A.S. mengekang pembuat drone Tiongkok dan perusahaan lain yang dituduh membantu pelanggaran hak asasi manusia

Reuters

Amerika Serikat memberlakukan pembatasan investasi dan ekspor terhadap lusinan perusahaan Tiongkok pada pertengahan Desember 2021, termasuk pembuat drone DJI. A.S. menuduh mereka terlibat dalam penindasan terhadap kelompok minoritas Uyghur di Tiongkok atau membantu Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).

Departemen Keuangan A.S. menyalahkan DJI dan tujuh perusahaan teknologi lainnya karena mendukung “pengawasan dan pelacakan biometrik” terhadap warga Uyghur dan menambahkan mereka ke dalam daftar entitas yang dicurigai memiliki hubungan militer dengan Tiongkok serta melarang warga A.S. memperdagangkan sekuritas mereka.

Secara terpisah, Departemen Perdagangan A.S. menambahkan Akademi Ilmu Pengetahuan Kedokteran Militer Tiongkok dan 11 lembaga penelitiannya ke dalam daftar hitam perdagangan sehingga membatasi aksesnya ke ekspor A.S. Departemen Perdagangan A.S. mengatakan bahwa akademi itu menggunakan bioteknologi untuk keperluan militer, termasuk “persenjataan kontrol otak yang konon dimilikinya,” tanpa mendefinisikan teknologi itu secara lebih lanjut. Presiden akademi itu menggunakan istilah itu dalam artikel surat kabar militer Tiongkok pada tahun 2015 yang menguraikan perang di masa depan untuk menggambarkan “peralatan yang mengganggu dan mengendalikan kesadaran manusia” selama pertempuran.

Sebuah proyek selama empat tahun yang dilaksanakan oleh kepala akademi ilmu pengetahuan otak itu melibatkan perusahaan gen terbesar Tiongkok, BGI, yang melakukan penelitian genetik terhadap rekrutmen militer pada ketinggian tinggi di Tibet. Dua anak perusahaan BGI dimasukkan ke dalam daftar hitam perdagangan A.S. pada tahun 2020.

Departemen Perdagangan A.S. juga menambahkan HMN International, sebelumnya menggunakan nama Huawei Marine, Jiangsu Hengtong Marine Cable Systems, Jiangsu Hengtong OpticElectric, Shanghai Aoshi Control Technology Co. Ltd., dan Zhongtian Technology Submarine Cable ke dalam daftar itu atas tuduhan memperoleh, atau berupaya memperoleh, teknologi dari A.S. untuk membantu memodernisasi PLA.

Kedutaan Besar Tiongkok di Washington menyebut tindakan itu sebagai “penindasan yang tidak beralasan” yang melanggar aturan perdagangan bebas, menambahkan bahwa Beijing akan mengambil “semua tindakan penting” untuk menegakkan kepentingan perusahaan dan lembaga penelitian Tiongkok.

Seorang juru bicara DJI menolak memberikan komentar. Pada tahun 2020, setelah Departemen Perdagangan A.S. melarang perusahaan itu membeli atau menggunakan teknologi atau komponen A.S., DJI mengatakan bahwa pihaknya tidak melakukan apa pun untuk membenarkan diberlakukannya larangan tersebut. (Foto: Drone dan produk lainnya dipajang di toko utama DJI di Shenzhen, Tiongkok.)

Pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok hak asasi manusia memperkirakan bahwa lebih dari 1 juta orang, terutama warga Uyghur dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya, telah ditahan dalam beberapa tahun terakhir di sistem kamp yang luas di wilayah Xinjiang, Tiongkok barat jauh.

Para pemimpin Tiongkok menyangkal tuduhan itu dan mengeluhkan campur tangan dalam urusan dalam negeri Tiongkok.

Menteri Perdagangan A.S. Gina Raimondo mengatakan Tiongkok memilih menggunakan bioteknologi “untuk berupaya mendapatkan kendali atas rakyatnya dan penindasannya terhadap anggota kelompok minoritas etnis dan agama.”

“Kami tidak dapat membiarkan komoditas, teknologi, dan perangkat lunak A.S. yang mendukung inovasi bioteknik dan ilmu pengetahuan kedokteran dialihkan ke penggunaan yang bertentangan dengan keamanan nasional A.S.,” ungkapnya dalam sebuah pernyataan.

Ketika pembatasan perdagangan dan investasi itu diumumkan, Senat A.S. mengesahkan Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur, yang akan melarang impor dari wilayah Xinjiang karena kekhawatiran tentang adanya kerja paksa. Presiden A.S. Joe Biden mengatakan dia akan menandatangani RUU itu menjadi undang-undang.

Larangan investasi itu, yang juga akan berlaku bagi Megvii Technology Ltd. dan Cloudwalk Technology Co. Ltd., pertama kalinya diberlakukan oleh pemerintahan Presiden A.S. saat itu Donald Trump dan direvisi oleh Presiden Joe Biden. Undang-undang itu melarang entitas A.S. untuk berinvestasi dalam lusinan perusahaan Tiongkok, termasuk pembuat cip dan produsen minyak, yang diduga terkait dengan sektor teknologi pertahanan atau pengawasan.

Pemasok bagi perusahaan yang dicantumkan pada daftar entitas Departemen Perdagangan A.S. harus mendapatkan lisensi khusus untuk mengirimkan barang ke perusahaan yang ditargetkan.

Dalam pernyataan terpisah, Cloudwalk dan Megvii mengatakan mereka menentang keputusan Departemen Keuangan A.S., dengan Megvii menambahkan bahwa disertakannya perusahaan itu ke dalam daftar itu tidak akan memengaruhi operasi hariannya.

Perusahaan peralatan telekomunikasi Tiongkok Huawei Technologies dan pembuat kabel bawah laut HMN Technologies ditambahkan ke daftar entitas itu pada tahun 2019.

Washington semakin mengkhawatirkan ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh peran HMN dalam membangun kabel internet bawah laut, yang memiliki kapasitas data jauh lebih besar daripada satelit. Pada tahun 2020, Washington memperingatkan negara-negara kepulauan Pasifik tentang penawaran perusahaan itu untuk berpartisipasi dalam proyek untuk meningkatkan komunikasi di kawasan itu.

FOTO DIAMBIL DARI: REUTERS