Upaya Maritim Keamanan Tumbuh di Filipina

Upaya Maritim Keamanan Tumbuh di Filipina

Dr. Scott Edwards

Filipina menghadapi sejumlah masalah keamanan, termasuk penculikan yang mendanai aktivitas teroris; pembajakan di daerah tempat mengalirnya lalu lintas kargo yang nilainya lebih dari 580,46 triliun rupiah (40 miliar dolar A.S.); perdagangan narkoba, persenjataan, dan manusia; penyelundupan rokok, alkohol, dan bahan bakar; dan penangkapan ikan ilegal yang tidak hanya menghancurkan habitat laut tetapi juga merusak perekonomian negara itu.

Akan tetapi, di tingkat kebijakan, pemerintah dan Angkatan Laut Filipina terus berfokus pada bidang geopolitik tradisional — terutama kekhawatiran tentang klaim tumpang tindih Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan. Ini dapat mengalihkan perhatian dari berbagai macam kejahatan transnasional terorganisir yang terjadi di perairan Filipina.

Keanekaragaman ancaman maritim mempersulit upaya penegakan hukum. Angkatan Laut, Pasukan Penjaga Pantai, Kelompok Maritim Kepolisian Nasional, dan Pusat Pengawasan Pantai Nasional (National Coast Watch Center – NCWC) membentuk inti dari jaringan institusi yang diberi mandat untuk berkontribusi pada berbagai aspek keamanan maritim. Semua institusi itu disatukan oleh masalah utama mereka: kurangnya kemampuan, terutama dipahami sebagai kurangnya aset fisik. Upaya pelobian untuk memperoleh sumber daya yang lebih besar sering kali sulit untuk dilakukan, dan anggaran keamanan maritim tetap didominasi oleh Angkatan Laut. Oleh karenanya, anggota Pasukan Penjaga Pantai dan Angkatan Laut telah menyatakan bahwa pendidikan dan advokasi diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan ruang lingkup masalah keamanan maritim. Selama ini, upaya itu telah dilakukan melalui kampanye Bulan Kesadaran Negara Kepulauan dan Maritim yang dipimpin oleh Dewan Pengawasan Pantai Nasional.

Kapal Pasukan Penjaga Pantai Filipina berlayar melewati kapal pasukan penjaga pantai Tiongkok selama latihan pencarian dan penyelamatan di antara pasukan penjaga pantai Filipina dan A.S. di dekat Scarborough Shoal di Laut Cina Selatan. AFP/GETTY IMAGES

Semua lembaga yang terlibat menyadari bahwa kerja sama yang lebih baik dapat membantu mengurangi kesenjangan kemampuan melalui pengumpulan sumber daya. Akan tetapi, masih ada tantangan koordinasi dan kebingungan tentang peran yang tumpang tindih. Angkatan Laut dan Pasukan Penjaga Pantai dipisahkan pada tahun 1998 dan sering kali mendapati diri mereka bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Ini dapat menyebabkan kurangnya transparansi dan, terkadang, ketegangan antarlembaga.

Baru-baru ini, ada gerakan yang menjanjikan terkait upaya koordinasi terlepas dari masalah ini, dan ada rasa optimisme di antara lembaga-lembaga itu bahwa hubungan mereka sedang menuju ke arah yang tepat. Dua perkembangan menonjol.

Pertama, NCWC diimplementasikan pada tahun 2015 sebagai titik kontak untuk koordinasi keamanan maritim. Meskipun NCWC tidak memiliki kemampuan komando (dibandingkan dengan Pusat Koordinasi Penindakan Maritim Thailand, misalnya), NCWC dapat meningkatkan koordinasi antarlembaga dengan berfungsi sebagai pusat penghubung dan sumber pengetahuan mengenai perairan teritorial Filipina. NCWC mengoperasikan sistem pengawasan pantai yang meluas, yang membentuk inti kesadaran ranah maritim Filipina.

Kedua, protokol antarlembaga telah dirancang untuk lebih memfasilitasi kerja sama. Ini dianggap sebagai langkah signifikan untuk menentukan tanggung jawab lembaga dalam kebijakan keamanan maritim Filipina, meskipun belum memenuhi strategi maritim nasional secara penuh.

Kerja sama internasional di seputar keamanan maritim juga menjadi fokus bagi Filipina. Pasukan Penjaga Pantai telah memimpin berbagai prakarsa termasuk Grup Kontak tentang kejahatan maritim di Laut Sulu dan Sulawesi, yang diselenggarakan bersama oleh Program Kejahatan Maritim Global Kantor P.B.B. untuk Narkoba dan Kejahatan dan menyatukan aktor keamanan maritim dari seluruh kawasan ini, dan juga menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Badan Keamanan Laut Indonesia. Sebuah perjanjian kerja sama trilateral di antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina — yang menyertakan patroli terkoordinasi di Laut Sulu dan Sulawesi serta pembagian informasi — sedang dimatangkan meskipun sedang terjadi sengketa kedaulatan.

Sebagai hasil dari prakarsa-prakarsa ini, terdapat optimisme yang meningkat, namun tetap berhati-hati, bahwa meskipun terdapat kesenjangan kemampuan yang diperkirakan dalam hal aset, Filipina akan dapat lebih baik dalam mencapai keamanan maritim jika terus memperkuat koordinasi di dalam dan luar negeri.

Anggota Kelompok Maritim Kepolisian Nasional, NCWC, Angkatan Laut, dan Pasukan Penjaga Pantai berpendapat bahwa langkah terpenting adalah strategi yang mengidentifikasi secara jelas masalah dan prioritas keamanan maritim Filipina dan menggambarkan peran lembaga-lembaga maritim di dalamnya. Ini akan membantu mengemukakan masalah keamanan maritim yang lebih luas yang tidak sekadar mempertimbangkan faktor geopolitik. Hal ini juga dapat mengurangi hambatan terhadap koordinasi dengan menunjukkan simpul kepentingan bersama, menetapkan bidang tanggung jawab, dan menawarkan dasar yang lebih jelas untuk tindakan ke depan.

Dr. Scott Edwards merupakan peneliti madya di SafeSeas, jaringan peneliti yang menyelidiki keamanan maritim, tata kelola samudra, dan kejahatan di laut. Dia menulis artikel ini setelah melakukan kunjungan penelitian ke Filipina, ketika dia berfokus pada praktisi keamanan. SafeSeas pada awalnya menerbitkan artikel ini pada Oktober 2019. Artikel ini telah diedit agar sesuai dengan format FORUM.

saham