Peta Jalan untuk Kekaisaran Komunis Global

Tajuk Utama

Dari menolak hingga menulis ulang tatanan internasional, Partai Komunis Tiongkok menginginkan hegemoni kendati adanya penyangkalan

Kisah oleh Dr. Jinghao Zhou/Hobart and William Smith Colleges  |  Foto oleh THE ASSOCIATED PRESS

Sejak perekonomian Tiongkok lepas landas pada awal 1980-an, Partai Komunis Tiongkok (PKT) telah berulang kali bersumpah bahwa pemerintah Tiongkok tidak akan mengekspor model pengembangannya dan mengupayakan hegemoni global. Pada kenyataannya, peningkatan kekuatan militer yang cepat, propaganda politik agresif, dan penyensoran ideologi PKT, bersama dengan rencana ekonomi ambisius seperti Buatan Tiongkok 2025 dan Satu Sabuk, Satu Jalan (OBOR), menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok ingin menerjemahkan kekuatan ekonomi domestik negara tersebut menjadi dominasi di seluruh dunia menuju pembentukan kekaisaran komunis global yang berpusat pada Tiongkok. PKT membenarkan ambisinya sebagai “peremajaan besar bangsa Tiongkok,” atau sebagai Impian Tiongkok, yang dicanangkan oleh Sekretaris Jenderal PKT Xi Jinping sejak berkuasa pada tahun 2012 sebagai membangun “komunitas masa depan bersama bagi umat manusia.”

Calon Terminator Lembaga Internasional

Nyaris tidak mungkin bagi negara mana pun untuk menjadi kuat di luar lembaga internasional. Tiongkok, dihadapkan dengan lembaga-lembaga internasional, sangat menderita — secara ekonomi dan politik — di bawah sanksi internasional dalam 26 tahun pertama kendali komunis di bawah Mao Zedong. Sejak tahun 1950-an, Mao menyatakan bahwa Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang baru didirikan akan menyusul Inggris dalam 15 tahun dan melampaui Amerika Serikat dalam dua dekade. Namun, Tiongkok komunis berada di ambang kehancuran ketika Mao meninggal pada tahun 1976. Di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, RRT mengubah strategi permusuhannya menuju keterlibatan dan mulai berpartisipasi dalam lembaga internasional untuk memenuhi ambisi global PKT. Strategi profil rendah hati Deng dirancang untuk mengulur waktu dan diam-diam membangun kekaisaran komunis. 

Tiongkok telah mendapat banyak manfaat dari lembaga internasional di era pasca-Mao, tetapi PKT tidak pernah puas dengan lembaga internasional. PKT tidak hanya menerima tatanan internasional tetapi secara pragmatis tampil sebagai tiga aktor: calon terminator, peserta selektif, dan pembonceng organisasi internasional. Sejak tahun 1996, buku “China Can Say No,” yang ditulis oleh nasionalis Tiongkok, mengungkapkan ketidakpuasan Tiongkok terhadap tatanan internasional, menyerukan pemerintah untuk melawan A.S. Pada tahun 2006, buku lanjutan oleh penulis yang berbeda, berjudul “Unhappy China,” mengartikulasikan ketidakpuasan Tiongkok terhadap tatanan internasional dan mendorong Tiongkok untuk menjadi hegemon. Untuk membangkitkan nasionalisme Tiongkok, PKT mengklaim bahwa RRT harus mendapatkan apa yang diinginkan partai tersebut karena pemerintah Barat menindas Tiongkok selama abad penghinaan. 

Dalam pandangan PKT, sangat sulit bagi Tiongkok untuk memenuhi Impian Tiongkok dalam tatanan internasional sebab tatanan ini dibangun oleh A.S. dan didukung oleh tiga sistem: Nilai-nilai A.S. atau Barat, sekutu militer yang dipimpin A.S., dan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta institusinya. Strategi PKT terhadap lembaga internasional berubah dari waktu ke waktu berdasarkan kekuatan nasionalnya yang komprehensif. Karena Tiongkok secara bertahap menjadi kuat secara ekonomi, RRT mulai menantang lembaga internasional pada akhir tahun 1990-an, dan mulai beralih dari strategi profil rendah hati Deng menjadi strategi agresif setelah Tiongkok menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia pada tahun 2010. Sejak A.S. menolak usulan pemerintah Tiongkok terkait hubungan kekuatan besar bilateral jenis baru, RRT telah menyelesaikan transisi dari strategi negara “lemah-kuat” hibrida ke strategi negara kuat, yang bertujuan untuk memulihkan status dominan yang dipersepsikan di Asia Timur yang dinikmati kekaisaran Tiongkok sebelum abad ke-19.

