Laporan menyatakan klaim RRT mengenai kemajuan di Tibet menutupi penindasan selama 70 tahun

Laporan menyatakan klaim RRT mengenai kemajuan di Tibet menutupi penindasan selama 70 tahun

Radio Free Asia

Klaim Republik Rakyat Tiongkok (RRT) bahwa 70 tahun pemerintahan Beijing telah meningkatkan kehidupan rakyat Tibet dan bahwa Tibet selalu menjadi milik Tiongkok mendistorsi kenyataan dan mengabaikan fakta sejarah, demikian ungkap pemerintah Tibet di pengasingan yang berbasis di India dalam sebuah laporan baru.

Dalam laporan yang dirilis pada 30 September 2021, sehari sebelum Hari Nasional RRT, Administrasi Pusat Tibet (Central Tibetan Administration – CTA) membantah klaim yang dibuat oleh RRT dalam buku putih, berjudul “Tibet Since 1951: Liberation, Development and Prosperity (Tibet Sejak 1951: Pembebasan, Pembangunan, dan Kemakmuran),” yang dirilis pada Mei 2021.

“Ini bukan 70 tahun pembebasan tetapi pada kenyataannya 70 tahun penindasan dan kelaliman,” ungkap presiden Tibet di pengasingan, Penpa Tsering, pada sebuah acara untuk meluncurkan laporan CTA. “Dalam 70 tahun terakhir, pemerintah Tiongkok terus-menerus menghambakan rakyat Tibet di dalam wilayah Tibet atas nama pembangunan infrastruktur dan evolusi.”

RRT telah mempertahankan kekuasaannya di Tibet hanya dengan mendirikan “rezim penindas yang menggunakan kekuatan dan menanamkan rasa takut di kalangan rakyat,” ungkap CTA dalam laporannya, berjudul “Tibet: 70 Years of Occupation and Oppression (Tibet: 70 Tahun Pendudukan dan Penindasan).” (Foto: Seorang biksu Buddha Tibet di pengasingan membawa potret pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama, selama unjuk rasa menentang peringatan ulang tahun ke-100 Partai Komunis Tiongkok pada Juli 2021 di Dharamshala, India.)

“Saat ini, penghambaan rakyat Tibet dilakukan melalui peningkatan sekuritisasi, pengintensifan pengawasan, dan narasi tentang pembangunan, yang semuanya digunakan sebagai alat bantu politik untuk mengintegrasikan Tibet dengan Tiongkok,” ungkap pemerintah Tibet di pengasingan.

Pemerintahan Tiongkok di Tibet “memiliki semua karakteristik fundamental kolonialisme,” ungkap CTA. “Pemerintahan Tiongkok mengandalkan, seperti yang dilakukan rezim kolonial lainnya, narasi keunggulan dan kebajikan budaya dan ideologi Tiongkok serta ‘keterbelakangan’ budaya dan ideologi Tibet yang lebih inferior.”

Klaim Beijing bahwa Tibet selalu menjadi bagian Tiongkok hanya berasal dari hubungan di antara Dalai Lama — pemimpin nasional dan spiritual Tibet — dengan penguasa kekaisaran Mongol dan Manchu yang telah menaklukkan Tiongkok berabad-abad sebelumnya, demikian menurut laporan itu.

“Bertentangan dengan klaim Tiongkok, Tibet secara historis bukan bagian Tiongkok, tetapi direbut secara paksa saat Tentara Pembebasan Rakyat menginvasi Tibet dari tahun 1949 hingga 1951. Klaim bahwa Tibet ‘dibebaskan’ merupakan bagian dari narasi yang bertujuan untuk melegitimasi apa yang dulunya dan terus menjadi pendudukan ilegal di Tibet,” ungkap CTA.

Dalam buku putihnya, Beijing mengklaim, “Rakyat di Tibet menikmati hak untuk menjadi penguasa negara dan wilayahnya sesuai dengan hukum,” dan bahwa di bawah pemerintahan Tiongkok, Tibet telah menikmati “pertumbuhan yang cepat dan berkelanjutan berkat keharmonisan dan stabilitas sosial.”

Tetapi RRT telah lama tidak mengakui hak dan kebebasan rakyat Tibet untuk mengembangkan negara mereka sesuai dengan visi dan kebutuhan mereka, demikian ungkap CTA dalam laporannya. “Sejak pendudukan, Tiongkok telah melakukan penjarahan besar-besaran di Tibet: menebang kayu Tibet, menambang sumber daya mineral Tibet, [dan] membendung serta mengalihkan sungai-sungai Tibet.”

Rakyat Tibet terus-menerus diminta untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada pemerintah Tiongkok sebagai penduduk minoritas yang merasa gembira atas bantuan Beijing, demikian ungkap pemerintah Tibet di pengasingan. Setiap kegagalan yang dirasakan “untuk menunjukkan subordinasi dilihat tidak hanya sebagai tanda tidak tahu berterima kasih tetapi juga sebagai kejahatan politik yang perlu dikoreksi dengan pemaksaan dan pendidikan ulang.”

Sementara itu, klaim Beijing bahwa pihaknya melindungi dan mempromosikan penggunaan bahasa Tibet bertentangan dengan kebijakan pendidikan yang mewajibkan proses belajar mengajar di kelas dalam bahasa Mandarin, dengan lulusan yang tidak memiliki keterampilan bahasa Mandarin semakin terpinggirkan dalam lapangan pekerjaan profesional.

“Kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok tidak hanya merendahkan penggunaan bahasa Tibet tetapi juga bertujuan untuk menghapus identitas Tibet,” ungkap Penpa Tsering.

Pernyataan berulang RRT bahwa mereka telah “membebaskan Tibet secara damai” dari pemerintahan feodal dan terbelakang bertentangan dengan kekerasan yang dilakukan Tiongkok dalam upaya untuk menaklukkan dan menduduki Tibet, demikian menurut laporan CTA.

“Kenyataannya, kebangkitan Tiongkok sama sekali tidak damai. Sebaliknya telah terjadi kekerasan, dengan meningkatnya penindasan di Tibet, Turkestan Timur, Mongolia Selatan, dan sekarang Hong Kong,” ungkap CTA.

 

FOTO DIAMBIL DARI: THE ASSOCIATED PRESS

saham