Gangsterisme dengan Karakteristik Tiongkok

Hubungan Beijing dengan Kejahatan Terorganisir Merongrong Demokrasi dan Mengancam Stabilitas Regional

Staf FORUM

Massa demonstran pro-Beijing menyerang aktivis prodemokrasi Hong Kong yang tiba di Bandara Internasional Taoyuan Taiwan pada 7 Januari 2017. Aparat kepolisian Taiwan kemudian mengidentifikasi para penyerang aktivis itu yang di antaranya merupakan anggota Geng Empat Laut, sindikat kejahatan terorganisasi Serikat Bambu, dan Partai Promosi Unifikasi Tiongkok (Chinese Unification Promotion Party – CUPP). Massa itu juga termasuk Chang Wei, putra mantan pemimpin Serikat Bambu dan pendiri CUPP Chang An-lo (juga dikenal sebagai Serigala Putih). 

Pada 15 Januari 2020, mantan pemimpin triad 14K Wan Kuok-koi (juga dikenal sebagai Gigi Patah) berfoto bersama John Momis, yang saat itu menjabat sebagai presiden Wilayah Otonomi Bougainville di Papua Nugini. Sebulan sebelumnya, Bougainville mengadakan referendum yang tidak mengikat ketika lebih dari 90% memilih untuk merdeka dari Papua Nugini. Wan Kuok-koi mengunjungi Bougainville melalui kemitraan dengan Kolonel Senior purnawirawan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) Li Yingming, seorang guru besar madya di Universitas Pertahanan Nasional PLA. Kedua pria itu mempresentasikan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan bank digital untuk Bougainville. Li Yingming mengoperasikan sebuah perusahaan di Papua Nugini yang mengadvokasi fusi sipil-militer di sepanjang Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road – OBOR) Republik Rakyat Tiongkok (RRT), jaringan rute perdagangan dan proyek infrastruktur yang membentang secara global.

Insiden yang tampaknya tidak terkait di Bougainville dan Taiwan ini menyoroti tren kelompok kejahatan terorganisasi transnasional yang bertindak mendukung kepentingan strategis nasional Partai Komunis Tiongkok (PKT). Meskipun tidak ada bukti bahwa aktivitas ini diarahkan oleh negara, Beijing telah menunjukkan pengabaian yang disengaja terhadap kerugian yang disebabkan oleh sindikat kriminal yang mengklaim bertindak mendukung tujuan PKT. Selain itu, bukti yang terjadi hampir selama empat dekade menunjukkan bahwa PKT telah berulang kali berupaya untuk memanfaatkan organisasi kriminal transnasional guna mencapai prioritas negara.

Organisasi kejahatan transnasional yang beranggotakan populasi etnis Tionghoa dalam jumlah substansial biasanya dianggap sebagai triad. Sering kali triad berbasis di Tiongkok, Singapura, atau Taiwan. Kelompok-kelompok itu tidak selalu terkait dengan kejahatan. Di Tiongkok pada abad ke-17, triad pada awalnya merupakan masyarakat rahasia yang menentang kekuasaan dinasti Qing. Pada awal tahun 1900-an, kelompok itu pecah dan secara bertahap beberapa faksi lebih berfokus pada kejahatan daripada politik, demikian menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh Kongres Amerika Serikat. Triad 14K dan Sun Yee On merupakan salah satu triad terbesar yang terlibat dalam kejahatan terorganisasi.   

PKT MENERIMA KEJAHATAN TERORGANISASI

Di Hong Kong, Makau, dan Taiwan, pejabat PKT telah menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama secara langsung dengan kejahatan terorganisasi Tiongkok guna mendukung tujuan Beijing. Pada Oktober 1984, pemimpin PKT saat itu Deng Xiaoping mengatakan bahwa PKT siap untuk bekerja sama dengan elemen kejahatan terorganisasi selama mereka mendukung kepentingan negara. Dia mencatat bahwa triad Tiongkok mengandung “elemen patriotik,” bahwa “ada banyak orang baik di antara mereka,” dan bahwa triad telah memberikan perlindungan bagi pejabat senior Tiongkok di luar negeri. 