Propaganda merupakan hal terpenting bagi pemerintah Tiongkok dalam memenuhi tujuannya. PKT mengobarkan “perang wacana” global untuk mengendalikan narasi eksternal tentang RRT karena RRT memahami bahwa siapa pun yang mengendalikan hak berbicara mengendalikan sistem internasional. Pemerintah Tiongkok mendirikan lebih dari 1.000 Institut Konfusius di seluruh dunia untuk mengembangkan propaganda di universitas dan perguruan tinggi di luar negeri. Belanja agen asing Tiongkok di A.S. telah meningkat dari 143,1 miliar rupiah (10 juta dolar A.S.) pada tahun 2016 menjadi 915,8 miliar rupiah (64 juta dolar A.S.) pada tahun 2020, naik lima kali lipat untuk memengaruhi iklim bisnis, politik, dan sosial A.S., demikian menurut Center for Responsive Politics, sebuah kelompok penelitian nonpartisan yang berbasis di Washington, D.C. The China Screen, sebuah papan reklame digital di Times Square, New York City, melambangkan propaganda PKT di A.S., yang menampilkan ideologi PKT 24 jam sehari. China Radio International memiliki kontrak untuk menyiarkan dari lebih dari selusin stasiun radio di A.S. saja, sementara China Daily menempatkan sisipan di surat kabar seperti The Washington Post. Beijing juga telah menggunakan platform media Barat lainnya, termasuk Facebook dan Twitter, untuk menyebarkan propaganda yang menargetkan pengguna di seluruh dunia. Propaganda ini menargetkan orang asing Tiongkok dan non-Tiongkok di luar negeri untuk menciptakan pandangan positif terhadap PKT, mendorong investasi asing di Tiongkok, menekan suara anti-PKT, dan mempromosikan sentimen anti-Amerika. Pengaruh jahat PKT di A.S. dan masyarakat bebas lainnya bersifat sistematik.

Anggota Komite Moneter dan Keuangan Internasional menghadiri pertemuan tahunan Bank Dunia/Dana Moneter Internasional, yang sering diadakan di Washington, D.C. Tiongkok mengampanyekan mata uang global cadangan super berdaulat untuk memajukan posisinya dalam sistem keuangan internasional.

Mengaburkan Aturan Internasional

Menggalang semua alat pengaruhnya, PKT menantang tatanan internasional dengan mendefinisikan ulang makna aturan internasional. Di bidang keamanan, pemerintah Komunis Tiongkok berpendapat bahwa sejak berakhirnya Perang Dunia II, proliferasi nuklir telah sejalan dengan tatanan internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Ketika negara demokratis seperti Israel dan India mengupayakan senjata nuklir, A.S. mengadopsi kebijakan yang kabur, klaim PKT. Ketika negara seperti Iran, Irak, Libya, dan Korea Utara mengupayakan senjata nuklir, A.S. memberlakukan sanksi, demikian pendapat PKT dalam usahanya untuk mengubah aturan dan nilai-nilai yang menjadi landasan mereka. 

Perihal masalah perubahan iklim, RRT telah berulang kali menganjurkan “tanggung jawab bersama tetapi dibedakan” dalam pertemuan Konferensi Internasional tentang Perubahan Iklim, sementara kekuatan Barat percaya bahwa negara berkembang dan maju harus memikul tanggung jawab yang setara. RRT memainkan peran kunci dalam memblokir kesepakatan iklim di Konferensi Perubahan Iklim P.B.B. di Kopenhagen, Denmark, pada tahun 2009 dan tidak memberikan janji substansial dalam KTT Pemimpin 2021 tentang Iklim yang diselenggarakan secara virtual. Janji Xi kosong tanpa rencana tindakan apa pun. Sebaliknya, pemerintahan Presiden A.S. Joe Biden mengumumkan rencana ambisius untuk memangkas emisi negara 50%-52% per tahun 2030 dari level tahun 2005. 

