• Home »
  • Cerita populer »
  • Laporan menemukan pembuangan limbah yang dilakukan oleh kapal berbendera Tiongkok merusak ekosistem laut
Laporan menemukan pembuangan limbah yang dilakukan oleh kapal berbendera Tiongkok merusak ekosistem laut

Laporan menemukan pembuangan limbah yang dilakukan oleh kapal berbendera Tiongkok merusak ekosistem laut

Joseph Hammond

Limbah laut yang dibuang oleh kapal berbendera Tiongkok menyebabkan kerusakan signifikan pada ekosistem yang rapuh di sekitar atol dan pulau-pulau Filipina, demikian menurut laporan pada Juli 2021 yang diterbitkan oleh perusahaan analitik geospasial.

Citra satelit mendeteksi setidaknya 236 kapal Tiongkok di perairan Filipina di Union Banks dan 11 kapal lainnya di sekitar Pulau Thitu, ditampilkan dalam foto, pada Juni 2021, demikian menurut laporan yang diterbitkan oleh perusahaan Simularity yang berbasis di Amerika Serikat, berjudul “Sewage from Anchored Ships is Damaging Spratly Reefs (Limbah dari Kapal yang Membuang Sauh Merusak Terumbu Karang Spratly).” Laporan itu menemukan bahwa kapal-kapal itu membuang lebih dari 1 ton limbah. Daerah terdampak lainnya di Laut Cina Selatan meliputi Pagkakaisa Reef, Johnson Reef, McKennan (Hughes) Reef, dan terumbu karang lainnya di Kepulauan Spratly.

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengklaim hak bersejarah atas sebagian besar wilayah di Laut Cina Selatan yang bagian timurnya mencakup Laut Filipina Barat. Akan tetapi, pernyataan sewenang-wenang RRT itu dibantah oleh negara-negara penggugat lainnya, termasuk Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam, dan ditolak karena dianggap tidak sah secara hukum oleh mahkamah internasional pada tahun 2016.

Meskipun kapal-kapal diizinkan untuk membuang limbah ketika berlayar di tengah laut pada jarak lebih dari 19 kilometer dari pantai, praktik tersebut dilarang di dekat terumbu karang dan atol.

“Jika terbukti bahwa kapal-kapal itu memang berasal dari Tiongkok, Filipina pasti dapat mengajukan kasus terhadap mereka karena kegiatan semacam itu merupakan pelanggaran hukum internasional,” ungkap Zhea Katrina Estrada, seorang profesor di University of Santo Tomas Filipina, kepada FORUM.

Zhea Katrina Estrada, seorang mantan analis Angkatan Bersenjata Filipina, menambahkan bahwa “pemerintah Filipina harus bersikap tegas pada pendiriannya untuk menegakkan keputusan mahkamah internasional di Den Haag pada tahun 2016 guna melindungi wilayah dan kedaulatan negara itu dan menghindari situasi semacam ini di masa depan.”

Temuan Simularity, yang didasarkan pada data dari Badan Ruang Angkasa Eropa, muncul ketika Filipina telah memberikan bukti semakin banyaknya kapal berbendera Tiongkok yang menyusup ke dalam perairannya. Manila mengumumkan pada Maret 2021 bahwa sekitar 220 kapal Tiongkok telah membuang sauh di perairannya, termasuk beberapa kapal yang merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai milisi maritim RRT.

Beijing mengklaim kapal-kapal itu mencari perlindungan dari badai dan membantah klaim dalam laporan Simularity.

Kapal berbendera Tiongkok juga telah dituduh melakukan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi di Laut Filipina Barat. Di sana, pembuangan limbah dapat merusak ekosistem laut dan semakin menguras persediaan ikan yang merupakan sumber utama makanan dan mata pencaharian bagi wilayah itu.

Ralph Recto, Pelaksana Tugas Presiden Senat Filipina, mendesak pemerintah Filipina untuk memprotes kegiatan pembuangan limbah itu dan mengancam diajukannya tindakan hukum terhadap RRT.

“Dengan mengubah terumbu karang menjadi toilet, dua objek buatan manusia sekarang terlihat dari luar angkasa: Tembok Besar Tiongkok di darat dan Limbah Besar Tiongkok di laut,” ungkap Ralph Recto kepada anggota parlemen pada pertengahan Juli.

“Jika dituntut dengan tepat, ini akan menjadi kasus fenomenal yang harus ditiru dalam menangani kejahatan lingkungan di masa depan di laut yang disengketakan,” ungkap Chester Cabalza, presiden International Development and Security Cooperation, sebuah kelompok cendekiawan Filipina, kepada FORUM. “Jika tidak, Filipina terus mengalami kerentanan karena kurangnya upaya penegakan hukumnya sendiri.”

Joseph Hammond merupakan kontributor FORUM yang memberikan laporan dari kawasan Indo-Pasifik.

 

FOTO DIAMBIL DARI: ASIA MARITIME TRANSPARENCY INITIATIVE, MAXAR TECHNOLOGIES

saham