Prajurit Bayangan Rusia
Wagner Group Memberi Vladimir Putin Pengaruh Asing Dengan Penyangkalan dan Kroninya Dorongan dalam Bisnis
AFRICA DEFENSE FORUM
Dalam upaya terburu-buru yang dilakukan Rusia untuk memamerkan kekuatannya, mendapatkan akses ke sumber daya alam, dan meningkatkan relevansi geopolitiknya, Rusia sangat bergantung pada perusahaan militer swasta (private military company – PMC). Strategi ini menghasilkan sedikit jejak di luar negeri dan menawarkan penyangkalan yang masuk akal bagi Kremlin sembari memperkaya sejumlah kecil orang.
Presiden Rusia Vladimir Putin lebih menyukai penggunaan PMC seperti Wagner Group ketika menjalin kesepakatan pelatihan dan keamanan dengan negara-negara Afrika sembari memosisikan dirinya untuk mengakses berbagai lokasi penambangan dan repositori lainnya yang kaya akan sumber daya alam.
“Mereka bertindak sebagai pengganda kekuatan, pedagang persenjataan, pelatih personel keamanan dan militer lokal, dan konsultan politik,” demikian menurut artikel karya peneliti senior Paul Stronski yang diterbitkan oleh Carnegie Endowment for International Peace berjudul, “Implausible Deniability: Russia’s Private Military Companies (Penyangkalan yang Tidak Masuk Akal: Perusahaan Militer Swasta Rusia).” “Meskipun menyandang nama aktor swasta, mereka memperluas jangkauan geopolitik Kremlin dan memajukan kepentingannya. Serbaguna, murah, dan dapat disangkal, mereka merupakan instrumen sempurna bagi negara adidaya yang sedang menurun yang ingin menegaskan dirinya sendiri tanpa mengambil terlalu banyak risiko.”
Partai Komunis Tiongkok (PKT) mengerahkan taktik serupa. RRT menggunakan PMC Tiongkok di Afrika dan di tempat lain untuk melindungi aset PKT. Jurnal Eurasia Review menyebut PMC Tiongkok sebagai “otot Tiongkok” yang sering kali ditemukan bersama dengan “uang Tiongkok.” Dengan kata lain, perusahaan keamanan swasta Tiongkok ini cenderung lebih lazim ditemukan di daerah tempat Republik Rakyat Tiongkok memperluas skema infrastruktur Satu Sabuk, Satu Jalannya (One Belt, One Road) dan di negara tuan rumah tempat perusahaan Tiongkok sedang membangun proyek melalui praktik peminjaman predator, demikian menurut para ahli. “Secara internasional, jejak perusahaan keamanan dan militer swasta (private military and security company – PMSC) Tiongkok, meskipun lebih kecil dari beberapa PMSC lain, mengalami pertumbuhan ukuran dan kepentingan,” demikian menurut analisis Eurasia Review pada Juli 2020. (Lihat kolom samping “Otot Tiongkok” pada halaman 54 untuk membaca lebih lanjut tentang PMSC Tiongkok.)
Wagner Group, PMC Rusia yang paling menonjol, muncul dari konflik yang terjadi di Ukraina pada tahun 2014, dimulai dengan sekitar 250 anggota dan berkembang jumlahnya menjadi 10 kali lipat, demikian menurut makalah pada September 2020 yang diterbitkan oleh peneliti Sergey Sukhankin. Mereka dikirim ke Suriah. Di sana mereka mendukung pasukan Presiden Bashir Assad dan sejak itu berhasil masuk ke Afrika.
“Selain di Ukraina, Suriah, dan Libia, Wagner Group telah muncul di berbagai negara Afrika Sub-Sahara sebagai ‘aspek bayangan’ dari kerja sama militer-teknis di antara Rusia dan negara-negara setempat,” tulis Sergey Sukhankin dalam “Russian Private Military Contractors in Sub-Saharan Africa: Strengths, Limitations and Implications (Kontraktor Militer Swasta Rusia di Afrika Sub-Sahara: Kekuatan, Keterbatasan, dan Implikasi)” untuk Institut français des relations internationales.
