Jepang dan UE menginginkan lebih banyak sanksi terhadap Rusia dan kolaborasi di Indo-Pasifik
The Associated Press
Para pemimpin Jepang dan Uni Eropa baru-baru ini sepakat untuk meningkatkan sanksi terhadap Rusia dan mengutarakan kekhawatiran tentang efek perang Rusia-Ukraina di Indo-Pasifik.
Para pemimpin itu berusaha untuk memperkuat kemitraan mereka dan meningkatkan keterlibatan dalam menghadapi semakin meningkatnya keangkuhan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, yang mengadakan pembicaraan di Tokyo dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel pada Mei 2022, mengatakan Jepang mendukung sanksi keras terhadap Rusia dan dukungan yang cukup besar bagi Ukraina karena perang itu “mengguncang fondasi tatanan dunia tidak hanya di Eropa tetapi juga di Asia.”
“Keamanan di Eropa dan di Indo-Pasifik tidak dapat dipisahkan,” ungkap Fumio Kishida. (Foto: Dari kiri, Presiden Dewan Eropa Charles Michel, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen sebelum melakukan pembicaraan di Tokyo.)
Kedua pemimpin UE itu mengatakan mereka menginginkan peran yang lebih besar di kawasan ini dan setuju untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang termasuk transformasi digital, energi terbarukan, dan iklim.
“Indo-Pasifik merupakan kawasan yang berkembang dengan pesat. Indo-Pasifik juga merupakan medan terjadinya berbagai ketegangan. Kami ingin mengambil lebih banyak tanggung jawab di kawasan yang sangat vital bagi kemakmuran kami,” ungkap Ursula von der Leyen.
Ursula von der Leyen mengatakan “perang barbar” Rusia terhadap Ukraina telah menimbulkan kekhawatiran tentang semakin berkembangnya pengaruh dan ambisi Tiongkok.
Charles Michel mengatakan kerja sama mengenai masalah Ukraina sangat penting di Eropa dan penting di Indo-Pasifik.
“Kami percaya bahwa Tiongkok harus melibatkan diri untuk membela sistem multilateral yang membawa manfaat bagi pihaknya dalam mengembangkan negaranya,” ungkapnya, sembari mencatat bahwa UE ingin “memperdalam kerja sama kami dalam menghadapi Tiongkok yang semakin agresif.”
Pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan langkah UE mencerminkan perubahan besar dalam upaya menjauh dari RRT di tengah meningkatnya kekhawatiran atas masalah hak asasi manusia dan masalah lain yang dilakukan Beijing di kawasan ini.
Jepang dengan cepat bergabung dengan negara-negara lain dalam menjatuhkan sanksi setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Ada ketakutan yang berkembang di Tokyo bahwa perang itu dapat membuat RRT semakin berani dalam mengambil tindakan yang lebih agresif di Laut Cina Timur dan Selatan. Di sana klaim teritorial Beijing tumpang tindih dengan klaim teritorial negara-negara tetangganya yang lebih kecil.
Jepang telah membekukan aset para pemimpin Rusia, termasuk Presiden Vladimir Putin, dan pejabat pemerintah serta miliarder yang dekat dengannya serta bank-bank utama Rusia. Jepang juga membatasi perdagangan dengan Rusia dan mengumumkan keputusan untuk menghentikan impor batu bara dan minyak mentah Rusia.
FOTO DIAMBIL DARI: ASSOCIATED PRESS
