RRT memperluas pijakan di Bangladesh sehingga menimbulkan pertanyaan baru

RRT memperluas pijakan di Bangladesh sehingga menimbulkan pertanyaan baru

Staf FORUM

Kecurigaan tentang bangkitnya kembali minat Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam proyek infrastruktur di Bangladesh meningkat di tengah berjangkitnya pandemi COVID-19 dan krisis pengungsi Rohingya.

Khususnya keterlibatan RRT dalam perpanjangan landasan pacu senilai 2,62 triliun rupiah (184 juta dolar A.S.) di Cox’s Bazar untuk memungkinkan pesawat terbang terbesar di dunia, termasuk pesawat terbang militer, mendarat dan mengisi bahan bakar memperbarui kekhawatiran, demikian ungkap para analis.

“Pemerintah Bangladesh mendanai proyek itu untuk memperpanjang landasan pacu yang ada. Kami telah menugaskan dua perusahaan Tiongkok untuk mengubah bandara domestik menjadi bandara internasional,” ungkap Mahbub Ali, menteri penerbangan sipil Bangladesh kepada BenarNews pada Agustus 2021.

Untuk membuat landasan pacu itu menjadi yang terpanjang di Bangladesh, pada Februari 2021 para pejabat mengontrak dua perusahaan milik RRT, China Civil Engineering Construction Corp. (CCECC) dan Changjiang Yichang Waterway Engineering Bureau, untuk memperpanjangnya sekitar 1.700 kaki (518 meter) melalui proyek pengerukan ekstensif di Teluk Benggala. (Foto: Citra satelit yang diambil pada 11 Januari 2021, menunjukkan Bandara Cox’s Bazar di Bangladesh.)

CCECC, yang mendapatkan kontrak pekerjaan bandara, pengerukan, dan kelautan di 105 negara, diposisikan untuk menjadi perusahaan pengerukan terbesar kedua di Bangladesh dan juga terlibat dalam proyek pembangunan rel kereta api untuk menghubungkan kota Dohazari di Bangladesh tenggara dengan Cox’s Bazar, demikian menurut situs web Daily Sun.

Meskipun perpanjangan landasan pacu itu telah dipromosikan sebagai keuntungan bagi sektor pariwisata, RRT besar kemungkinan mengincar bandara itu untuk penggunaan militer, mengingat Cox’s Bazar bukanlah destinasi wisata, demikian ungkap para analis.

Penerbangan dari Timur Tengah menuju kawasan Asia Tenggara dan Pasifik dapat mengisi bahan bakar di bandara Cox’s Bazar, yang terletak di sepanjang rute itu, demikian ungkap Faruk Khan, purnawirawan kolonel dan mantan menteri penerbangan sipil Bangladesh, kepada BenarNews.

Di bawah skema infrastruktur Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road – OBOR), RRT telah lama ingin menghubungkan provinsi Yunnan dengan Asia Selatan lewat membangun jalan dari Kunming melalui Cox’s Bazar ke Kolkata, India. Rute itu, yang dikenal sebagai K-to-K, juga akan memungkinkan Bangladesh untuk terhubung ke Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan.

India dan negara-negara lainnya telah memantau manuver agresif semacam itu yang dilakukan oleh RRT. India merasa sangat prihatin dengan upaya perebutan posisi strategis yang dilakukan oleh RRT di sekitar Samudra Hindia. Di bawah skema infrastruktur OBOR, RRT telah mendanai pembangunan pelabuhan Chittagong di Bangladesh dan pelabuhan Gwadar di Pakistan yang dikhawatirkan India akan dijadikan lokasi pangkalan kapal selam Tiongkok.

Proyek-proyek OBOR di Asia Selatan dan Tenggara, khususnya, sering kali terbukti tidak berkelanjutan secara finansial dan telah merusak hubungan politik.

Mungkin bencana yang paling menarik perhatian adalah pelabuhan Hambantota di Sri Lanka, yang terpaksa diserahkan oleh pemerintah Sri Lanka ke RRT pada Desember 2017. Berbagai proyek OBOR telah membebani Sri Lanka dan negara-negara Indo-Pasifik lainnya yang berada di dekatnya seperti Myanmar dan Nepal dengan utang yang berpotensi tidak dapat dilunasi sehingga menempatkan mereka pada risiko kehilangan kedaulatan dan meningkatkan campur tangan RRT dalam urusan mereka.

Meskipun banyak negara di kawasan ini dan di seluruh dunia semakin berhati-hati dalam menerima pendanaan RRT, terutama dalam bentuk pinjaman konsesi, penurunan kondisi perekonomian terkait dengan pandemi COVID-19 telah menekan berbagai negara untuk mempertimbangkan kembali bujukan Tiongkok.

Dalam beberapa tahun terakhir, Bangladesh telah mengalihkan beberapa proyek ke Jepang, sebagian besar sebagai tanggapan atas laporan adanya kesulitan dengan RRT, termasuk korupsi, penundaan kinerja, kekurangan dana, dan kontroversi keamanan nasional. Pada Januari 2020, dengan mengutip adanya masalah lingkungan, Bangladesh membatalkan rencana untuk membangun pelabuhan laut dalam di Cox’s Bazar dengan RRT di Pulau Sonadia dan melanjutkan proyek yang didukung Jepang yang terpisah sejauh 25 kilometer di Matarbari, demikian yang dilaporkan surat kabar Dhaka Tribune.

RRT tampaknya memanfaatkan situasi pandemi dan pengungsi Rohingya untuk memperkuat hubungan dengan pemerintah Bangladesh dan Myanmar, tetapi gagal membantu warga yang berada dalam bahaya. Pada Februari 2021, misalnya, RRT memblokir pernyataan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengutuk kudeta militer di Myanmar, demikian yang dilaporkan BBC.

Selain itu, RRT telah berkontribusi relatif sedikit untuk membantu hampir 900.000 pengungsi di Bangladesh yang melarikan diri dari kekerasan di Negara Bagian Rakhine Myanmar sejak tahun 2017. Sebagian besar pengungsi itu tinggal di sekitar 34 kamp di Distrik Cox’s Bazar.

Amerika Serikat tetap menjadi penyedia bantuan kemanusiaan terbesar untuk meringankan situasi itu, diikuti oleh Inggris, Australia, Komisi Eropa, Jepang, Kanada, Yayasan Qatar Thani, Jerman, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Selandia Baru, Norwegia, dan Turki, yang juga telah memberikan kontribusi dalam jumlah besar.

Pada tahun 2021, Menteri Luar Negeri A.S. Antony Blinken mengumumkan bantuan tambahan senilai 2,2 triliun rupiah (155 juta dolar A.S.). “Sebagai kontributor utama bantuan dalam menanggapi krisis pengungsi Rohingya, Amerika Serikat membantu mendukung para korban kekejaman dan orang-orang rentan lainnya yang membutuhkan,” ungkap Antony Blinken dalam sebuah pernyataan pada bulan Mei. “Dengan pendanaan baru ini, total bantuan kemanusiaan kami bagi mereka yang terkena dampak krisis di Myanmar, Bangladesh, dan di tempat lain di kawasan ini sejak kekerasan brutal yang dilakukan oleh militer Myanmar pada Agustus 2017 mencapai lebih dari 18,5 triliun rupiah (1,3 miliar dolar A.S.), termasuk lebih dari 15,7 triliun rupiah (1,1 miliar dolar A.S.) untuk program di dalam Bangladesh.”

 

FOTO DIAMBIL DARI: DIGITAL GLOBE

saham