Terlepas dari penyangkalan dan kurangnya kejelasan dari sumber resmi pemerintah Rusia, para pengamat umumnya setuju bahwa Wagner Group merupakan perwakilan boneka pemerintah yang memiliki koneksi dengan aparat keamanan nasional, kroni kaya Vladimir Putin, dan presiden itu sendiri. Akan tetapi, banyak tantangan yang harus dihadapi untuk berhasil mendokumentasikan koneksi ini.
Meski demikian, pasukan Wagner diketahui beroperasi di sejumlah negara Afrika yaitu Republik Afrika Tengah, Libia, Madagaskar, Mozambik, dan Sudan. Kehadiran mereka sering kali bertepatan dengan kepentingan bisnis salah satu sekutu terdekat Vladimir Putin, oligarki Yevgeny Prigozhin.
KOKI VLADIMIR PUTIN
Terlepas dari hubungan dekatnya dengan Vladimir Putin, Wagner Group tidak didirikan oleh Yevgeny Prigozhin. Pihak yang berjasa dalam mendirikannya adalah Dmitry Utkin, seorang veteran perang Chechnya dan mantan anggota dinas intelijen Rusia yang dikenal sebagai GRU.
Dmitry Utkin bekerja untuk Moran Security Group di Suriah, berhenti bekerja di sana pada tahun 2014 untuk mendirikan Wagner, nama itu diambil dari kode panggilan yang digunakannya sebelumnya, “Vagner.” Nama itu diadopsi sebagai tanda penghargaan terhadap komposer Jerman Richard Wagner, yang karya-karyanya digunakan tanpa izin oleh Hitler selama Rezim Partai Nazi di Jerman dari Januari 1933 hingga Mei 1945.
Meskipun bukan pendiri perusahaan, pengaruh Yevgeny Prigozhin dikatakan sebagai kunci dalam cara pasukan grup itu dipekerjakan. Riwayat pribadi Yevgeny Prigozhin sangat luar biasa: Pengadilan Soviet memvonisnya atas kasus perampokan dan pelanggaran lainnya, dan dia menjalani hukuman penjara selama sembilan tahun. Setelah dibebaskan, dia menjajakan hot dog dari sebuah kios dan pada akhirnya membuka restoran di atas perahu yang berlabuh. Setelah menyajikan makanan untuk Vladimir Putin di sana, Yevgeny Prigozhin disukai oleh pemimpin Rusia itu dan segera melayani urusan Kremlin, dikenal sebagai “koki Vladimir Putin.”
Ketika Rusia bertransisi dari masa lalu Sovietnya dan memasuki dunia bisnis kapitalis yang baru diadaptasinya pada tahun 1990-an, Yevgeny Prigozhin membuka rangkaian toko kelontong pertama di St. Petersburg, dan tak lama kemudian membuka bisnis restoran mewah, demikian menurut laporan dari layanan berita Turki, TRT World.
Yevgeny Prigozhin pada akhirnya ditarik ke dalam lingkaran dalam Vladimir Putin. Di sana dia mendapatkan kontrak katering militer dan sekolah yang sangat besar dan menguntungkan. Tak lama kemudian, dia mengalihkan bisnisnya ke bidang konstruksi dan berbagai kepentingan lainnya. Sering kali kepentingannya dan kepentingan Kremlin menemukan kesamaan di berbagai tempat yang nun jauh di sana seperti Suriah, Libia, dan Afrika Sub-Sahara.
“Sederhananya, kehadiran perusahaan itu di berbagai lokasi perselisihan geopolitik memperjelas koordinasi di antara ambisi komersial Yevgeny Prigozhin dan upaya Kremlin untuk meraih kepentingan nasionalnya,” tulis Aruuke Uran Kyzy dari TRT World Research Center.
MEMPERLUAS JANGKAUAN VLADIMIR PUTIN
Apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan keamanan swasta kecil untuk memajukan tujuan geopolitik Rusia di Afrika dan di tempat lain?
Mungkin aset paling berharga yang ditawarkan Wagner Group kepada Vladimir Putin adalah penyangkalan yang masuk akal. Konstitusi Rusia menetapkan bahwa semua fungsi pertahanan dan keamanan berada di tangan pemerintah, sehingga mendirikan PMC merupakan tindakan ilegal. Akan tetapi, ada celah yang memungkinkan didaftarkannya perusahaan di luar negeri dan memungkinkan badan usaha milik negara untuk memiliki pasukan keamanan swasta. Dalam kasus Wagner, tidak ada bukti bahwa perusahaan itu terdaftar di mana pun.
Pengerahan Wagner oleh Vladimir Putin di luar Rusia memberinya dan pemerintahnya pengaruh di negara-negara lain tanpa adanya publisitas dan tanggung jawab yang menyertai intervensi militer nasional.
Misalnya: Jika Wagner dikerahkan dalam konflik di negara Afrika dan menderita kekalahan yang memalukan, seperti yang terjadi saat memerangi militan Islam di Mozambik utara, pemerintah Rusia tidak harus menanggung konsekuensi kecaman publik terkait dengan gugurnya prajurit militer nasional selama petualangan naas di negara lain.
Personel Rusia tiba di Mozambik saat kedua negara menjalin perjanjian yang akan memberi bisnis Rusia akses ke gas alam cair, yang berlimpah di bagian utara Mozambik.
Di bagian utara Mozambik juga banyak terjadi serangan ganas yang dilakukan oleh kelompok pemberontak dan teroris yang relatif baru, Ansar al-Sunna, yang telah menyatakan kesetiaannya terhadap kelompok Negara Islam. Pasukan Wagner yang memiliki persenjataan lengkap dan dibawa ke sana untuk membantu militer Mozambik yang kewalahan dalam menghadapi kelompok pemberontak itu tak lama kemudian mengalami kekalahan signifikan dan memalukan karena ketidaktahuan mereka dengan medan lokal dan ketidakmampuan mereka untuk berkomunikasi secara efektif dengan pasukan pemerintah. Tak lama kemudian mereka angkat kaki dari Mozambik.
Meskipun keterlibatan di Mozambik berjalan dengan buruk, personel Wagner cenderung menjadi serdadu yang terasah kemampuan tempurnya di medan perang dibandingkan dengan pensiunan atau veteran. Ini membuat mereka menjadi pasukan tempur siap pakai yang memungkinkan pemerintah Rusia untuk berupaya mencapai tujuan kebijakan luar negerinya tanpa meninggalkan jejak yang dapat diidentifikasi.
Mungkin tidak mengherankan jika kehadiran Wagner sering kali berakhir sejalan dengan kepentingan bisnis Yevgeny Prigozhin. Perusahaan energi Evro Polis miliknya menandatangani kontrak dengan General Petroleum Corp., badan usaha milik negara Suriah. The Associated Press melaporkan pada Desember 2017 bahwa kontrak itu menjamin Evro Polis mendapatkan 25% dari hasil produksi minyak dan gas di ladang yang dikuasai dan dilindungi oleh kontraktornya dari kelompok negara Islam.
“Demikian pula, ketika Rusia meningkatkan keterlibatannya di Afrika, operasi Wagner telah meluas ke berbagai penjuru benua itu, di berbagai lokasi tempat Wagner melindungi investasi Yevgeny Prigozhin,” tulis Alexander Rabin untuk Foreign Policy Research Institute pada tahun 2019.
Pada tahun 2017 dan 2018, pesawat pribadi Yevgeny Prigozhin ditemukan berkali-kali terbang ke berbagai negara di Afrika. Penerbangan itu mencakup perjalanan ke Angola, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Guinea, Guinea-Bissau, Libia, Madagaskar, Mozambik, Sudan, dan Zimbabwe, demikian menurut laporan Sergey Sukhankin pada Januari 2020 yang diterbitkan oleh Jamestown Foundation berjudul, “The ‘Hybrid’ Role of Russian Mercenaries, PMCs and Irregulars in Moscow’s Scramble for Africa (Peran ‘Hibrida’ Tentara Bayaran Rusia, PMC, dan Laskar Rakyat dalam Upaya Moskow untuk Memperebutkan Afrika).”