Di bidang keuangan, RRT telah dengan tegas menganjurkan pemisahan dari isu politik internasional untuk menghindari politisasi urusan ekonomi dan keuangan, berupaya mempertahankan rezim otoriter di seluruh dunia. RRT mendesak untuk memperoleh penetapan hak penarikan khusus untuk mata uangnya, renminbi, pada tahun 2016 dan menganjurkan mata uang global cadangan super berdaulat untuk memajukan posisinya di sistem keuangan internasional. RRT juga telah menerapkan uji coba penyelesaian renminbi secara internasional untuk mengurangi ketergantungan pada dolar A.S. untuk transaksi tersebut. RRT memperkenalkan mata uang digital, yang rencananya akan ditampilkan pada Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing, dalam upaya untuk menegaskan dirinya sebagai pemimpin global dalam teknologi pembayaran. Versi digital renminbi juga dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi dalam perekonomian Tiongkok untuk menantang supremasi dolar A.S. 

Peserta Selektif dan Pembonceng

PKT telah menggunakan lembaga internasional sebagai platform untuk memaksimalkan manfaatnya dan memperluas pengaruh globalnya. Umumnya, pemerintah Tiongkok menentang aspek politik globalisasi tetapi mendukung aspek ekonomi untuk mencapai supremasi teknologi dan mengekspor model pengembangannya ke negara-negara di Selatan Global dan tempat lainnya. Tiongkok telah menggunakan celah lembaga internasional untuk memajukan persaingan dagang yang tidak sehat. Ketika Tiongkok diizinkan mengakses Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 2001, pemerintah Tiongkok berjanji untuk mereformasi sistem ekonominya guna memenuhi persyaratan organisasi itu tetapi gagal memenuhi banyak komitmen. 

RRT terutama bertanggung jawab atas pencurian kekayaan intelektual A.S. Lebih dari 80% dari semua kasus yang didakwakan sebagai spionase ekonomi melibatkan Tiongkok, dan 60% dari semua kasus rahasia dagang melibatkan Tiongkok, demikian menurut Departemen Kehakiman A.S. Pencurian kekayaan intelektual A.S. oleh Tiongkok menghabiskan biaya 3.218,9 triliun rupiah (225 miliar dolar A.S.) hingga 8.586,8 triliun rupiah (600 miliar dolar A.S.) setiap tahun. Tiongkok telah menjadi pembonceng selama beberapa dekade sementara A.S. harus menanggung beban penyediaan barang publik untuk menjaga keamanan dan kemakmuran internasional.

Seorang pekerja menyiapkan pajangan menjelang pameran mobil di Shanghai. Tiongkok bertanggung jawab atas sebagian besar pencurian kekayaan intelektual A.S., termasuk lebih dari 80% dari semua kasus yang didakwakan sebagai spionase ekonomi dan 60% dari semua kasus rahasia dagang, demikian menurut Departemen Kehakiman A.S.

RRT telah menggunakan sejumlah besar uang dari lembaga internasional untuk mempromosikan proyek domestik dan internasionalnya. Tiongkok meminjam 6,4 triliun rupiah (450 juta dolar A.S.) pada tahun 1981 dan 8,5 triliun rupiah (600 juta dolar A.S.) dalam bentuk hak penarikan khusus pada tahun 1986 dari Dana Moneter Internasional, menerima hingga 142,4 triliun rupiah (9,95 miliar dolar A.S.) dalam bentuk pinjaman konsesi dari Asosiasi Pembangunan Internasional pada tahun 1999 dan meminjam 569,7 triliun rupiah (39,8 miliar dolar A.S.) dari Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan sepanjang tahun 2011. RRT sekarang adalah negara berpenghasilan menengah ke atas tetapi masih menerima bantuan keuangan dari negara maju, termasuk Jerman dan Inggris. Pemerintah Tiongkok menggunakan uang itu untuk membeli kekuatan global dan menekan penerima bantuan Tiongkok untuk mendukung Tiongkok atau membuat konsesi diplomatik. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memberikan bantuan teknis kepada Tiongkok senilai lebih dari 1,4 triliun rupiah (100 juta dolar A.S.), tetapi sekarang RRT menggunakan distribusi vaksin COVID-19 untuk menumbangkan demokrasi dan mengupayakan hegemoni dunia. 

Pemanjat di Organisasi Regional dan Internasional

PKT telah secara drastis meningkatkan perannya di lembaga internasional dengan menambah kekuasaannya di lembaga tersebut. Tiongkok adalah anggota di lebih dari 200 organisasi internasional dan memegang posisi teratas di empat dari 15 lembaga khusus di P.B.B., serta banyak posisi senior lainnya di organisasi global. PKT berusaha tetapi gagal memperoleh posisi teratas di Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia P.B.B. dua tahun lalu. Tiongkok telah mencoba memainkan peran utama dalam organisasi multilateral seperti BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan), Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik. 

RRT telah memulai berbagai organisasi multilateral yang dipimpin oleh Tiongkok, termasuk Forum Kerja Sama Tiongkok-Negara Arab, Forum Kerja Sama Tiongkok-Afrika, dan Kawasan Perdagangan Bebas Tiongkok-ASEAN. Pada tahun 2001, Tiongkok membentuk Organisasi Kerja Sama Shanghai, sebuah aliansi politik, ekonomi, dan keamanan Eurasia. Pada tahun 2015, Tiongkok mulai mempromosikan Bank Investasi Infrastruktur Asia dan menunjukkan kesediaan untuk memainkan peran kepemimpinan untuk membangun dan memelihara bank tersebut. Bank ini berkantor pusat di Beijing dan memiliki 103 anggota dan 21 calon anggota di seluruh dunia.

OBOR adalah proyek ambisius RRT untuk memperluas pengaruh globalnya dengan mengubah model pembangunan Tiongkok, mengembangkan beberapa hubungan dagang, dan membangun kerangka kerja perdagangan internasional baru. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan ulang tatanan regional dan global, yang didorong oleh kepemimpinan PKT.

Sementara itu, pemerintah Tiongkok terus bermain keras di kancah politik internasional. Nilai-nilai PKT, secara alami, seluruhnya bertentangan dengan apa yang dianggap sebagai nilai-nilai universal dan hak asasi manusia. PKT terus-menerus menindas aktivis agama dan politik dalam negeri dengan dalih memberikan prioritas pada “hak asasi manusia kolektif” dan “hak atas pembangunan,” sementara secara rutin menentang penghukuman atas pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia. Dewan Hak Asasi Manusia P.B.B. belum pernah mengesahkan resolusi yang mengutuk pelanggaran hak asasi manusia Tiongkok. Setiap kali resolusi semacam itu diperkenalkan dalam pertemuan tahunan dewan, sebagian besar negara anggota mendukung mosi tidak bertindak dari Tiongkok atau salah satu pendukungnya. 

Tiongkok juga telah mengembangkan keterampilan yang memadai untuk bernegosiasi dalam dialog multilateral dengan menunjukkan sikap kepatuhan sebagai ganti manfaat lainnya. Akibatnya, Tiongkok terus memiliki catatan hak asasi manusia terburuk di dunia dan menempati peringkat sebagai pemenjara wartawan terbesar pada tahun 2020.

Kepala urusan luar negeri Partai Komunis Tiongkok Yang Jiechi, tengah, berbicara dalam sesi pembukaan pembicaraan A.S.-Tiongkok di Anchorage, Alaska, pada Maret 2021.

Konsekuensi Ancaman Tiongkok

Tujuan PKT bersifat multifaset. PKT ingin mempertahankan sistem satu partai, menyatukan apa yang disebut Tiongkok raya — Hong Kong, Makau, Tiongkok daratan, dan Taiwan — dan mengubah Laut Cina Selatan menjadi danau bagian dalamnya. PKT juga berniat menjadi negara adidaya di dunia. Sebagai langkah pertama menuju tujuan akhirnya, PKT telah mengembangkan konsep bahwa “orang Asia-lah yang harus menangani urusan Asia.” Mantra ini berfungsi sebagai pembenaran untuk membangun primasi regional sebagai landasan bagi kekuatan global, menghancurkan aliansi regional A.S., dan mengusir A.S. dari Indo-Pasifik.

Tiongkok menimbulkan tantangan serius bagi kepentingan A.S., termasuk perekonomian, nilai-nilai, dan militernya. Dalam laporan tahun 2020 kepada Kongres, Departemen Pertahanan A.S. memperjelas bahwa tujuan Tentara Pembebasan Rakyat adalah menjadi militer kelas dunia per tahun 2049. Laporan Rand Corp. baru-baru ini, yang berjudul “China’s Quest for Global Primacy,” memprediksi bahwa jika A.S. tidak dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin global, A.S. dapat menjadi aktor terpinggirkan di Asia. 

