Penyebaran Strategis Disinformasi

Penyebaran Strategis Disinformasi

Bagaimana PKT Mempersenjatai Lingkungan Informasi Dan Bagaimana Cara Bersaing 

Kisah Dari Doowan Lee/VAST-OSINT | Foto dari The Associated Press

Segera setelah Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT) Xi Jinping berkuasa, Kantor Umum Komite Pusat PKT mengedarkan sebuah komunike yang kemudian dikenal sebagai Dokumen 9. Komunike ini dengan tegas menekankan kepatuhan yang tak tergoyahkan terhadap kontrol PKT terhadap media dan manajemen terpadu medan perang ideologis, yang ditafsirkan oleh para analis sebagai penyimpangan drastis dari penekanan PKT sebelumnya pada kontrol dan penyensoran politik domestik. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, PKT telah sangat memperluas operasi pengaruhnya dalam lingkungan informasi untuk memanipulasi seluruh dunia. Salah satu organisasi utama dalam PKT yang diberi mandat ini adalah United Front Work Department (UFWD). 

Dipelopori oleh UFWD, PKT telah menggunakan kampanye disinformasi di platform media sosial dan media berita serta penyensoran suara apa pun yang menentang propaganda PKT dengan menggunakan kecerdasan buatan. Penyampaian pesannya memiliki beberapa tema utama. Misalnya, PKT secara konsisten berusaha meyakinkan audiens asing bahwa pihaknya adalah pemimpin dunia yang bertanggung jawab dan baik hati dengan menghadirkan model autokrasi PKT sebagai alternatif yang kredibel bagi Barat. Dengan cara yang sama, PKT telah berupaya untuk merongrong persepsi legitimasi pemilu dan demokrasi. Mereka secara konsisten menggunakan kampanye disinformasi untuk mengganggu proses politik di negara-negara demokratis. 

Insiden ini menunjukkan meningkatnya kecanggihan operasi informasi PKT. Secara keseluruhan, berbagai insiden ini menimbulkan ancaman yang jauh lebih besar terhadap keamanan nasional Amerika Serikat dan negara-negara demokratis lainnya daripada sebelumnya. A.S. dan sekutunya serta negara-negara mitranya harus mendekati lingkungan informasi sebagai salah satu arena paling kritis dari persaingan kekuatan besar di antara negara-negara demokrasi dan autokrasi. Artikel ini menyoroti karakteristik utama operasi informasi PKT yang diamati sejak tahun 2020. Kemudian, artikel ini menawarkan tiga rekomendasi tentang cara memerangi ancaman yang semakin mengganggu dan terdistribusi ini. 

Tahun 2020 membuktikan momen penting bagi mereka yang telah menganalisis upaya disinformasi PKT. Kampanye PKT untuk memutarbalikkan kebenaran tentang virus COVID-19 menunjukkan jangkauan yang luar biasa dengan pernyataan resmi yang tidak tahu malu. PKT berusaha meyakinkan audiens domestik dan global bahwa virus itu sengaja ditanam di Wuhan, Tiongkok, sebagai senjata biologis A.S. Jangkauan kampanye itu sangat luas, yang dibantu disebarkan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dan diplomatnya, pimpinan pemerintah, dan tokoh kebijakan luar negeri di berbagai negara yang di antaranya adalah Iran, Rusia, Arab Saudi dan Venezuela, dan berbagai sumber media online. Jangkauan kampanye itu juga menunjukkan meluasnya jaringan kolusi transnasional. Misalnya, Global Research Canada, situs web konspirasi Kanada, dan pejabat PKT sering kali mengutip satu sama lain untuk melakukan validasi. Taktik disinformasi ini, yang dikenal sebagai “pencucian informasi,” melibatkan penyebaran disinformasi yang seakan-akan berasal dari para analis dan media Barat sebagai metode untuk melegitimasi kampanye disinformasi PKT. Dengan cara yang sama, tweet palsu juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian tentang asal-usul COVID-19 pada Maret 2020 telah di-retweet lebih dari 99.000 kali, dalam setidaknya 54 bahasa, dan mencapai sekitar 275 juta orang secara kolektif.

