Patroli Rute Perdagangan Maritim

Republik Rakyat Tiongkok memiliki ambisi, tetapi apakah uangnya ada?

Salvatore Babones  | Foto dari AFP/Getty Images

Ketua Partai Komunis Tiongkok yang baru menjabat, Xi Jinping, mengunjungi Asia Tengah pada September 2013 untuk menghadiri KTT tahunan Organisasi Kerja Sama Shanghai, sebuah aliansi politik, ekonomi, dan keamanan yang saat itu mencakup Kazakhstan, Kirgizstan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Rusia, Tajikistan, dan Uzbekistan. Dalam perjalanan, ia singgah ke Universitas Nazarbayev di Kazakhstan, universitas eponim yang didirikan oleh orang kuat Kazakh Nursultan Nazarbayev. Di sana, Xi memberikan pidato yang sudah akrab bagi siapa pun yang pernah menghadiri acara seperti itu di dunia pasca-Perang Dingin, yang menekankan bahwa pemuda adalah masa depan, hubungan antarmanusia akan melestarikan perdamaian global dan yang dibutuhkan dunia sekarang adalah kerja sama yang saling menguntungkan. Untuk para syibolet dunia kedua ini, Xi menambahkan sebuah prinsip wajib ketika berbicara di Asia Tengah: seruan kebangkitan Jalur Sutra kuno.

“Jalur Sutera” bahkan tidak ada dalam judul pidato, yang oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok masih disebut sebagai pidato “Memajukan Persahabatan Antara Orang-Orang Kita dan Bekerja Bersama untuk Membangun Masa Depan yang Cerah”. Itu juga bukan Jalur Sutra Baru yang pertama. Menteri Luar Negeri A.S. saat itu Hillary Clinton meluncurkan strategi infrastruktur Jalur Sutra Baru A.S. pada Juli 2011 dengan dukungan Jenderal Angkatan Darat A.S. David Petraeus dan Komando Pusat A.S.

Akan tetapi, Jalur Sutra Baru RRT menarik imajinasi para akademisi dan media, yang mendorong Xi dan Kementerian Luar Negerinya untuk mengubah basa-basi menjadi pernyataan resmi. Ketika Xi melakukan perjalanan ke Jakarta, Indonesia, pada Oktober 2013 untuk memberikan pidato di hadapan DPR, Jalur Sutra menjadi pusat perhatian. Tiongkok tidak hanya memiliki satu Jalur Sutra melainkan dua: Sabuk Ekonomi Jalur Sutra di Asia Tengah dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 menuju Asia Tenggara, Samudra Hindia, Timur Tengah, dan Afrika Timur.

“Sabuk” terestrial menarik imajinasi dunia, tetapi “jalan” maritim menarik jauh lebih banyak sumber daya diplomatik, keuangan, dan militer RRT. Faktanya, jalur darat antara Eropa dan Tiongkok sangat tidak ekonomis, tetapi jalur laut yang menghubungkan Tiongkok dengan Singapura, Australia, Teluk Persia, Terusan Suez, dan Eropa Barat sangat penting bagi kelangsungan hidup RRT sebagai negara perdagangan. Seandainya rute di sekitar bagian bawah Eurasia ditutup, ekonomi Amerika Serikat akan bertahan. Perekonomian RRT akan mati tercekik.

Dengan demikian, seharusnya tidak mengherankan bahwa karena Tiongkok era reformasi telah diubah dari kerajaan kontinental menjadi negara perdagangan, Tiongkok harus mengupayakan komando atas laut di mana impor dan ekspornya mengalir. Ambisi RRT adalah mengamankan perdagangannya terhadap gangguan dari A.S., tetapi para ahli teori Tiongkok yang cerdas memahami bahwa itu adalah ambisi abad ke-22. Sementara itu, RRT dapat menghadapi banyak ancaman potensial lainnya: blokade India, konflik di Selat Hormuz, atau bahkan penutupan Terusan Suez. Proyek pembangunan yang disponsori Tiongkok di Asia Selatan dan Afrika Timur telah memberi negara itu lebih banyak alasan untuk mempersiapkan diri terhadap potensi intervensi militer di seluruh kawasan itu. Meski Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) masih jauh dari kemampuan untuk menantang Angkatan Laut A.S. secara global, mereka mungkin berharap akan mengganggu operasi A.S., terutama melalui perang kapal selam.

RRT tentu memiliki motif untuk memiliterisasi Jalur Sutra Maritim, dan janjinya akan bantuan asing berlebihan tanpa embel-embel kepada pemerintah di kawasan itu memberinya kesempatan. Namun, bagaimana dengan caranya? Akankah RRT benar-benar dapat mengembangkan kekuatan angkatan laut yang diperlukan untuk memproyeksikan kekuatan ke Samudra Hindia dan di luarnya? Mungkin yang lebih penting, mampukah mereka?

Berdasarkan ambisi dan pengumuman, jawaban untuk kedua pertanyaan tampaknya ya. RRT memiliki dua kapal induk dan satu lagi sedang dibangun. Kapal induk ketiganya akan menampilkan pendorong sistem daya terpadu seperti jenis yang digunakan pada kapal perusak canggih kelas Zumwalt milik Angkatan Laut A.S. Generasi keempatnya akan bertenaga nuklir, menampilkan sistem luncur elektromagnetik, pesawat tempur siluman generasi kelima dan sebuah railgun. Tiap kapal induk RRT akan dikelilingi oleh kelompok tempur penuh, lengkap dengan pengawalan kapal perusak, kapal selam serang, dan kapal pendukung. Setidaknya, itulah ambisinya.

Kenyataan Angkatan Laut PLA jauh lebih tidak menarik. Mereka memiliki sebuah kapal penjelajah hasil konversi bekas Soviet (Liaoning), yang pada dasarnya merupakan kapal pelatihan, salinan pribumi (Shandong), yang menghabiskan waktunya berlayar antara Laut Cina Timur dan Selatan, serta sayap udara kurang bertenaga yang hanya dapat lepas landas dari dek penerbangan kapal induk dengan mengeluarkan bahan bakar dan persenjataan. RRT menderita kekurangan kapasitas pengisian bahan bakar udara yang kronis, yang membatasi pesawat berbasis kapal induk Tiongkok pada operasi dalam radius sempit dari kapal asal mereka. Generasi kapal induk dan pesawat di masa depan mungkin memecahkan masalah ini, tetapi laporan berita menunjukkan bahwa RRT telah memutuskan untuk mengurangi kapal induk ketiga dan keempatnya dari masing-masing tenaga listrik dan nuklir menjadi pendorong uap. Rencana untuk kapal induk kelima dan keenam dilaporkan telah dibatalkan.

Meski ambisi militer RRT tetap tidak berkurang, sumber daya fiskalnya makin terkendala. Angka anggaran pemerintah, meski meragukan, mungkin dapat menjadi petunjuk. Sepanjang periode pertumbuhan pesat Tiongkok dari 1980-2015, anggaran pemerintah (pusat dan daerah) yang terkonsolidasi cenderung menunjukkan defisit, tetapi pertumbuhan pendapatan begitu pesat sehingga tingkat pengeluaran tiap tahun tertutupi oleh penerimaan pajak tahun berikutnya. Misalnya, pengeluaran 2015 RRT sebesar 34 triliun rupiah (15,2 triliun yuan) melampaui pendapatan 2015 sebesar 31,3 triliun rupiah (14 triliun yuan) tetapi ditutupi oleh pendapatan 2016 Tiongkok sebesar 35,8 triliun rupiah (16 triliun yuan). Pertumbuhan pendapatan dua digit berarti bahwa semua kendala anggaran bersifat lunak, sebab para pemimpin Tiongkok tahu bahwa uang untuk membayar janji hari ini akan segera tersedia, jika bukan esok.

Semua itu berubah setelah tahun 2016, ketika pengeluaran terus meningkat tetapi pendapatan mulai mandek. Pertumbuhan pendapatan tahunan, yang dulu rata-rata sekitar 20%, baru-baru ini anjlok ke satu digit yang rendah apabila angka resmi dapat dipercaya. Semua ini terjadi sebelum pandemi virus korona. Mengingat bahwa kapal induk dan sayap udaranya serta kelompok pertempuran terkait merupakan beberapa pengeluaran pertahanan terbesar, tidak mengherankan jika pemerintah Tiongkok mungkin berusaha berhemat. Sekalipun dapat menguasai tantangan teknis pengembangan kapal induk nuklir, RRT mungkin terperanjat dengan pengeluaran untuk membuatnya, apalagi memperlengkapinya.

Kisahnya sama dengan “untaian mutiara” RRT yang banyak digembar-gemborkan di sekitar Samudra Hindia. Tidak diragukan lagi bahwa RRT memiliki ambisi strategis untuk mengitari wilayah ini dengan pangkalan perang angkatan laut, udara, dan elektronik. RRT telah menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk memiliterisasi Laut Cina Selatan, membuat pulau buatan tempat RRT membangun pelabuhan, landasan pacu, dan radar. Namun, Laut Cina Selatan dekat dengan rumah, dan biaya akuisisi tanah untuk pangkalan ini nihil (biaya pembuatan lahan sepenuhnya merupakan masalah lain). Pangkalan luar negeri di negara berdaulat berpotensi jauh lebih mahal.

Pertimbangkan satu-satunya pangkalan militer utama Tiongkok di luar negeri, di Djibouti. Secara nominal, pangkalan Afrika Timur ini menghabiskan biaya sekitar 289,5 miliar rupiah (20 juta dolar A.S.) per tahun bagi RRT untuk menyewa lahannya, ditambah biaya pembangunan. Ini tampaknya lebih menguntungkan dibandingkan dengan ketentuan sewa A.S. sebesar 912,1 miliar rupiah (63 juta dolar A.S.) per tahun untuk jejak yang jauh lebih besar. Untuk A.S., persyaratan kontrak mewakili biaya penuh: Negara seperti Djibouti menghargai pangkalan A.S. berkat jaminan keamanan tersirat yang diberikannya. Sebaliknya, RRT harus membayar negara tersebut jauh lebih besar untuk membujuk mereka agar mengizinkan kehadiran militer Tiongkok. Dalam kasus Djibouti, itu termasuk
8,5 triliun rupiah (590 juta dolar A.S.) untuk pelabuhan, 7,1 triliun rupiah (490 juta dolar A.S.) untuk jalur kereta api, dan 6,5 triliun rupiah (450 juta dolar A.S.) untuk bandara.

Kisahnya sama di Pakistan, di mana proyek Pelabuhan Gwadar yang disponsori Tiongkok tidak memiliki alasan komersial yang nyata. Kabarnya berbiaya lebih dari 14,5 triliun rupiah (1 miliar dolar A.S.), tidak jelas berapa banyak sebenarnya yang telah dikeluarkan RRT untuk Gwadar. Ketika dan jika rampung, pelabuhan ini dapat menjadi titik pengisian bahan bakar untuk kapal angkatan laut Tiongkok atau pangkalan untuk marinir Tiongkok. Penggunaan apa pun yang RRT dapati untuk Gwadar, pastilah tidak setimbang dengan biayanya. Begitu pula dengan pelabuhan Hambantota yang kurang dimanfaatkan di Sri Lanka dan pelabuhan prospektif Kyaukpyu di Myanmar, masing-masing dibanderol dengan harga lebih dari 14,5 triliun rupiah (1 miliar dolar A.S.). Jika dijumlahkan, tiga mutiara Samudra Hindia ini menghabiskan biaya RRT sebesar lebih dari 43,5 triliun rupiah (3 miliar dolar A.S.) sebelum satu pun kapal Angkatan Laut PLA memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Namun, alih-alih bertekad melangkah maju menuju tahap pembangunan di masa mendatang, RRT dalam ketiga kasus menuntut kontribusi tambahan dari negara tuan rumah.

Karena perekonomian RRT telah mandek, kepemimpinan negara ini tidak lagi dapat membuat komitmen pengeluaran luar biasa, yakin bahwa pertumbuhan di masa depan akan menghasilkan sumber daya yang diperlukan untuk menepati janji masa lampau. Untuk pertama kalinya dalam empat dekade, RRT menghadapi kendala anggaran yang berat. Pada saat RRT memperbolehkan perusahaan strategis seperti perancang semikonduktor Tsinghua Unigroup dan pabrik mobil Brilliance Auto melakukan gagal bayar obligasi, jelas bahwa subsidi negara tidak lagi siap sedia seperti sebelumnya. Pemerintah Tiongkok mulai membuat pilihan yang sulit tentang prioritas pengeluaran, yang sudah biasa bagi pemerintah lain sejak lama, dan anggaran militer tidak terkecuali.

Keseriusan tantangan Tiongkok selalu didasarkan pada anggaran militer RRT yang tampaknya tidak ada habisnya dan kegemarannya akan peningkatan teknologi yang cepat. Angkatan Laut PLA saat ini terutama merupakan kekuatan kapal kecil, yang terdiri dari sejumlah besar kapal perusak, fregat, dan korvet yang relatif sederhana dan murah. Seperti angkatan laut 1.000 kapal Uni Soviet yang pernah berjaya, itu adalah armada yang murah. Untuk menantang Angkatan Laut A.S., atau bahkan meniru kapasitas Angkatan Laut A.S. untuk memproyeksikan kekuatan jauh di luar pantai Amerika, Angkatan Laut PLA memerlukan komitmen keuangan jangka panjang yang luar biasa dari pemerintah Tiongkok.

Secara terpisah, itu komitmen yang mungkin mampu ditanggung RRT. Dalam konteks banyaknya komitmen militer dan diplomatik lainnya, itu mungkin bukan yang pertama dalam daftar RRT. RRT hanya mampu mendominasi rute perdagangan maritim jika mengorbankan prioritas anggaran lainnya, seperti pengembangan pesawat jet tempur, rudal balistik antikapal, kecerdasan buatan, dan program luar angkasa. Pada saat yang sama, perang teknologi A.S.-Tiongkok telah melambungkan pengembangan semikonduktor pribumi, yang akan sangat mahal, menjadi prioritas pertahanan nasional No. 1. Belum lagi berbagai darurat keuangan yang membayangi sektor perbankan Tiongkok. Mengingat persaingan semacam itu, militerisasi Jalur Sutra Maritim, betapa pun diinginkan oleh perencana militer RRT, mungkin harus menunggu.