Mempersenjatai Skema Satu Sabuk, Satu Jalan

Mempersenjatai Skema Satu Sabuk, Satu Jalan

Investasi infrastruktur RRT yang komersial secara nominal ini memfasilitasi transisinya menuju sebuah kekuatan maritim

Daniel R. Russel dan Blake H. Berger

Meski Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengecapnya sebagai inisiatif ekonomi dan pembangunan, skema investasi Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road – OBOR) pada kenyataannya adalah perwujudan upaya seluruh pemerintah untuk mengembangkan “koordinasi yang erat antara perjuangan militer dengan upaya politik, diplomatik, ekonomi, budaya, dan hukum” yang telah diserukan oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT) Xi Jinping untuk memajukan lingkungan strategis yang kondusif bagi kebangkitan Tiongkok.

Mengintegrasikan sektor sipil dan militer merupakan pilar kerangka kerja strategis kebijakan pertahanan PKT. Hal ini memungkinkan Tiongkok untuk memperoleh manfaat dari sumber daya pertahanan nasional pada masa damai dan dari proyek infrastruktur sipil jika terjadi konflik.

Mengingat bahwa Xi telah memperjuangkan “sistem militer-sipil terpadu berkemampuan strategis”, seharusnya tidak mengherankan bahwa komponen utama infrastruktur OBOR, termasuk model pelabuhan-taman-kota, jalan sutra digital, dan koridor informasi ruang angkasa, dirancang dengan fitur penggunaan ganda yang meningkatkan berbagai potensi kemampuan militer dan intelijen.

Kendati retorika Beijing yang saling menguntungkan tentang sifat obor yang damai dan ramah, fungsionalitas militer dan strategis yang disengaja tampaknya jelas tertanam dalam program ini. Namun, tantangan keamanan terhadap kepentingan Amerika Serikat atau regional tidak terletak pada risiko rantai jenis untaian mutiara dari benteng pesisir luar negeri, yang dari tempat itu Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dapat mengobarkan perang dan yang akan dipertahankannya.

Sebuah terminal pelabuhan Tiongkok di Pulau Made dekat Kyaukpyu, Myanmar, merupakan titik pertahanan strategis yang meningkatkan kemampuan Tentara Pembebasan Rakyat untuk melindungi Selat Malaka, titik sumbat yang sangat penting, dan menawarkan dukungan logistik yang berharga di Samudra Hindia. REUTERS

Sejauh ini hanya ada sedikit bukti bahwa RRT membangun pangkalan militer luar negeri berskala penuh pada model A.S., tetapi terdapat bukti yang berlimpah bahwa RRT mengembangkan jaringan titik pertahanan strategis yang secara signifikan dapat meningkatkan biaya segala intervensi militer A.S. dan menurunkan kesediaan pemerintah tuan rumah OBOR untuk menawarkan akses atau bantuan kepada A.S.

Jaringan ini, yang menyematkan militer dalam sipil, memanfaatkan alat keuangan, teknologi, perdagangan, dan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran strategis dan pertahanan. Ini secara langsung mendukung proyeksi kekuatan PLA melalui peningkatan kemampuan operasional, logistik, dan jaringan informasi yang berpusat pada platform OBOR. Hal ini bertujuan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kepentingan PKT dan tidak ramah terhadap kepentingan A.S.

Keuntungan bagi RRT dari pemanfaatan terkait OBOR sebagian besar merugikan A.S. Hal itu merupakan, seperti yang disampaikan mantan pejabat pertahanan A.S., “serangkaian kemampuan yang ditujukan, jelas … untuk mengalahkan proyeksi kekuatan … Amerika”.

Upaya tandingan digital

Ekspor teknologi Tiongkok di bawah jalan sutra digital dan adopsi luas atas jaringan satelit Beidou merupakan komponen penting dari rangkaian kemampuan ini. Ketika teknologi Tiongkok seperti kabel serat optik dan jaringan 5G disertakan dalam paket OBOR, ketergantungan de facto negara tuan rumah pada perusahaan Tiongkok meningkat berlipat ganda. Selain memajukan tata kelola digital dengan karakteristik Tiongkok, penyebaran teknologi Tiongkok, khususnya alat pengawasan dan represi, mendukung rezim otoriter — pemerintah yang lebih cenderung bentrok dengan Washington karena perilaku yang tidak demokratis.

Hal ini tidak hanya merugikan A.S. dan perusahaannya serta sekutu dan mitranya, tetapi juga memperkuat kemampuan RRT untuk merebut dan mendapatkan keuntungan dengan menetapkan standar untuk teknologi generasi berikutnya. Sejauh ini, upaya tandingan A.S. seperti Kemitraan Konektivitas Digital dan Keamanan Siber yang diumumkan pada tahun 2018 dengan anggaran yang tidak terlalu besar senilai 361,9 miliar rupiah (25 juta dolar A.S.) sangatlah tidak memadai.

Tren baru tampaknya mengarah pada ekosistem politik, ekonomi, teknologi, dan strategi di Indo-Pasifik yang makin didominasi oleh Tiongkok. Jika ada tantangan yang ditimbulkan oleh OBOR untuk A.S., itu tidak terletak pada peningkatan kemampuan PLA sendiri, tetapi pada peningkatan kemampuan PKT untuk memproyeksikan kedaulatan, aturan, atau pengaruh yang tidak semestinya berdasarkan pernyataan sepihak atas kepentingan inti. Pelaksanaan kekuatan ini akan menantang tatanan internasional terbuka berbasis aturan yang dipimpin Amerika Serikat.

Jika RRT berhasil memanfaatkan OBOR untuk lebih menonjol di Indo-Pasifik, peran A.S. sebagai penjamin perdamaian dan stabilitas regional akan tergerus. Gerakan menuju ekosistem regional yang berpusat pada Tiongkok mewakili perubahan mendasar dalam keseimbangan kekuatan regional antara RRT dan A.S.; terdapat gaung strategi “lingkup pengaruh” dalam pernyataan publik Xi yang menyerukan “Asia untuk Orang Asia”. Ini tersirat dalam ikrarnya untuk membangun “arsitektur baru kerja sama keamanan regional yang mencerminkan kebutuhan Asia”.

Terciptanya forum multilateral regional RRT yang tidak menyertakan A.S. menunjukkan bahwa PRT meletakkan landasan bagi tatanan keamanan dan ekonomi regional yang lebih berpusat pada Tiongkok. Hal ini, pada gilirannya, akan memiliki implikasi yang signifikan bagi tatanan international yang berbasis aturan.

Ini sama sekali bukan kesimpulan yang pasti bahwa ekosistem baru yang didasari oleh OBOR ini pada akhirnya akan terwujud. Memang benar bahwa kebijakan A.S. dan berkurangnya keterlibatan diplomatik di kawasan ini selama beberapa tahun terakhir tidak membantu tujuan A.S. Namun, PKT menghadapi berbagai kekuatan balasan yang dapat menggagalkan rencananya. PKT tidak menawarkan visi global yang tampaknya ingin dirangkul oleh negara lain. Pertumbuhan dua digit RRT terus melambat, dan efek samping dari pandemi COVID-19 mengurangi sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh PKT.

Menurunnya kelayakan ekonomi

Kondisi ekonomi RRT sangat berbeda saat ini dibandingkan dalam lima tahun pertama OBOR, sehingga tidak jelas seberapa layak dari segi keuangan dan politik bagi PKT untuk memasukkan modal besar ke dalam rencana ini. Proyek OBOR jarang terbukti menguntungkan secara komersial, dan perekonomian global, yang porak-poranda oleh pandemi, memperburuk masalah ini.

Terlepas dari genderang meningkatnya fusi militer-sipil, pengembang dalam beberapa kasus tidak mengikuti rencana atau mengambil jalan pintas dalam pembangunan pelabuhan, sehingga menghasilkan aset maritim yang mungkin tidak memenuhi standar PLA. Beberapa proyek OBOR telah dihentikan atau dibatalkan, dan yang lainnya akan merana dalam persiapan karena negara tuan rumah mundur secara finansial.

Banyak negara tuan rumah OBOR tidak dapat membayar bunga utang yang ada kepada RRT, yang memberi pemerintah Tiongkok pilihan yang tidak menyenangkan antara opsi pengampunan utang yang mahal atau restrukturisasi pada saat perekonomian RRT tertekan versus mendesak pembayaran kembali atau bentuk kompensasi lain — dengan risiko menuai kritik akan “diplomasi jebakan utang” dan serangan balik lokal.

Sebagai bagian dari skema Satu Sabuk, Satu Jalan, Republik Rakyat Tiongkok berupaya mengekspor program kota pintar dan pelabuhan pintarnya, yang jaringan kamera, difoto di Hong Kong, sensor, dan layanan lokasinya dapat digunakan untuk penertiban yang sah atau untuk penindasan. REUTERS

Kendati RRT telah menyepakati moratorium G-20 tentang pembayaran bunga utang oleh negara-negara termiskin di dunia, sebagian besar di Afrika, RRT tidak memiliki kebijakan serupa tentang utang OBOR. Pakistan, yang telah meminta keringanan atas pinjaman senilai 434,6 triliun rupiah (30 miliar dolar A.S.), merupakan peminjam berisiko tinggi, demikian menurut klasifikasi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi.

Begitu pula halnya dengan negara-negara tuan rumah utama OBOR lainnya seperti Bangladesh, Laos, dan Sri Lanka. Para pejabat Tiongkok, yang mengakui bahwa keringanan utang tidaklah sederhana, telah mengesampingkannya demi pinjaman preferensial yang diberikan oleh Bank Ekspor-Impor Tiongkok, yang telah membiayai lebih dari 1.800 proyek OBOR senilai sekitar 2.158,6 triliun rupiah (149 miliar dolar A.S).

Pejabat lain telah memperingatkan bahwa “pinjaman OBOR bukan bantuan asing” dan memperjelas bahwa RRT mengharapkan pengembalian pokok ditambah setidaknya bunga yang pantas.

Meningkatnya serangan balik

Proyek OBOR RRT telah lama memicu kekhawatiran di negara tuan rumah terkait masalah mulai dari korupsi dan perebutan lahan hingga kerusakan lingkungan serta hak dan keselamatan pekerja. Perilaku pemerintah Tiongkok yang angkuh terhadap tetangga atas sengketa teritorial telah menimbulkan ketidakpercayaan dan kebencian di kawasan itu.

Diplomasi prajurit serigala bertangan besi telah merongrong klaim RRT sebagai kekuatan yang ramah dan damai. Perilaku eksploitatif oleh perusahaan Tiongkok di Afrika telah memicu kebencian dan, dalam beberapa kasus, serangan balik yang keras terhadap pekerja Tiongkok. Oleh karena itu, wajar bahwa dorongan keras oleh PKT terkait pelunasan utang oleh negara yang kekurangan uang dalam resesi global, yang disebabkan oleh pandemi yang berasal dari Tiongkok, kemungkinan tidak disukai oleh negara mitra dan dapat merongrong citra dan strategi RRT.

Kritik terhadap obor tidak hanya berasal dari tuan rumah proyek dan negara yang prihatin tetapi juga lebih sering dari masyarakat Tiongkok sendiri. Ketika perekonomian RRT menderita dan penduduknya kekurangan uang akibat perang dagang A.S.-Tiongkok dan pertengkaran akibat COVID-19, warga Tiongkok makin banyak menggunakan internet untuk menyuarakan ketidaksenangan terhadap proyek-proyek besar yang merugi ini.

Para akademisi, ekonom, dan pebisnis Tiongkok berargumen bahwa sumber daya yang didedikasikan untuk OBOR dapat digunakan dengan lebih baik di tanah air. Apakah RRT dapat secara efektif “mempersenjatai” OBOR dengan menciptakan ekosistem perdagangan, teknologi, keuangan, dan titik pertahanan strategis yang berpusat pada Tiongkok — yang merongrong pengaruh A.S. dan perannya sebagai penjamin keamanan — akan menjadi hasil pilihan PKT — dan juga pilihan yang diambil di Washington.

Kemampuan A.S. untuk berperan sebagai mitra yang aktif dan kredibel di berbagai sektor dan wilayah tampaknya merupakan prasyarat yang diperlukan bagi negara target OBOR untuk melawan strategi imbalan dan hukuman Tiongkok. Ini juga akan menjadi hasil kemampuan negara-negara Indo-Pasifik yang berpikiran sama, termasuk Australia, India, Jepang, dan anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, untuk berkontribusi dan menyediakan alternatif praktis terhadap apa yang ditawarkan RRT. 

Artikel ini dikutip dari laporan Asia Society Policy Institute “Weaponizing the Belt and Road Initiative”, yang diterbitkan pada September 2020. Artikel ini telah diedit agar sesuai dengan format FORUM.

saham