Sebagian besar wadah pemikir memprediksi bahwa perekonomian Tiongkok akan melampaui Amerika Serikat. Tiongkok akan menjadi sangat kuat, dan berusaha menjauhkan dunia dari nilai-nilai demokrasi dan aturan hukum. Dekade mendatang akan sangat penting bagi kedua negara dan bagi komunitas global. Secara historis, ada persaingan kekuatan besar antara A.S. dan Inggris, A.S. dan Rusia, serta A.S. dan Jepang. Dua puluh tahun yang lalu, Dr. John Mearsheimer, seorang ilmuwan politik Amerika dan cendekiawan hubungan internasional, mencatat bahwa persaingan kekuasaan besar belum berakhir. Kekuatan besar tersebut masih takut akan satu sama lainnya, dan persaingan keamanan yang berbahaya pun berulang. 

Tiongkok telah mempersiapkan pertempuran melawan A.S. dalam tiga aspek: berfokus pada prioritas domestik dan menekankan kembali kebijakan mandiri; mengurangi ketergantungan pada A.S. sambil meningkatkan ketergantungan bagian dunia lainnya pada Tiongkok; dan mempercepat ekspansi pengaruh Tiongkok di luar negeri. Xi mengatakan kepada anggota PKT bahwa “sumber kekacauan terbesar di dunia saat ini adalah Amerika Serikat,” yang pada dasarnya mengidentifikasi A.S. sebagai musuh Tiongkok. 

Pada Maret 2021, dalam pembicaraan tingkat tinggi tatap muka pertama antara Tiongkok dan A.S. di bawah Presiden Biden, pejabat tinggi diplomatik Tiongkok menyerang politik A.S. dan tatanan internasional yang dipimpin oleh A.S. dalam kecaman selama 18 menit. Kepala urusan luar negeri PKT Yang Jiechi bersikeras bahwa A.S. tidak mewakili dunia, dan Tiongkok akan mengikuti sistem sosialisnya sendiri karena itu lebih baik daripada demokrasi Barat. 

Baru-baru ini, Xi mencirikan tren perkembangan era pascapandemi sebagai “Timur bangkit dan Barat jatuh” dan mengatakan sudah waktunya bagi Tiongkok untuk menatap dunia dengan penuh keyakinan. Dalam pidatonya baru-baru ini yang diterbitkan dalam jurnal resmi PKT, Quishi, Xi mencatat bahwa dunia sedang kacau dan Tiongkok harus memanfaatkan kesempatan ini. Dia mengklaim bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan Tiongkok. Xi telah berjanji untuk mengembalikan Tiongkok ke status kekuatan besar per tahun 2049. Pandangan dunia dan praktik PKT jelas: Tiongkok benar-benar mengabaikan kebijakan luar negeri “profil rendah hati” Deng dan sekarang secara tegas bergerak ke arah berlawanan dari tatanan internasional yang dipimpin oleh A.S. Pada hari jadi 100 tahun PKT pada Juli 2021, Xi memperingatkan kekuatan asing bahwa siapa pun yang ingin menindas Tiongkok “kepalanya akan dihatam ke dinding baja yang ditempa oleh lebih dari 1,4 miliar orang.” 

Bauran ribuan pengunjuk rasa yang berbaris di jalanan Hong Kong pada tahun 2019 yang menentang RUU ekstradisi yang tidak populer. Ide-ide komunis dan tradisi patriarki Tiongkok tidak lagi populer di Tiongkok atau di seluruh dunia.

Masa Depan Persaingan Keamanan Strategis

Masa depan tatanan global terutama bergantung pada bagaimana A.S. dan komunitas dunia menanggapi tantangan komprehensif Tiongkok. Ada berbagai kesalahpahaman tentang ancaman Tiongkok. Beberapa analis berpendapat bahwa Tiongkok sangat diuntungkan oleh tatanan internasional saat ini dan tidak ingin menggulingkannya. Yang lain berpendapat bahwa meski Beijing memiliki banyak tujuan yang bertentangan dengan tujuan A.S., peran Tiongkok di lembaga internasional masih menguntungkan komunitas global, termasuk A.S. Ada juga yang percaya bahwa pengaruh global Tiongkok terbatas karena Tiongkok menggunakan prinsip dan pendekatan kebijakan luar negerinya untuk memainkan peran dalam masyarakat internasional. Yang lain berpendapat bahwa media A.S. membesar-besarkan ancaman keamanan Tiongkok karena tatanan internasional itu kompleks dan berlapis-lapis sehingga sulit untuk digulingkan. 