Laporan itu mencatat bahwa semua negara ini memiliki tiga kesamaan:
- Masing-masing negara ini dikenal karena ketidakstabilan sosial dan politiknya.
- Semua negara ini “sangat diberkahi dengan sumber daya alam yang penting secara strategis.”
- Masing-masing negara ini dulunya merupakan bagian dari lingkup pengaruh kekuasaan kolonial seperti Belgia, Prancis, dan Portugal — negara-negara kolonial yang dianggap Rusia tidak lagi mampu menangkis keterlibatannya di negara-negara Afrika tersebut.
Korupsi dan kesepakatan orang dalam segera mengikuti lingkup aktivitas serupa dengan hal yang terjadi di Suriah, demikian menurut Sergey Sukhankin: Moskow diam-diam membuat kesepakatan bilateral dengan para pemimpin negara itu serta menawarkan dukungan militer dan keamanan dengan imbalan konsesi sumber daya alam.
“Berdasarkan skema ini, sebagian keuntungan diduga masuk ke anggaran negara Rusia (melalui perusahaan/korporasi yang terlibat), sedangkan sisanya didistribusikan ke individu-individu swasta, pada kenyataannya, mungkin terkait erat dengan pemerintah,” tulis Sergey Sukhankin.
Setelah desas-desus pada akhir tahun 2017 yang menyatakan bahwa tentara bayaran Rusia telah dikirim ke Republik Afrika Tengah dan Sudan, dua perusahaan yang terhubung dengan Yevgeny Prigozhin — Lobaye Invest dan M-Invest — memenangkan lisensi untuk mengekstraksi emas, berlian, uranium, dan banyak lagi, demikian tulis Sergey Sukhankin. Berbagai laporan juga menyatakan bahwa personel Wagner menyediakan pasukan pengawal pribadi bagi Presiden Republik Afrika Tengah Faustin-Archange Touadera dan menjaga tambang emas.
Pada tahun 2018, tiga jurnalis Rusia dibunuh saat menyelidiki masuknya pasukan Wagner Group ke Republik Afrika Tengah dari negara tetangganya, Sudan, tempat Wagner melatih pasukan keamanan lokal. Pada tahun 2019, pembicaraan telah beralih ke potensi dibukanya pangkalan Rusia di Republik Afrika Tengah.
Di permukaan, Republik Afrika Tengah tampaknya kecil kemungkinan menjadi target bagi kehadiran dan pengaruh Rusia. Akan tetapi, ketidakstabilan yang sudah lama terjadi di negara itu — dan berlimpahnya endapan berlian, emas, uranium, dan minyak — membuatnya menjadi pusat pengaruh yang diinginkan oleh Rusia. Vladimir Putin dengan cekatan mengeksploitasi situasi di sana dengan mengandalkan model era Perang Dingin Soviet yang mengandalkan “kerja sama militer-teknis,” demikian menurut analisis yang diterbitkan oleh Jamestown Foundation. Republik Afrika Tengah dan Rusia menandatangani perjanjian pada Agustus 2018 dan Kremlin sejak itu memperluas jejaknya di negara itu dengan menggunakan dua metode.
Pertama, perjanjian konsultasi/pelatihan militer dimulai pada Maret 2018 dengan kedatangan penasihat yang terdiri dari lima personel militer dan 170 “instruktur sipil,” demikian menurut Jamestown Foundation. Pernyataan perjanjian itu bertentangan dengan fakta di lapangan dan instruktur ini sebenarnya merupakan pasukan Wagner.
Kedua, Rusia telah memberikan peralatan militer dan teknis kepada pemerintah Republik Afrika Tengah yang mencakup persenjataan, amunisi, dan kendaraan militer. Sebagian besar bantuan ini merupakan peralatan murahan, karena sebagian besar sudah ketinggalan zaman. Selain itu, sasaran Rusia lebih condong ke arah manfaat ekonomi daripada ideologi, demikian menurut Jamestown.
Terlepas dari dugaan diberikannya bantuan ini, ada bukti bahwa Rusia mungkin menggunakan Wagner untuk mengadu domba kedua belah pihak yang berkonflik demi memperoleh keuntungan pribadi di Republik Afrika Tengah.
Misalnya, Geopolitical Monitor mencatat pada Agustus 2020 bahwa lebih dari 80% wilayah negara itu masih berada di bawah kendali kelompok pemberontak. “Wagner, selain memberikan pelatihan militer, diduga berkolaborasi dengan para pemberontak ini untuk mengeksploitasi penduduk setempat,” tulis Daniel Sixto. “Pasukan Wagner dilaporkan berkoordinasi dengan pasukan pemberontak untuk mengizinkan perusahaan pertambangan Rusia mengakses tambang berlian di wilayah pemberontak sehingga merongrong tujuan mereka yang lebih luas di kawasan itu.”
Di Libia, Rusia telah menggunakan Wagner untuk melakukan campur tangan dalam konflik di sana dengan berpihak pada Jenderal Khalifa Haftar yang bertempur melawan Pemerintah Kesepakatan Nasional yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mendahului pemerintahan sementara di bawah pimpinan Abdul Hamid Dbeibah, yang dikenal sebagai Pemerintah Persatuan Nasional. Libia juga kaya akan cadangan minyak, dan pantai Mediteranianya membuatnya menjadi lingkup pengaruh potensial yang sangat strategis.
Komando A.S. di Afrika menuduh pasukan Wagner menanam ranjau dan alat peledak lainnya di Libia, terkadang menyembunyikannya dalam mainan, demikian menurut Business Insider.
Wagner dan Yevgeny Prigozhin juga memperluas pengaruhnya ke ranah online. Berbagai laporan menunjukkan bahwa Wagner berada di balik kampanye pengaruh online di Libia yang menargetkan warga dan mendukung Haftar dan Saif al-Islam Gadhafi, putra mendiang diktator Libia. Demikian pula, kelompok itu diketahui telah mencoba memengaruhi pemilihan umum pada tahun 2018 di Madagaskar.
Wagner tidak hanya memberikan keuntungan bagi Vladimir Putin, Yevgeny Prigozhin, atau pemerintah Rusia. Mereka yang bekerja di luar negeri untuk Wagner juga mendapatkan manfaat, terutama secara finansial. Menurut TRT World, personel Wagner dapat memperoleh penghasilan senilai 1 juta rubel selama tiga bulan — setara dengan hingga 229,2 juta rupiah (16.000 dolar A.S.). Angka itu bisa mencapai 10 kali lipat dari apa yang mereka peroleh sebagai prajurit Rusia. Komandan Wagner bisa memperoleh hingga tiga kali lebih banyak. Anggota keluarga yang masih hidup dari serdadu yang tewas saat menjalankan tugas dapat memperoleh sekitar 802 juta rupiah (56.000 dolar A.S.).
“Wagner dikerahkan oleh Rusia sebagai perpanjangan dari ambisi luar negeri dan militernya, dan rezim otoriter kebetulan menjadi kliennya,” ungkap Ahmed Hassan, CEO konsultan intelijen Grey Dynamics, kepada Business Insider. “Tentu saja, rezim semacam itu sering kali mencoba menyelesaikan kerusuhan sipil dengan menggunakan kekerasan, dan Wagner merupakan alat bantu yang digunakan oleh rezim itu.”
Versi artikel ini muncul di Volume 14, Edisi 3, Africa Defense Forum, publikasi Komando A.S. di Afrika.
Otot Tiongkok
Melindungi aset PKT dengan perusahaan keamanan dan militer swasta Staf FORUM
Disebut oleh beberapa analis sebagai “otot Tiongkok,” perusahaan keamanan dan militer swasta (private military and security company – PMSC) Tiongkok dikendalikan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan ditugaskan untuk melindungi berbagai aset yang mencakup proyek infrastruktur Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road – OBOR) dan warga Tiongkok yang membangunnya.
Sejak Sekretaris Jenderal PKT Xi Jinping mengumumkan prakarsa OBOR pada tahun 2013, OBOR telah meluas ke lebih dari 80 negara di Asia Tengah, Selatan, dan Tenggara, Timur Tengah, dan Tanduk Afrika, demikian menurut jurnal Eurasia Review. Saat jejak global Tiongkok meluas melalui upaya geoekonomi dan geostrategis, demikian juga ketergantungannya pada PMSC.
