Konflik Ekonomi dengan Tiongkok

Tajuk Utama

Menghadapi Ancaman Bersama-Sama

Dr. Shale Horowitz/University of Wisconsin-Milwaukee

Kebangkitan ekonomi Tiongkok tidak lagi terlihat seperti cerita yang ramah tentang pembangunan yang lebih mementingkan urusan dalam negeri dan koeksistensi internasional. Di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal Xi Jinping khususnya, metode khas Partai Komunis Tiongkok (PKT) dalam mengontrol ekonomi dan politik internal telah menjadi lebih terpusat dan represif.  Kebijakan luar negerinya secara terang-terangan menunjukkan sikap yang lebih agresif. Perubahan kebijakan ini terjadi ketika perekonomian Tiongkok bergerak menuju spesialisasi yang lebih padat modal. Kebijakan ini menghadirkan serangkaian ancaman keamanan ekonomi baru yang besar bagi negara-negara lain — khususnya di kawasan Indo-Pasifik — yang sering kali memperparah ancaman keamanan militer yang semakin memburuk.

Bagaimana respons terbaik yang dapat diberikan oleh negara-negara yang terancam? Untuk menjawab pertanyaan kompleks ini, ada baiknya mengategorikan berbagai ancaman dan kemampuan respons. Negara-negara kuat yang menghadapi ancaman ekonomi dan militer dari PKT besar kemungkinan akan membentuk koalisi terkuat yang memajukan respons yang paling efektif. Negara-negara ini, pada gilirannya, besar kemungkinan menarik kerja sama dari kelompok negara penting kedua, yang menghadapi ancaman terutama di bidang ekonomi. Ini diilustrasikan dengan memeriksa tiga ancaman terhadap infrastruktur dan keamanan rantai pasokan — di bidang telekomunikasi, mineral tanah jarang, dan semikonduktor — dan contoh koordinasi kebijakan antarnegara — Prakarsa Ketahanan Rantai Pasokan (Supply Chain Resilience Initiative – SCRI) dari Australia, India, dan Jepang.

Teori dan bukti ini mendukung kesimpulan bahwa ancaman Tiongkok memunculkan kelompok negara-negara inti alternatif. Kelompok negara-negara inti ini memiliki kemauan dan kemampuan untuk mencegah Tiongkok menggunakan pengaruh ekonomi guna memaksa negara-negara yang tidak bersedia mengalami ketergantungan ekonomi yang juga dapat mengancam otonomi diplomatik dan keamanan militer mereka. Studi kasus itu juga menyarankan pedoman untuk membangun respons terbaik terhadap ancaman Tiongkok. Respons ini termasuk memulai dari dalam negeri dengan kebijakan di tingkat negara; bekerja sama seerat mungkin dengan negara-negara inti alternatif yang berpandangan serupa; melengkapi kebijakan dasar ini dengan upaya untuk memajukan dan memopulerkan norma-norma internasional yang sesuai; dan menghindari kesalahan kebijakan dengan berfokus pada ancaman tertentu serta bekerja sama dengan sekutu dan mitra untuk menghadapi ancaman itu secara langsung dan efisien.

Ancaman Ekonomi Tiongkok: Sasaran dan Strategi

Selama periode kepemimpinan Xi Jinping, ambisi ekonomi Tiongkok telah berubah secara kualitatif. Tiongkok tidak lagi berusaha untuk berintegrasi ke dalam perekonomian internasional hanya sebagai bagian dari kampanye “reformasi dan keterbukaan” untuk memodernisasi perekonomiannya. Modernisasi ini kini telah mencapai fase transisi, ketika Tiongkok telah menguasai produksi padat karya dan bergerak ke sektor yang lebih padat modal yang bersaing langsung dengan perekonomian maju di dunia. Xi Jinping bertujuan untuk membawa Tiongkok ke posisi dominan di semua industri teknologi tinggi utama, daripada hanya membiarkan kekuatan pasar mengarahkan Tiongkok ke dalam salah satu di antara banyak jenis pembagian tenaga kerja yang sekarang berlaku di kalangan negara-negara maju.