Penyelidik menemukan kampanye media sosial berskala luas yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok pada tahun 2020 untuk menggambarkan dengan tidak tepat kegiatan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Kampanye di Facebook dan platform lainnya memperoleh lebih dari 130.000 pengikut dan berusaha menyelaraskan kembali hubungan Filipina dengan Tiongkok.

Medan Pertempuran Indo-Pasifik

Meskipun perang informasi PKT telah menjadi benar-benar bersifat global, kawasan Indo-Pasifik telah menerima dampak utama kampanye disinformasi Beijing. Khususnya, upaya PKT untuk menggambarkan dengan tidak tepat gerakan prodemokrasi Hong Kong pada tahun 2019 menunjukkan operasi informasi yang canggih. PKT menggunakan infrastruktur medianya yang luas untuk menyebarkan klaim palsu tentang kolusi aktivis prodemokrasi dengan pelaku asing. Dengan nada yang sama, PKT telah menargetkan Taiwan untuk merongrong kemandirian politik dan kohesi sosialnya. Misalnya, upaya PKT untuk mendukung kandidat wali kota Kuomintang yang pro-Beijing, Han Kuo-Yu, di kubu Partai Progresif Demokratik (Democratic Progressive Party – DPP) yang berkuasa pada tahun 2018 memberikan dampak besar. Narasi palsu dan gambar hasil rekayasa, yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan afiliasinya tersebar luas di media sosial, menjelek-jelekkan pemerintah DPP dan memuji Han Kuo-Yu. PKT juga berusaha memengaruhi pemilihan presiden Taiwan pada tahun 2020, tetapi Taiwan sudah siap menghadapinya. Mitigasi disinformasi dan literasi media lebih besar yang dimungkinkan oleh kemitraan publik dan swasta memainkan peran penting. 

Operasi informasi PKT yang dirancang untuk merongrong stabilitas kawasan ini dan mengikis kepentingan strategis A.S. tidak terbatas pada Taiwan dan Hong Kong. Dalam menanggapi laporan investigasi yang mengungkap kamp konsentrasi berskala sangat besar, penghilangan yang merajalela, pembunuhan di luar proses hukum, dan sterilisasi paksa, PKT melakukan serangan untuk mendistorsi kebenaran. PKT telah menyebarluaskan klaim palsu tentang pembangunan ekonomi dan pendidikan di wilayah Xinjiang Tiongkok untuk menutupi kampanye genosida yang sedang berlangsung terhadap warga etnis Uyghur dan kelompok minoritas lainnya. PKT juga telah membatasi jurnalis asing yang memasuki wilayah itu untuk memonopoli informasi yang berasal dari Xinjiang. Di Thailand, kampanye video palsu yang diduga menggambarkan seorang warga Asia diserang secara brutal di A.S. muncul di media sosial pada tahun 2020. Tujuannya adalah untuk memicu dan menyebarkan sentimen anti-A.S. di Thailand. Video itu dibagikan secara luas oleh saluran pro-Beijing dan menjadi viral di Thailand. Pada kenyataannya, video klip itu diambil dari kerusuhan penjara di Ekuador. Ini bukan insiden yang terpisah dari insiden lainnya. Filipina juga telah menjadi sasaran kampanye disinformasi terpadu di media sosial untuk menggambarkan dengan tidak tepat kegiatan A.S. di Laut Cina Selatan. Kampanye ini memperkuat pernyataan politisi lokal yang bersimpati kepada PKT dan memperoleh lebih dari 130.000 pengikut serta berupaya untuk menyelaraskan kembali hubungan Filipina dengan Tiongkok. Singkatnya, upaya disinformasi PKT dalam beberapa tahun terakhir telah berkembang secara dramatis dalam ruang lingkup dan intensitasnya. Tiga pola menggambarkan persaingan melawan PKT dalam lingkungan informasi. Pertama, PKT telah sangat mengeksploitasi akses asimetris ke platform media. Selagi platform media sosial utama Barat seperti Facebook dan Twitter memiliki sedikit atau tidak memiliki pembatasan akses bagi rezim otoriter, platform media sosial utama Tiongkok seperti WeChat, Sina Weibo, Tencent Weibo, dan Tencent QQ memiliki berbagai tingkat pembatasan akses bagi pengguna Barat. Selain itu, PKT mengeksploitasi platform media sosialnya untuk penyensoran dan pengawasan. Data dari penggunaan asing platform ini besar kemungkinan dikumpulkan oleh PKT untuk tujuan pengumpulan data dan intelijen. Pengguna di Tiongkok daratan tidak dapat mengakses sebagian besar media berita dan platform media sosial Barat. Hal ini menyulitkan upaya Barat untuk memahami upaya disinformasi domestik PKT dan untuk mengumpulkan data pada platform ini. 

Kedua, PKT telah secara dramatis meningkatkan kehadiran onlinenya secara global sejak pandemi COVID-19 melanda dunia. Kegiatan pejabat PKT di platform media sosial Barat telah mencapai tingkat rekor tertinggi. Misalnya, diplomat PKT men-tweet 210.382 kali, rata-rata 778 kali sehari, selama sembilan bulan pada tahun 2020.

Ketiga, badan intelijen PKT sangat mengandalkan perusahaan teknologi yang dikendalikan oleh negara untuk mempersenjatai sejumlah besar data untuk pengawasan dan penyensoran. Praktik ini bukanlah sesuatu yang bisa ditiru dengan begitu saja oleh A.S. dan sekutunya tanpa melakukan pelanggaran parah terhadap prinsip dan norma demokrasi. Perusahaan yang berafiliasi dengan PKT diketahui memasang jalur tidak terdokumentasi untuk mengakses sistem komputer atau data yang terkandung di dalamnya (backdoor) ke teknologi mereka yang dapat memungkinkan dilakukannya operasi siber ofensif. Dengan cara yang sama, PKT telah meningkatkan secara dramatis spionase dan peretasan yang difasilitasi oleh kemampuan sibernya di kawasan ini.  

Singkatnya, perang informasi merupakan salah satu arena paling kritis dari persaingan kekuatan besar. Terlebih lagi, sejauh mana PKT telah mempersenjatai lingkungan informasi menimbulkan ancaman keamanan nasional yang besar bagi kawasan ini dan di sekitarnya. A.S. dan sekutu serta negara mitranya harus mengintegrasikan intelijen sumber terbuka berbasis data dalam perencanaan dan operasi militer rutin. Strategi berikut ini dapat memerangi ekspansi cepat propaganda PKT. 

Tweet palsu juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian tentang asal-usul virus COVID-19 pada Maret 2020 telah di-retweet lebih dari 99.000 kali, dalam setidaknya 54 bahasa, dan mencapai sekitar 275 juta orang secara kolektif.

Bersaing dalam Lingkungan Informasi

Pertama, apa yang disebut pendekatan mengambil tindakan saat masalah itu muncul ke permukaan (whack-a-troll) tidak akan cukup untuk memerangi disinformasi PKT karena pelaku jahat dapat bermigrasi ke platform lain atau mengubah akun pengguna mereka. PKT selalu dapat membuat atau mengontrakkan lebih banyak akun dengan lebih cepat daripada yang dapat dihapus oleh pemerintah atau perusahaan lain dari lingkungan informasi. Sebaliknya, pemerintah harus memperlakukan disinformasi sebagai kampanye berkelanjutan dalam spektrum penuh. Lebih khusus lagi, mereka yang bertanggung jawab untuk menjaga integritas lingkungan informasi harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

Terus mengamati sumber disinformasi, mekanisme penyebaran, dan efeknya. Sama seperti beroperasi di ranah darat, sangat penting untuk memetakan dan membagikan bagaimana musuh memerintah, mengontrol, bermanuver, dan berkomunikasi di medan pertempuran informasi.

Berorientasi pada seluruh sistem penyebaran disinformasi. Disinformasi, seperti halnya sistem persenjataan lainnya, memiliki rantai pasokan yang dapat diidentifikasi. Meskipun hampir tidak mungkin untuk menyerang domain di RRT, disinformasi PKT sangat mengandalkan saluran media regional dan lokal.

Memutuskan langkah tindakan proaktif yang tepat dari perspektif di seluruh kalangan masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa pemerintah saja sering kali tidak cukup untuk memerangi dampak konten yang bersifat memfitnah karena banyak ancaman yang ada dalam jaringan komersial atau sipil. Bekerja sama dengan industri dan masyarakat sipil merupakan keputusan yang penting untuk dipertimbangkan.

Mengambil tindakan berdasarkan solusi terbaik yang tersedia untuk mengaktualisasikan tindakan yang paling tepat. Contoh yang baik dari langkah ini adalah Proyek Akuntabilitas Digital Taiwan untuk mempromosikan pengecekan fakta dan mengekspos saluran media yang disusupi.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen merayakan terpilihnya kembali dirinya sebagai presiden pada Januari 2020 bersama dengan para pendukungnya di Taipei. Partai Komunis Tiongkok berupaya memengaruhi pemilihan umum itu untuk mendukung lawan politik Tsai Ing-wen, tetapi gagal karena mitigasi disinformasi dan literasi media lebih besar yang dimungkinkan oleh kemitraan publik dan swasta.

Kedua, pemimpin industri dan pemerintah harus memperkirakan operasi informasi asing dan ekstremis menjadi lebih intens dan merajalela selama krisis apa pun melanda. COVID-19 merupakan contoh bagaimana rezim otoriter mengeksploitasi disinformasi untuk memperburuk krisis di negara-negara demokrasi. Dengan kata lain, sangat penting bahwa sektor swasta dan publik mengembangkan sistem permanen untuk menjaga aset dan konstituen mereka dari operasi informasi yang bersifat merugikan terutama selama munculnya krisis. Upaya tersebut juga harus mencakup penyampaian pesan proaktif untuk menginokulasi audiens mereka masing-masing dari operasi informasi disruptif dan dimotivasi secara eksternal.

Ketiga, pemimpin industri dan pemerintah harus lebih mendukung dan mempromosikan kemitraan publik dan swasta (public and private partnership – PPP) untuk mempercepat integrasi solusi teknologi yang matang. Misalnya, pemerintah A.S. harus membantu sekutu dan negara mitranya untuk mereplikasi dan mengoordinasikan program kemitraan inovasi, seperti Unit Inovasi Pertahanan dan Jaringan Inovasi Keamanan Nasional di bawah Dewan Inovasi Pertahanan Departemen Pertahanan A.S. Intinya, negara-negara demokratis akan mampu berkolaborasi untuk menyesuaikan dan mendistribusikan cara bersaing melawan perang informasi PKT sebagai aliansi masyarakat terbuka. 

Pendekatan di seluruh kalangan masyarakat bukanlah pilihan melainkan prasyarat untuk bersaing secara efektif melawan PKT dalam lingkungan informasi. Pendekatan ini akan melibatkan kerangka kerja PPP yang lebih gigih ketika setiap lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas tata negara informasi memiliki dewan penasihat yang terdiri dari wadah pemikir, akademisi, dan pemangku kepentingan sektor swasta. Dewan pakar ini akan bersidang secara teratur untuk membahas tantangan strategis terhadap masyarakat dan ekonomi terbuka serta mencari solusi tanpa terhalang oleh bias konfirmasi atau birokrasi.  

saham