba di Amerika Tengah atau Selatan.

“Ini membuat sifat pekerjaan mereka menjadi lebih sedikit terkait dengan penugasan aset militer atau penegak hukum secara waktu nyata untuk mencegat kapal-kapal di laut, dan lebih banyak terkait dengan membangun jaringan pembagian informasi dengan lembaga penegak hukum dan militer di A.S. dan di berbagai penjuru kawasan ini,” tulis Jeremy Greenwood.

“Pembagian intelijen yang dapat ditindaklanjuti ini memungkinkan otoritas pelabuhan, pejabat bea cukai, dan aparat penegak hukum di seluruh Pasifik untuk membedakan narkotika ilegal dan prekursor narkoba dari lautan kargo yang sah.” Kemampuan tersebut dapat digunakan untuk melacak pengiriman ikan ilegal dan pergerakan kapal yang terlibat dalam penangkapan ikan IUU.

Dia menulis bahwa “pengalaman unik JIATF West dalam bekerja sama secara erat dengan berbagai mitra Indo-Pasifik dalam upaya penegakan hukum, mengumpulkan intelijen tentang aktivitas ilegal yang juga memiliki kegunaan sah, dan beroperasi di ruang samudra yang luas membuat mereka sangat cocok untuk mengatasi” penangkapan ikan IUU.

Departemen Pertahanan A.S. juga dapat membangun jaringan hubungan JIATF West dengan lembaga penegak hukum untuk meningkatkan kesadaran ranah maritim bagi sekutu dan mitra Indo-Pasifik, demikian menurut para pendukung wacana ini.

“Ada hubungan signifikan di antara penangkapan ikan IUU dan perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan berbagai kejahatan maritim lainnya,” demikian yang ditegaskan Letnan Kolonel Pasukan Penjaga Pantai A.S. Ben Crowell yang berdinas di JIATF West dan purnawirawan Kolonel Angkatan Laut A.S. Wade Turvold, seorang profesor di Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies, dalam artikel di FORUM pada tahun 2021. “Karena masalah tersebut bersifat global, berjejaring, dan strategis, mengatasi ancaman penangkapan ikan IUU memerlukan tanggapan internasional yang terkoordinasi.”

FOTO DIAMBIL DARI: SERSAN JONATHAN R. CILLEY/PASUKAN PENJAGA PANTAI A.S.