Memperkuat Kemampuan di Pasifik

Tajuk Utama

Sekutu dan mitra memperkuat negara-negara kepulauan Pasifik melawan berbagai ancaman keamanan

Staf FORUM

Terbentang di hamparan samudra yang mencakup sekitar 15% luas permukaan bumi, sekitar 30.000 pulau Pasifik — banyak di antaranya atol yang tidak berpenghuni — merupakan kampung halaman bagi hanya 12 juta jiwa, sedikit lebih banyak daripada jumlah penduduk ibu kota Indonesia, Jakarta. Mata pencaharian banyak penduduk Kepulauan Pasifik bergantung pada kekayaan samudra mereka yang besar atau daya tarik tanah air mereka yang indah, permata tropis di atas laut hijau pirus nan berkilau.

Meskipun terpencil, wilayah dan negara kepulauan Pasifik mendapati diri mereka berada di tengah-tengah banyak tantangan yang berkecamuk di dunia, diterpa oleh beberapa ujian besar dalam zaman ini — mulai dari kenaikan permukaan air laut dan sumber daya yang menipis hingga penutupan akses menyeluruh akibat berjangkitnya pandemi dan pergolakan geopolitik. “Lingkungan keamanan kawasan Pasifik telah menjadi semakin kompleks,” demikian menurut Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum – PIF), sebuah kelompok kebijakan politik dan ekonomi negara-negara anggota yang didirikan pada tahun 1971 untuk mendorong perdamaian dan kemakmuran melalui kerja sama regional dan internasional. “Komunitas Pasifik rentan terhadap ancaman keamanan dari kelompok kejahatan transnasional, perubahan iklim, terorisme, bencana alam, ketidakstabilan politik, dan konflik internal. Konsekuensinya termasuk kekacauan domestik, berkurangnya pendapatan perbatasan, meningkatnya kejahatan lokal, dan melemahnya penegakan hukum.”

Di seluruh sendi kehidupan, berbagai upaya sedang dilakukan oleh sekutu, mitra, dan negara-negara yang berpandangan serupa untuk membentengi kawasan ini dari badai ancaman ekonomi, iklim, dan keamanan, termasuk upaya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk menanamkan pengaruh guna mendapatkan keuntungan pribadi.

“Pasifik berkembang seiring dengan semakin intensifnya faktor pengganggu yang kompleks dan meningkatnya kehadiran aktor eksternal yang harus dihadapi,” ungkap Pasukan Pertahanan Selandia Baru (New Zealand Defence Force – NZDF) dalam laporannya “Advancing Pacific Partnerships: A Framework for Defense’s Approach to the Pacific (Memajukan Kemitraan Pasifik: Kerangka Kerja untuk Pendekatan Pertahanan terhadap Pasifik),” yang diterbitkan pada Oktober 2019. “Persaingan lebih besar untuk mendapatkan pengaruh di Pasifik akan bersinggungan dengan rangkaian faktor pengganggu yang kompleks ini. Aktor eksternal yang berusaha meningkatkan kehadiran regional mereka dapat memanfaatkan isu-isu ini sebagai vektor pengaruh. Secara lebih luas, kecepatan, intensitas, dan ruang lingkup keterlibatan oleh aktor eksternal, yang mungkin tidak selalu mencerminkan nilai-nilai kita di seluruh kegiatan mereka, merupakan inti dari tumbuhnya rasa persaingan geostrategis yang menjiwai fokus baru banyak negara di Pasifik.”

