Keagresifan RRT memicu diskusi dan tindakan di kalangan pemangku kepentingan Indo-Pasifik

Keagresifan RRT memicu diskusi dan tindakan di kalangan pemangku kepentingan Indo-Pasifik

Staf FORUM

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang terus-menerus mengambil tindakan agresif telah menjadi topik diskusi baru-baru ini pada pertemuan pemangku kepentingan Indo-Pasifik.

Meskipun RRT tidak disebutkan secara langsung selama pertemuan pada akhir September 2021 yang dihadiri oleh para pemimpin Quad — Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat — para pejabat melakukan pembicaraan untuk menentang tindakan yang diketahui secara luas dilakukan oleh pemerintah Tiongkok.

“Kami bersatu padu di sini di kawasan Indo-Pasifik, kawasan yang kami inginkan selalu bebas dari pemaksaan, tempat hak berdaulat semua negara dihormati dan tempat sengketa diselesaikan secara damai sesuai dengan hukum internasional,” ungkap Perdana Menteri Australia Scott Morrison dalam pertemuan itu, sebuah pesan yang jelas bagi RRT, demikian menurut surat kabar The Washington Post.

Pernyataan bersama yang dikeluarkan Quad setelah pertemuan itu juga menyinggung keretakan dan ketidaksepakatan regional yang melibatkan RRT sembari mengatakan para anggotanya bermaksud untuk melipatgandakan upaya guna memastikan perdamaian, stabilitas, keamanan, dan kemakmuran regional.

“Untuk itu, kami akan terus memperjuangkan kepatuhan terhadap hukum internasional, khususnya sebagaimana tercermin dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, guna menghadapi tantangan terhadap tatanan berbasis aturan maritim, termasuk di Laut Cina Selatan dan Timur,” ungkap pernyataan itu. “Kami menegaskan dukungan kami kepada negara-negara kepulauan kecil, terutama di Pasifik, untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan lingkungan mereka.”

RRT terus merambah ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berbagai negara di seluruh kawasan ini dan terus menemui jalan buntu dalam penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan dengan berbagai negara yang mencakup Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. RRT juga terus mengabaikan putusan yang dikeluarkan oleh mahkamah internasional pada tahun 2016 yang membatalkan klaim Tiongkok atas perairan dalam ZEE Filipina di Laut Cina Selatan.

Para pejabat Jepang semakin vokal pada September 2021 dengan mengungkapkan rasa frustrasi atas sengketa wilayah dengan RRT yang melibatkan kepulauan Senkaku, yang dikenal sebagai kepulauan Diaoyu di Tiongkok. Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi mengatakan kepada CNN bahwa kepulauan itu tidak diragukan lagi merupakan wilayah Jepang dan akan dipertahankan seperti itu. Pihak berwenang Jepang mengatakan kapal pasukan penjaga pantai Tiongkok merambah ke dalam perairan Jepang atau berada dalam jarak 12 mil laut dari wilayahnya sebanyak 88 kali dari Januari hingga akhir Agustus 2021, demikian menurut CNN. Jepang menuduh RRT melakukan 851 pendudukan maritim lainnya dalam zona tambahan, perairan antarpulau tetapi tidak dalam jarak 12 mil dari pantai, demikian menurut CNN.

Pada akhir Agustus, Tokyo mengajukan keluhan kepada Beijing setelah tujuh kapal pasukan penjaga pantai Tiongkok, empat di antaranya dilengkapi dengan persenjataan seperti meriam, muncul bersama-sama di perairan di sekitar kepulauan yang disengketakan, demikian yang dilaporkan surat kabar Stars and Stripes.

“Dalam rangka melawan tindakan Tiongkok atas kepulauan Senkaku dan bagian lain di Laut Cina Timur … kami harus menunjukkan bahwa pemerintah Jepang kami dengan tegas mempertahankan wilayah kami lewat mengerahkan kapal Pasukan Penjaga Pantai Jepang dalam jumlah yang lebih besar daripada kapal Pasukan Penjaga Pantai Tiongkok,” ungkap Nobuo Kishi kepada CNN.

CNN mencatat bahwa Jepang telah memperluas Pasukan Bela Dirinya dengan menambahkan pesawat jet tempur F-35 dan mengubah kapal perang menjadi kapal induk. Jepang juga memperluas armadanya dengan membuat kapal perusak, kapal selam, dan rudal baru.

Sementara itu, RRT mempertahankan klaimnya atas Diaoyu dan telah membuat undang-undang guna menegakkan klaimnya, termasuk memberikan wewenang kepada armadanya untuk menggunakan kekuatan mematikan terhadap kapal-kapal asing yang beroperasi di perairan yang diklaim Tiongkok.

Pakta pertahanan baru di antara Australia, Inggris, dan A.S. — dikenal sebagai AUKUS — ditujukan secara langsung untuk melawan upaya agresi Tiongkok.

“Sebagai pemimpin Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, dipandu oleh cita-cita abadi kami dan komitmen bersama terhadap tatanan berbasis aturan internasional, kami memutuskan untuk memperdalam kerja sama diplomatik, keamanan, dan pertahanan di kawasan Indo-Pasifik, termasuk melalui bekerja sama dengan negara-negara mitra, guna memenuhi tantangan abad kedua puluh satu,” demikian menurut pernyataan bersama Scott Morrison, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan Presiden A.S. Joe Biden. “Melalui AUKUS, pemerintah kami akan memperkuat kemampuan satu sama lain untuk mendukung kepentingan keamanan dan pertahanan kami, dengan menggunakan ikatan bilateral yang sudah lama terjalin dan berkelanjutan sebagai landasan pengembangan lebih lanjut. Kami akan mempromosikan pembagian informasi dan teknologi yang lebih dalam. Kami akan mendorong integrasi lebih dalam di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, basis industri, dan rantai pasokan yang terkait dengan keamanan dan pertahanan. Dan khususnya, kami akan memperdalam secara signifikan kerja sama di berbagai kemampuan keamanan dan pertahanan.”

(Foto: Presiden A.S. Joe Biden, bergabung secara virtual dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison, kiri, dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, membahas prakarsa keamanan nasional yang dikenal sebagai AUKUS di Gedung Putih pada September 2021.)

“Prakarsa ini sangat penting, karena benar-benar menunjukkan bahwa ketiga negara menetapkan batasan yang tidak boleh dilanggar jika tidak ingin menderita konsekuensi serius untuk memulai dan melawan langkah agresif Partai Komunis Tiongkok di Indo-Pasifik,” ungkap Guy Boekenstein, direktur senior pertahanan dan keamanan nasional untuk pemerintah negara bagian Northern Territory di Australia, kepada BBC. “Prakarsa ini juga menunjukkan secara terbuka sikap gabungan kita dalam hal ini dan komitmen terhadap kawasan Indo-Pasifik yang stabil dan aman — yang selama 70 tahun terakhir telah membawa kemakmuran bagi semua pihak di kawasan ini, termasuk pertumbuhan ekonomi Tiongkok.”

Perjanjian trilateral AUKUS akan memungkinkan Australia untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir dengan menggunakan teknologi A.S. dan juga menyerukan kerja sama di berbagai bidang prioritas strategis yang di antaranya mencakup kemampuan siber, kecerdasan buatan, dan teknologi kuantum.

 

FOTO DIAMBIL DARI: THE ASSOCIATED PRESS

saham