Negara-negara Indo-Pasifik menolak perambahan teritorial RRT

Negara-negara Indo-Pasifik menolak perambahan teritorial RRT

Staf FORUM

Negara-negara Indo-Pasifik terus menentang legitimasi pendudukan berkelanjutan yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) ke dalam daerah mereka, yang frekuensinya telah meningkat dalam setahun terakhir ini. Berbagai negara di antaranya adalah Jepang, Malaysia, dan Filipina baru-baru ini mulai mengajukan pengaduan diplomatik terhadap gangguan semacam itu.

Jepang mengajukan protes resmi pada pertengahan Oktober 2021 setelah kapal pasukan penjaga pantai Tiongkok melanggar batas perairan teritorial Jepang di Laut Cina Timur di dekat Kepulauan Senkaku, ditampilkan dalam foto, dan menolak untuk meninggalkan tempat itu selama beberapa hari, demikian menurut The Associated Press (AP).

“Upaya berkelanjutan RRT untuk mengubah status quo dengan paksa” di Laut Cina Timur tempat kapal pasukan penjaga pantai Tiongkok secara rutin melanggar perairan teritorial Jepang meskipun adanya protes dari Tokyo tidak dapat ditoleransi, demikian ungkap Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi kepada AP. RRT juga mengklaim Kepulauan Senkaku, yang disebutnya sebagai Diaoyu, yang telah dikelola Jepang selama beberapa dekade.

“Dalam rangka melawan tindakan Tiongkok atas Kepulauan Senkaku dan bagian lain di Laut Cina Timur … kami harus menunjukkan bahwa pemerintah Jepang dengan tegas mempertahankan wilayah kami lewat mengerahkan kapal Pasukan Penjaga Pantai Jepang dalam jumlah yang lebih besar daripada kapal Pasukan Penjaga Pantai Tiongkok,” ungkap Nobuo Kishi kepada CNN pada pertengahan September 2021. Jepang juga mengajukan protes pada akhir September setelah kapal pasukan penjaga pantai Tiongkok menyusup ke dalam daerah itu, demikian yang dilaporkan situs web Daily Mail.

Pada awal Oktober 2021, Kementerian Luar Negeri Malaysia mengajukan “protes terhadap keberadaan dan aktivitas kapal-kapal Tiongkok, termasuk kapal survei, di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Malaysia di lepas pantai Sabah dan Sarawak,” demikian menurut sebuah pernyataan. Kapal-kapal itu melanggar hukum setempat dan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982, demikian ungkap pernyataan itu.

“Posisi dan tindakan Malaysia yang konsisten didasarkan pada hukum internasional, dalam membela kedaulatan dan hak kedaulatan kami di perairan kami,” ungkap Kementerian Luar Negeri Malaysia, demikian yang dilaporkan Reuters.

Kapal survei Da Yang Hao, milik Kementerian Sumber Daya Alam RRT, memasuki ZEE Malaysia pada September, demikian menurut situs web berita Malaysiakini. Kapal itu diduga membayangi kapal pengeboran yang disponsori oleh badan usaha milik negara eksplorasi minyak Malaysia, demikian yang dilaporkan Kyodo News.

Keluhan Malaysia itu diajukan tidak lama setelah Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr., ditampilkan dalam foto, melancarkan protes diplomatik terhadap Beijing pada akhir September 2021 atas kehadiran berkelanjutan lebih dari 100 kapal Tiongkok di perairan yang diklaim oleh Filipina di Laut Cina Selatan, demikian yang dilaporkan BenarNews.

Sebelumnya pada tahun 2021, Filipina melancarkan protes harian terhadap pendudukan wilayah yang dilakukan oleh RRT di ZEE Manila.

RRT terus menyusup masuk ke dalam daerah banyak negara dan wilayah lain di kawasan Indo-Pasifik, termasuk India, Indonesia, Nepal, dan Taiwan, sehingga menempatkan tekanan domestik pada para pemimpin untuk membela kepentingan nasional.

Pada Oktober 2021, kapal survei Tiongkok Haiyang Dizhi 10, misalnya, melanggar batas ZEE Indonesia, demikian menurut data pelacakan. Sebuah kapal pasukan penjaga pantai Tiongkok tampak mengawal kapal itu di dekat ladang minyak dan gas tempat anjungan bawah air yang dikontrak oleh mitra eksplorasi Indonesia sedang mengebor sumur kajian, demikian yang dilaporkan BenarNews.

“Kecil kemungkinannya [Haiyang Dizhi 10] tidak melakukan kegiatan penelitian, terutama karena mereka sudah keluar masuk dari area itu selama sebulan. Jika dilihat dari polanya, besar kemungkinan mereka aktif selama sebulan penuh,” ungkap Imam Prakoso, peneliti Indonesia Ocean Justice Initiative, kepada BenarNews.

Meskipun Indonesia tidak mengajukan protes diplomatik, Presiden Joko Widodo mengatakan kepada TNI untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi segudang ancaman, “termasuk pelanggaran kedaulatan, pencurian sumber daya alam di laut, radikalisme, dan terorisme, serta ancaman siber dan biologis,” demikian yang dilaporkan BenarNews.

 

FOTO DIAMBIL DARI: REUTERS

saham