Pada tahun 1993, kepala Biro Keamanan Publik Tiongkok, Tao Siju, menjelaskan dengan menyatakan, “Selama orang-orang ini patriotik, selama mereka peduli dengan kemakmuran dan stabilitas Hong Kong, kita harus bersatu dengan mereka.” Tao Siju kemudian membuka bar dan kelab malam Top Ten di Beijing bersama Charles Heung, seorang konglomerat hiburan Hong Kong yang diidentifikasi sebagai pemimpin Triad Sun Yee On.  

Sejak diserahkannya Hong Kong ke tangan Tiongkok pada tahun 1997, triad kota itu telah mengambil tindakan yang semakin agresif untuk mendukung kepentingan Tiongkok. Para jurnalis yang bersikap kritis terhadap Beijing telah menjadi sasaran anggota triad, yang dicontohkan oleh serangan parang brutal terhadap mantan editor surat kabar Ming Pao Kevin Lao pada Februari 2014. Pada Juli 2019, geng triad menyerang pengunjuk rasa prodemokrasi di sebuah stasiun kereta api. Pemerintah baru Hong Kong yang dipilih secara langsung oleh Beijing berusaha untuk mengaburkan peran triad, dengan memberikan klaim palsu bahwa insiden itu merupakan kerusuhan dan menangkap anggota parlemen prodemokrasi. 

Chang An-lo mendirikan CUPP pada September 2005 di Tiongkok daratan, tempat dia tinggal di pengasingan selama hampir dua dekade untuk menghindari penangkapan. Pemimpin geng itu telah menjadi pendukung utama Beijing dengan menyatakan bahwa “Tiongkok merupakan dewa saya.” Sejak Chang An-lo kembali ke Taiwan pada tahun 2013, pasukan penjahat paramiliter CUPP, yang berasal dari Serikat Bambu dan Geng Empat Laut, telah sering kali terlibat dalam konfrontasi kekerasan dengan kelompok prokemerdekaan Taiwan. Chang An-lo lebih lanjut mengklaim dia merekrut “pasukan merah” di Taiwan untuk mendukung reunifikasi dengan Tiongkok. Pihak berwenang Taiwan menuduh bahwa Chang An-lo bertindak atas perintah dari Beijing untuk merongrong demokrasi dan kedaulatan Taiwan. 

KEJAHATAN TERORGANISASI DAN KORUPSI TIONGKOK DI ASIA TENGGARA

Di Asia Tenggara, hubungan suram RRT dengan organisasi kriminal memicu korupsi dan ketidakstabilan regional. RRT memuji kepemimpinannya dalam perang regional melawan narkoba terlarang. Biro Keamanan Publik Tiongkok telah memimpin patroli di sepanjang Sungai Mekong, sesekali dengan partisipasi dari Laos, Myanmar, dan Thailand, mulai Desember 2011. Akan tetapi, setelah diteliti dengan lebih cermat, Beijing memberikan dukungan diplomatik dan keamanan kepada Angkatan Darat Kesatuan Daerah Wa (United Wa State Army – UWSA) di Myanmar. UWSA, sebuah kelompok etnis bersenjata yang dinilai sebagai salah satu organisasi perdagangan heroin dan metamfetamin terbesar di dunia, ditetapkan sebagai gembong narkoba oleh Departemen Keuangan A.S. berdasarkan Undang-Undang Penetapan Gembong Narkotika Asing.  

Beijing juga menutup mata terhadap aktivitas warga negara Tiongkok, Zhao Wei, yang mengoperasikan kawasan ekonomi khusus (KEK) Segitiga Emas dan Kasino Kings Roman di Laos. KEK itu telah menjadi pusat perdagangan satwa liar, narkotika, dan manusia di wilayah itu. Pada Januari 2018, Departemen Keuangan A.S. menjatuhkan sanksi kepada Zhao Wei, perusahaan, dan rekanannya serta menetapkannya sebagai organisasi kriminal transnasional. Para jurnalis yang mengunjungi KEK Segitiga Emas telah mencatat bahwa badan usaha milik negara Tiongkok, seperti China Communications Construction Co., telah memainkan peran kunci dalam membangun fasilitas untuk operasi Zhao Wei. 

