• Home »
  • Cerita populer »
  • Studi mengatakan prakarsa Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road) RRT kehilangan momentum ketika penentangan dan utang menggunung
Studi mengatakan prakarsa Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road) RRT kehilangan momentum ketika penentangan dan utang menggunung

Studi mengatakan prakarsa Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road) RRT kehilangan momentum ketika penentangan dan utang menggunung

Reuters

Skema ekstensif Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road – OBOR) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berada dalam bahaya kehilangan momentum ketika penentangan di berbagai negara yang ditargetkan meningkat dan utang menggunung, sehingga membuka jalan bagi prakarsa saingan untuk menyingkirkan Beijing, demikian yang ditunjukkan oleh sebuah studi baru pada September 2021.

Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping, ditampilkan dalam foto, meluncurkan prakarsa OBOR pada tahun 2013, yang bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan pembiayaan dan konstruksi RRT dalam “membangun komunitas luas yang memiliki kepentingan bersama” di seluruh Indo-Pasifik, Afrika, dan Amerika Latin.

Tetapi “proyek abad ini” Xi Jinping, yang juga dikenal sebagai Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative – BRI), kini menghadapi tantangan besar dan reaksi penolakan signifikan di luar negeri, demikian menurut sebuah studi yang dilakukan oleh AidData, laboratorium penelitian di College of William and Mary di Amerika Serikat.

“Semakin banyak pembuat kebijakan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah menghentikan proyek-proyek BRI yang memiliki profil tinggi karena masalah harga yang terlalu tinggi, korupsi, dan keberlanjutan utang,” ungkap Brad Parks, salah satu penulis studi.

AidData mengatakan berbagai proyek senilai 165,6 triliun rupiah (11,58 miliar dolar A.S.) di Malaysia dibatalkan dari tahun 2013 hingga 2021, dengan proyek senilai hampir 21,4 triliun rupiah (1,5 miliar dolar A.S.) dibatalkan di Kazakstan dan proyek senilai lebih dari 14,3 triliun rupiah (1 miliar dolar A.S.) dibatalkan di Bolivia.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “tidak semua utang tidak berkelanjutan,” menambahkan bahwa sejak diluncurkan, OBOR telah “secara konsisten menjunjung tinggi prinsip konsultasi bersama, kontribusi bersama, dan manfaat bersama.”

He Lingxiao, juru bicara Bank Investasi Infrastruktur Asia yang dipimpin oleh Tiongkok, yang terkait erat dengan OBOR, mengatakan “prinsip-prinsip menyeluruh BRI dapat diandalkan.”

“Bagaimana prinsip-prinsip ini akan diterjemahkan ke dalam realitas operasional merupakan tempat kami mengadvokasi standar internasional yang tinggi,” ungkap He Lingxiao.

Studi AidData mengamati 13.427 proyek yang didukung Tiongkok di 165 negara selama 18 tahun, dengan total nilai 12,05 kuadriliun rupiah (843 miliar dolar A.S.). Perubahan besar dalam sentimen publik mempersulit negara-negara peserta untuk mempertahankan hubungan dekat dengan Beijing, demikian ungkap Brad Parks.

Studi tersebut mengatakan semakin banyak proyek yang didukung oleh Tiongkok telah ditangguhkan atau dibatalkan, dengan bukti “penyesalan pembeli” di berbagai negara nun jauh di sana seperti Kazakstan, Kosta Rika, dan Kamerun.

Risiko kredit juga meningkat, dengan eksposur utang Tiongkok sekarang melebihi 10% produk domestik bruto di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Survei menemukan bahwa 35% proyek OBOR mengalami kesulitan karena adanya korupsi, pelanggaran tenaga kerja, polusi, dan protes publik. Pada Juni 2021, negara-negara industri Kelompok Tujuh (Group of Seven – G7), termasuk A.S., mengumumkan prakarsa Membangun Kembali Dunia yang Lebih Baik (Build Back Better World – B3W) guna memberikan dukungan keuangan kepada negara-negara berkembang untuk membangun infrastruktur. “B3W akan meningkatkan pilihan di pasar pembiayaan infrastruktur, yang dapat menyebabkan beberapa pembelotan terhadap proyek BRI yang memiliki profil tinggi,” ungkap Brad Parks.

 

FOTO DIAMBIL DARI: REUTERS

saham