Indonesia mengadopsi pendekatan strategis untuk memutakhirkan dan mengganti aset pertahanan
Tom Abke
Modernisasi pertahanan Indonesia berkembang dari upaya yang bertujuan untuk meningkatkan inventarisasi aset yang luas menjadi pendekatan strategis yang memprioritaskan pemeliharaan kemampuan, demikian menurut para analis dan pejabat pemerintah. Perubahan itu memperhitungkan ancaman dan kondisi saat ini, kemitraan, dan realitas anggaran, demikian ungkap mereka.
Aset yang lebih besar termasuk kapal fregat dan pesawat jet tempur akan dibeli sesuai jadwal pada tahap ketiga dan terakhir dari cetak biru Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force – MEF) Indonesia, demikian ungkap para pejabat, dengan pendekatan baru yang memandu langkah ke depan.
“Ada percakapan yang sedang berlangsung di antara Kementerian Pertahanan dan markas besar TNI tentang cara mengambil langkah ke depan dengan model baru yang pada dasarnya menggantikan MEF,” ungkap Evan Laksmana, seorang analis pertahanan di Yusof Ishak Institute di Singapura, kepada FORUM. Mengganti atau memutakhirkan sistem merupakan prioritas utama, demikian ungkapnya, diikuti dengan memperkuat kemampuan untuk memenuhi tuntutan operasional seperti bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana, pembajakan, penangkapan ikan ilegal, dan pelanggaran perbatasan.
Presiden Indonesia Joko Widodo mendorong pendekatan modernisasi itu. Pada akhir tahun 2020, Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menyiapkan rencana induk 25 tahun guna memberikan “totalitas kemampuan pertahanan,” demikian yang dilaporkan Tempo, layanan berita online yang berbasis di Jakarta, Indonesia. (Foto: Presiden Indonesia Joko Widodo memeriksa kesiapan prajurit saat upacara peringatan HUT TNI ke-74 di Jakarta pada Oktober 2019.)
Meskipun anggaran pertahanan Indonesia telah meningkat — mencapai “alokasi pagu pengeluaran” sekitar 135,5 triliun rupiah (9,5 miliar dolar A.S.) pada tahun 2021 — paket pinjaman luar negeri akan diperlukan untuk memenuhi jadwal pengadaan saat ini, demikian yang dilaporkan Tempo.
TNI AU berencana untuk membeli masing-masing 36 pesawat tempur multiperan Dassault Rafale dan Boeing F-15EX Advanced Eagle, 15 pesawat angkut Lockheed Martin C-130J Super Hercules, dan dua pesawat angkut tanker multiperan Airbus A330 selama empat tahun ke depan, demikian menurut situs web berita pertahanan Janes. Sementara itu pada Juni 2021, TNI AL mengumumkan pembelian delapan kapal fregat yang akan dipasok dari Italia. TNI AL juga terikat kontrak untuk membeli tiga kapal selam kelas Nagapasa Tipe 209 dari Korea Selatan.
Evan Laksmana mengatakan bahwa kebutuhan Indonesia untuk mengganti alutsistanya yang sudah tua tergambar secara tragis ketika kapal selam KRI Nanggala yang berusia 40 tahun tenggelam akibat kegagalan mekanis selama latihan pada April 2021, sehingga mengakibatkan gugurnya 53 prajurit TNI AL.
Evan Laksmana memperkirakan rencana induk baru itu menyertakan pendanaan untuk program yang ada untuk melakukan patroli di pulau-pulau dan jalur perairan negara itu melalui kerja sama dengan militer negara tetangga. Program semacam itu mencakup: patroli udara dan laut INDOMALPHI yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Filipina; kerangka kerja Patroli Selat Malaka yang mencakup patroli udara dan laut serta pembagian intelijen yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand; dan Pengaturan Kerja Sama Trilateral (Trilateral Cooperative Arrangement – TCA), perjanjian yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk menanggulangi terorisme di wilayah Laut Sulu dengan melakukan patroli laut dan udara.
“Saya kira jenis kerja sama keamanan berskala kecil ini benar-benar masuk akal,” ungkapnya. “Ancaman itu ada. Ancaman itu bukan ancaman strategis dalam arti mengancam eksistensi negara, tetapi ancaman itu merupakan masalah operasional sehari-hari yang dirasakan secara bersama-sama oleh negara-negara tetangga kami.”
Tom Abke merupakan kontributor FORUM yang memberikan laporan dari Singapura.
FOTO DIAMBIL DARI: AFP/GETTY IMAGES
