Berlandaskan Kemitraan

Berlandaskan Kemitraan

Negara-negara Indo-Pasifik Meningkatkan Kerja Sama untuk Memerangi Kejahatan Maritim

Pada dini hari tanggal 26 Oktober 2020, kapal muatan curah El Matador berada di jalur pelayaran timur Selat Singapura, yang terletak sekitar 3,2 mil laut (6 kilometer) dari Nongsa Point di pulau Batam, Indonesia. Kapal berbendera Siprus itu melayari selat tersebut — salah satu kanal maritim tersibuk di dunia — sebagai bagian dari perjalanannya selama berminggu-minggu dari pelabuhan Laut Arab Salalah, Oman, menuju Caofeidian, pelabuhan di Laut Bohai Tiongkok, ketika menerima peringatan pantai-ke-kapal: Sebuah pesawat tak dikenal telah terlihat di sebelah El Matador.

Anggota kru pun melihat penyusup di ruang mesin dan membunyikan alarm, yang membuat empat pelaku melarikan diri dari kapal pengangkut sepanjang 200 meter itu. El Matador dialihkan menuju pelabuhan di lepas pantai Batam, di mana Angkatan Laut Indonesia naik ke atas kapal dan melakukan pencarian sebelum kapal melanjutkan pelayarannya ke timur, awaknya tidak terluka dan muatannya tidak tersentuh. 

Sementara itu, pihak berwenang lainnya diperingatkan, termasuk Gugus Tugas Keamanan Maritim Angkatan Laut Singapura dan Pasukan Penjaga Pantai Kepolisian Singapura, dan siaran navigasi keamanan diterbitkan untuk memperingatkan para pelaut di area itu.

Kapten Laut Filipina Sherwin Saluba Domingo melihat melalui gyro repeater di atas kapal tempur pesisir Angkatan Laut A.S. USS Coronado dalam patroli bersama melawan pembajakan di Laut Sulu. KOPRAL DUA DEVEN LEIGH ELLIS/ANGKATAN LAUT A.S.

Dalam hitungan jam, insiden di atas kapal El Matador telah mengilustrasikan temuan kunci dari laporan utama tentang keamanan maritim: Indo-Pasifik merupakan pemimpin global dalam kerja sama maritim.

“Di banyak wilayah, pembajakan dan perampokan bersenjata di laut dianggap para pelaut sebagai ancaman keamanan maritim yang paling mendesak,” demikian menurut Indeks Keamanan Maritim 2020 yang diterbitkan oleh program Stable Seas, bagian dari organisasi nirlaba One Earth Future yang berbasis di Washington, D.C. “Untungnya, komunitas negara, organisasi masyarakat sipil, dan perusahaan swasta yang kuat telah bersatu untuk mengatasi keprihatinan ini.”

DIPOSISIKAN UNTUK MERESPONS 

Reputasi Indo-Pasifik untuk memerangi pembajakan dan kejahatan maritim lainnya secara efektif telah diperoleh melalui pendekatan bertahun-tahun yang berlandaskan kemitraan multinasional, kolaborasi antarlembaga, dan pembagian informasi. Dengan demikian, para ahli menganggap wilayah ini menempati posisi yang baik untuk menanggapi peningkatan kejahatan maritim yang dilaporkan pada tahun 2020 — kenaikan yang diyakini, setidaknya sebagian, sebagai efek riak dari pandemi virus korona yang muncul pada akhir 2019 di Wuhan, Tiongkok, dan kontraksi ekonomi yang dihasilkannya.

Episode di atas kapal El Matador merupakan salah satu dari 97 insiden, termasuk dua upaya insiden, pembajakan atau perampokan bersenjata terhadap kapal di Indo-Pasifik selama tahun 2020, demikian menurut Pusat Pembagian Informasi Perjanjian Kerja Sama Regional tentang Pemberantasan Pembajakan dan Perampokan Bersenjata terhadap Kapal di Asia (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia Information Sharing Centre – ReCAAP ISC). Itu merupakan yang terbanyak sejak tahun 2017.

Empat dari insiden pada tahun 2020 merupakan tindakan pembajakan, semuanya di Laut Cina Selatan, demikian temuan laporan tahunan pusat multinasional tersebut. (Meski masing-masing mencakup pelanggaran serupa, perampokan bersenjata terhadap kapal didefinisikan terjadi di dalam perairan teritorial suatu negara, sementara pembajakan terjadi di perairan internasional, sering disebut sebagai laut bebas.) Secara keseluruhan, 74% insiden melibatkan pencurian kecil oleh pelaku tak bersenjata tanpa cedera pada awak kapal.

