Kekuatan untuk Perdamaian dan Ketenangan

Kekuatan untuk Perdamaian dan Ketenangan

Angkatan Laut A.S. berada di jantung visi untuk Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka

Kolonel John Gay/ARMADA PASIFIK A.S.

Kawasan Indo-Pasifik yang membentang dengan samudra yang luasnya lebih dari 163 juta kilometer persegi sangatlah beragam — secara bahasa, budaya, dan geografis. Dengan lalu lintas barang senilai lebih dari 43,53 kuadriliun rupiah (sekitar 3 triliun dolar A.S.) yang melakukan transit melintasi Laut Cina Selatan saja, kawasan ini dianggap sebagai salah satu kawasan yang paling banyak diperebutkan di dunia. Akan tetapi, persaingan tidak harus mengakibatkan timbulnya konflik.

Untuk bersaing dalam perekonomian global saat ini, semua negara di kawasan ini, serta negara lain di seluruh dunia, bergantung pada Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka serta terjaminnya aliran perdagangan. 

Amerika Serikat selalu memiliki ikatan ekonomi dan politik yang kuat dengan Indo-Pasifik serta telah mempertahankan hubungan yang kokoh dan kehadiran maritim di seluruh kawasan ini. Bekerja sama dengan negara-negara yang berpandangan serupa, A.S. telah membantu menjaga keamanan melalui nilai-nilai bersama dan kepatuhan terhadap norma dan hukum internasional, yang telah memfasilitasi kemakmuran dan cepatnya pertumbuhan bagi negara-negara Indo-Pasifik. Salah satu cara paling efektif bagi A.S. dalam mempertahankan kehadirannya yang dikerahkan di garis depan adalah melalui kemampuan Angkatan Lautnya. 

Selama lebih dari 75 tahun, Angkatan Laut A.S. telah dikerahkan bersama mitra dan sekutu regional, memberikan berbagai dukungan, termasuk bantuan kemanusiaan dan tanggap bencana (humanitarian assistance and disaster response – HADR), pelatihan, menjaga hukum internasional dan kebebasan navigasi, serta keamanan maritim. Angkatan Laut A.S. bekerja sama secara erat dengan berbagai mitra regional dalam membangun peningkatan kemampuan maritim dan kesadaran ranah maritim untuk mengatasi potensi ancaman di perairan teritorial dan zona ekonomi eksklusif mereka. 

Seorang Pelaut Angkatan Laut Prancis di atas kapal FS Bougainville mengamati cakrawala selama latihan Rim of the Pacific 2020, yang melibatkan lebih dari 5.300 personel dari 10 negara. ANGKATAN LAUT PRANCIS

Lingkungan kompetitif saat ini telah mengalami peningkatan pendudukan maritim yang melanggar hukum karena meningkatnya permintaan untuk sumber daya yang terbatas di Laut Cina Selatan. Realitas geopolitik, meluasnya ranah perang, dan munculnya kemampuan teknis baru menantang status quo dan mengganggu hubungan kerja sama yang sudah mapan serta nilai-nilai bersama di seluruh Indo-Pasifik. 

Posisi A.S. dan mitra regionalnya di Laut Cina Selatan sederhana saja: Mendukung Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka yang didasarkan pada tatanan berbasis aturan yang menjunjung tinggi hak berdaulat semua negara, terlepas dari ukuran, kekuatan, atau kemampuan militernya, sehingga setiap negara dapat mengupayakan pencapaian tujuan nasional sesuai dengan hukum internasional. 

MELAWAN KLAIM ILEGAL

Sangat kontras dengan visi dan pendekatan kooperatif ini, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mempromosikan tujuan yang sangat berbeda dalam hal tata kelola, perdagangan, hak asasi manusia, kedaulatan, dan perlindungan kekayaan intelektual. Partai Komunis Tiongkok (PKT) mewakili ancaman jangka panjang terbesar bagi keamanan di abad ke-21, tidak hanya di Indo-Pasifik tetapi juga di seluruh dunia. Di Indo-Pasifik, salah satu tantangan terbesar adalah hubungan RRT dengan negara-negara tetangganya, termasuk negara-negara yang memiliki klaim tumpang tindih atas pulau-pulau di Laut Cina Selatan. 

Laut Cina Selatan berada di atas cadangan minyak dan gas yang besar, dan Beijing secara tidak sah mengklaim semua hak atas sumber daya yang belum dimanfaatkan itu. Tampaknya PKT sedang berupaya untuk menggantikan tatanan internasional berbasis aturan yang mapan dengan tatanan ketika kekuatan nasional Tiongkok mendikte norma dan perilaku baru yang selaras dengan tujuan PKT.

