Warga Indo-Pasifik memperjuangkan kebebasan internet

Warga Indo-Pasifik memperjuangkan kebebasan internet

Staf FORUM

Ketika militer Myanmar mengambil alih kontrol dari pemerintahan yang terpilih secara demokratis di negara itu pada 1 Februari 2021, secara metodis pihaknya mulai memutuskan kontak warga dengan satu sama lain dan dengan dunia luar. Pembatasan menyeluruh pada akses internet segera diikuti oleh pendekatan yang disebut “pemberlakuan daftar putih” ketika akses internet seluler diblokir kecuali untuk situs web dan aplikasi yang telah disetujui sebelumnya.

Itulah cara bagi militer untuk mengendalikan narasi kudeta, dan mungkin, untuk menanamkan rasa takut. “Kami tidak dapat lagi berkomunikasi dengan satu sama lain, dan masyarakat benar-benar merasa ketakutan,” ungkap seorang warga Myanmar kepada majalah Wired UK. Pria itu mengatakan dia dipaksa tinggal di rumah dan menunggu terjadinya sesuatu. “Tidak ada yang berani keluar rumah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di jalan seberang sana atau apa yang terjadi di kota lain.”

Penyensoran persis seperti inilah yang dicoba dicegah oleh Hari Internasional untuk Akses Informasi Universal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peringatan tahunan pada tanggal 28 September 2021 itu dirancang untuk menyoroti peran undang-undang akses informasi dan bagaimana undang-undang itu membangun institusi yang kuat demi kepentingan publik.

Penutupan akses internet seperti yang terjadi di Myanmar menyangkal kebebasan berekspresi, yang dalam beberapa kasus dapat melanggar hukum internasional, demikian menurut laporan singkat yang diajukan oleh Article 19, organisasi hak asasi manusia yang berbasis di London. “Pembatasan akses internet telah menghambat pengorganisasian unjuk rasa antijunta, menghalangi upaya untuk membantu individu-individu yang diancam oleh junta, dan membatasi aliran informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia,” demikian ungkap pernyataan singkat itu. (Foto: Para pengunjuk rasa memprotes kudeta militer pada Februari 2021 di Myanmar sesaat sebelum pemutusan akses internet di berbagai penjuru negara itu.)

Myanmar tidak sendirian di Indo-Pasifik dalam hal membungkam kebebasan berekspresi. Republik Rakyat Tiongkok (RRT), yang tidak dapat disangkal lagi memiliki salah satu lingkungan media paling ketat di dunia, mengandalkan penyensoran untuk mengontrol informasi dalam berita, dunia online, dan media sosial.

Pemerintah Tiongkok mengajukan gugatan hukum pencemaran nama baik dan menangkap jurnalis yang menolak menyensor diri mereka sendiri. Pada tahun 2020, RRT menduduki peringkat nomor satu di dunia dalam jumlah jurnalis yang dipenjara yaitu 47 jurnalis, demikian menurut Committee to Protect Journalists. Diikuti oleh Turki, 37 jurnalis; Mesir, 27 jurnalis; dan Arab Saudi, 24 jurnalis.

Ketika pemerintah otoriter memperketat cengkeraman mereka pada distribusi informasi, masyarakat yang mencari kebebasan masih menemukan cara untuk mendapatkan informasi. Badan Media Global Amerika Serikat (United States Agency for Global Media – USAGM), misalnya, mengawasi jaringan media pelayanan publik termasuk Voice of America, Radio Free Asia, Office of Cuba Broadcasting, dan Radio Free Europe/Radio Liberty yang memiliki 354 juta pemirsa mingguan gabungan. Salah satu sasaran utama USAGM adalah untuk memberikan konten tanpa sensor dalam lingkungan yang disensor, terkadang melalui pengembangan teknologi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan membagikan konten tanpa terdeteksi.

Dan terkadang, warga dalam masyarakat yang tertindas menemukan cara mereka sendiri untuk berkomunikasi. Upaya untuk membungkam seorang mahasiswi Tiongkok yang mengungkapkan tuduhan pelecehan seksual mengilhami para aktivis pada tahun 2018 untuk menggunakan teknologi blockchain guna menghindari sensor, demikian yang dilaporkan Agence France-Presse. Blockchain merupakan buku besar bersama dan terenkripsi yang tidak dapat dimanipulasi.

Mahasiswi itu menulis surat terbuka yang menuduh seorang anggota staf Peking University mencoba mengintimidasinya atas petisi yang diluncurkannya yang mendesak universitas itu untuk mengumumkan penyelidikan kasus pelecehan seksual pada tahun 1998. Surat itu dengan cepat dihapus dari media sosial Tiongkok, akan tetapi muncul kembali di layanan blockchain beberapa hari kemudian.

“Beginilah cara kami menggunakan teknologi untuk (bertarung) melawan tirani brutal,” ungkap seorang komentator, sementara itu pihak lainnya memujinya sebagai “momen bersejarah.”

FOTO DIAMBIL DARI: AFP/GETTY IMAGES

saham