Kerja sama pertahanan Kamboja dan Vietnam dipandang sebagai cara untuk membatasi pengaruh dan ekspansi militer Tiongkok
Staf FORUM
Kamboja dan Vietnam telah menjalin kembali komitmen kerja sama keamanan dan pertahanan, sebuah perjanjian yang dipandang oleh para ahli sebagai tanggapan atas semakin berkembangnya kehadiran dan pengaruh militer Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc menandatangani perjanjian itu pada akhir Desember 2021 yang berisi ikrar kedua negara dalam melarang pasukan musuh menggunakan wilayah mereka untuk mengakibatkan kerugian terhadap satu sama lain, demikian menurut Voice of America (VOA). Kerja sama itu merupakan upaya Vietnam untuk melawan ekspansi regional Tiongkok. Analis pertahanan dari Vietnam dan Amerika Serikat menuduh Kamboja dan RRT tidak bersikap transparan tentang keterlibatan RRT dalam kegiatan konstruksi di Pangkalan Angkatan Laut Ream, yang menghadap ke Teluk Thailand di Kamboja selatan. (Foto: Para Pelaut berdiri di dekat perahu patroli di Pangkalan Angkatan Laut Ream, Kamboja.)
“Pemerintah Kamboja belum sepenuhnya bersikap transparan tentang maksud, sifat, dan ruang lingkup proyek ini atau peran militer RRT, yang menimbulkan kekhawatiran tentang tujuan penggunaan fasilitas angkatan laut itu,” ungkap Chad Roedemeier, juru bicara Kedutaan Besar A.S. di Kamboja, kepada VOA pada Oktober 2021, menambahkan bahwa setiap kehadiran militer asing di Ream bertentangan dengan konstitusi Kamboja dan merongrong keamanan regional. “Rakyat Kamboja berhak mengetahui lebih banyak tentang proyek di Ream dan memiliki suara dalam jenis perjanjian militer ini, yang memiliki implikasi jangka panjang bagi negara mereka.”
Departemen Keuangan A.S. pada November 2021 menjatuhkan sanksi kepada dua pejabat pemerintah Kamboja yang dituduh menyusun rencana untuk mendapatkan keuntungan dari konstruksi di Ream. “Amerika Serikat tidak akan tinggal diam ketika pejabat korup mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan rakyat Kamboja,” ungkap Direktur Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri Andrea M. Gacki, demikian menurut rilis berita.
Kekhawatiran tentang kehadiran militer RRT di Kamboja mendorong Vietnam untuk membentuk unit milisi maritim pada Juni 2021. Unit itu akan berkoordinasi dengan pasukan yang ada untuk mengumpulkan informasi tentang aktivitas militer dan untuk “melindungi kedaulatan laut dan pulau,” demikian menurut VOA.
Vietnam dan Tiongkok memiliki klaim kedaulatan yang tumpang tindih di Laut Cina Selatan.
“Pelabuhan laut yang didanai Tiongkok dan bandara internasional di Sihanoukville dan Koh Kong [di Kamboja] jelas telah membuat khawatir para ahli strategi kebijakan luar negeri Hanoi tentang penggunaan infrastruktur fisik ini oleh militer Beijing dalam konflik bersenjata Tiongkok-Vietnam di Laut Cina Selatan di masa depan,” ungkap Kosal Path, seorang ilmuwan politik dari City University of New York, kepada VOA.
Di antara Agustus dan September 2021 saja, banyak perubahan yang di antaranya adalah tiga gedung baru didirikan dan jalan-jalan baru dibangun di Ream, demikian menurut Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) Center for Strategic and International Studies. Tae Banh, menteri pertahanan Kamboja, membenarkan bahwa RRT membangun infrastruktur di pangkalan angkatan laut itu tetapi mengatakan bantuan Tiongkok diberikan “tanpa adanya pamrih,” demikian menurut laporan AMTI. “Sejak itu, konstruksi yang didukung Tiongkok terus mengubah paruh utara Pangkalan Angkatan Laut Ream,” demikian menurut AMTI.
Perjanjian pada bulan Desember itu tampaknya ditujukan untuk mencegah RRT menggunakan kehadirannya di Kamboja untuk menyerang Vietnam.
“Kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan dengan prinsip tidak mengizinkan pasukan musuh menggunakan wilayah mereka untuk membahayakan keamanan negara,” bunyi pernyataan bersama kedua negara.
Para pemimpin Kamboja dan Vietnam menggarisbawahi pentingnya menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah. Mereka menekankan sikap Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dalam memelihara perdamaian, keamanan, stabilitas, keselamatan, serta kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut Timur, nama bagi Laut Cina Selatan di Vietnam, dan sepakat untuk “mempromosikan dialog dan membangun kepercayaan, menahan diri, mematuhi hukum internasional, menyelesaikan perselisihan dengan cara damai, sesuai dengan hukum internasional.”
FOTO DIAMBIL DARI: REUTERS
