Para pejabat mengatakan Departemen Pertahanan A.S. mengadakan pembicaraan pertama dengan militer Tiongkok di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden
Reuters
Seorang pejabat senior Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengadakan pembicaraan dengan militer Tiongkok pada akhir Agustus 2021 yang berfokus pada pengelolaan risiko di antara kedua negara, diskusi yang baru pertama kalinya diselenggarakan sejak Presiden A.S. Joe Biden menjabat pada Januari 2021, demikian ungkap seorang pejabat A.S.
A.S. telah menempatkan upaya melawan dominasi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai inti kebijakan keamanan nasionalnya selama bertahun-tahun, dan pemerintahan Presiden Joe Biden telah menggambarkan persaingan dengan Beijing sebagai “ujian geopolitik terbesar” abad ini.
Hubungan di antara RRT dan A.S. semakin tegang, dengan dua perekonomian terbesar di dunia itu berselisih dalam segala hal mulai dari Taiwan dan catatan hak asasi manusia RRT hingga aktivitas militer Tiongkok di Laut Cina Selatan. (Foto: Bendera Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat berkibar di luar gedung perusahaan di Shanghai.)
Terlepas dari ketegangan itu, para pejabat militer A.S. telah lama berusaha untuk memiliki jalur komunikasi terbuka dengan rekan-rekan Tiongkok mereka guna mengurangi potensi gejolak atau menangani kecelakaan.
Michael Chase, wakil asisten menteri pertahanan A.S. untuk Tiongkok, berbicara pada bulan Agustus dengan Mayor Jenderal Tiongkok Huang Xueping, wakil direktur Kantor Kerja Sama Militer Internasional Tentara Pembebasan Rakyat.
Mereka menggunakan “Sambungan Telepon Pertahanan A.S.-RRT untuk melakukan konferensi video yang aman,” ungkap pejabat A.S., yang berbicara dengan syarat anonim. “Kedua belah pihak menyepakati pentingnya menjaga saluran komunikasi terbuka di antara kedua militer.”
Para pejabat mengatakan Menteri Pertahanan A.S. Lloyd Austin belum berbicara dengan rekannya dari Tiongkok, sebagian, karena ada perdebatan tentang pejabat Tiongkok mana yang menjadi rekan Lloyd Austin.
Wakil Presiden A.S. Kamala Harris mengatakan selama perjalanan ke Asia Tenggara pada akhir Agustus bahwa A.S. menyambut persaingan dan tidak mencari konflik dengan Beijing tetapi akan angkat bicara tentang berbagai isu seperti sengketa maritim di Laut Cina Selatan.
Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam menyengketakan klaim ekspansif RRT atas Laut Cina Selatan, yang dilintasi oleh jalur pelayaran vital dan mengandung ladang gas serta daerah yang kaya akan sumber daya perikanan. Mahkamah internasional pada tahun 2016 menolak klaim RRT karena dianggap tidak sah secara hukum.
Presiden Joe Biden telah meningkatkan sanksi terhadap RRT atas pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan Hong Kong. Dia juga telah menggalang dukungan sekutu dan mitra untuk membantu melawan apa yang dikatakan Gedung Putih sebagai kebijakan ekonomi dan luar negeri RRT yang semakin koersif.
FOTO DIAMBIL DARI: REUTERS