Selain itu, peningkatan kejahatan terhadap warga negara Tiongkok di luar negeri, termasuk penculikan, pembunuhan, dan pembajakan, telah menimbulkan kekhawatiran bagi Beijing selama dekade terakhir ini, demikian menurut situs web Modern Diplomacy. Penggunaan sumber daya militer akan tampak berlebihan dalam banyak kasus, terutama karena Tiongkok telah menghadapi kritik atas ekspansionisme yang agresif, demikian yang dilaporkan Modern Diplomacy. Oleh karena itu, pemerintah Tiongkok telah memilih alternatif yang lebih lunak dengan mengontrak keamanan swasta melalui perusahaan-perusahaan yang berbasis di Tiongkok.
“Meskipun Beijing ingin mengandalkan pasukan setempat untuk menyediakan pengamanan, otoritas pemerintah tuan rumah mungkin tidak dapat atau tidak bersedia memberikan perlindungan yang memadai terhadap pekerja dan bisnis Tiongkok,” demikian menurut Eurasia Review.
Peraturan Administrasi Layanan Penjagaan dan Keamanan tahun 2009 mengesahkan penggunaan perusahaan keamanan swasta (private security companies – PSC) di Tiongkok. Pada tahun 2013, jumlah perusahaan keamanan swasta yang beroperasi di dalam negeri telah meningkat menjadi 4.000 perusahaan, mempekerjakan lebih dari 4,3 juta personel keamanan; pada tahun 2017, angka itu meningkat menjadi 5.000 perusahaan, demikian menurut Meia Nouwens, peneliti
senior di bidang kebijakan pertahanan dan modernisasi militer Tiongkok di International Institute for Strategic Studies.
“Karena adanya kondisi khusus yang melatarbelakangi kemunculan dan pengoperasian PSC di Tiongkok, layanan yang dapat mereka berikan masih sangat berbeda dari layanan yang ditawarkan oleh rekan-rekan internasional mereka,” tulis Meia Nouwens dalam analisis pada tahun 2019 tentang perusahaan keamanan swasta Tiongkok dan OBOR. “Karyawan mereka masih relatif muda, kurang berpengalaman dalam skenario pertempuran, dan biasanya tidak membawa atau menggunakan persenjataan saat beroperasi di luar negeri, meskipun PSC diawaki oleh veteran Tentara Pembebasan Rakyat.”
Penggunaan PSC Tiongkok untuk mengamankan investasi Tiongkok di luar negeri mendukung niat Xi Jinping untuk menjaga agar uang Tiongkok terus beredar dalam perekonomian Tiongkok, demikian menurut majalah berita online The Diplomat. Keuntungan lain bagi Tiongkok adalah bahwa warganya lebih cenderung melindungi rahasia negara dan menjaga kerahasiaan bisnis, demikian yang dilaporkan The Diplomat.
Jejak PMSC Tiongkok masih relatif kecil di luar negeri, dan hukum Tiongkok melarang mereka menggunakan persenjataan di luar Tiongkok, demikian tulis Alessandro Arduino, penulis buku “China’s Private Army: Protecting the New Silk Road (Tentara Swasta Tiongkok: Melindungi Jalur Sutra Baru),” untuk The Diplomat. Namun, masih muncul pertanyaan tentang operasi mereka.
“Oleh karena itu, ada dua pertanyaan penting: kapan jumlah personel Tiongkok di negara asing menjadi terlalu banyak? Dan akankah hukum Tiongkok tentang senjata api diubah untuk memungkinkan PSC memproyeksikan kekuatan yang lebih tegas?” tulis Alessandro Arduino.
Pertanyaan lain yang belum dijawab, demikian menurut Alessandro Arduino, termasuk apakah PSC Tiongkok akan mematuhi perintah dari pemerintah dan apakah Beijing akan menyusun pedoman perilaku yang jelas dan aturan keterlibatan yang terkait.