Sejak tahun 2013, RRT telah menggunakan badan usaha milik negaranya untuk mengeruk dan mengklaim lebih dari 1.295 hektare lahan — hampir 19 kali lipat dari gabungan luas lahan yang diklaim semua negara-negara penggugat lainnya — dan menghancurkan terumbu karang yang masih perawan untuk membangun fitur-fitur buatan di Laut Cina Selatan. Banyak dari pos-pos terluar di Kepulauan Spratly dan Paracel ini telah dibentengi dan dimiliterisasi dengan lapangan udara, pelabuhan, pesawat jet tempur, rudal permukaan-ke-udara, kubah radar, dan fasilitas serta kemampuan lainnya meskipun RRT berjanji bahwa semua ini tidak akan digunakan untuk tujuan militer. 

Pada tahun 2016, sebuah mahkamah internasional di Den Haag menyatakan bahwa RRT tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim hak bersejarah atas sumber daya dalam “sembilan garis putus-putus” yang ditarik secara sewenang-wenang di Laut Cina Selatan. Mahkamah itu juga mengungkapkan keprihatinan atas kerusakan lingkungan laut dan terumbu karang akibat pembangunan fitur buatan dan reklamasi berskala besar yang dilakukan dengan ceroboh oleh RRT di kepulauan Spratly dan Paracel. Pengabaian terang-terangan yang dilakukan RRT terhadap kondisi lingkungan melanggar kewajibannya untuk melestarikan dan melindungi ekosistem yang rapuh dan habitat spesies yang terkuras, terancam, atau hampir punah. 

Ketika menolak putusan mahkamah itu tentang praktik lingkungannya yang melanggar hukum dan merugikan, RRT mengatakan bahwa klaimnya atas terumbu karang dan atol strategis memberi Beijing kendali penuh atas perairan yang disengketakan di Laut Cina Selatan — klaim yang tidak diakui oleh hukum internasional. 

Hingga hari ini, RRT terus melakukan patroli secara agresif di perairan yang disengketakan untuk menegakkan klaimnya yang melanggar hukum, dengan menggunakan berbagai metode seperti mendukung operator penangkapan ikan ilegal dan membentuk milisi maritim yang terdiri dari armada kapal pukat penangkap ikan rahasia guna mendukung Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Ratusan kapal milisi Tiongkok ini terlihat berkeliaran di dekat daerah yang diklaim Filipina di Laut Filipina Barat dan di seluruh Laut Cina Selatan. Milisi maritim itu berkoordinasi dengan pasukan penjaga pantai Tiongkok untuk mengganggu kapal penangkap ikan dan militer serta anjungan minyak dan gas negara-negara Asia Tenggara yang lebih kecil yang secara terbuka menolak klaim ekstensif Beijing atas Laut Cina Selatan. 

Selain agresi terhadap aktivitas ekonomi sah yang dilakukan oleh negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Angkatan Laut PLA juga mengonfrontasi kapal angkatan laut negara lain. Sejak tahun 2016, Angkatan Laut A.S. telah menjumpai setidaknya 20 pertemuan yang tidak aman atau tidak profesional dengan pasukan PLA di Indo-Pasifik, di udara dan di laut. Dalam satu pertemuan, sebuah kapal perusak Tiongkok bergerak mendekat dalam jarak 40 meter dari kapal perang A.S. sehingga memaksa kapal perang A.S. itu melakukan manuver untuk menghindari tabrakan. 

Pada tahun 2020, sebuah kapal militer Tiongkok menabrak dan menenggelamkan perahu nelayan Vietnam di lepas pantai Kepulauan Paracel yang disengketakan. Kejadian itu merupakan insiden kedua yang terjadi dalam waktu kurang dari setahun. Pada April 2020, sebuah kapal angkatan laut Tiongkok menargetkan pengarah kontrol senjatanya pada kapal Angkatan Laut Filipina yang melakukan patroli di perairan yang disengketakan, yang dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima dalam praktik militer umum. Tidak ada negara anggota ASEAN yang aman dari meningkatnya keagresifan RRT di kawasan ini, dan penindakan ilegal yang dilakukan oleh PKT menciptakan lingkungan berbahaya bagi pelaut yang sah menurut hukum.

PENJAMIN PERDAGANGAN GLOBAL

Ancaman langsung RRT terhadap negara-negara tetangganya dikombinasikan dengan diplomasi “prajurit serigala”, keengganan untuk bernegosiasi mengenai masalah Laut Cina Selatan, dan keagresifan di berbagai penjuru Samudra Hindia dan Pasifik Selatan bertentangan dengan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka. Penggunaan pemaksaan, operasi pengaruh, dan ancaman ekonomi, militer, dan diplomatik oleh Beijing untuk menggertak berbagai negara guna mengakomodasi kepentingan PKT merongrong kedaulatan negara lain, mengancam stabilitas regional, meningkatkan ketegangan, dan melemahkan pandangan yang kredibel terhadap Tiongkok.  

Dominasi Angkatan Laut A.S. di samudra dunia telah menjadikannya alat bantu kebijakan luar negeri yang sangat diperlukan dan penjamin perdagangan bebas global. Kehadiran Angkatan Laut A.S. yang dikerahkan di garis depan dan hubungan eratnya dengan sekutu dan mitra menciptakan peluang untuk bekerja bersama-sama dan meningkatkan operasi, latihan, dan pelatihan gabungan di seluruh kawasan Indo-Pasifik. Peluang-peluang ini termasuk mempertahankan pengerahan maritim kooperatif, HADR, pembagian informasi, dan operasi kebebasan navigasi berkelanjutan. Melalui aktivitas semacam itu, Angkatan Laut A.S. meningkatkan keamanan dan kesiapan maritim regional, meningkatkan daya tanggap, dan memberikan landasan bagi penangkalan yang lebih kuat serta lingkungan yang lebih aman. 

Inti dari visi ini adalah aliansi keamanan Jepang-A.S. Kedalaman komitmen A.S. terhadap Jepang didukung oleh hampir 55.000 personel militer A.S. yang ditempatkan di sana dan kemampuan untuk mengerahkan di garis depan aset militer A.S. yang paling mumpuni dan canggih ke Jepang. Pasukan Bela Diri Maritim Jepang (JMSDF) berpartisipasi dalam banyak latihan bilateral dan multilateral A.S., meningkatkan kesiapan dan interoperabilitas di antara kedua angkatan laut. Pada tahun 2020, JMSDF berpartisipasi dalam latihan Malabar dan Rim of the Pacific, yang memberikan peluang pelatihan unik yang dirancang untuk membina dan mempertahankan hubungan kerja sama yang penting untuk mempertahankan stabilitas regional.

Komandan, Pasukan Angkatan Laut A.S. di Korea (Commander, U.S. Naval Forces Korea – CNFK), bermitra dengan Korea Selatan dalam urusan angkatan laut untuk meningkatkan efektivitas operasional dan memperkuat upaya keamanan kolektif di Korea Selatan dan kawasan itu. CNFK bekerja sama dengan rekan-rekannya dan mengoordinasikan partisipasi Angkatan Laut A.S. dalam beberapa latihan bersama dan gabungan utama. 

Bersama dengan A.S., Jepang, dan Korea Selatan, ASEAN, Australia, Kanada, Prancis, India, Selandia Baru, dan Inggris telah menyatakan visi serupa untuk Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka. 

Pada tahun 2017, Quad, pengelompokan strategis yang terdiri dari Australia, India, Jepang, dan A.S., dibentuk kembali. Keempat negara itu memiliki visi yang sama berdasarkan kepentingan dan nilai bersama untuk memperkuat tatanan berbasis aturan di kawasan Indo-Pasifik.

Malaysia dan Singapura juga merupakan mitra penting di kawasan ini. Kerja sama keamanan dan pertahanan Malaysia memberikan bantuan penting di berbagai bidang seperti memerangi perdagangan manusia, kontraterorisme, dan pembajakan laut. Singapura mendukung Angkatan Laut A.S. dengan pusat pemeliharaan dan pasokan ulang, menawarkan basis regional bagi lebih dari 1.500 perusahaan A.S., dan terus menjadi mitra yang kuat dalam berbagai prioritas, termasuk perubahan iklim, kontraterorisme, kontraproliferasi, keamanan maritim regional, dan HADR. “Singapura berharap Amerika Serikat akan lebih memperluas dan memperdalam kehadirannya di kawasan ini dan menyambut kehadiran keamanan A.S. yang berkelanjutan,” ungkap Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada pertemuan KTT ASEAN-A.S. kedelapan pada November 2020.

MITRA UNTUK PERDAMAIAN DAN KEMAKMURAN

Tidak ada angkatan laut lain yang memiliki jangkauan global Angkatan Laut A.S., yang terus beroperasi di Samudra Pasifik, Atlantik, dan Hindia, serta di dalam dan di sekitar Arktik, Mediterania, Teluk Arab, dan Tanduk Afrika. Apa yang membuat Angkatan Laut A.S. menonjol adalah 10 kapal induknya, 31 kapal amfibi, 54 kapal selam serbu bertenaga nuklir, 14 kapal selam rudal balistik kelas Ohio, dan empat kapal selam rudal kelas Ohio. Beberapa kapal penjelajah dan kapal perusak Angkatan Laut A.S. merupakan kombatan permukaan sangat serbaguna yang mampu mendukung kelompok kapal induk pemukul dan pasukan amfibi, beroperasi secara independen, dan menyediakan tugas multimisi, termasuk perang udara, permukaan, dan bawah laut serta dukungan tembakan permukaan di laut. 

Dengan memanfaatkan samudra, yang menutupi hampir tiga perempat permukaan bumi, angkatan laut yang kuat dapat melakukan berbagai hal yang tidak dapat dilakukan oleh pasukan darat. Angkatan laut dapat memberikan akses luar biasa ke berbagai lokasi yang menjadi pusat perhatian di seluruh dunia, berpatroli di jalur perairan vital, serta bermanuver ke pantai yang jauh dan pusat populasi. Selain kemampuan tempur dan misi keamanannya, angkatan laut dapat memberikan kemampuan unik bagi HADR. 

Antara tahun 1991 dan 2018, Komando Indo-Pasifik A.S. (USINDOPACOM) melakukan 27 misi HADR di Indo-Pasifik. Setelah gempa bumi megathrust bawah laut Sumatra-Andaman pada tahun 2004 dan tsunami di Samudra Hindia yang menewaskan lebih dari 27.000 orang di 14 negara, tanggapan multinasional yang terkoordinasi memberikan bantuan cepat dan menetapkan dasar bagi tanggapan kooperatif di masa depan. Iktikad baik yang dihasilkan oleh operasi ini terbukti sangat efektif sehingga Angkatan Laut A.S. menciptakan Pacific Partnership, pengerahan berbagai lembaga multinasional tahunan untuk membangun tanggapan HADR. 

Dipimpin bersama oleh Armada Pasifik (Pacific Fleet – PACFLT) A.S., kemitraan ini dirancang untuk meningkatkan interoperabilitas pasukan militer, lembaga pemerintah, dan organisasi kemanusiaan selama operasi bantuan bencana, sembari memberikan bantuan kemanusiaan, medis, kedokteran gigi, dan teknik di seluruh Indo-Pasifik. Sejak tahun 2006, Pacific Partnership telah memperkuat hubungan dan ikatan keamanan di antara negara-negara peserta dan memberikan bantuan yang berharga untuk memajukan ketahanan regional. 

Angkatan Laut A.S. berusaha untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di seluruh Indo-Pasifik, menegakkan kebebasan navigasi dengan cara yang konsisten dengan hukum internasional, mempertahankan aliran perdagangan yang tidak terhambat, dan menentang segala upaya oleh negara mana pun untuk menggunakan pemaksaan atau kekuatan guna menyelesaikan sengketa. Angkatan Laut A.S. tidak melakukan ini sendirian. Peningkatan interoperabilitas, pembagian informasi, dan kemampuan kolektif sekutu dan mitra meningkatkan koordinasi keseluruhan dan memastikan berkelanjutannya Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka yang memungkinkan kemakmuran semua negara.  

Meskipun Angkatan Laut A.S. dan sekutu serta mitranya telah meningkatkan operasi keamanan di seluruh Laut Cina Selatan untuk menghambat pembangunan berkelanjutan dan klaim melanggar hukum RRT, RRT belum bekerja sama dengan negara-negara tetangganya. Ini terus meningkatkan ketegangan di kawasan ini yang dapat berujung pada konflik.

Baru-baru ini, perwakilan dari Departemen Pertahanan A.S., Kepala Staf Gabungan A.S., dan USINDOPACOM bertemu secara virtual dengan anggota Kantor Komisi Militer Pusat untuk Kerja Sama Militer Internasional RRT, Departemen Staf Gabungannya, dan Komando Medan Selatan PLA untuk mengadakan pertemuan Kelompok Kerja Komunikasi Krisis selama dua hari. Sasarannya adalah untuk membangun saling pengertian di antara kedua negara guna mencegah dan mengelola potensi krisis serta mengurangi risiko terhadap pasukan kedua negara.

Pertemuan tersebut merupakan langkah awal yang baik untuk mencegah konflik, tetapi RRT harus mengevaluasi kembali kebijakannya di Laut Cina Selatan, mengakui hukum internasional, dan menciptakan lingkungan kerja sama dengan negara-negara tetangganya guna memastikan bahwa Indo-Pasifik tetap bebas dan terbuka serta damai dan sejahtera bagi semuanya.  ο

Kolonel John Gay merupakan pejabat urusan publik di Armada Pasifik A.S. Dia bergabung dengan Angkatan Laut A.S sebagai bintara pada tahun 1988 dan terpilih untuk menjadi perwira pada tahun 1998. John Gay telah berdinas di berbagai penugasan operasional di Pasifik dan Timur Tengah, di darat dan di kapal. Dia merupakan lulusan Air War College dan memegang gelar pascasarjana di bidang studi bisnis dan strategis.

saham