Pendanaan A.S. diperoleh untuk proyek kabel bawah laut Pasifik setelah penawaran RRT ditolak
Reuters
Negara Federasi Mikronesia (Federated States of Micronesia – FSM) akan memanfaatkan program pendanaan Amerika Serikat untuk membangun kabel komunikasi bawah laut di Samudra Pasifik setelah menolak proposal yang dipimpin oleh perusahaan Tiongkok yang dianggap menimbulkan ancaman keamanan oleh para pejabat A.S., demikian menurut dua sumber.
Kabel serat optik bawah laut itu memiliki kapasitas data jauh lebih besar daripada satelit sehingga membuat Washington mengungkapkan kekhawatiran bahwa keterlibatan perusahaan Tiongkok akan membahayakan keamanan regional. Beijing telah membantah niat menggunakan infrastruktur kabel serat optik untuk memata-matai.
Dua sumber mengatakan FSM akan menggunakan uang A.S. untuk membangun jalur kabel komunikasi di antara dua dari empat negara bagiannya, Kosrae dan Pohnpei, meniru bagian rute yang diusulkan berdasarkan proyek sebelumnya senilai 1,04 triliun rupiah (72,6 juta dolar A.S.) yang didukung oleh Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia.
Proyek itu, yang juga mencakup negara-negara kepulauan Pasifik lainnya yaitu Nauru dan Kiribati, dibatalkan setelah Washington mengemukakan kekhawatiran bahwa kontrak itu akan diberikan kepada Huawei Marine, sekarang disebut HMN Technologies dan mayoritas dimiliki oleh Hengtong Optic-Electric Co. Ltd. yang terdaftar di Bursa Efek Shanghai.
Satu sumber mengatakan FSM akan menarik dana sekitar 199,7 miliar rupiah (14 juta dolar A.S.) dari Rencana Penyelamatan Amerika (American Rescue Plan), yang dibuat oleh Presiden A.S. Joe Biden untuk mendistribusikan uang di dalam dan luar negeri guna memerangi dampak kesehatan dan ekonomi akibat berjangkitnya pandemi COVID-19.
Pemerintah FSM mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menyediakan konektivitas serat optik ke negara bagian Kosrae dan konektivitas selanjutnya ke Kiribati dan Nauru. Pemerintah FSM tidak menanggapi secara langsung pertanyaan tentang pendanaan A.S.
Departemen Luar Negeri A.S. menolak memberikan komentar.
FSM dan A.S. memiliki hubungan geopolitik yang panjang, yang diabadikan dalam Perjanjian Asosiasi Bebas (Compact of Free Association), perjanjian yang telah berlangsung selama puluhan tahun di antara A.S. dan bekas wilayah perwaliannya di Pasifik. Berdasarkan perjanjian itu, Washington bertanggung jawab atas pertahanan negara kepulauan itu.
Sumber kedua mengatakan infrastruktur kabel komunikasi bawah laut yang didanai A.S. itu besar kemungkinan akan terhubung ke kabel bawah laut HANTRU-1, jalur kabel komunikasi yang terutama digunakan oleh pemerintah A.S. yang terhubung ke Guam, wilayah A.S. di Pasifik.
Kedua sumber berbicara dengan syarat anonim.
Bank Dunia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya bekerja sama dengan FSM dan Kiribati untuk memetakan langkah mereka selanjutnya setelah tender awal untuk proyek lebih besar berakhir tanpa adanya kontrak yang diberikan.
Kabel bawah laut mewakili salah satu front terbaru dan paling sensitif dalam persaingan di antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan A.S. di perairan strategis Pasifik. (Foto: Ilustrasi penampang melintang kabel komunikasi bawah laut.)
Meskipun FSM memiliki hubungan dekat dengan A.S., FSM juga memiliki hubungan diplomatik dan perdagangan yang sudah lama terjalin dengan RRT.
Anggota parlemen terkemuka di A.S. telah memperingatkan bahwa perusahaan Tiongkok dapat merongrong tender kompetitif dengan mengajukan penawaran yang disubsidi oleh negara.
Departemen Perdagangan A.S. mencantumkan Huawei Marine pada apa yang disebutnya sebagai Daftar Entitas, yang membatasi penjualan barang dan teknologi A.S. kepada perusahaan itu. Departemen Perdagangan A.S. mengatakan bahwa pemilik baru Huawei, HMN Technologies, juga akan dicakup berdasarkan pembatasan itu.
Australia, sekutu regional kuat A.S., juga telah meningkatkan kehadirannya di Pasifik melalui penciptaan fasilitas pembiayaan infrastruktur senilai 21,1 triliun rupiah (1,48 miliar dolar A.S.) yang dapat diakses oleh negara-negara kepulauan Pasifik untuk proyek kabel bawah laut.
Nauru telah menegosiasikan rencana untuk memanfaatkan sistem Coral Sea Cable yang didukung Australia, melalui Kepulauan Solomon, demikian ungkap beberapa sumber pada Juni 2021.
FOTO DIAMBIL DARI: ISTOCK