Laporan “Tren Global 2040” Dewan Intelijen Nasional A.S. membayangkan lima skenario: A.S. dan sekutunya akan terus memimpin sistem internasional; tatanan internasional tidak bertujuan, kacau, dan tidak stabil; masyarakat demokratis makin terpecah; dunia perlahan jatuh ke dalam anarki; dan muncul koalisi global, yang dipimpin oleh Uni Eropa (UE) dan Tiongkok.

Tanpa diragukan lagi, masa depan tatanan internasional yang dipimpin oleh A.S. masih menjanjikan.

Meski niat PKT untuk menguasai dunia sangat menentukan, hal itu kemungkinan akan menemui jalan buntu karena Impian Tiongkok terutama mewakili pandangan dunia PKT. Ide-ide komunis dan tradisi patriarki Tiongkok tidak lagi populer di Tiongkok atau luar negeri. Pembangunan Tiongkok sangat bergantung pada teknologi tinggi dan layanan A.S., jadi tidak mudah bagi Tiongkok untuk menerapkan kebijakan mandiri dalam jangka waktu singkat. Mengupayakan demokrasi dan kebebasan tetap menjadi tujuan utama dunia yang terglobalisasi. 

Makin banyak negara yang menentang ekspansi agresif Tiongkok. Kanada, Uni Eropa, dan Inggris telah mengoordinasi sanksi terhadap Tiongkok atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap kaum minoritas. Parlemen Uni Eropa mengesahkan mosi pada Mei 2021 untuk secara resmi membekukan usulan perjanjian investasi Uni Eropa dengan Tiongkok dan menyerukan Uni Eropa untuk meningkatkan koordinasi dengan A.S. untuk menghadapi Tiongkok. Jerman telah memberlakukan undang-undang rantai pasokan yang mengharuskan perusahaan Jerman untuk membatasi kegiatan mereka di atau meninggalkan wilayah Xinjiang di Tiongkok barat laut, tempat PKT dituduh melakukan genosida terhadap etnik Uyghur.

Yang lebih penting lagi, A.S tetap kuat. Dalam konferensi berita pertamanya pada Maret 2021, Presiden Biden mengatakan bahwa Tiongkok ingin “menjadi negara terkemuka di dunia, negara terkaya di dunia, dan negara terkuat di dunia.” Namun, dia menambahkan, “Itu tidak akan terjadi di bawah pengawasan saya.” 

Pemerintahan Presiden Biden telah menyusun ulang aliansi A.S. untuk memperkuat dan menginovasikan jaringan internasionalnya. A.S. telah bergabung kembali dengan WHO dan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, dan bekerja sama erat dengan Uni Eropa, NATO, dan Kelompok Tujuh terkait masalah seperti teknologi, perubahan iklim, dan hak asasi manusia untuk melawan ancaman Tiongkok. Di Indo-Pasifik setelah Perang Dunia II, A.S. membangun aliansi traktat dengan Australia, Jepang, Filipina, Korea Selatan, dan Thailand. 

Dikenal sebagai Dialog Keamanan Kuadrilateral, atau Quad, Australia, India, Jepang, dan A.S. bekerja sama erat di bidang ekonomi, militer, dan rantai pasokan. Mereka juga melakukan latihan militer multilateral dan mengundang lebih banyak negara untuk berpartisipasi dalam Quad, yang bertujuan untuk menciptakan pencegahan substansial terhadap ambisi hegemonik PKT. 

Sementara itu, Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan telah menjadi perbatasan persaingan antara Tiongkok dan A.S. dan mungkin terbukti menjadi uji litmus pertama dari tekad komunitas global untuk memblokir jalan Tiongkok menuju hegemoni global. Sementara PKT menegaskan bahwa reunifikasi penuh Tiongkok adalah komitmen tak tergoyahkan dari partai itu, A.S. tidak lagi melihat Taiwan sebagai masalah dalam hubungannya dengan RRT, tetapi sebagai kesempatan untuk memajukan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka. Hal ini tidak hanya mencerminkan bahwa persaingan Tiongkok-A.S. menjadi makin sengit, tetapi juga menunjukkan tekad A.S. yang menentukan untuk terus mempertahankan keunggulannya di kawasan Indo-Pasifik.  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *