• Home »
  • Cerita populer »
  • Indonesia menyoroti kekuatan maritim di tengah pendudukan maritim Tiongkok ke dalam ZEE Indonesia
Indonesia menyoroti kekuatan maritim di tengah pendudukan maritim Tiongkok ke dalam ZEE Indonesia

Indonesia menyoroti kekuatan maritim di tengah pendudukan maritim Tiongkok ke dalam ZEE Indonesia

Staf FORUM

Lusinan kapal perang Indonesia dan ribuan personel TNI AL pada akhir Oktober 2021 melaksanakan simulasi pertempuran ketika mereka menangkal serangan dari udara dan perairan untuk membebaskan pulau yang dikuasai musuh.

Latihan Operasi Amfibi (Latopsfib) Tahun 2021 yang digelar oleh TNI AL itu merupakan unjuk kekuatan pada saat negara itu mengalami pendudukan maritim yang dilakukan secara berulang kali oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) ke dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.

Latihan itu, yang berlangsung pada 22-25 Oktober di dekat Kepulauan Riau, menunjukkan Sistem Persenjataan Armada Terpadu negara itu, yang terdiri dari kapal perang, pesawat terbang, Marinir, dan pangkalan, demikian ungkap Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia, demikian menurut situs web pemerintah.

“Latihan ini untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI AL, dan kesiapsiagaan operasional serta sebagai tolak ukur hasil pelatihan dan integrasi komponen Sistem Persenjataan Armada Terpadu,” ungkap Yudo Margono, demikian yang dilaporkan surat kabar The Rajawali Times.

Latihan itu juga menyoroti tekad Indonesia untuk melindungi perairan teritorialnya. “Dengan terciptanya rasa aman ini, masyarakat pengguna laut menjadi tenang dan nyaman serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan TNI,” ungkap Yudo Margono. (Foto: Pasukan Marinir Indonesia berpartisipasi dalam latihan operasi amfibi di Kepulauan Riau.)

Operasi amfibi itu dilakukan setelah sebuah kapal survei Tiongkok baru-baru ini menghabiskan waktu tujuh minggu di Laut Natuna Utara untuk melakukan pemetaan dasar laut intensif di dalam ZEE Indonesia, demikian yang dilaporkan situs web berita Asia Times. Haiyang Dizhi 10 yang berbobot 6.900 metrik ton dan kapal pengawalnya dari pasukan penjaga pantai Tiongkok meninggalkan ZEE Indonesia pada 22 Oktober 2021, empat hari sebelum dimulainya KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang diselenggarakan selama tiga hari, demikian yang dilaporkan situs web itu.

Melalui sembilan garis putus-putusnya yang didefinisikan secara samar-samar dan ditolak secara luas, RRT berpendapat bahwa pihaknya memiliki kedaulatan di daerah itu. Pemerintah Indonesia belum mengajukan protes resmi terhadap pendudukan maritim itu, meskipun kapal-kapal Tiongkok itu dipantau oleh hingga sembilan kapal patroli TNI AL dan Badan Keamanan Maritim (Bakamla) Indonesia, demikian yang dilaporkan Asia Times.

“Menurut saya, Indonesia berupaya mencegah kerugian besar jika kejadian di masa depan tidak terjadi seperti yang direncanakan dan tidak melakukan apa pun yang akan meningkatkan ketegangan,” ungkap Malcolm Davis, analis di Australian Strategic Policy Institute (ASPI), kepada situs web itu. “Jika beranggapan bahwa Tiongkok akan merasa puas dengan upaya itu, maka Indonesia akan mengalami kejutan besar.”

Analis ASPI lainnya mengatakan kepada BenarNews bahwa banyak pemimpin Indonesia percaya bahwa mereka dapat menangani perilaku agresif dan klaim maritim RRT melalui dialog, yang dapat memakan banyak waktu.

Sementara itu, “Tiongkok telah memodernisasi kemampuan militernya, merebut kembali pulau-pulau di Laut Cina Selatan, dan menumbuhkan ambisinya,” ungkap Huong Le Thu, seorang analis senior di ASPI. “Menurut saya, kita tidak akan memiliki waktu sebanyak yang diasumsikan banyak pihak di Jakarta.”

FOTO DIAMBIL DARI: ANGKATAN LAUT INDONESIA

saham