Pakta pertahanan Australia-Jepang menyoroti berkembangnya aliansi Indo-Pasifik
Staf FORUM
Pakta pertahanan penting di antara Australia dan Jepang meningkatkan interoperabilitas di antara militer kedua negara itu dan menggarisbawahi momentum yang diperoleh aliansi keamanan ketika kedua mitra itu melawan berkembangnya keagresifan Beijing di kawasan Indo-Pasifik.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menandatangani Perjanjian Akses Timbal Balik pada 6 Januari 2022, demikian yang dilaporkan The Associated Press. Perjanjian itu merupakan pakta pertahanan pertama yang ditandatangani oleh Jepang dengan negara mana pun selain Amerika Serikat.
“Jepang merupakan mitra terdekat kami di Asia, seperti yang ditunjukkan oleh kemitraan strategis khusus kami — satu-satunya kemitraan semacam itu yang dijalin oleh Australia,” ungkap Scott Morrison. “Kemitraan yang setara, kepercayaan bersama di antara dua negara demokrasi besar yang berkomitmen pada supremasi hukum, hak asasi manusia, perdagangan bebas, dan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka.” (Foto: Perdana Menteri Australia Scott Morrison, kiri, berbicara dengan Duta Besar Jepang untuk Australia Shingo Yamagami setelah KTT virtual dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida untuk menandai penandatanganan pakta pertahanan bilateral.)
Agence France-Presse melaporkan bahwa perjanjian itu meningkatkan kemampuan kedua negara untuk melakukan latihan militer gabungan di Jepang bersama dengan A.S., demikian ungkap Ali Wyne, analis senior untuk Eurasia Group.
Ali Wyne mengatakan pakta itu juga menunjukkan momentum Dialog Keamanan Kuadrilateral, atau Quad, yang terdiri dari Australia, India, Jepang, dan A.S.
Berdasarkan perjanjian itu, personel militer Jepang akan berlatih di Australia, sementara itu Australia memperoleh pangkalan darat di dekat Laut Cina Timur dan Laut Jepang, di dekat Tiongkok dan Korea Utara, demikian yang dilaporkan jurnal Eurasia Review.
“Perjanjian ini menunjukkan rasa urgensi pemerintah Scott Morrison untuk melakukan sesuatu guna melawan intimidasi yang diarahkan Tiongkok ke Australia,” tulis jurnal itu.
Perjanjian akses itu muncul setelah pakta yang ditandatangani pada September 2021 yang melibatkan Australia, Inggris, dan A.S., yang dikenal sebagai AUKUS, yang akan memberi Australia kapal selam bertenaga nuklir.
Meskipun Fumio Kishida dan Scott Morrison tidak menyebutkan nama Republik Rakyat Tiongkok (RRT), niat mereka untuk menangkal RRT dinyatakan secara implisit. Shingo Yamagami, duta besar Jepang untuk Australia, mengatakan bahwa “mengingat lingkungan keamanan yang memburuk, langkah awal yang dapat dilakukan Jepang dan Australia secara bersama-sama adalah meningkatkan penangkalan.”
Pakta itu juga merupakan langkah Jepang untuk melangkah keluar dari pembatasan yang ditetapkan dalam konstitusinya guna mempertahankan diri dari ancaman dari RRT dan Korea Utara. Malcolm Davis, seorang analis senior di Australian Strategic Policy Institute, mengatakan kedua negara itu mengakui pentingnya membangun kemitraan pertahanan yang kuat untuk menangkal RRT.
“Jepang berupaya melepaskan dirinya dari pembatasan penggunaan kekuatan militer yang ditetapkan dalam konstitusi pascaperangnya karena Tokyo mengakui tantangan yang dihadapinya dari Tiongkok,” ungkap Malcolm Davis kepada Sky News. “Ada sengketa teritorial di antara Tiongkok dan Jepang … dan yang lebih penting lagi, ada berkembangnya kekhawatiran bahwa Tiongkok akan mengambil alih Taiwan dalam beberapa tahun mendatang.”
FOTO DIAMBIL DARI: AFP/GETTY IMAGES