Dari kiri, Mayor Angkatan Darat A.S. Pablo Valerin, perwira penghubung Kantor Kerja Sama Pertahanan; Brigadir Jenderal Falur Rate Laek, Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Timor-Leste; Kolonel Calisto Santos Coliati, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Timor-Leste; Mayor Angkatan Darat A.S. Ruby Gee, Perwira Penanggung Jawab Tim Timor-Leste untuk Operasi di Negara-Negara Kepulauan Pasifik; dan Kopral Angkatan Darat A.S. Lydia McKinney, bintara penghubung budaya Tim Timor-Leste, mengunjungi Timor-Leste bagian timur. SERSAN SATU SOLOMON NAVARRO/OPERASI DI NEGARA-NEGARA KEPULAUAN PASIFIK

‘MELUASNYA KEAGRESIFAN’ TIONGKOK

Contoh kasus: Kiribati. Kiribati, yang merupakan salah satu negara paling terpencil di dunia, berada hampir di tengah-tengah di antara Australia dan Amerika Serikat. Meskipun populasi kecilnya yang berjumlah 110.000 jiwa dapat ditampung dengan nyaman di dalam stadion kriket terbesar di India, 33 atol karang Kiribati tersebar di seluruh wilayah Samudra Pasifik, menjadikannya satu-satunya negara yang membentang di keempat belahan bumi dan memberinya zona ekonomi eksklusif (ZEE ) lebih dari 3 juta kilometer persegi — lebih besar dari luas daratan India. Di bawah Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kiribati, seperti negara-negara lain, memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di dalam ZEE-nya. Itu termasuk perikanan, minyak dan gas, dan mineral — segudang sumber daya yang telah menarik perhatian RRT yang rakus.

Pada Mei 2021, pemerintah Kiribati, yang memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan yang berpandangan demokratis demi Beijing yang berpandangan komunis pada tahun 2019, mengumumkan bahwa RRT memberikan dukungan keuangan bagi studi kelayakan guna meningkatkan landasan udara di salah satu atol negara kepulauan itu. Reuters melaporkan bahwa pemerintah Kiribati mengatakan proyek itu akan mendukung pariwisata. Akan tetapi beberapa anggota parlemen telah menyatakan keprihatinan atas minat Tiongkok untuk membangun landasan udara itu, yang berfungsi sebagai pangkalan militer Amerika Serikat dalam Perang Dunia II, dan mempertanyakan apakah proyek itu akan menjadi bagian dari Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road) RRT, sebuah skema infrastruktur yang banyak disorot karena praktik pinjaman predatornya. Sebulan kemudian, kekhawatiran keamanan terkait dengan keterlibatan Tiongkok menyebabkan proyek yang dipimpin Bank Dunia untuk memasang kabel bawah laut guna meningkatkan komunikasi di Kiribati dan dua negara kepulauan Pasifik lainnya, Negara Federasi Mikronesia dan Nauru, dihentikan. Infrastruktur itu akan terhubung dengan kabel bawah laut yang menghubungkannya dengan Guam yang merupakan wilayah A.S. dan digunakan terutama oleh pemerintah A.S., demikian menurut Reuters. Sebuah perusahaan Tiongkok mengajukan penawaran terendah, tetapi pejabat A.S. dan negara kepulauan Pasifik memperingatkan bahwa perusahaan Tiongkok diwajibkan untuk bekerja sama dengan dinas intelijen dan keamanan Beijing.

Keterlibatan RRT dalam proyek infrastruktur Kiribati meningkatkan “prospek pangkalan militer Tiongkok, atau, setidaknya pada awalnya, potensi fasilitas penggunaan ganda, yang didirikan tepat di tengah Pasifik,” tulis artikel pada September 2020 di The Strategist, publikasi Australian Strategic Policy Institute, wadah pemikir yang berbasis di Canberra. “Fasilitas ini akan memberi Tiongkok kendali atas tempat penangkapan ikan tuna terbaik di dunia ditambah petak sumber daya mineral laut dalam, dan kehadiran di dekat pangkalan A.S. di Hawaii, Atol Kwajalein, Atol Johnston, dan Pulau Wake. Fasilitas ini juga akan diposisikan tepat di seberang jalur laut utama di antara Amerika Utara dengan Australia dan Selandia Baru.”

“Meluasnya keagresifan” Beijing dirasakan di seluruh kepulauan Pasifik, demikian menurut Alexander B. Gray, seorang peneliti senior di bidang urusan keamanan nasional di American Foreign Policy Council. Presiden Palau yang baru terpilih, Surangel Whipps Jr., menegur penindasan yang dilakukan Tiongkok terhadap negara kepulauannya pada Januari 2021, sebulan setelah otoritas maritim Palau yang dibantu oleh Pasukan Penjaga Pantai A.S. menyita kapal Tiongkok yang dicurigai memanen teripang secara ilegal di perairan Palau. Armada perairan jauh RRT yang besar dianggap sebagai pelaku penangkapan ikan ilegal, tidak diatur, dan tidak dilaporkan (illegal, unregulated and unreported – IUU) terbesar di dunia, yang menyumbang sekitar 30% dari semua penangkapan ikan di samudra. “Berkenaan dengan sumber daya alam, Tiongkok telah secara agresif mengambil keuntungan dari sumber daya perikanan di kawasan itu,” tulis Satohiro Akimoto, presiden lembaga nirlaba Sasakawa Peace Foundation USA, di surat kabar The Japan Times. “Ketika Tiongkok telah menguras habis sumber daya di perairan di dekat pantainya untuk memberi makan konsumen yang semakin menuntut di dalam negeri, kawasan kepulauan Pasifik menghadirkan peluang di perairannya yang luas dan kaya akan sumber daya.”

Beijing juga menggunakan paksaan ekonomi, termasuk pembalasan terhadap Palau atas hubungan diplomatiknya dengan Taiwan dengan pada dasarnya melarang kunjungan turis Tiongkok, sehingga membendung aliran pendapatan penting bagi destinasi wisata populer di Palau. “Tantangan yang dihadapi pulau-pulau Pasifik terkecil harus menjadi perhatian utama,” tulis Alexander B. Gray, mantan direktur keamanan Oseania dan Indo-Pasifik di Dewan Keamanan Nasional A.S., di majalah The Diplomat pada Mei 2021. “Negara-negara ini tidak hanya memiliki beberapa geografi paling strategis di kawasan itu, tetapi mereka juga memiliki komitmen demokrasi yang telah lama berusaha untuk diselaraskan dengan kepentingan A.S. di forum internasional dan di Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

‘ARENA TUJUAN BERSAMA’

Upaya kolaboratif untuk mengatasi tantangan itu semakin meningkat ketika sekutu dan mitra demokratis meningkatkan keterlibatan mereka di kawasan itu, setidaknya sebagian, untuk melawan ambisi hegemonik Partai Komunis Tiongkok. “Salah satu hal yang ingin kami lakukan dalam waktu dekat ini, melalui kerja sama secara erat dengan sekutu seperti Australia, Selandia Baru, Jepang, dan lainnya, adalah bertemu dengan negara-negara kepulauan Pasifik untuk membicarakan arena tujuan bersama,” ungkap Kurt Campbell, koordinator urusan Indo-Pasifik Dewan Keamanan Nasional A.S., selama acara pada Juni 2021 yang diselenggarakan oleh wadah pemikir Center for a New American Security. “Ini adalah pulau-pulau tempat kami memiliki kepentingan strategis dan moral historis yang sangat besar,” ungkap Kurt Campbell, demikian menurut Reuters. “Dan, sekali lagi ini adalah arena persaingan yang semakin meningkat dalam berbagai segi yang di antaranya adalah nilai, peran mereka di Perserikatan Bangsa-Bangsa, tantangan kesehatan mereka, perubahan iklim, peran potensial mereka secara militer, dan stok perikanan yang sehat.”

Jepang dan A.S. merupakan mitra dialog PIF (Australia dan Selandia Baru merupakan anggotanya) dan berkontribusi secara signifikan pada forum itu. Tokyo telah memberikan bantuan pembangunan senilai 8,31 triliun rupiah (580 juta dolar A.S.) ke kawasan itu sejak tahun 2018, sementara itu Washington menyumbang 5,01 triliun rupiah (350 juta dolar A.S.) per tahun, demikian menurut pemerintah masing-masing. Selain itu, proyek Siap Iklim (Climate Ready) Badan Pembangunan Internasional A.S. telah mengalokasikan anggaran senilai 343,9 miliar rupiah (24 juta dolar A.S.) di antara tahun 2017 dan 2022 untuk membantu wilayah dan negara kepulauan Pasifik mengurangi dampak perubahan iklim.

A.S. juga memiliki perjanjian shiprider bilateral yang memungkinkan otoritas penegak hukum setempat untuk memerangi kejahatan di ZEE negara mereka saat berada di atas kapal Pasukan Penjaga Pantai A.S. Pada tahun 2020, Angkatan Darat A.S. menciptakan Operasi di Negara-Negara Kepulauan Pasifik untuk meningkatkan kehadiran regionalnya dan membantu negara-negara kepulauan dan wilayah dengan desain dan implementasi proyek-proyek bantuan sipil, operasi dan latihan militer dan keamanan, serta program bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana.

Juga pada tahun 2020, Armada Pasifik A.S. menjadi tuan rumah iterasi ke-27 Rim of the Pacific (RIMPAC), sebuah latihan dua tahunan yang dirancang untuk meningkatkan interoperabilitas dan kemitraan maritim strategis, yang sangat penting untuk memastikan keamanan jalur laut dalam mendukung Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka. RIMPAC 2020, yang dilaksanakan di laut di sekitar Kepulauan Hawaii selama dua minggu pada bulan Agustus, melibatkan 22 kapal, 1 kapal selam, dan lebih dari 5.300 personel dari 10 negara mitra.

Selain memberikan dukungan keuangan dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, Jepang menjalankan Pusat Kepulauan Pasifik yang berbasis di Tokyo secara bersama-sama. Pusat itu didirikan pada tahun 1996 untuk membantu anggota PIF melaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui promosi investasi, perdagangan, dan pariwisata, demikian menurut Kementerian Luar Negeri Jepang. Jepang juga meningkatkan kerja sama dan pertukaran pertahanan dengan negara-negara kepulauan Pasifik sebagai bagian dari visinya untuk Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka, demikian menurut Kementerian Pertahanan Jepang. Itu termasuk menyelenggarakan Dialog Pertahanan Jepang-Kepulauan Pasifik — pertemuan tingkat menteri pertahanan multilateral pertama — dan mempromosikan kunjungan pelabuhan dan pesawat terbang oleh unit-unit Pasukan Bela Diri Jepang. “Jepang memiliki peran unik untuk dimainkan di sini sebagai sekutu utama A.S. dan sebagai negara Asia dengan keterlibatan yang panjang dan berkelanjutan di negara-negara kepulauan Pasifik,” tulis Satohiro Akimoto di The Japan Times pada Desember 2019. “Jepang juga dapat menekankan manfaat pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan melalui nilai-nilai yang dianutnya: supremasi hukum, infrastruktur berkualitas, dan keamanan manusia.”

Citra satelit menunjukkan landasan udara yang memiliki lokasi strategis di Canton, salah satu pulau terpencil Kiribati di kawasan Kepulauan Pasifik, yang rencananya akan dimutakhirkan oleh Republik Rakyat Tiongkok. DigitalGlobe

PENGATURAN ULANG REGIONAL

Strategi Memperkuat Kemampuan Pasifik (Pacific Step-up) Australia yang diungkapkan selama pertemuan para pemimpin PIF pada tahun 2016 merupakan salah satu “prioritas kebijakan luar negeri tertinggi” negara itu, dengan anggaran senilai lebih dari 14,33 triliun rupiah (1 miliar dolar A.S.) dialokasikan untuk kawasan itu pada tahun 2020-21 saja, demikian menurut Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Selama pandemi COVID-19, yang menghancurkan industri berbasis jasa dan pariwisata penting di kawasan itu, dukungan itu diperluas ke pasokan penting. “Australia merupakan mitra pembangunan tunggal terbesar bagi negara-negara ini,” ungkap Perdana Menteri Australia Scott Morrison kepada Majelis Umum P.B.B. pada September 2020. “Jadi, kami telah menyediakan alat pelindung diri, peralatan pengujian, keahlian medis, dan kami memelihara layanan penting dan koridor kemanusiaan sehingga para ahli dan persediaan dapat dikirim masuk dan keluar dari kawasan itu.”