Bagaimana sasaran ini dapat dicapai? Secara formal, seperti rencana Buatan Tiongkok 2025 dan iterasinya, instrumen utamanya adalah subsidi negara dan, di sektor-sektor strategis tertentu seperti telekomunikasi, pasar dalam negeri yang terjamin. Secara informal, ada instrumen kuat tambahan. Salah satunya adalah diskriminasi lebih luas terhadap perusahaan milik asing yang bersaing di pasar dalam negeri, yang dirancang untuk memaksa transfer teknologi mereka ke mitra lokal dan kemudian menggunakan diskriminasi peraturan dan subsidi untuk menggantikan mereka sepenuhnya dengan produsen dalam negeri. Secara bersamaan, kampanye pencurian siber yang disponsori negara dan belum pernah terjadi sebelumnya digunakan untuk mencuri teknologi asing secara langsung. Produsen domestik Tiongkok pada akhirnya mengalihkan fokus ke pasar ekspor, sekali lagi didukung oleh subsidi langsung dan pasar dalam negeri yang terlindungi. Negara-negara yang secara terbuka mengkritik upaya ini atau mengambil tindakan penanggulangan terancam mengalami percepatan penargetan pasar mereka yang tersisa di Tiongkok dan pengurangan kunjungan turis dan pelajar Tiongkok. Perlakuan yang sama diberikan kepada negara-negara yang tidak setuju dengan kebijakan luar negeri dan dalam negeri Tiongkok lainnya.

Saat konsolidasi industri teknologi tinggi di Tiongkok berlangsung, perekonomian negara lain akan menjadi lebih bergantung dan rentan. Perekonomian mereka akan berada pada posisi bawahan yang dapat digantikan dalam rantai pasokan, dengan Tiongkok memiliki pengaruh asimetris. Bagi negara-negara yang terlibat dalam sengketa wilayah dengan Beijing, bahkan ada prospek yang lebih gelap. Ancaman semacam itu bersifat kredibel mengingat besarnya pengaruh Tiongkok; dan karena Tiongkok biasanya dapat mengotak-ngotakkan konflik semacam itu menjadi kerentanan utama negara-negara yang ditargetkan karena negara-negara ini dan negara-negara lain biasanya tidak bersedia menanggapi dengan cara yang sama atau mengeskalasikannya.

Layanan 5G Huawei ditampilkan di pameran Beijing. THE ASSOCIATED PRESS

Jenis Ancaman Tiongkok dan Kemampuan Respons Target

Meskipun ancaman ekonomi Tiongkok memiliki logika yang seragam, berbagai negara menghadapi ancaman yang berbeda dan memiliki kemampuan respons yang berbeda (Tabel 1). Negara-negara yang menghadapi ancaman militer dan ekonomi dari Tiongkok memiliki motivasi paling kuat untuk merespons secara komprehensif. Misalnya, negara-negara anggota Dialog Keamanan Kuadrilateral (Quad) — Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat — masuk dalam kategori ini. Untuk negara-negara yang hanya atau terutama terancam secara ekonomi, ancaman itu bervariasi sesuai dengan tingkat pembangunannya. Negara-negara maju menghadapi ancaman terhadap spesialisasi mereka yang ada saat ini dalam barang dan jasa yang lebih padat modal, sementara itu negara-negara berpenghasilan menengah menghadapi ancaman terhadap kemampuan mereka untuk terus meningkatkan rantai nilai ke dalam spesialisasi yang lebih padat modal. Negara-negara berpenghasilan lebih rendah paling tidak terancam karena perpindahan ke atas ke dalam spesialisasi padat modal merupakan prospek jangka lebih panjang. Negara-negara berpenghasilan lebih rendah seperti itu terutama dihadapkan dengan pengecualian dari pasar domestik Tiongkok yang menguntungkan jika mereka tidak mengikuti petunjuk Beijing atau setidaknya tetap netral dalam masalah kebijakan luar negeri.

Berbagai negara juga memiliki kemampuan respons yang berbeda, dan upaya untuk menyusun respons bersama untuk melawan ancaman Tiongkok harus memperhitungkan perbedaan tersebut. Mencoba memaksakan respons yang terlalu seragam akan menghasilkan kebijakan dengan karakteristik bersama yang ala kadarnya, dan bahkan implementasinya kecil kemungkinannya untuk dapat diandalkan. Dengan mengevaluasi respons yang telah diambil untuk menghadapi ancaman spesifik terhadap negara tertentu, jenis kebijakan kumulatif dan fleksibel yang besar kemungkinan paling efektif akan menjadi jelas.

