Britania Raya menjanjikan bantuan pendanaan untuk meningkatkan keamanan di Indo-Pasifik
Reuters
Britania Raya pada Februari 2022 berkomitmen memberikan bantuan senilai 489,1 miliar rupiah (34 juta dolar A.S.) untuk memperkuat keamanan di Indo-Pasifik sebagai bagian dari pakta yang ditandatangani dengan Australia, dan para pemimpin kedua negara itu menyatakan “keprihatinan besar” terkait kebijakan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di kawasan barat jauhnya di Xinjiang.
Dalam panggilan video pada 17 Februari, Perdana Menteri Britania Raya Boris Johnson dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison juga menyerukan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan memperingatkan Rusia agar tidak menginvasi Ukraina.
“Mereka menyepakati perlunya deeskalasi dan menggarisbawahi bahwa setiap penyusupan lebih lanjut yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina akan menjadi kesalahan strategis besar-besaran dan mengakibatkan kerugian kemanusiaan yang sangat besar,” ungkap kedua pemimpin itu dalam sebuah pernyataan bersama.
Dana Britania Raya yang dijanjikan untuk perjanjian keamanan Indo-Pasifik akan memperkuat ketahanan regional di berbagai bidang termasuk ruang siber, ancaman negara, dan keamanan maritim, demikian ungkap Scott Morrison dan Boris Johnson. (Foto: Kelompok kapal induk pemukul multinasional, yang dipimpin oleh kapal induk HMS Queen Elizabeth Angkatan Laut Britania Raya dan melibatkan kapal perusak helikopter JS Ise Pasukan Bela Diri Maritim Jepang serta kapal induk USS Ronald Reagan dan USS Carl Vinson Angkatan Laut A.S., berlayar untuk melakukan operasi di Laut Filipina pada Oktober 2021.)
Amerika Serikat dan negara-negara lainnya menuduh RRT melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Muslim Uyghur di Xinjiang, termasuk kerja paksa, penahanan, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. RRT membantah tuduhan itu.
RRT memberlakukan undang-undang keamanan nasional ekstensif di Hong Kong pada tahun 2020, sebuah langkah yang menurut para kritikus melemahkan kebebasan lebih besar yang dijanjikan berdasarkan kerangka kerja “satu negara, dua sistem” yang disepakati ketika bekas koloni Britania Raya itu dikembalikan ke bawah pemerintahan Tiongkok pada tahun 1997.
Scott Morrison dan Boris Johnson juga menekankan “pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan menyatakan dukungan bagi partisipasi bermakna Taiwan dalam organisasi internasional.”
RRT mengklaim Taiwan yang memiliki pemerintahan mandiri itu sebagai wilayahnya. Pulau demokrasi itu telah mengeluhkan seringnya penyusupan yang dilakukan oleh Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat ke dalam zona pertahanan udaranya, bagian dari apa yang dikatakan Taipei sebagai pola pelecehan.
Kementerian Luar Negeri Taiwan mengucapkan terima kasih atas dukungan Australia dan Britania Raya, dengan mengatakan pulau itu akan terus memperdalam kerja sama dengan negara-negara demokrasi lainnya.
Para pemimpin Australia dan Britania Raya juga menekankan pentingnya hak dan kebebasan maritim di Laut Cina Selatan, dengan mengatakan bahwa mereka sangat menentang “tindakan sepihak apa pun yang dapat meningkatkan ketegangan dan merongrong stabilitas regional serta tatanan berbasis aturan internasional, termasuk militerisasi, pemaksaan, dan intimidasi.”
FOTO DIAMBIL DARI: THE ASSOCIATED PRESS