Deklarasi ASEAN berupaya melindungi migran anak

Tom Abke

Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah berkomitmen untuk membantu jutaan anak di kawasan mereka yang terjebak dalam situasi migrasi, termasuk melindungi kesejahteraan migran muda dan memastikan akses ke perawatan kesehatan dan pendidikan.

“Risiko bagi anak-anak dapat dikurangi dan tantangan diatasi ketika kebijakan yang tepat ditetapkan dan diterapkan,” ungkap Debora Comini, direktur regional UNICEF untuk Asia Timur dan Pasifik, dan Igor Driesmans, duta besar Uni Eropa untuk ASEAN, dalam sebuah pernyataan bersama yang diterbitkan pada Hari Migran Internasional pada pertengahan Desember 2021. “Kerangka kerja ASEAN jelas — anak-anak tidak kehilangan hak mereka ketika mereka bermigrasi. Faktanya, anak-anak membutuhkan peningkatan perlindungan dan dukungan.”

Diperkirakan 2 juta anak mengungsi dari kampung halaman mereka di Asia Tenggara setiap tahun, sementara itu 2 juta lainnya tiba di kawasan itu sebagai pengungsi atau migran internasional, demikian menurut ASEAN. Menjunjung tinggi hak-hak migran muda merupakan salah satu dari sasaran pembangunan berkelanjutan organisasi yang beranggotakan 10 negara itu. (Foto: Seorang gadis migran menunggu di sebuah desa di luar Mae Sot, Thailand, di dekat perbatasan dengan Myanmar, pada Januari 2022.)

Krisis kemanusiaan telah diperburuk oleh kudeta pada Februari 2021 di Myanmar dan “pemerintahan teror militer yang berkuasa usai terjadinya kudeta” di negara anggota ASEAN itu, demikian yang dilaporkan Mekong Migration Network pada Desember 2021. Lebih dari 380.000 orang, termasuk anak-anak, telah menjadi pengungsi internal dan puluhan ribu orang terpaksa mengungsi dari Myanmar ke negara lain, demikian menurut jaringan itu, yang mencakup kelompok akar rumput, lembaga penelitian, dan lembaga swadaya masyarakat.

Deklarasi ASEAN tentang Hak-Hak Anak dalam Konteks Migrasi dan rencana aksi regional terkaitnya menawarkan kesempatan untuk mengatasi masalah keselamatan anak dan meningkatkan kolaborasi lintas perbatasan melalui perjanjian bilateral, demikian ungkap Debora Comini dan Igor Driesmans.

Kedua dokumen itu bertujuan untuk memastikan hak-hak migran muda sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang telah diratifikasi oleh semua negara anggota ASEAN, demikian menurut Sekretariat ASEAN di Jakarta, Indonesia.

Selain kurangnya layanan dasar, migran muda menghadapi berbagai risiko seperti eksploitasi oleh penyelundup dan pelaku perdagangan manusia, pernikahan paksa, diskriminasi, kekerasan, dan penahanan yang melanggar hukum.

Melalui rencana regional itu, negara-negara ASEAN telah berjanji untuk memperketat kebijakan dan prosedur guna meningkatkan sistem perlindungan anak. Itu termasuk menyediakan dokumentasi identitas kepada migran anak, termasuk akta kelahiran yang didaftarkan secara resmi, serta memperkuat kerangka kerja legislatif dan kebijakan, meningkatkan upaya pemerintah dalam perlindungan anak dan kesejahteraan sosial serta mengalokasikan sumber daya.

Untuk menghindari masa tinggal yang lama bagi anak-anak di pusat-pusat penahanan migran, rencana itu menganjurkan implementasi “alternatif berbasis masyarakat yang bersih, aman, dan tidak bersifat penahanan.” Bagi anak-anak yang tidak memiliki pendamping, pemerintah ASEAN juga akan melakukan program reunifikasi dan pelacakan keluarga.

Rencana itu diadopsi pada Oktober 2021 dan berjalan hingga tahun 2030. Selain tingkat akses ke layanan perlindungan anak dan kebutuhan dasar seperti makanan, air, pendidikan, dan perawatan kesehatan, indikator untuk memetakan kemajuan rencana itu mencakup ketersediaan pekerja sosial dan penyedia layanan lainnya, serta jaringan dan kolaborasi di antara negara-negara anggota ASEAN dan organisasi internasional.

“Ini merupakan kawasan yang dinamis tempat migrasi dapat menawarkan peluang dan manfaat bagi keluarga dan anak-anak mereka,” ungkap Debora Comini dan Igor Driesmans. “Tetapi jutaan migran anak dan anak-anak migran terus menghadapi risiko. Ini bisa dan harus berubah.”

Tom Abke merupakan kontributor FORUM yang memberikan laporan dari Singapura.

FOTO DIAMBIL DARI: REUTERS