Pabrik pengolahan mineral tanah jarang milik Lynas Corp. di Gebeng, Malaysia, ditampilkan dalam foto saat sedang dibangun pada tahun 2012. Setelah Tiongkok memberlakukan pembatasan ekspor, pemerintah Jepang berinvestasi di tambang tanah jarang di luar Tiongkok, mengurangi ketergantungannya pada pasokan Tiongkok dari di atas 90% pada tahun 2010 menjadi di bawah 60% pada tahun 2020. THE ASSOCIATED PRESS

Respons Ancaman Terbentuk: Rantai Pasokan dan Infrastruktur Kritis

Respons terhadap ancaman ekonomi Tiongkok menjadi paling luas jangkauannya ketika pemasok Tiongkok telah mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan atau mengganggu rantai pasokan dan infrastruktur penting. Contoh infrastruktur kritis yang paling menonjol adalah peralatan jaringan telekomunikasi, ketika perusahaan-perusahaan Tiongkok yang dipimpin oleh Huawei telah membangun posisi pasar global yang dominan berdasarkan produk-produk tercanggih yang dijual dengan harga yang jauh lebih rendah daripada harga pesaing — terutama perusahaan-perusahaan Eropa, Ericsson dan Nokia, serta perusahaan Korea Selatan, Samsung. Dominasi Huawei sebagian besar dibangun dengan berlandaskan pada pencurian teknologi, subsidi, dan posisi istimewa dalam pasar dalam negeri. Tetapi Huawei akan menimbulkan ancaman serius bahkan jika posisinya dimenangkan secara adil. Akses ke jaringan asing akan memungkinkan rezim PKT untuk menyuntikkan perangkat lunak berbahaya dan memata-matai komunikasi, dan untuk mengatur gangguan atau pemadaman layanan berskala besar dan berpotensi berkepanjangan dalam infrastruktur dan layanan yang bergantung pada jaringan.

Ancaman semacam itu menjadi topik pembahasan utama ketika Huawei tampaknya akan menjadi pemasok utama jaringan 5G baru. Responsnya ternyata sangat efektif. Konsensus bipartisan di Kongres A.S. menyebabkan pelarangan dini terhadap peralatan produksi Huawei, ZTE, dan pemasok Tiongkok lainnya di jaringan A.S. Pemerintah A.S. di bawah Presiden saat itu Donald Trump menjelaskan risikonya secara terbuka, menambahkan bahwa kerja sama intelijen dengan sekutu akan dirongrong oleh peralatan Huawei. Selain mengadvokasi larangan langsung, pemerintahan Donald Trump mendukung prakarsa Jaringan Bersih (Clean Network), yang, tanpa secara eksplisit menyebutkan nama Tiongkok, berupaya melakukan koordinasi dengan pemerintah, organisasi, dan bisnis untuk memelihara jaringan yang dapat diandalkan dan aman — dan bisnis terkait, seperti aplikasi, layanan cloud, dan komputer serta perangkat keras lainnya. Prakarsa itu didasarkan pada upaya serupa yang saling melengkapi, seperti 5G Clean Toolbox Uni Eropa.

Pemerintah berbagai negara, yang takut akan pembalasan ekonomi PKT, sering kali secara terbuka menentang larangan formal terhadap peralatan 5G Tiongkok. Namun banyak negara yang sudah memendam keraguan, dan debat yang dihasilkannya meningkatkan kesadaran populer tentang risiko itu. Hasilnya adalah beragam larangan formal dan informal terhadap Huawei dan peralatan buatan Tiongkok lainnya. Prakarsa Clean Network sekarang didukung oleh lebih dari 60 negara, termasuk hampir semua anggota NATO, UE, dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, bersama-sama menyumbang lebih dari dua pertiga produk domestik bruto global, dan oleh ratusan perusahaan swasta penting lainnya yang menyediakan layanan telekomunikasi serta perangkat lunak dan perangkat keras terkait.

Pola respons nasional itu secara luas konsisten dengan pola beragam ancaman militer dan ekonomi. Semua negara yang menghadapi ancaman militer signifikan dari Tiongkok menerapkan larangan formal atau informal, seperti halnya sebagian besar negara yang menghadapi ancaman ekonomi signifikan. Jauh lebih sedikit negara yang melakukannya ketika tidak ada jenis ancaman yang menonjol. Meskipun demikian, kemajuan signifikan dimungkinkan bahkan dalam kategori sedikit atau tanpa ancaman. Di sini, pemerintahan Presiden Trump juga memfasilitasi keputusan negara-negara yang memiliki kecenderungan mendukung langkah A.S. dengan mendirikan International Development Finance Corp. (DFC) dan memperluas wewenang Bank Ekspor-Impor A.S. untuk mengimbangi pembiayaan bersubsidi Tiongkok dan dengan demikian membuat penawaran dari pemasok alternatif menjadi lebih kompetitif. Pembiayaan DFC memfasilitasi pilihan Etiopia baru-baru ini untuk menggunakan konsorsium “bersih” yang dipimpin Eropa untuk membangun jaringan 5G-nya.

Mineral tanah jarang diperlukan untuk proses industri di berbagai sektor penting seperti elektronik, energi terbarukan, dan alutsista militer. Mulai tahun 1990-an, Tiongkok mengambil posisi dominan dalam produksi dan pemrosesan mineral tanah jarang. Pada tahun 2010, Tiongkok mengintensifkan pembatasan ekspor, baik untuk menghukum Jepang atas sengketa pulau di Laut Cina Timur maupun untuk memberikan keuntungan biaya kepada pengguna domestik. Ekspor Tiongkok meningkat lagi dari tahun 2015, tetapi episode tersebut menunjukkan bahaya ketergantungan ekonomi pada Tiongkok.

Jepang, mengingat pentingnya mineral tanah jarang bagi industrinya, bereaksi dengan cepat. Pemerintah Jepang berinvestasi di tambang tanah jarang di luar Tiongkok, mengurangi ketergantungannya pada pasokan Tiongkok dari di atas 90% pada tahun 2010 menjadi di bawah 60% pada tahun 2020. A.S. mengikuti langkah Jepang melalui kerja sama dengan Australia. Subsidi pemerintah A.S. yang relatif kecil cukup untuk mendorong tidak hanya penambangan tanah jarang di A.S. tetapi juga pemrosesan tanah jarang yang berbasis di A.S. oleh perusahaan Australia Lynas dan perusahaan lain.

A.S. juga menandatangani perjanjian pembelian untuk mendorong penambangan tanah jarang di berbagai sumber tepercaya seperti Australia dan Kanada. Pertimbangan teknis dan permintaan pasar harus menentukan skala keamanan minimum fasilitas penambangan dan pemrosesan tersebut, sehingga produksi dan persediaan cukup untuk menjaga dari potensi gangguan dari Tiongkok dalam kondisi masa damai dan skenario konflik yang kemungkinan terjadi. Kemampuan semacam itu juga memberikan tingkat keamanan yang serupa kepada sekutu dan mitra yang rentan, yang mungkin hanya memiliki sedikit alternatif untuk pasokan Tiongkok. Awal serupa dalam membangun kapasitas lokal yang dapat diandalkan untuk penambangan dan pemrosesan mineral tanah jarang, yang sedang berlangsung di beberapa negara Asia Tenggara, juga mendapat dukungan dari Australia, Jepang, A.S., dan negara-negara terkait lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, semikonduktor telah menghadirkan masalah keamanan rantai pasokan yang jauh lebih penting. Semikonduktor melakukan fungsi kontrol, penghitungan, dan penyimpanan pada inti peralatan elektronik dan hampir semua mesin lainnya. Karena intensitas modal pabrik fabrikasi semikonduktor telah menggelembung seiring dengan subsidi negara yang digunakan untuk menariknya, A.S. dan perusahaan lain telah berfokus pada desain chip sembari mengalihdayakan produksi. Dengan demikian, pangsa produksi global A.S. turun dari 37% pada tahun 1990 menjadi sekitar 12% pada tahun 2021. Produksi semakin bergeser ke produsen Taiwan, TSMC, dan produsen Korea Selatan, Samsung dan SK hynix. TSMC telah menjadi produsen semikonduktor kontrak terbesar di dunia dan dalam beberapa tahun terakhir, karena lebih banyak manufaktur elektronik telah pindah ke Tiongkok, telah membangun lebih banyak pabrik fabrikasi di Tiongkok daratan. 

Selama pemerintahan Presiden Trump, ada kemajuan signifikan dalam “upaya mengembalikan ke dalam negeri” manufaktur semikonduktor di A.S. Upaya ini dicapai secara signifikan terutama melalui kerja sama dengan produsen asing terbesar — TSMC dan Samsung. TSMC menindaklanjuti upaya ini dengan mendirikan kompleks pabrik fabrikasi yang sangat besar di Arizona, sementara itu Samsung sedang membangun fasilitas serupa di Texas. Bagaimana kemajuan ini dimungkinkan? Pertama, berbagai tingkat pemerintahan A.S. pada akhirnya mulai menawarkan subsidi besar yang diberikan oleh negara-negara lain. Kedua, begitu pemerintah A.S. memutuskan bahwa basis produksi semikonduktor domestik yang lebih besar diperlukan untuk keamanan ekonomi dan militer, baik TSMC maupun Samsung dengan cepat memahami bahwa kehadiran seperti itu di A.S. merupakan hal yang bernilai untuk dilakukan. Jika mereka tidak memanfaatkan peluang itu, pesaing mereka akan melakukannya sehingga menempatkan mereka pada risiko kehilangan pangsa pasar di A.S. dan di tempat lain. Selain itu, dengan mendiversifikasi rantai pasokan dan membatasi ketergantungan pada produksi di Tiongkok, perusahaan-perusahaan itu membatasi kemampuan Tiongkok untuk menyandera pasar non-Tiongkok mereka untuk memaksakan ketergantungan yang lebih besar pada produksi di Tiongkok dan transfer teknologi ke perusahaan Tiongkok. Basis produksi besar di A.S. memberi TSMC pilihan untuk memperluas produksi di luar jangkauan Tiongkok dan karenanya mengurangi kemampuan Tiongkok untuk mengancam perusahaan itu. Pada hakikatnya, TSMC telah memilih untuk tetap menjadi perusahaan independen dengan mendiversifikasi basis produksinya secara aman di luar Taiwan dan Tiongkok, daripada membiarkan dirinya secara perlahan berubah menjadi entitas yang dikendalikan Tiongkok melalui kombinasi insentif dan ancaman. Pada tingkat yang lebih rendah, hal yang sama berlaku untuk Samsung.

Keputusan yang diambil oleh perusahaan-perusahaan unggulan ini sama-sama memajukan kepentingan ekonomi dan keamanan nasional Taiwan dan Korea Selatan. Khususnya, baik Taiwan, karena meningkatnya ancaman penyerapan militer dan ekonomi dari Tiongkok, maupun Korea Selatan, menyusul sanksi ekonomi Tiongkok yang diberlakukan sebagai tanggapan atas upaya pertahanan rudal Korea Selatan, telah mulai mendiversifikasi rantai pasokan sebelum memburuknya hubungan perdagangan A.S.-Tiongkok pada tahun 2019. Bagi A.S., peristiwa ini memiliki kemiripan dengan perubahan industri otomotif domestiknya pada tahun 1970-an dan 1980-an. Kekuatan paling baik dipertahankan atau dibangun kembali bukan dengan menopang secara artifisial juara pasar dalam negeri yang diistimewakan, tetapi dengan menarik perusahaan asing yang paling efisien untuk berproduksi secara lokal dan dengan demikian memaksa perusahaan domestik untuk mempertahankan daya saing.

TSMC Taiwan, produsen semikonduktor kontrak terbesar di dunia, telah membangun pabrik fabrikasinya di Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. REUTERS

Bekerja Bersama-Sama untuk Ketahanan Rantai Pasokan

Meskipun respons berbagai negara terhadap ancaman Tiongkok tentunya mencerminkan kerentanan dan kemampuan mereka sendiri, respons itu paling efektif ketika dikoordinasikan secara reguler dan fleksibel dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang bersama. Contoh penting dari koordinasi semacam itu adalah SCRI yang diluncurkan pada tahun 2021 oleh Australia, India, dan Jepang. Prakarsa ini dimaksudkan untuk mempromosikan keamanan rantai pasokan dengan membagikan praktik terbaik dan dengan mempromosikan investasi serta “pencocokan pembeli-penjual.” Koordinasi ini difasilitasi oleh cara ketika tindakan masing-masing negara untuk mengatasi kerentanan secara inheren cenderung melengkapi upaya negara lain.

Ketergantungan terbesar yang sebenarnya tidak diperlukan Jepang pada Tiongkok adalah dalam menggunakan pemasok Tiongkok sebagai bagian penting dari rantai pasokan untuk ekspor kembali ke Jepang dan pasar luar negeri. Produsen Jepang tidak mau menyerah di pasar Tiongkok kecuali jika terpaksa melakukannya. Tetapi mereka juga tidak ingin Tiongkok mampu menyandera kemampuan mereka untuk memasok pasar lain; mereka juga tidak tertarik untuk mendirikan basis produksi dan teknologi paling mutakhir mereka di Tiongkok, ketika teknologi itu dapat diambil dengan sangat mudah dan tanpa izin oleh para pesaing dari Tiongkok. Bahaya ketergantungan berlebihan pada basis produksi Tiongkok telah terbukti selama beberapa waktu. Bahaya ini menjadi fokus yang lebih kuat seiring dengan embargo mineral tanah jarang yang diberlakukan Tiongkok pada tahun 2010, sengketa perdagangan A.S.-Tiongkok, dan gangguan akibat berjangkitnya COVID-19. Pada tahun 2020, Jepang mulai menyubsidi transfer produksi perusahaannya dari Tiongkok ke Jepang atau ke pemasok alternatif dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Bagi perusahaan Jepang, ini sering kali berarti membangun rantai pasokan yang lebih aman di luar Tiongkok untuk melayani pasar non-Tiongkok. Rantai pasokan paralel semacam itu tidak perlu menggantikan dengan sepenuhnya ekspor dari Tiongkok, tetapi harus cukup besar untuk menangkal Tiongkok menyandera pasar non-Tiongkok.

Rantai pasokan India untuk pasar domestik dan ekspor menjadi sangat bergantung pada pemasok Tiongkok. “Porsi impor Tiongkok ke India pada tahun 2018 (mempertimbangkan 20 barang teratas yang dipasok oleh Tiongkok) mencapai 14,5%,” demikian menurut surat kabar The Hindu. “Dalam berbagai area seperti bahan farmasi aktif untuk obat-obatan seperti parasetamol, India sepenuhnya bergantung pada Tiongkok. Dalam area barang elektronik, Tiongkok menyumbang 45% impor India.”

Meskipun terjadi sengketa perbatasan, kenangan akan serangan Tiongkok ke India pada tahun 1962, dan dukungan yang sudah lama diberikan Tiongkok kepada saingan India, Pakistan, merupakan tekanan jangka panjang yang membebani ketergantungan berlebihan pada Tiongkok, para pembuat kebijakan India dikejutkan pada tahun 2020 oleh gangguan rantai pasokan akibat berjangkitnya COVID-19 dan insiden perbatasan India-Tiongkok yang menewaskan 20 Prajurit India. Hasilnya adalah penyelarasan ulang fundamental kebijakan ekonomi India terhadap Tiongkok. Selain mengecualikan Huawei dan pemasok telekomunikasi Tiongkok lainnya, India melarang banyak aplikasi populer Tiongkok untuk “membersihkan” risiko mata-mata dan gangguan pada infrastruktur kritisnya. Mengingat karakter tautan terlemah dari banyak infrastruktur kritis, pembatasan pada pemasok dan layanan Tiongkok harus memiliki jangkauan luas agar berjalan dengan efektif. Akan tetapi karena tingginya ketergantungan awal sebagian besar industri India pada pemasok Tiongkok, jenis pemutusan hubungan mendadak yang terjadi dalam infrastruktur kritis tidak dimungkinkan untuk terjadi dalam rantai pasokan.

Pada tahun 2020, pemerintah India mengumumkan subsidi yang luas untuk peningkatan penjualan berjenjang dari produksi dalam negeri di 10 industri utama. Subsidi tersebut menargetkan produksi di area yang sangat bergantung pada Tiongkok ketika India juga memiliki keunggulan komparatif. Investasi semacam itu tidak hanya melayani pasar domestik tetapi juga menjanjikan perluasan pasar ekspor. Prospek seperti itu menarik investasi baik dari perusahaan India maupun multinasional asing. Ketika India berada pada posisi komparatif yang kurang menguntungkan, pemasok dapat didiversifikasi untuk mengurangi ketergantungan pada Tiongkok.

Selama bertahun-tahun, pertumbuhan ekonomi Australia sebagian besar bertumpu pada penyediaan permintaan makanan dan bahan baku dari Tiongkok yang meningkat dengan sangat pesat. Kemudian, di era COVID-19, Australia mendapatkan pelajaran pahit tentang bahaya ketergantungan ekonomi yang berlebihan pada Tiongkok. Dengan menyerukan secara terbuka untuk dilaksanakannya penyelidikan internasional tentang asal mula pandemi, pemerintah Australia memicu amarah Tiongkok. PKT memutuskan untuk menjadikan Australia sebagai contoh bagi seluruh dunia tentang seperti apa dampaknya jika melakukan pembangkangan publik semacam itu. Diplomat Tiongkok segera mengancam dijatuhkannya sanksi ekonomi. Editor tabloid Global Times yang dikelola pemerintah Tiongkok memberikan komentar yang lebih kasar: “Australia selalu ada untuk membuat masalah,” tulisnya. “Australia seperti permen karet yang menempel di sol sepatu Tiongkok. Terkadang Anda harus menemukan batu untuk mengenyahkannya.” Tiongkok melanjutkan ancaman ini dengan mengenakan tarif dan pembatasan lainnya pada impor jelai, daging sapi, daging domba, gula, anggur, lobster, kapas, kayu, dan batu bara Australia.

Namun Tiongkok tidak mampu mengenakan biaya tinggi pada Australia karena eksportir makanan dan bahan baku biasanya menemukan pembeli lain. Pada tahun 2020, pemerintah Australia menanggapinya dengan rencana untuk menyubsidi manufaktur bagi basis industri pertahanan dan di area keunggulan komparatif, serta untuk mengatasi kerentanan rantai pasokan dengan meningkatkan produksi dalam negeri dan menemukan pemasok asing yang lebih dapat diandalkan.

Seperti yang tampak dari ketiga contoh ini, terlihat jelas adanya keuntungan dari upaya koordinasi. Jumlah penduduk India kira-kira sama dengan jumlah penduduk Tiongkok, dan India memiliki potensi untuk terus tumbuh menjadi pesaing ekonomi dan militer yang memiliki kemampuan setara dengan Tiongkok. Dalam segi perekonomian yang lebih sempit, India memiliki keunggulan komparatif dalam barang-barang manufaktur padat karya dan dalam industri teknologi tinggi yang padat modal seperti farmasi dan perangkat lunak. Jepang memiliki keunggulan komparatif dalam berbagai sektor manufaktur padat modal, dan Australia memiliki keunggulan komparatif dalam banyak bahan makanan dan bahan baku penting. Dengan demikian, setiap negara memiliki insentif untuk menjangkau negara lain guna mendapatkan pemasok dan pasar ekspor yang lebih dapat diandalkan. Dengan demikian, setiap negara memiliki insentif untuk menjangkau negara lain guna mendapatkan pemasok dan pasar ekspor yang lebih dapat diandalkan. Komplementaritas perekonomian yang tinggi ini memiliki prospek yang bahkan lebih dapat diandalkan mengingat ancaman militer bersama dari Tiongkok; dan ikatan yang ada telah meningkatkan potensi untuk tumbuh karena kapasitas yang kuat dari ketiga negara. Ke depannya, penting bagi A.S. dan sekutu serta mitranya untuk bergabung dalam upaya ini dengan energi yang lebih besar. Negara-negara Quad memiliki pasar gabungan yang jauh lebih besar daripada Tiongkok. Mengingat minat pelaku regional penting seperti Kanada, Korea Selatan, Taiwan, dan banyak negara Asia Tenggara dalam membangun rantai pasokan dan pasar ekspor yang tidak tunduk pada tekanan atau gangguan dari Tiongkok, pasar bersama de facto itu memiliki potensi yang jauh lebih besar. Inggris dan sebagian besar negara Uni Eropa juga memiliki ketertarikan yang sama.

Pasar gabungan ini menawarkan inti alternatif bagi perekonomian dunia yang lebih ramah dan menjanjikan daripada perekonomian yang didominasi oleh Tiongkok. Dibandingkan dengan Tiongkok, negara-negara inti alternatif itu pada umumnya mengabaikan pengaruh pendekatan normatif mereka yang berbeda terhadap hubungan internasional, yang mencegah mereka dari secara rutin menggunakan ancaman atau sanksi gaya Tiongkok terhadap negara-negara lain. Tapi pengekangan ini memiliki kekuatannya sendiri. Pengekangan ini membuat pasar gabungan mereka yang lebih besar menjadi basis yang lebih aman bagi rantai pasokan yang mengekspor ke pasar dunia, dan menawarkan akses pasar yang lebih dapat diandalkan dan tidak diskriminatif serta perlindungan kekayaan intelektual yang lebih aman.  


Tiga Prinsip untuk Mengoptimalkan Respons Ancaman Sekutu dan Mitra

Prinsip 1: Membangun dan menjaga kekuatan negara sendiri merupakan satu-satunya fondasi keamanan yang realistis dan dapat diandalkan. 

Setiap negara yang terancam oleh Tiongkok harus merespons dengan strateginya sendiri, yang disesuaikan dengan ancaman dan kemampuannya sendiri. Negara-negara yang lebih terancam oleh Tiongkok akan merasa perlu untuk mengambil tindakan penanggulangan yang memiliki jangkauan luas. Negara-negara dengan sarana terbatas akan mencoba menghindari menjadi fokus kemarahan dan sanksi Partai Komunis Tiongkok dengan berbicara secara lembut dan bertindak lebih informal. Meskipun demikian, negara-negara seperti itu tidak sama dengan negara-negara netral yang sebagian besar tidak terancam dan bersikap acuh tak acuh. Negara-negara ini harus dibantu oleh sekutu dan mitra dengan cara bicara lembut dan informal yang sama. 

Prinsip 2: Bekerja bersama-sama secara fleksibel untuk memaksimalkan keamanan di dalam atau bersama dengan kelompok negara inti alternatif.

Negara-negara yang paling terancam dan mampu, bertindak bersama-sama secara fleksibel dalam mengupayakan tercapainya sasaran keamanan militer dan ekonomi bersama, membentuk inti alternatif alami dalam perekonomian dunia dengan kemampuan untuk melindungi keamanan dan kemandirian bersama mereka dengan lebih baik, sembari menawarkan manfaat serupa kepada negara yang kurang terancam. Karena situasi yang bervariasi di negara-negara ini, dan masalah keamanan yang berubah dengan cepat yang diangkat oleh berbagai sektor dan rantai pasokan, pendekatan yang berbeda terhadap keamanan ekonomi dan militer akan diperlukan. Tambal sulam semacam itu rumit dan sulit dikelola tetapi diperlukan.

Prinsip 3: Mengalibrasi tanggapan terhadap ancaman, sembari menjaga prinsip-prinsip keamanan nasional dan pembangunan ekonomi yang tangguh.

Infrastruktur dan rantai pasokan paling kritis yang harus diamankan di inti alternatif secara alami akan cenderung mencerminkan infrastruktur yang paling dipertahankan dengan keras oleh rezim PKT untuk dikendalikan oleh dirinya sendiri. Rezim PKT, dengan perilaku intrusinya yang semakin berani, mendorong proses reaksi defensif. Cara penggunaan ganda, dengan langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan Tiongkok untuk melindungi kontrol politik internal dan keamanan nasional PKT digunakan secara mulus di luar negeri untuk mengontrol dan mengancam negara lain, hampir mengharuskan dilakukannya pengecualian atau pembatasan kehadiran perusahaan semacam itu di negara mana pun yang merasa terancam. 

Negara-negara yang terancam harus berfokus pada kerja sama yang efektif untuk meminimalkan ancaman Tiongkok semacam itu, tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip tradisional keamanan nasional dan pembangunan ekonomi yang tangguh. Berbagai negara harus melindungi infrastruktur dan rantai pasokan kritis, menggunakan lingkaran dalam pasokan yang lebih aman untuk penggunaan darurat di masa perang, bersama dengan lingkaran luar ketika pembagian kerja yang lebih luas dan lebih bebas berkembang di kalangan mitra yang saling dapat dipercaya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *