Mengodifikasi Perairan dan Membentuk Kembali Tatanan

DepartemenRenungan

Agresi Rrt Di Laut Cina Selatan Dan Timur

Dr. NGUYEN THANH TRUNG DAN LE NGOC KHANH NGAN

Undang-Undang Keselamatan Lalu Lintas Maritim (Maritime Traffic Safety Law – MTSL) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mulai diberlakukan pada 1 September 2021 mewajibkan semua kapal asing yang memasuki perairan teritorial Tiongkok untuk memberi tahu otoritas maritim, mendapatkan izin yang diperlukan, serta tunduk pada komando dan pengawasan Tiongkok. Ini terjadi setelah pemerintah Tiongkok memberlakukan undang-undang pada Februari 2021 yang memberikan wewenang kepada pasukan penjaga pantai Tiongkok (China Coast Guard – CCG) untuk menggunakan kekuatan terhadap kapal asing yang melanggar kedaulatan Tiongkok. Kedua undang-undang itu memiliki implikasi serius bagi tatanan internasional. Selain itu, keduanya melanggar ketentuan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) yang memberi berbagai negara hak melintas tanpa memerlukan izin dari pemerintah negara pantai.

Kodifikasi RRT atas perairan yang disengketakan telah berkembang hingga tahap ekspansifnya saat ini selama tiga dekade. Undang-Undang tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan tahun 1992 juga menimbulkan keresahan di antara berbagai negara karena melanggar ketentuan UNCLOS yang menetapkan garis dasar untuk mengukur laut teritorial dan zona maritim lainnya. RRT menerapkan metode garis dasar lurus, menghubungkan titik dasar di antara beberapa pulau yang jauh dari pantai Tiongkok, dan menggelembungkan wilayah laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang dihasilkannya sehingga melanggar hak negara lain untuk menggunakan perairan itu sebagaimana diizinkan oleh hukum internasional.

Undang-undang domestik Tiongkok yang melampaui apa yang diizinkan oleh hukum internasional menciptakan peluang untuk memajukan sasaran teritorial RRT melalui cara-cara koersif — dengan mengorbankan wilayah dan kedaulatan negara-negara kawasan. Pasal 12 undang-undang pasukan penjaga pantai memungkinkan CCG untuk melindungi kedaulatan, kepentingan maritim, pulau-pulau buatan, dan fasilitas serta konstruksi Tiongkok di perairan yang diklaim oleh RRT. CCG juga dapat menghancurkan bangunan, struktur, perangkat terapung asing yang dibangun di laut, pulau, dan terumbu karang di bawah yurisdiksinya, sesuai dengan Pasal 20 undang-undang tersebut.

MTSL memberdayakan Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk lebih mengontrol kegiatan di perairannya dengan mendikte kategori kapal asing yang harus memberikan informasi mereka ketika bernavigasi dan berlabuh di zona pemanduan kapal. Ini berarti PKT dapat menentukan zona pemanduan kapal di wilayah yang disengketakan, bahkan di dalam ZEE negara-negara penggugat lainnya.

Undang-undang MTSL dan pasukan penjaga pantai lebih dari sekadar pelanggaran hukum internasional yang terpisah dari pelanggaran lainnya — keduanya melayani ambisi yang lebih luas untuk memperkuat klaim RRT dengan menggunakan proses peradilannya sendiri.

Pendekatan RRT mengandalkan pada istilah hukum yang didefinisikan secara samar-samar untuk menafsirkan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhannya. Pasal 74 undang-undang pasukan penjaga pantai mendefinisikan “perairan di bawah yurisdiksi Tiongkok” dengan menyertakan “perairan lain,” sebuah istilah yang besar kemungkinan merujuk pada perairan yang disengketakan dan diklaim secara kontroversial oleh RRT dalam Undang-Undang Laut Teritorial tahun 1992. Sementara itu undang-undang maritim baru itu tidak jelas tentang seberapa keras, luas, atau apakah undang-undang baru itu akan ditegakkan dan di wilayah geografis apa. 

Secara regional, RRT ingin mengatur ulang tatanan yang telah ada selama beberapa dekade, dan undang-undang domestiknya merupakan komponen penting dari upayanya untuk membentuk aturan dan norma maritim. Undang-undang pasukan penjaga pantai bisa dibilang merupakan ancaman yang mungkin segera terjadi bagi negara-negara yang terlibat sengketa dengan RRT di Laut Cina Timur dan Selatan. Undang-undang itu memperkuat argumentasi bahwa RRT ingin membangun landasan hukum untuk membenarkan konfrontasi fisik di kedua laut itu.

Dalam praktiknya, Beijing semakin mengadopsi sikap ofensif. Dengan kekuatan ekonomi dan militernya yang semakin berkembang, PKT dapat memberlakukan hukum domestiknya di wilayah yang dikontrolnya, terlepas dari apakah wilayah itu secara hukum berada di dalam yurisdiksinya. Dengan anggaran belanja militernya yang mencapai 3,61 kuadriliun rupiah (252 miliar dolar A.S.) pada tahun 2020, Tiongkok telah mengubah armada angkatan lautnya dan menyamarkan kapal-kapal milisinya menjadi raksasa untuk mengalahkan lembaga penegak hukum dan angkatan laut regional. Dalam konteks ini, memaksa kapal-kapal dari negara-negara yang lebih kecil untuk mematuhi undang-undang itu tampaknya bukan tugas yang sulit bagi Beijing sehingga meningkatkan kewaspadaan di antara negara-negara kawasan dan komunitas internasional berbasis aturan.

Nguyen Thanh Trung adalah direktur Saigon Center for International Studies (SCIS) di University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, di Kota Ho Chi Minh. Le Ngoc Khanh Ngan adalah peneliti di SCIS. Artikel ini pada awalnya diterbitkan pada 27 September 2021, di situs web Asia Maritime Transparency Initiative dari Center for Strategic and International Studies. Artikel ini telah diedit agar sesuai dengan format FORUM.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *