Laporan: Penyelundup memalsukan identitas kapal untuk menghindari sanksi terhadap Korea Utara

Laporan: Penyelundup memalsukan identitas kapal untuk menghindari sanksi terhadap Korea Utara

Reuters

Penyelundup yang diduga menghindari sanksi terhadap Korea Utara telah beralih ke skema untuk menciptakan identitas palsu bagi kapal-kapal yang terkena sanksi, demikian yang dilaporkan sebuah kelompok riset yang berbasis di Amerika Serikat pada September 2021.

Kapal-kapal yang dicurigai melakukan penyelundupan telah lama mengubah penampilan fisiknya atau menyiarkan data posisi palsu, demikian ungkap laporan lembaga nirlaba Center for Advanced Defense Studies (C4ADS).

Laporan C4ADS menambahkan bahwa praktik “pencucian identitas kapal” jauh lebih canggih dan tidak hanya merongrong sanksi tetapi juga membahayakan integritas sistem pendaftaran kapal Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization – IMO).

“Mengingat kompleksitasnya, pencucian identitas kapal menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi regulator maritim dan risiko merongrong praktik pelayaran global,” ungkap laporan itu.

Ketika ditanya tentang laporan itu, juru bicara IMO, badan pelayaran Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan setiap praktik tertentu yang melanggar hukum harus diungkapkan ke organisasi itu sehingga dapat ditangani.

“IMO telah berupaya mengatasi masalah yang berkaitan dengan pendaftaran palsu dan praktik melanggar hukum yang terkait termasuk pendaftaran kapal tanpa sepengetahuan atau persetujuan administrasi maritim nasional yang relevan,” tambah juru bicara itu. “Pekerjaan ini sedang berlangsung.”

Korea Utara berada di bawah sanksi internasional yang ketat atas program persenjataan nuklir dan rudal balistiknya. Pembicaraan yang bertujuan membujuk Pyongyang untuk menghentikan program persenjataan itu dengan imbalan pencabutan sanksi telah terhenti.

Pemantau sanksi independen telah melaporkan kepada P.B.B. bahwa Korea Utara terus berupaya menghindari sanksi, meskipun pada tingkat lebih rendah sejak negara itu memberlakukan penutupan akses menyeluruh terhadap perbatasannya untuk mencegah berjangkitnya pandemi virus korona pada tahun 2020.

“Tatanan pelayaran internasional telah beroperasi atas dasar bahwa nomor IMO merupakan pengidentifikasi resmi dan unik yang dikeluarkan untuk satu kapal — kapal sesungguhnya, jika itu perlu dijabarkan,” ungkap C4ADS.

Studi kasus kelompok itu terhadap dua kapal yang diduga terlibat dalam menghindari sanksi Korea Utara menunjukkan bagaimana proses pendaftaran IMO dapat dibajak guna mengeluarkan identitas terdaftar untuk kapal yang tidak memiliki keberadaan, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk menyamarkan identitas kapal lain, demikian ungkap laporan itu.

C4ADS, yang menyediakan analisis dan pelaporan berbasis data tentang masalah keamanan dan konflik global, mengatakan pihaknya mengamati setidaknya 11 kapal terlibat dalam skema rumit untuk menciptakan pendaftaran kapal palsu dalam beberapa tahun terakhir.

Laporan itu menguraikan bagaimana penegak hukum dan regulator sipil dapat mendeteksi dan menghalangi aktivitas kapal semacam itu dengan menggunakan data pelacakan, citra satelit, catatan pendaftaran IMO, dan informasi lain yang tersedia untuk umum.

FOTO DIAMBIL DARI: ISTOCK

saham