Lebih jauh ke selatan, di Negara Bagian Karen Myanmar, perusahaan-perusahaan Tiongkok sedang membangun KEK yang meniru model Zhao Wei yang berpusat pada kasino. Proyek Kota Baru Yatai, juga dikenal sebagai Shwe Kokko, dipimpin oleh seorang warga negara Tiongkok yang mengklaim memiliki kewarganegaraan Kamboja, dan perusahaan induknya memiliki nama yang sama dengan badan usaha milik negara Tiongkok. Mitra lokal proyek ini adalah Kolonel Saw Chit Thu, pemimpin Pasukan Penjaga Perbatasan Karen dan Tentara Buddhis Karen Demokrat, sebuah kelompok etnis bersenjata yang terkait dengan perdagangan narkotika, persenjataan, dan manusia.  

Meskipun Beijing menyangkal peran negara itu di Kota Baru Yatai, Federasi Wirausaha Tionghoa Perantauan Tiongkok secara terbuka mendukung proyek itu dalam sebuah upacara yang diselenggarakan di Yangon, ibu kota komersial Myanmar. Federasi itu disetujui oleh Dewan Negara Tiongkok dan terdaftar di Kementerian Urusan Sipil Tiongkok. Federasi itu dikelola oleh Federasi Seluruh Tionghoa Perantauan yang Kembali dari Luar Negeri, sebuah komponen dari Departemen Pekerjaan Front Bersatu (United Front Work Department – UFWD) Tiongkok. Proyek pembangunan terdekat lainnya di Negara Bagian Karen adalah Saixigang, sebuah proyek kasino yang dipimpin oleh Wan Kuok-koi.

JARINGAN KRIMINAL MEMBENTUK TEMPAT BERPIJAK UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS BEIJING

Aktivitas Wan Kuok-koi menggambarkan bagaimana pelaku kriminal berupaya mencapai kepentingan strategis Beijing seiring dengan pelaksanaan proyek OBOR. Dia telah menikmati akses tak terbatas ke para pemimpin politik asing senior dan dukungan pejabat keamanan Tiongkok yang memiliki koneksi luas di seluruh kawasan Indo-Pasifik. Beberapa proyeknya yang paling ambisius berada di negara-negara yang masih mengakui Taiwan, seperti Palau, atau di wilayah otonom dan memisahkan diri seperti Bougainville dan Negara Bagian Karen, ketika keterlibatan terbuka negara Tiongkok dapat dianggap sebagai campur tangan dalam urusan domestik negara tuan rumah.

Wan Kuok-koi, anggota Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok (Chinese People’s Political Consultative Conference – CPPCC), telah berupaya mengerjakan berbagai proyek di berbagai penjuru Indo-Pasifik yang selaras dengan kepentingan strategis Tiongkok. Pada tahun 2018, dia mendirikan kantor Asosiasi Sejarah dan Budaya Hongmen Dunia (World Hongmen History and Culture Association) di Phnom Penh, Kamboja, dan meluncurkan proyek mata uang kripto dan keamanan swasta terkait Hongmen di Kamboja, Malaysia, Filipina, dan Thailand.  

Dari tahun 2018 hingga 2019, Wan Kuok-koi mengerjakan beberapa proyek pengembangan bisnis terkait kasino dan resor permainan judi di Palau, negara kepulauan Pasifik. Dia juga mencoba mendirikan cabang Hongmen di sana dan mengadvokasi peralihan pengakuan diplomatik Palau dari Taiwan ke RRT. 

Wan Kuok-koi telah mengiklankan bahwa perusahaan keamanan swasta Hongmennya dapat mengontrak veteran pasukan khusus Tiongkok untuk mendukung proyek OBOR. Pada Oktober 2019, Wan Kuok-koi difoto bersama dengan Kapten Komando Macan Tutul Salju Kepolisian Bersenjata Rakyat Tiongkok Shi Weidang di Kuala Lumpur, Malaysia. Dia juga telah difoto mengunjungi anggota unit pengawal perdana menteri Kamboja dan militer Kamboja. Pada Maret 2020, situs web African Intelligence mencatat bahwa Wan Kuok-koi “mulai membuat kehadirannya terasa di Uganda sebagai pendukung” OBOR. Perusahaan keamanan dan konstruksi Hongmen telah terdaftar di Uganda yang menunjukkan ruang lingkup ambisi global Wan Kuok-koi.

