Indonesia dan Singapura memperkuat kerja sama pertahanan
Tom Abke
Indonesia dan Singapura akan meningkatkan pelatihan pertahanan bilateral, meningkatkan upaya penangkalan terhadap kejahatan transnasional, dan menyelaraskan kembali batas-batas navigasi udara melalui perjanjian yang ditandatangani pada 25 Januari 2022.
“Perjanjian-perjanjian ini bersifat seimbang, tahan lama, dan saling menguntungkan bagi Singapura dan Indonesia, dan akan berlaku pada saat yang bersamaan,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Singapura. Pernyataan itu menyusul Retret Pemimpin Singapura-Indonesia di Bintan, Indonesia. Di sana, penandatanganan perjanjian itu diawasi oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.
Para pemimpin kedua negara merilis pernyataan bersama tentang Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (Defense Cooperation Agreement – DCA) mereka, yang menjanjikan peningkatan kerja sama dan interaksi yang lebih erat di antara militer kedua negara. Teks DCA tersebut sudah dibuat sejak tahun 2007, tetapi Menteri Pertahanan Singapura Dr. Ng Eng Hen dan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menandatangani pernyataan tersebut untuk mengantisipasi ratifikasi DCA yang akan dilakukan oleh DPR RI, demikian menurut rilis berita Kementerian Pertahanan Singapura.
DCA akan memungkinkan Angkatan Bersenjata Singapura untuk terus melakukan pelatihan dan latihan militer di Indonesia. DCA juga diharapkan untuk “memperkuat hubungan strategis di antara lembaga pertahanan kedua negara serta memfasilitasi diskusi dan pengawasan dalam berbagai bidang kerja sama pertahanan baru,” tambah rilis berita itu. (Foto: Menteri Pertahanan Singapura Dr. Ng Eng Hen, kiri, dan Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pertahanan pada 25 Januari 2022, disaksikan oleh Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, kedua kiri, dan Presiden Indonesia Joko Widodo.)
Para pemimpin kedua negara juga menandatangani perjanjian ekstradisi. Ratifikasi perjanjian itu yang akan dilakukan oleh DPR akan “mencegah dan memberantas tindak pidana lintas perbatasan seperti korupsi, narkotika, dan terorisme,” demikian menurut pernyataan Kementerian Pertahanan Indonesia.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Indonesia Yasonna Laoly mengatakan perjanjian itu akan memastikan bahwa penjahat Indonesia tidak akan dapat bersembunyi di Singapura dan perjanjian itu akan menghalangi pelarian buronan di kedua negara.
Pada upacara penandatanganan, Lee Hsien Loong mengatakan perjanjian itu akan meningkatkan kolaborasi dalam memerangi kejahatan dan mengirimkan sinyal positif kepada investor.
Yasonna Laoly mengatakan kedua negara sepakat bahwa kewarganegaraan buronan harus ditentukan pada saat pelanggaran terjadi untuk mencegah buronan menghindari jerat hukum dengan mengubah kewarganegaraan.
Para pemimpin kedua negara juga sepakat untuk menyelaraskan kembali perbatasan kawasan informasi penerbangan di antara kedua negara ketika penerbangan sipil dikelola oleh otoritas lalu lintas udara yang ditunjuk oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.
Berdasarkan perjanjian itu, Indonesia menerima peningkatan kendali atas wilayah udara di atas kepulauan Riau dan Natuna, yang berada di dekat kedua negara. Daerah itu telah dikelola oleh Singapura sejak tahun 1946, sehingga pakta tersebut menyelesaikan titik ketegangan yang sudah lama terjadi di antara pemerintah kedua negara, demikian menurut lembaga penyiaran Singapura Channel NewsAsia.
“Penandatanganan perjanjian-perjanjian ini mencerminkan kedewasaan hubungan bilateral kami dan menggambarkan komitmen kami untuk menyelesaikan masalah yang sudah lama terjadi terkait topik-topik yang menjadi kepentingan timbal balik kedua negara secara damai serta dengan cara yang terbuka dan konstruktif,” ungkap Kementerian Luar Negeri Singapura dalam sebuah pernyataan.
Tom Abke merupakan kontributor FORUM yang memberikan laporan dari Singapura.
FOTO DIAMBIL DARI: KEMENTERIAN LUAR NEGERI SINGAPURA
