Kanada, Inggris, dan A.S. menerbitkan sanksi baru kepada Myanmar pada peringatan satu tahun kudeta
Reuters
Pada 1 Februari 2022, Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap pejabat lainnya di Myanmar dalam langkah-langkah yang menandai tepat satu tahun sejak militer merebut kekuasaan dan menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan.
Sebuah tindakan bersama yang dilakukan oleh negara-negara itu, yang telah menjatuhkan sanksi pada panglima tertinggi Min Aung Hlaing dan anggota junta militer lainnya, menargetkan pejabat peradilan yang terlibat dalam penuntutan terhadap pemimpin terguling Myanmar Aung San Suu Kyi.
Washington juga memberlakukan sanksi terhadap direktorat yang bertanggung jawab untuk membeli persenjataan bagi junta militer dari luar negeri, seorang terduga pedagang senjata, dan perusahaan yang dikatakan Washington memberikan dukungan keuangan kepada junta militer.
Militer telah menahan Aung San Suu Kyi, seorang peraih Nobel, dan anggota partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy – NLD) yang dipimpinnya sejak terjadinya kudeta pada 1 Februari 2021. Militer mengeluhkan adanya kecurangan dalam pemilihan umum pada November 2020 yang dimenangkan dengan telak oleh NLD. Para pemantau mengatakan pemungutan suara itu mencerminkan kehendak rakyat Myanmar.
Menteri Luar Negeri A.S. Antony Blinken mengatakan tindakan terkoordinasi itu menunjukkan dukungan internasional bagi rakyat Myanmar dan akan “lebih meningkatkan akuntabilitas atas kudeta dan kekerasan yang dilakukan oleh rezim militer” sembari mengutip bahwa hampir 1.500 orang tewas dan 10.000 orang ditahan oleh militer yang berusaha untuk mengonsolidasikan kendali kekuasaan.
Sebuah tim penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa di Myanmar mengatakan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan berkas yang dapat memfasilitasi penuntutan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman yang dilakukan selama setahun terakhir.
“Mereka yang mempertimbangkan untuk melakukan kejahatan harus menyadari bahwa kejahatan internasional yang serius tidak memiliki masa kedaluwarsa undang-undang,” ungkap Nicholas Koumjian, kepala Mekanisme Investigasi Independen untuk Myanmar yang berbasis di Jenewa, dalam sebuah pernyataan.
Departemen Keuangan A.S. mengatakan pihaknya menambahkan tujuh individu dan dua entitas ke dalam daftar sanksi terbarunya. Mereka termasuk jaksa agung junta militer Myanmar, Thida Oo. Departemen Keuangan A.S. mengatakan bahwa kantor jaksa agung Thida telah membuat tuduhan bermotif politik terhadap Aung San Suu Kyi.
Aung San Suu Kyi diadili dalam lebih dari selusin kasus dan sejauh ini telah dijatuhi hukuman gabungan selama enam tahun penjara. Aung San Suu Kyi menyangkal semua tuduhan itu.
Departemen Keuangan A.S. juga mencantumkan ketua Mahkamah Agung Myanmar dan ketua Komisi Antikorupsi Myanmar, yang dikatakan juga terlibat dalam penuntutan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin NLD.
Tindakan sanksi itu mengakibatkan dibekukannya aset A.S. apa pun yang dimiliki oleh mereka yang dimasukkan ke dalam daftar hitam dan pada umumnya melarang warga A.S. untuk berurusan dengan mereka.
Kanada mengumumkan bahwa pihaknya akan menambahkan tiga pejabat peradilan yang sama ke dalam daftar sanksinya. Inggris mengumumkan bahwa pihaknya telah mencantumkan jaksa agung dan ketua komisi korupsi serta ketua komisi pemilihan umum Myanmar yang ditunjuk oleh junta militer ke dalam daftar sanksinya.
Washington juga menambahkan direktorat pengadaan angkatan darat Myanmar, yang dikatakan membeli persenjataan di luar negeri; terduga pedagang senjata Tay Za dan dua orang putranya yang sudah dewasa; serta KT Services & Logistics Co. Ltd. dan CEO-nya, Jonathan Myo Kyaw Thaung ke dalam daftar sanksinya.
Perusahaan itu, yang menurut Departemen Keuangan A.S. menyewa sebuah pelabuhan di Yangon dari sebuah perusahaan milik militer seharga 43,13 miliar rupiah (3 juta dolar A.S.) per tahun, merupakan bagian dari konglomerat KT Group.
FOTO DIAMBIL DARI: ISTOCK