Sementara itu Proyek Penggantian Perahu Patroli Pasifik Australia memasok 21 kapal hingga tahun 2023 untuk menggantikan perahu patroli yang disumbangkan Australia ke 12 negara kepulauan Pasifik dan Timor-Leste di antara tahun 1987 dan 1997, demikian menurut pemerintah federal Australia. Sebagai bagian dari program Keamanan Maritim Pasifik Australia, proyek penggantian senilai 3,58 triliun rupiah (250 juta dolar A.S.) itu akan meningkatkan kemampuan negara-negara kepulauan untuk berpatroli di perbatasan mereka, melawan penangkapan ikan IUU dan kejahatan maritim lainnya, serta melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. Perahu patroli pengganti kelas Guardian ke-11, RKS Teanoai II, diserahkan ke Kiribati pada Juni 2021.

Seperti negara tetangganya yang berada di seberang Laut Tasmania, Selandia Baru telah meningkatkan keterlibatan regionalnya. Dalam pernyataan pada Februari 2019, Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mencatat bahwa “kemakmuran dan keamanan Pasifik sangat penting” bagi negara mereka, setuju untuk memperkuat kemitraan mereka dengan negara dan wilayah kepulauan Pasifik. Di bawah kebijakan Pengaturan Ulang Pasifik (Pacific Reset) yang diluncurkan pada tahun 2018, Selandia Baru telah menambah dana bantuannya, meningkatkan frekuensi pertemuan tingkat menteri, dan menciptakan lebih dari selusin pos diplomatik dan pembangunan baru yang berfokus pada kawasan itu. Pada pertengahan tahun 2020, Selandia Baru membentuk penasihat pertahanan tetap di Tonga untuk mengoordinasikan berbagai operasi seperti tanggap bencana. NZDF memberikan pelatihan kepemimpinan profesional kepada negara-negara kepulauan Pasifik “untuk menanamkan dasar-dasar kepemimpinan yang etis dan efektif di kalangan personel keamanan Pasifik,” sementara itu juga meningkatkan dan menyelaraskan ulang sumber dayanya untuk mendukung operasi amfibi dan patroli maritim di kawasan Pasifik. “Berbagai tantangan yang dihadapi Pasifik, mulai dari perubahan iklim hingga persaingan geostrategis, membutuhkan lebih banyak bantuan dari kami dan mitra kami yang berpandangan serupa,” catat laporan NZDF yang berjudul “Advancing Pacific Partnerships (Memajukan Kemitraan Pasifik).”

Memang, saat mereka menghadapi ancaman baik langsung maupun eksistensial, negara-negara kepulauan Pasifik akan mengandalkan bantuan Australia, Jepang, Selandia Baru, dan A.S., serta teman-teman di tempat lain di Indo-Pasifik, Eropa, dan di seluruh dunia. “Sebagai negara kecil, kami dapat dengan mudah disusupi, dan kami mengandalkan bantuan mitra kami untuk melindungi kami dan memberi kami keamanan,” ungkap Surangel Whipps Jr., presiden Palau, selama perjalanan ke Taiwan pada Maret 2021. Seolah-olah untuk meningkatkan kekhawatiran Surangel Whipps Jr. tentang rapuhnya kedaulatan Taiwan, Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok mengirim 10 pesawat terbang militer ke dalam zona identifikasi pertahanan udara Taiwan saat dia mengunjungi pulau berpemerintahan mandiri yang diklaim oleh Beijing itu.

“Dengan ambisi Beijing yang berkembang pesat,” tulis Alexander B. Gray, dari American Foreign Policy Council, dalam The Diplomat, “akan membutuhkan upaya gabungan dari Washington dan sekutunya untuk memastikan negara-negara terkecil di Indo-Pasifik terus menikmati kemerdekaan, keamanan, dan kemakmuran.”  


