AUSTRALIA/JEPANG: Memperkuat hubungan keamanan

DepartemenSeluruh Kawasan

Jepang dan Australia berbagi kekhawatiran tentang tindakan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang makin asertif di laut regional dan menyatakan keberatan keras terhadap perilaku “koersif atau destabilisasi.”

Menteri luar negeri dan pertahanan dari kedua negara itu sepakat pada Juni 2021 untuk memperkuat hubungan keamanan mereka saat RRT memaksakan klaimnya pada area yang diperebutkan di kawasan Indo-Pasifik.

Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi, sebelah kanan dalam foto, mengatakan kepada wartawan bahwa para pejabat menyampaikan kekhawatiran mereka tentang kegiatan Tiongkok di Laut Cina Timur dan Selatan sebagai tantangan bagi komunitas internasional. Motegi didampingi oleh Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi dan rekan Australia mereka, Marise Payne dan Peter Dutton.

Jepang rutin mengajukan protes kepada pemerintah Tiongkok atas kehadiran pasukan penjaga pantai mereka di dekat Kepulauan Senkaku yang dikuasai oleh Jepang, yang juga diklaim oleh Tiongkok dan disebut Diaoyu. Kapal-kapal Tiongkok secara rutin melanggar perairan teritorial Jepang di sekitar kepulauan itu, terkadang mengancam perahu penangkap ikan, demikian kata para pejabat Jepang.

Jepang dan RRT juga tidak sepakat terkait pengembangan sumber daya bawah laut di daerah tersebut.

“Kami menegaskan tentangan keras terhadap segala tindakan unilateral yang mendestabilisasi atau memaksa yang dapat mengubah status quo dan meningkatkan ketegangan di Laut Cina Timur,” ungkap Jepang dan Australia dalam pernyataan yang dirilis setelah pembicaraan itu. Perilaku tersebut “merongrong tatanan internasional berbasis aturan.”

Di Laut Cina Selatan, klaim maritim RRT yang meluas telah berbenturan dengan klaim negara-negara tetangga, yang menuduh Beijing melakukan militerisasi di salah satu jalur laut tersibuk di dunia.

Pernyataan bersama itu mengungkapkan “kekhawatiran serius tentang perkembangan negatif baru-baru ini dan insiden serius di Laut Cina Selatan, termasuk terus berlanjutnya militerisasi fitur yang disengketakan, penggunaan kapal penjaga pantai yang berbahaya dan ‘milisi maritim’, serta upaya untuk mengganggu kegiatan eksploitasi sumber daya negara lain.”

“Kami menegaskan kembali tentangan keras kami terhadap segala upaya unilateral untuk mengubah status quo” oleh RRT, demikian kata Motegi. Dia menambahkan bahwa keempat menteri itu berbagi “kekhawatiran serius” atas pelanggaran hak asasi manusia RRT di Hong Kong dan wilayah Xinjiang barat, yang merupakan tempat tinggal warga Uyghur dan minoritas Muslim lainnya.

Pernyataan itu menyerukan kepada RRT “untuk memberikan akses mendesak, bermakna, dan tak terbatas ke Xinjiang bagi pengamat internasional independen termasuk komisaris tinggi hak asasi manusia P.B.B. [Perserikatan Bangsa-Bangsa].”

Pertemuan tersebut juga menegaskan kembali pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, tempat RRT telah meningkatkan kampanye tekanan terhadap pulau Taiwan yang dikuasai sendiri.  Reuters

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *