Keamanan Maritim Prancis Di Indo-Pasifik

Keamanan Maritim Prancis Di Indo-Pasifik

Laksamana Muda Jean-Mathieu Rey membagikan perspektif regional dengan FORUM

Sebagai negara Pasifik de facto, Prancis merasa prihatin dengan berbagai isu di Indo-Pasifik. Wilayahnya di kawasan ini merupakan kampung halaman bagi 1,6 juta orang, dan 200.000 warga negara Prancis tinggal di berbagai negara Indo-Pasifik, demikian ungkap Laksamana Muda Jean-Mathieu Rey, komandan gabungan zona maritim Asia-Pasifik Prancis, yang dikenal sebagai ALPACI, dan Angkatan Bersenjata di Polinesia Prancis, kepada FORUM. Rey berdinas di laut selama 25 tahun, terutama di Indo-Pasifik. Dia merupakan lulusan Kursus Komando dan Staf Tinggi di Inggris dan kursus setara di Prancis. Dia memegang berbagai posisi mulai dari pemimpin peleton komando, komandan perahu patroli, dan komandan kapal fregat hingga kepala staf kelompok kapal induk pemukul Charles de Gaulle serta komandan pertahanan udara kapal perusak Forbin. Selain pernah diperbantukan untuk berdinas di Kementerian Luar Negeri, dia juga pernah menjadi penasihat untuk kerja sama keamanan dan pertahanan di Asia dan Amerika Selatan. Dari tahun 2017-2020, dia menjabat sebagai wakil direktur Dukungan Layanan Armada, mengawasi persiapan operasional kapal permukaan, kapal selam nuklir, dan kapal induk.

Seberapa besar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Prancis di Pasifik?

Prancis memiliki ZEE terbesar kedua di dunia. Di antara berbagai ZEE regionalnya, ZEE Pasifik Prancis merupakan yang terbesar dengan luas 6,8 juta kilometer persegi yang tersebar di sekitar empat pusat wilayah di antara Australia dan Meksiko. Keempat pusat wilayah itu mencakup Clipperton, Polinesia Prancis, Kaledonia Baru, serta Wallis dan Futuna.

Bagaimana ZEE itu dikendalikan?

Karena ukurannya yang sangat luas, pengawasan laut dan pengendalian ZEE ini menjadi tantangan nyata. Perlindungan ZEE ini mencakup empat misi utama: keselamatan maritim (pencarian dan penyelamatan, pemantauan lalu lintas kapal); perlindungan lingkungan (respons dan kesiapan tumpahan minyak); keamanan maritim (penegakan hukum, kontraterorisme); dan pemberantasan aktivitas ilegal (penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi (illegal, unreported and unregulated – IUU), dan perdagangan manusia, narkotika, atau persenjataan).

Kapal selam serbu Angkatan Laut Prancis FS Emeraude berlayar dalam formasi dengan kapal perusak helikopter Pasukan Bela Diri Jepang JS Hyuga pada Desember 2020 sembari melakukan operasi keamanan maritim terpadu. SERSAN DUA MARKUS CASTANEDA/ANGKATAN LAUT A.S.

Apa saja aset yang digunakan oleh Angkatan Bersenjata Prancis?

Angkatan Bersenjata Prancis di Pasifik dilengkapi dengan berbagai aset serbaguna seperti kapal fregat pengawasan, kapal patroli, kapal dukungan dan bantuan laut lepas, serta kapal tunda pesisir. Pesawat terbang seperti Falcon Guardian, Casa, dan helikopter Dolphin juga digunakan. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh satelit memungkinkan dicakupnya area yang luas.

Untuk misi pasukan penjaga pantai, saya mengoordinasikan tindakan semua dinas dan lembaga terkait laut seperti bea cukai, departemen urusan maritim, gendarmerie, kepolisian nasional, dan administrasi Polinesia, yang bertanggung jawab atas perlindungan sumber daya maritim. Pada tahun 2011, Pusat Antarlembaga Maritim dibentuk untuk meningkatkan pengawasan maritim. Pusat ini terdiri dari tiga sel, masing-masing bertanggung jawab atas penggabungan informasi, pengawasan penangkapan ikan, serta pencarian dan penyelamatan.

Apakah kehadiran maritim Prancis terbatas pada ZEE Prancis?

Tidak. Ancaman keamanan maritim tidak dibatasi oleh batas maritim nasional, dan saya yakin bahwa kita harus mengadopsi pendekatan global untuk mengatasi tantangan maritim Pasifik.

Dengan 7.000 hingga 10.000 personel pertahanan, Prancis merupakan satu-satunya negara Eropa yang mempertahankan kehadiran militer permanen, yang menggarisbawahi komitmen regional dan ambisi globalnya. Organisasi militer ini mengandalkan dua komando regional: satu komando untuk zona maritim Samudra Hindia di Abu Dhabi, yang dikenal sebagai ALINDIEN, dan komando saya di Papeete untuk ALPACI. Selain itu, tiga komando lokal di Jibuti, La Reunion, dan Kaledonia Baru menyediakan aset dan dukungan garis depan secara reguler, sembari melindungi ZEE khusus mereka.

Dalam kerangka kerja ini, Anda akan memahami bahwa saya tidak bermaksud untuk membatasi tindakan Prancis pada ZEE Prancis. Sebagai negara yang memiliki persenjataan nuklir dan anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Prancis terlibat penuh dalam menangani pencegahan krisis dan ancaman maritim regional. Aset militer yang berpangkalan secara permanen di Pasifik dapat dengan mudah diperkuat oleh kapal atau pesawat terbang yang datang dari Prancis daratan. Misalnya, kelompok kapal induk pemukul Prancis beroperasi di daerah itu pada tahun 2019 ketika kapal induk Charles de Gaulle melakukan kunjungan pelabuhan di Singapura selama Dialog Shangri-La, dan pesawat terbang jarak jauh Prancis menawarkan dukungan penting di Pasifik selama krisis COVID-19. Berbagai pengerahan lainnya, termasuk kelompok tugas amfibi, kapal perusak, atau pesawat terbang patroli maritim kami, direncanakan dan akan diperbarui setiap tahun. Bahkan saat kami menangani masalah maritim, pendekatan antarlembaga sangat penting untuk mencapai efektivitas operasional.

Angkatan bersenjata di bawah komando saya juga menangani proliferasi nuklir di Korea Utara, kebebasan navigasi di laut dan penerbangan di wilayah kepentingan bersama, dan multilateralisme.

Apa tantangan utama di daerah itu?

Mempertahankan kebebasan navigasi merupakan hal terpenting. Keamanan maritim di seluruh dunia didasarkan pada Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS), yang bertujuan untuk menjaga kebebasan navigasi. Komitmen angkatan laut Prancis di seluruh Pasifik bermaksud untuk mempromosikan dan mempertahankan tatanan berbasis aturan internasional ini. UNCLOS dinegosiasikan dalam waktu yang lama di antara lebih dari 150 negara. Pada tahun 1982, di Teluk Montego, Jamaika, mereka mencapai kesepakatan tentang kompromi terbaik di antara berbagai hak negara pesisir untuk mengeksploitasi sumber daya maritim dan prinsip historis kebebasan navigasi di luar perairan teritorial. Saya kira kita semua harus mempertahankan dan mempromosikan kompromi ini.

 Tantangan keamanan maritim mencakup banyak dan beragam topik, termasuk pembajakan, penangkapan ikan IUU, perubahan iklim, perdagangan ilegal, dan pengungsi.

Perdagangan narkotika merupakan masalah yang sangat penting. Bagaimana Prancis bertindak untuk mengatasinya?

Untuk melawan pelaku perdagangan narkoba, strategi kami di laut terdiri dari:

Memantau aliran masuk dan keluar, terutama kapal yang bergerak lambat, perahu layar, atau kapal penangkap ikan yang masuk atau meninggalkan wilayah maritim kami.

Menganalisis database maritim untuk mendeteksi sinyal lemah.

Membagikan informasi maritim dengan mitra nasional dan asing, khususnya, Joint Interagency Task Force West dan Joint Interagency Task Force South Amerika Serikat.

Ketika semua informasi ini mengarah pada intervensi, saya bertanggung jawab atas koordinasi di laut untuk semua dinas terkait (gendarmerie, bea cukai, dan jaksa penuntut).

Berkat strategi ini, aset Prancis menyita lebih dari 5 ton kokain dari kapal-kapal yang sedang melakukan perjalanan dari Amerika Tengah ke Australia/Selandia Baru di antara tahun 2016 dan 2020. Ratusan kapal juga diperiksa oleh unit gendarmerie dan bea cukai.

Banyak negara Indo-Pasifik merasa khawatir dengan penangkapan ikan berlebihan. Apa strategi Prancis dalam ranah ini?

Mengenai penangkapan ikan ilegal, strategi Prancis mengandalkan tiga jalur utama:

Memantau perilaku yang tidak biasa atau mencurigakan melalui sensor elektronik. 

Memaksimalkan manfaat citra satelit.

Mengerahkan aset udara dan maritim.

Sebagai akibatnya, kapal penangkap ikan asing tahu mereka diawasi, di dalam dan di luar ZEE, dan mereka tidak berani menangkap ikan secara ilegal di perairan kami.

Pada tahun 2020, kami terus memantau 1.677 perahu nelayan asing, dan pesawat terbang Guardian terbang di atas 304 perahu nelayan di ZEE dan sekitarnya.

Praktik kerja sama yang kuat dan efektif dengan negara-negara kepulauan Pasifik juga diterapkan. Contoh tindakan tersebut termasuk berbagi informasi maritim setiap minggu, patroli yang dilakukan oleh kapal Prancis di ZEE lain, pengerahan petugas penghubung di atas kapal Angkatan Laut, dan pelatihan penegakan hukum untuk otoritas setempat.

Bagaimana Prancis bekerja sama dengan negara-negara Indo-Pasifik lainnya?

Prancis memelihara hubungan bilateral dengan setiap negara di daerah itu melalui jaringan diplomatiknya yang penting, serta melalui kerja sama militer reguler.

Selain itu, Prancis terintegrasi penuh ke dalam berbagai organisasi multinasional, seperti Simposium Angkatan Laut Pasifik Barat, pertemuan Kepala Keamanan Pasifik Gabungan, dan Kelompok Kerja Pengapalan Samudra Pasifik dan Hindia. Prancis berpartisipasi dalam Pertemuan Menteri Pertahanan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Plus (ASEAN Defense Ministers’ Meeting Plus – ADMM Plus).

Sejak tahun 2002, Prancis juga menjadi anggota organisasi kerja sama pertahanan kuadrilateral. Kelompok ini dibentuk pada tahun 1992 atas prakarsa Australia, Selandia Baru, dan A.S. untuk memberikan bantuan kepada negara-negara kepulauan guna mengoptimalkan kerja sama struktural bagi kerja sama militer dan keamanan bilateral. Organisasi ini juga berusaha untuk memperkuat dialog politik di antara negara-negara Pasifik dan untuk mengikuti perkembangan setiap evolusi mengenai keamanan.

Prancis mengambil bagian dalam banyak latihan regional, seperti Rim of the Pacific (RIMPAC). Bahkan dalam konteks pandemi yang menantang, kami dapat mengirimkan kapal Angkatan Laut Prancis ke latihan penting ini, yang menunjukkan kemitraan kuat yang kami miliki dengan Armada Pasifik A.S. serta dengan semua pasukan A.S. di Indo-Pasifik. Tapi RIMPAC bukanlah satu-satunya latihan yang penting. Saya tidak dapat mengakhiri wawancara ini tanpa menyebutkan latihan Marara dan Croix du Sud, yang diselenggarakan oleh Prancis, bergantian setiap dua tahun, masing-masing, di Polinesia dan Kaledonia Baru. Latihan Marara pada April dan Mei 2021 menyimulasikan operasi bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana di negara kepulauan Pasifik serta membuktikan kesempatan penting untuk berlatih bersama dan bertukar pengalaman dalam skenario yang realistis.

Ada kesimpulan?

Pengerahan aset angkatan laut dan/atau udara secara reguler di ruang yang luas ini berkontribusi untuk menjaga hubungan bilateral dan multilateral dengan mitra Prancis. Dua kapal fregat kami (satu kapal berpangkalan di Tahiti dan satu kapal berpangkalan di Noumea) dikenal luas tidak hanya di Asia Tenggara tetapi juga di Pasifik Timur. Prancis juga mengerahkan, sesering mungkin dari Prancis ke kawasan Pasifik, kelompok tugas Jeanne d’Arc (hampir setiap tahun sejak 2013), yang terdiri dari kapal pendaratan helikopter (landing helicopter dock – LHD) dan kapal fregat, serta kelompok kapal induk pemukul atau kapal perusaknya.

Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, saya juga akan menyoroti kemampuan Prancis dalam mengerahkan aset udara untuk jangka pendek jauh dari pangkalan mereka di Prancis daratan. Pada Agustus 2018, peserta Mission Pegase (empat pesawat tempur Rafale dan pesawat terbang pendukungnya) mengunjungi beberapa negara mitra di Asia setelah mengikuti latihan Pitch Black di Australia.  


Prancis: Negara Indo-Pasifik

Prioritas strategis Prancis di kawasan yang menantang ini didefinisikan dalam “Strategi Pertahanan Prancis di Indo-Pasifik,” yang diterbitkan pada tahun 2019:

Mempertahankan dan memastikan integritas kedaulatan Prancis, dan perlindungan warga negara, wilayah, dan zona ekonomi eksklusif kami.

Berkontribusi pada keamanan lingkungan regional melalui kerja sama militer dan keamanan.

Mempertahankan akses bebas dan terbuka ke wilayah kepentingan bersama, bekerja sama dengan mitra kami, dalam konteks persaingan strategis global dan lingkungan militer yang menantang.

Membantu menjaga stabilitas dan keseimbangan strategis melalui tindakan komprehensif dan multilateral.

saham