Mitra Pasifik

membangun hubungan abadi di negara-negara kepulauan Pasifik

Operasi di Negara-Negara Kepulauan Pasifik

Operasi di Negara-Negara Kepulauan Pasifik (Operations in Pacific Island Countries – OPEC) merupakan upaya yang berfokus di Pasifik yang dilakukan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan didedikasikan untuk memperkuat hubungan di seluruh Oseania. OPIC, yang didedikasikan untuk mewujudkan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka, memperkuat ikatan persahabatan dan solidaritas bersejarah di antara A.S. dan negara-negara kepulauan Pasifik, termasuk nilai-nilai bersama tentang kebebasan pribadi dan otonomi global, yang tertanam dengan rasa tanggung jawab sosial yang kuat. Dengan menghubungkan mitra militer, pemerintah, dan masyarakat, tim OPIC menggunakan jaringan luas tenaga ahli untuk menciptakan nilai di seluruh Oseania.

OPIC terdiri dari Prajurit dari semua komponen Angkatan Darat A.S., termasuk prajurit dinas aktif, Cadangan Angkatan Darat, dan Garda Nasional. OPIC yang secara resmi dibentuk pada tahun 2020 terutama melibatkan unit dan anggota Komando Dukungan Misi ke-9 (9th Mission Support Command – 9th MSC) yang berlokasi di Fort Shafter Flats, Hawaii, yang menjadi markas besar OPIC. Dengan personel yang sudah berada di Oseania — yang mencakup Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia — MSC ke-9 sangat cocok untuk misi ini, terutama mengingat ikatannya yang dalam dengan kawasan itu dan bahwa banyak Prajurit yang berdinas dalam misi itu menyebut Oseania sebagai kampung halaman keluarga dan leluhur mereka.

“Hal hebat tentang MSC ke-9 adalah bahwa formasi kami diperkuat oleh Prajurit yang sebenarnya berasal dari negara-negara [kepulauan Pasifik],” ungkap Brigjen Angkatan Darat A.S. Jenderal Timothy D. Connelly, komandan jenderal MSC ke-9, yang mengambil alih komando OPIC pada Juni 2021. “Mereka adalah Prajurit luar biasa dengan keterampilan dan pelatihan militer yang diperoleh dari Angkatan Darat A.S. Mereka membawa kepada kita sesuatu yang sangat unik, dan itu adalah budaya dan bahasa serta keakraban karena berasal dari, dalam banyak kasus, Pasifik Selatan.”

Saat upaya Oseania mulai terbentuk pada awal tahun 2020, Tim Oceania Pathways dibentuk untuk mendukung negara-negara kepulauan Pasifik. Tim itu mencakup profesional urusan sipil bersama dengan pakar budaya dan sengaja dibentuk untuk mencapai banyak tujuan, dengan dua tujuan teratas adalah meningkatkan kemampuan negara tuan rumah dan memperkuat hubungan di seluruh Oseania.

Tim Oceania Pathways telah menggunakan kemampuan teknik, medis, dan kedokteran hewan Angkatan Darat A.S. dan dinas mitranya untuk memberikan bantuan di berbagai penjuru kawasan itu. MSC ke-9 juga telah mengirim tim untuk terlibat dengan negara-negara kepulauan Pasifik dalam perencanaan tanggap bencana, kerja sama keamanan, dan pertukaran keterampilan Prajurit. Kegiatan latihan militer-ke-militer, seperti Pacific Pathways, meningkatkan kesiapan pasukan A.S., sekutu, dan mitra. Perpaduan keahlian budaya, urusan sipil, dan aset yang diberikan oleh pendekatan menyeluruh di berbagai kalangan pemerintah OPIC menghasilkan kemitraan yang langgeng dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

OPIC bukannya tidak menghadapi tantangan. Tepat setelah unit itu diluncurkan, pandemi COVID-19 tiba, sehingga memberikan dampak dramatis pada operasi unit itu. “Pandemi memaksa kami untuk menghentikan semua yang kami lakukan dan menyusun ulang rencana kami untuk melanjutkan operasi kami,” ungkap Mayor Eric Morey, yang saat itu menjabat sebagai kepala operasinya. “Dari perspektif operasi, pandemi merupakan tantangan luar biasa yang harus diatasi. Upaya ini membutuhkan banyak solusi kreatif, kesabaran, dan kerja sama tim di semua komponen, mitra sekutu, dan negara-negara Oseania.”

Terlepas dari hambatan itu, OPIC menggerakkan berbagai tim untuk mendukung negara-negara kepulauan Pasifik. Fiji, Kepulauan Marshall, Palau, Papua Nugini, dan Timor-Leste merupakan negara-negara pertama yang mendapatkan manfaat dari peningkatan komitmen Komando Indo-Pasifik A.S. (USINDOPACOM) terhadap Oseania. Mendukung respons COVID-19 di negara-negara mitra ini menjadi fokus utama OPIC.

Meskipun pandemi menghadirkan tantangan saat melewati tahun 2021, OPIC terus membangun kemampuan dan meningkatkan jangkauannya ke lebih banyak negara kepulauan Pasifik. Faktor penting bagi keberhasilannya adalah kemampuannya untuk memberikan solusi yang disesuaikan bagi setiap negara tuan rumah. Unsur utama formula kemenangan itu adalah afiliasi budaya yang mendalam dan keselarasan yang dimiliki OPIC dengan mitra negara tuan rumah.

Setiap aspek operasinya mencakup pendidikan dan keterlibatan melalui penyerapan budaya setempat. Selama sesi kebugaran fisik baru-baru ini, anggota OPIC mengikuti pelajaran mendayung. Dipimpin oleh Sersan Kepala Kris Kaopuiki, Prajurit mempelajari dasar-dasar cara navigasi kuno ini. “Hanya ada sedikit cara yang lebih baik untuk memahami, mengalami, dan bersentuhan dengan masyarakat dan budaya yang kami bantu selain mendayung,” ungkap Kris Kaopuiki. “Tradisi dan disiplin olahraga ini sangat terkait dengan masyarakat kuno ini.” Personel OPIC juga berupaya melibatkan diri sepenuhnya dengan mengikuti acara budaya, seperti upacara kava dan malam tradisi Kepulauan Pasifik.

Pacific Pathways, yang dirancang dan dipelopori oleh Angkatan Darat A.S di Pasifik, berupaya meningkatkan kesiapan pasukan A.S., sekutu, dan mitra melalui latihan militer-ke-militer. Latihan itu tersebar di berbagai penjuru Indo-Pasifik dan baru-baru ini menyertakan lebih banyak lagi negara-negara Oseania lainnya.

OPIC memasuki tahun 2022 sebagai aset matang yang dapat diandalkan USINDOPACOM untuk terus menjalin hubungan strategis dan memberikan kehadiran berkelanjutan di kawasan itu. Dari keterlibatan pemimpin senior, latihan gabungan, konferensi, dan bantuan kemanusiaan serta perencanaan tanggap bencana hingga dukungan COVID-19, keterlibatan insinyur, serta aksi dan proyek sipil, OPIC menghadirkan berbagai jenis kemampuan dan nilai yang sangat besar bagi negara-negara kepulauan Pasifik. “A.S. dan negara-negara kepulauan Pasifik di Oseania memiliki banyak nilai fundamental yang sama seputar demokrasi dan pendekatan spiritual terhadap keberadaan manusia yang menanamkan rasa hormat terhadap individu dalam konteks sosial yang kuat,” ungkap Kolonel Angkatan Darat A.S. Blaise Zandoli, wakil komandan OPIC. “Nilai-nilai bersama kita dan hubungan praktis yang saling menguntungkan membuat kemitraan menjadi hasil yang alami.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *