Tiongkok tidak mengungkapkan data warga kepada pihak lain dengan undang-undang privasi

Staf FORUM

Undang-undang privasi data baru Beijing merupakan upaya otoritas Tiongkok untuk memimpin dalam menetapkan standar manajemen data global yang dapat memiliki implikasi luas bagi perusahaan yang melakukan bisnis di negara itu, demikian pendapat berbagai pakar hukum.

Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi (Personal Information Protection Law – PIPL) Tiongkok, yang mulai berlaku pada November 2021, dapat mengakhiri beberapa prosedur operasi standar, seperti mengirim data klien dari Tiongkok daratan ke kantor regional di Hong Kong atau Singapura, demikian yang dilaporkan surat kabar South China Morning Post. Sekarang, transfer data itu dapat tunduk pada protokol dan tinjauan peraturan ketat sehingga mengganggu pelaksanaan bisnis.

“Undang-undang baru itu akan mendorong penerima data yang berlokasi di luar negara itu untuk mematuhi hukum Tiongkok dengan lebih serius sehingga menetapkan yurisdiksi lengan panjang (long arm jurisdiction),” ungkap You Yunting, mitra senior di Firma Hukum Shanghai Debund, kepada surat kabar itu.

PIPL, yang dimodelkan berdasarkan Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa, terutama berfokus pada aplikasi yang menggunakan informasi pribadi untuk menargetkan konsumen atau menawarkan harga produk dan layanan yang dipersonalisasikan kepada mereka. Undang-undang itu dipicu oleh beberapa kasus domestik yang menarik perhatian banyak pihak.

• Seorang pelajar yang berniat untuk melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi di Tiongkok meninggal pada tahun 2016 karena mengalami serangan jantung setelah tabungan keluarganya dicuri oleh penjahat dalam penipuan telepon yang diakibatkan oleh kebocoran informasi pribadi, demikian yang dilaporkan majalah berita online The Diplomat.
• Guo Bing, guru besar madya di bidang hukum dari Zhejiang Sci-Tech University di Hangzhou, Tiongkok, mengajukan gugatan yang menentang penggunaan teknologi pengenalan wajah di taman safari, demikian yang dilaporkan Agence France-Presse.
• Seorang profesor hukum di Tsinghua University di Beijing menggugat asosiasi pemilik rumahnya pada September 2020 karena memasang perangkat pengenalan wajah di kompleks perumahannya yang akses keluar masuknya dikendalikan dengan ketat, demikian menurut berbagai saluran media.

Undang-undang privasi baru itu mewajibkan persetujuan pengguna ketika informasi pribadi ditransfer ke luar negeri, dan perusahaan yang memiliki data pribadi warga negara Tiongkok tidak dapat menyerahkannya kepada lembaga penegak hukum asing tanpa izin dari pemerintah Tiongkok.

Charles Yu, seorang pengacara di firma hukum internasional Pillar Legal, mengatakan kepada South China Morning Post bahwa aturan tersebut akan menghambat perusahaan Tiongkok untuk membagikan data kepada mitra luar negeri karena dapat menyebabkan dijatuhkannya hukuman finansial yang berat. Charles Yu mengatakan ini pertanda bahwa Tiongkok ingin menetapkan standar internasional terkait transfer data.

Dorongan yang baru saja ditemukan untuk pengamanan privasi itu tampaknya bertentangan dengan rezim yang menjadi pemimpin dunia dalam pengawasan video yang disponsori negara. Beijing mengumpulkan data pribadi jutaan warganya, khususnya di Xinjiang, yang telah menjadi wilayah yang pemerintahannya menjalankan kekuasaan represif atas warganya melalui pelaksanaan pemolisian secara sewenang-wenang di bawah pengawasan terus-menerus dengan kamera dan aparat keamanan yang memantau kehidupan sehari-hari masyarakat umum selain hingga 1 juta warga Muslim Uyghur yang ditahan di kamp-kamp penahanan.

Pemerintah Tiongkok juga mengembangkan sistem penentuan skor kredit sosial berdasarkan perilaku warga yang dapat dilacak secara digital — segala sesuatu mulai dari pajak yang belum dibayar hingga memposting komentar negatif tentang pemerintah di media sosial.

Partai Komunis Tiongkok tidak transparan tentang cara kerja algoritme penentuan skornya, tetapi mengakui memberikan imbalan kepada mereka yang memiliki skor tinggi dengan kebebasan untuk bepergian ke luar negeri, akomodasi mewah, dan pekerjaan yang lebih baik. Warga dengan skor rendah menghadapi hukuman yang mencakup dilarang menduduki pekerjaan manajemen, dilarang melakukan perjalanan udara atau kereta api, dan dilarang menginap di hotel yang bagus.

Meskipun konon dirancang untuk melindungi privasi, undang-undang baru itu memberikan pengecualian kepada pengumpul data ketika ada alasan hukum untuk melakukan pengumpulan data. Undang-undang itu tidak menentukan aturan hukum mana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pengecualian. “Khususnya, pengecualian dapat diberikan berdasarkan hukum yang memfasilitasi sistem kredit sosial kontroversial Tiongkok,” demikian yang dilaporkan South China Morning Post.

FOTO DIAMBIL DARI: ISTOCK