Presiden Joe Biden menandatangani RUU untuk melarang produk dari Xinjiang Tiongkok

Presiden Joe Biden menandatangani RUU untuk melarang produk dari Xinjiang Tiongkok

Reuters

Presiden Amerika Serikat Joe Biden, ditampilkan dalam foto, pada akhir Desember 2021 menandatangani undang-undang yang melarang impor dari wilayah Xinjiang Tiongkok karena kekhawatiran tentang adanya kerja paksa, demikian ungkap Gedung Putih.

Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur merupakan bagian dari penolakan A.S. atas perlakuan Beijing terhadap kelompok minoritas Muslim Uyghur di Tiongkok, yang oleh Washington disebut sebagai genosida.

Topik utama dalam undang-undang itu, yang disahkan oleh Kongres A.S. pada Desember 2021, adalah “anggapan yang dapat dibantah” bahwa semua barang dari Xinjiang, tempat Beijing telah mendirikan kamp-kamp penahanan bagi warga Uyghur dan kelompok Muslim lainnya, dibuat dengan kerja paksa. Undang-undang itu melarang impor kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.

Beberapa barang — seperti kapas, tomat, dan polisilikon yang digunakan dalam pembuatan panel surya — ditetapkan sebagai “prioritas tinggi” untuk tindakan penegakan undang-undang itu.

Beijing menyangkal terjadinya pelanggaran di Xinjiang, produsen kapas utama yang juga memasok sebagian besar bahan untuk panel surya di dunia. Kedutaan Besar Tiongkok di Washington mengatakan tindakan itu “mengabaikan kebenaran dan dengan jahat memfitnah situasi hak asasi manusia di Xinjiang.”

Nury Turkel, wakil ketua warga Uyghur-Amerika dari Komisi Kebebasan Beragama Internasional A.S., mengatakan sebelum RUU itu menjadi undang-undang bahwa efektivitasnya akan tergantung pada kesediaan pemerintah untuk memastikan penegakannya, terutama ketika berbagai perusahaan berupaya mendapatkan pengecualian.

Menteri Luar Negeri A.S. Antony Blinken mengatakan ditandatanganinya undang-undang itu oleh Presiden Joe Biden menggarisbawahi “komitmen Amerika Serikat untuk memerangi kerja paksa, termasuk dalam konteks genosida yang sedang berlangsung di Xinjiang.”

“Departemen Luar Negeri A.S. berkomitmen untuk bekerja sama dengan Kongres dan mitra antarlembaga kami untuk terus mengatasi masalah kerja paksa di Xinjiang dan untuk memperkuat tindakan internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan ini,” ungkap Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.

Salah satu penulis RUU itu, Senator A.S. Jeff Merkley, mengatakan perlu untuk “mengirimkan pesan yang tegas dan lugas terhadap genosida dan tenaga kerja budak.”

“Sekarang … kami akhirnya dapat memastikan bahwa konsumen dan bisnis Amerika dapat membeli barang tanpa keterlibatan yang tidak disengaja dalam pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan di Tiongkok,” ungkap Jeff Merkley, seorang senator Partai Demokrat dari Oregon, dalam sebuah pernyataan.

Pada Januari 2021, pemerintahan Presiden A.S. saat itu Donald Trump mengumumkan larangan terhadap semua produk kapas dan tomat dari Xinjiang.

Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan A.S. memperkirakan bahwa sekitar 128,4 triliun rupiah (9 miliar dolar A.S.) produk kapas dan 142,6 miliar rupiah (10 juta dolar A.S.) produk tomat diimpor dari Tiongkok pada tahun sebelumnya.

 

FOTO DIAMBIL DARI: THE ASSOCIATED PRESS

saham