Mitra Wan Kuok-koi di Bougainville, Kolonel Senior purnawirawan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) Li Yingming, juga merupakan mantan pengamat militer Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Demokratik Kongo. Profilnya telah ditampilkan oleh surat kabar People’s Daily Tiongkok sebagai pendukung perluasan jejak dan perspektif internasional PLA. Wan Kuok-koi dan Li Yingming berjanji untuk membiayai pembangunan bandara, fasilitas pelabuhan, dan infrastruktur perkotaan di Bougainville. Aktivitas ini sejalan dengan sasaran RRT untuk meningkatkan postur garis depannya di Pasifik Selatan. 

Pada Desember 2020, Departemen Keuangan A.S. menjatuhkan sanksi kepada Wan Kuok-koi dan perusahaannya atas kasus korupsi internasional berdasarkan Undang-Undang Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Magnitsky Global. Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada 24 Desember 2020, Wan Kuok-koi menanggapi dengan menyatakan niatnya untuk menyatukan sindikat kejahatan terorganisasi etnis Tionghoa di seluruh dunia guna mendukung Beijing dan melawan A.S., termasuk menyatukan triad 14K, Sun Yee On, dan Wo Shing Wo; Serikat Bambu dan Geng Empat Laut di Taiwan; dan geng Wah Ching dan Fujian yang berbasis di A.S.

Pada Februari 2021, Malaysia mengumumkan bahwa pihaknya telah mendakwa Wan Kuok-koi atas tuduhan terkait penipuan sekuritas selama menjabat sebagai ketua perusahaan teknologi Malaysia Inix dari Agustus hingga Desember 2020. Pada akhir Maret 2021, kepolisian Malaysia menangkap jaringan kriminal berskala besar yang terkait dengan rekanan Wan Kuok-koi, Nicky Liow, yang juga telah ditunjuk sebagai wakil presiden organisasi Hongmen Wan Kuok-koi. Malaysia menyebut koneksi Nicky Liow dengan Wan Kuok-koi dan sanksi Departemen Keuangan A.S. sebagai katalis bagi penyelidikannya.

Terlepas dari sanksi Departemen Keuangan A.S. terhadap Wan Kuok-koi, pengakuan publiknya tentang hubungan berkelanjutan dengan kejahatan terorganisasi transnasional, dan dakwaan atas tuduhan pidana yang diajukan oleh otoritas Malaysia, Asosiasi untuk Mempromosikan Kerja Sama Ekonomi dan Teknis Internasional (Association for Promoting International Economic and Technical Cooperation – CAPC) Tiongkok yang disponsori oleh pemerintah Tiongkok memberikan penghargaan plakat seremonial dan gelar “Kepala Perwakilan Patriot Hongmen” kepada Wan Kuok-koi dalam sebuah upacara pada 27 Maret 2021 di Beijing. CAPC berada di bawah Asosiasi Sains dan Teknologi Tiongkok, yang dipimpin oleh Wakil Ketua CPPCC Wan Gang.

BERDIAM DIRI MENUNJUKKAN PERSETUJUAN

PKT telah berdiam diri atas tindakan organisasi kriminal etnis Tionghoa yang mengaku mewakili kepentingan strategis Beijing. Dukungan maksimal yang dapat dilakukan Beijing dalam menanggapi tindakan Departemen Keuangan A.S. terhadap Wan Kuok-koi adalah penyangkalan ringkas atas laporan bahwa dia adalah anggota CPPCC, sebuah fakta yang dilaporkan secara luas di media regional dan internasional. Tiongkok tidak mengambil tindakan untuk mengekang kegiatan gembong narkoba Zhao Wei, yang kini memperluas investasinya dengan membangun fasilitas pelabuhan senilai 718,6 miliar rupiah (50 juta dolar A.S.) di Ban Mom, Laos. Beijing juga mempertahankan dukungannya terhadap UWSA dan pabrik narkobanya yang sudah dikenal luas, bahkan di tengah situasi kemanusiaan dan keamanan yang memburuk di Myanmar. 

Untuk menunjukkan rasa hormat terhadap norma-norma internasional dan supremasi hukum, Beijing harus menolak pemberian dukungan terhadap jaringan kriminal yang bertindak atas namanya dan bekerja sama dengan mitra internasional untuk memberangus aliran korupsi seiring dengan pelaksanaan proyek OBOR. Dengan tidak adanya komitmen serius untuk melakukan reformasi, harus diasumsikan bahwa RRT memperhitungkan bahwa manfaat mendukung gangsterisme, di dalam dan luar negeri, lebih besar daripada risiko terhadap reputasi internasionalnya.