Undang-undang lalu lintas maritim baru RRT menjadi ‘bom waktu’ bagi stabilitas regional

Undang-undang lalu lintas maritim baru RRT menjadi ‘bom waktu’ bagi stabilitas regional

Staf FORUM

Sekutu dan mitra Indo-Pasifik dengan cepat menolak diberlakukannya undang-undang baru Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang memberi wewenang kepada pasukan maritimnya untuk mengatur kapal asing di perairan teritorial yang disengketakan karena dianggap tidak sah berdasarkan hukum internasional.

Para analis mengatakan bahwa peraturan itu, yang mulai berlaku pada 1 September 2021, merupakan upaya lain yang dilakukan oleh RRT untuk menegaskan klaim maritim ekspansifnya di Laut Cina Timur dan Selatan dengan mengabaikan hukum dan perjanjian internasional. Berdasarkan amendemen terhadap Undang-Undang Keselamatan Lalu Lintas Maritim Tiongkok, “operator kapal selam, kapal nuklir, kapal yang membawa bahan radioaktif, dan kapal yang membawa minyak curah, bahan kimia, gas cair, zat beracun dan berbahaya lainnya” harus memberikan detail tentang kunjungan mereka ke perairan yang diklaim Tiongkok, demikian yang dilaporkan kantor berita Press Trust of India.

Informasi yang dicari mencakup isyarat panggilan, posisi, pelabuhan persinggahan berikutnya, dan perkiraan kedatangan kapal.

“Ini terlihat seperti bagian dari strategi Tiongkok untuk menebar jaring hukum di atas wilayah yang diklaimnya … guna ‘menormalkan’ klaim ini,” ungkap Robert Ward, peneliti senior untuk studi keamanan Jepang di The International Institute for Strategic Studies di London, kepada CNN. “Penindakan akan sulit dilakukan, tetapi ini mungkin kurang penting bagi Beijing daripada akumulasi lambat dari apa yang dilihatnya sebagai landasan hukum.”

Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) membatasi perairan teritorial suatu negara pantai hingga 12 mil laut dan menyatakan bahwa “kapal-kapal semua Negara, baik yang berpantai maupun tak berpantai, menikmati hak perlintasan damai melalui laut teritorial.”

RRT, yang merupakan penanda tangan perjanjian tahun 1982 itu, mengklaim hak bersejarah atas sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan – rute perdagangan penting yang kaya akan sumber daya alam – berdasarkan apa yang disebutnya sebagai sembilan garis putus-putus. Klaim itu disengketakan oleh negara-negara tetangganya, termasuk Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam, dan sebagian besar ditolak oleh mahkamah internasional pada tahun 2016.

Namun, RRT terus menjalankan taktiknya yang suka berperang itu, termasuk berupaya memperluas perairan teritorialnya dengan menciptakan pulau-pulau buatan dan membentenginya dengan instalasi militer. Kapal-kapal Tiongkok telah dituduh menabrak dan menenggelamkan kapal-kapal negara lain, menghalangi eksplorasi sumber daya alam di perairan yang disengketakan, dan melanggar batas zona ekonomi eksklusif negara-negara penggugat lainnya di Laut Cina Selatan.

Pada awal tahun 2021, RRT memberi pasukan penjaga pantainya perluasan wewenang untuk menggunakan kekuatan terhadap kapal asing yang dituduh melanggar yurisdiksi Tiongkok. Para pengamat mengatakan bahwa seperti halnya peraturan bagi pasukan penjaga pantainya, RRT tampaknya telah membuat amendemen terhadap undang-undang lalu lintas maritimnya dengan menyertakan ambiguitas untuk menerapkannya secara subjektif, tanpa memperhatikan norma-norma internasional.

“Dengan kata lain, undang-undang baru Tiongkok itu merupakan bentuk mempergunakan hukum sebagai senjata untuk berperang yang dirancang guna meningkatkan hukum domestik Tiongkok di atas hukum internasional dan mendukung klaim Tiongkok atas ‘kedaulatan yang tak terbantahkan,’” ungkap Carlyle Thayer, profesor emeritus di University of New South Wales Canberra Australia, kepada surat kabar VnExpress Vietnam.

Amendemen itu merupakan “bom waktu, yang dapat meledak kapan saja Beijing inginkan sehingga meningkatkan risiko sengketa dan tabrakan di laut,” demikian yang dilaporkan kantor berita Vietnam Times.

Negara-negara sekutu dan mitra telah menanggapi agresi maritim RRT dengan kecaman, protes diplomatik, dan operasi kebebasan navigasi untuk mendukung Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka.

Negara-negara “harus mematuhi dengan ketat perjanjian internasional yang telah mereka tanda tangani,” ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam Le Thi Thu Hang pada 1 September, demikian menurut Kementerian Luar Negeri Vietnam. “Vietnam dengan tegas dan gigih mengambil tindakan sesuai dengan hukum internasional untuk menegakkan dan melindungi kedaulatan atas Kepulauan Paracel dan Spratly milik Vietnam; kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi atas perairannya didefinisikan sesuai dengan UNCLOS.”

Dalam beberapa hari setelah amendemen RRT itu mulai berlaku, USS Benfold Angkatan Laut Amerika Serikat, ditampilkan dalam foto, melakukan transit di Laut Cina Selatan selama operasi rutin. Kapal perusak berpeluru kendali itu melintas dalam jarak 12 mil laut dari Mischief Reef di Kepulauan Spratly, demikian menurut Armada ke-7 A.S.

Terumbu karang itu merupakan fitur terbesar dari fitur-fitur buatan RRT dan memiliki landasan pacu, hanggar pesawat terbang, fasilitas penyimpanan bawah tanah, dan menara komunikasi, demikian menurut Asia Maritime Transparency Initiative. Dalam keputusannya pada tahun 2016, mahkamah internasional memutuskan bahwa terumbu karang itu sepenuhnya berada di bawah air sebelum RRT mengambil alih kendali pada pertengahan tahun 1990-an dan memulai reklamasi lahan.

Fitur maritim yang “terendam saat air pasang dalam keadaan yang terbentuk secara alami tidak berhak atas laut teritorial” berdasarkan UNCLOS, demikian catat Armada ke-7 A.S. dalam rilis berita pada 8 September.

“Upaya reklamasi lahan, instalasi, dan struktur yang dibangun di atas Mischief Reef tidak mengubah karakterisasi ini berdasarkan hukum internasional,” ungkap rilis tersebut. “Dengan melaksanakan operasi normal dalam jarak 12 mil laut dari Mischief Reef, Amerika Serikat menunjukkan bahwa kapal-kapal dapat melaksanakan secara sah kebebasan navigasi di tengah laut di daerah-daerah itu.”

 

FOTO DIAMBIL DARI: SERSAN SATU DEANNA C. GONZALES/ANGKATAN LAUT A.S.

saham