ASEAN menangani perdagangan manusia di Indo-Pasifik

ASEAN menangani perdagangan manusia di Indo-Pasifik

Tom Abke

Geng kriminal menggiring 25 juta penduduk Indo-Pasifik terjerumus ke dalam kerja paksa setiap tahun ketika para korban didorong masuk ke dalam dunia prostitusi, pornografi, perbudakan dalam sektor rumah tangga, dan bahkan kejahatan siber, demikian yang dilaporkan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund – IMF). Untuk mengatasi bencana itu, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah bekerja sama dengan berbagai operasi lokal untuk melaksanakan sepasang prakarsa: program ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) dan South East Asia Justice Network (SEAJust).

Tingkat perdagangan manusia di Malaysia dan Myanmar berada pada peringkat Tier 3 berdasarkan laporan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons – TIP) Departemen Luar Negeri A.S. untuk tahun 2021, tingkatan terburuk dalam skala laporan itu. Brunei, Kamboja, dan Thailand berada tepat satu peringkat di atasnya pada Tier 2 Watch List.

Laporan tersebut mengidentifikasi industri seks, perdagangan narkoba, dan lingkungan kerja yang berbahaya seperti operasi pertambangan dan rumah jagal sebagai destinasi bagi para korban perdagangan manusia. Satu geng yang beroperasi di Republik Rakyat Tiongkok memikat para korban untuk pergi ke Kamboja. Di sana geng itu memaksa para korban untuk bekerja di operasi penipuan melalui internet dan telepon guna menipu orang-orang — sering kali anggota keluarga mereka sendiri — dengan menguras habis tabungan hidup mereka, demikian yang dilaporkan majalah berita Nikkei Asia.

Dengan pendanaan sekitar 857,7 miliar rupiah (60 juta dolar A.S.) dari Australia, ASEAN-ACT didirikan pada tahun 2019 untuk membantu negara-negara anggota ASEAN melawan perdagangan manusia dengan mengimplementasikan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Tahun 2017. Konvensi tersebut mengidentifikasi perdagangan manusia sebagai “ancaman terhadap stabilitas ekonomi, politik, dan masyarakat” dan menetapkan kerangka kerja untuk melawannya.

Mungkin hambatan terbesar dalam menuntut pelaku perdagangan manusia adalah keengganan korban untuk memberikan kesaksian. “Untuk menyelidiki dan menuntut pelaku perdagangan manusia secara efektif, terkadang satu-satunya bukti adalah kesaksian para korban,” ungkap dokumen yang dirilis pada Juli 2021 oleh kantor ASEAN-ACT di Thailand.

ASEAN-ACT telah memprioritaskan perlindungan korban dan kesadaran akan peran hakim dan pegawai pengadilan dalam memberdayakan dan membantu korban, membuat daftar indikator penting untuk meningkatkan praktik yang berpusat pada korban di pengadilan. (Foto: Pengacara dan tenaga bantuan hukum berpartisipasi dalam program pelatihan selama tiga hari yang diselenggarakan oleh prakarsa ASEAN-Australia Counter Trafficking di Vietnam pada Juli 2021.)

“Banyak mitra ASEAN telah mulai menerapkan beberapa perubahan dalam praktik mereka,” tambah dokumen itu. Pengadilan di Laos menambahkan tirai untuk menciptakan penghalang di antara korban dan terdakwa. Filipina memperkenalkan konferensi video dan kesaksian virtual dalam kasus perdagangan manusia. Thailand memulai permohonan dengar pendapat untuk membahas kompensasi bagi korban pada akhir persidangan pidana serta menerapkan sistem pengadilan digital untuk memanfaatkan bukti elektronik dengan lebih baik dan melibatkan saksi secara online.

Sementara itu, dengan dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Jepang, SEAJust bertujuan untuk menangani geng perdagangan manusia dengan mengerahkan tim jaksa penuntut, kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya dari negara-negara ASEAN.

Kerangka kerja itu, yang dibentuk pada Maret 2021, berupaya untuk menghilangkan penundaan yang disebabkan oleh perbedaan bahasa, sistem hukum, dan praktik lokal yang dapat menghambat sistem peradilan serta membuat permintaan untuk mendapatkan dokumen tidak terjawab dalam waktu yang lama, demikian yang dilaporkan Nikkei Asia. Setiap negara anggota memilih dua pejabat dari kalangan pihak berwenang yang berpartisipasi dan menjamin bahwa mereka terus menjalin komunikasi dengan rekan-rekan mereka.

Sejauh ini, Jepang telah menyediakan pendanaan hampir 14,3 miliar rupiah (1 juta dolar A.S.) bagi SEAJust dan Kantor Urusan Narkoba dan Kejahatan P.B.B. (U.N. Office on Drugs and Crime – UNODC) berperan dalam mengoordinasikan prakarsa itu.

 

Tom Abke merupakan kontributor FORUM yang memberikan laporan dari Singapura.

FOTO DIAMBIL DARI: ASEAN-AUSTRALIA COUNTER TRAFFICKING

saham