Indo-Pasifik mencakup beberapa rute laut yang paling banyak diperselundupkan di dunia dan beberapa pelabuhan terbesar, dengan lebih dari setengah dari semua lalu lintas pelayaran komersial melintasi perairannya. Sebagian besar perdagangan maritim melewati Selat Singapura sepanjang 105 kilometer, jalur perairan sempit antara negara kota Singapura dan Kepulauan Riau Indonesia di bagian selatan. Pelabuhan Singapura adalah yang terbesar di Asia Tenggara dan No. 1 di seluruh dunia untuk bunkering, atau pengisian bahan bakar kapal, demikian menurut Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura. Hingga 1.000 kapal berada di pelabuhan pada satu waktu, dengan satu kapal tiba atau berangkat setiap beberapa menit.

Dengan lebar 16 kilometer, selat ini merupakan titik sumbat pelayaran, yang menempatkan kapal kargo seperti El Matador dalam jangkauan perahu pantai kecil. Memang, sebagian besar dari 34 insiden yang dilaporkan di sana pada tahun 2020, naik tiga dari tahun sebelumnya, sesuai dengan pola yang serupa: Beberapa pelaku, terkadang bersenjatakan pisau, naik ke kapal muatan curah yang mengarah ke timur di bawah selubung malam. Hanya satu insiden yang melibatkan cedera pada awak kapal; barang curian termasuk perbekalan kapal, suku cadang mesin, besi rongsokan, dan material konstruksi.

“Namun, jika perampok oportunistis melihat bahwa mereka dapat melakukan kejahatan tanpa dihukum, pencurian perbekalan kapal hari ini dapat dengan mudah meningkat menjadi insiden yang lebih serius, termasuk konfrontasi dengan awak kapal,” ungkap Masafumi Kuroki, direktur eksekutif ReCAAP ISC, saat merilis laporan tersebut dalam Nautical Forum ke-12 ReCAAP ISC pada Januari 2021. Acara virtual ini menarik sekitar 100 peserta dari lembaga militer dan penegak hukum, institusi akademis, perusahaan pelayaran, dan asosiasi industri. Presenternya termasuk Pasukan Penjaga Pantai Filipina dan Pasukan Penjaga Pantai Kepolisian Singapura.

“Di luar kewaspadaan, pelaporan tepat waktu oleh kapal, peningkatan patroli oleh lembaga penegak hukum, serta kerja sama di antara negara pesisir, kami percaya bahwa menangkap dan mengadili pelaku adalah pencegahan penting untuk menghentikan peningkatan insiden,” ungkap Kuroki.

MEMETAKAN ARAH PERGERAKAN

Pendirian pusat yang berbasis di Singapura pada November 2006 merupakan bagian dari inisiatif yang digambarkan sebagai “perjanjian antarpemerintah regional pertama untuk memajukan dan meningkatkan kerja sama melawan pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal di Asia.” Seiring ReCAAP ISC mendekati ulang tahunnya yang ke-15, 14 negara anggota pendirinya dari Asia Utara, Tenggara, dan Selatan telah bergabung dengan enam negara lainnya: Australia, Denmark, Belanda, Norwegia, Inggris, dan Amerika Serikat. Organisasi mitra ReCAAP ISC meliputi Asosiasi Pemilik Kapal Asia, Organisasi Maritim Internasional, dan Interpol.

Karyanya berfokus pada tiga pilar: berbagi informasi, seperti pembaruan mingguan dan laporan khusus; peningkatan kapasitas, termasuk lokakarya, program eksekutif, dan video pelatihan; dan pengaturan kerja sama, seperti dengan lembaga mitranya, serta acara termasuk forum dan konferensi pembajakan dan perampokan laut.

Stable Seas bermitra dengan pemerintah, militer, dan organisasi lain secara global untuk menghilangkan kegiatan maritim yang memfasilitasi dan membiayai kekerasan politik yang terorganisir. Stable Seas meluncurkan Indeks Keamanan Maritim tahunannya pada tahun 2018 untuk memetakan dan mengukur berbagai masalah — dan tanggapan pemerintah dan nonpemerintah terhadapnya — di lebih dari 70 negara pesisir di Afrika, Indo-Pasifik, dan Timur Tengah. Seraya “ruang maritim mendapatkan perhatian sebagai medan bagi tantangan keamanan nontradisional dan sebagai ruang dengan potensi ekonomi yang makin penting, begitu pula kebutuhan untuk secara empiris mengukur lingkup tantangan dan kemajuan yang dicapai di ruang maritim,” tulis Jay Benson, manajer proyek Stable Seas di Indo-Pasifik, dalam artikel Februari 2020 untuk majalah online The Diplomat.

Selain pembajakan dan perampokan bersenjata, indeks 2020 mencatat, Indo-Pasifik menghadapi tantangan dari penyelundupan maritim gelap atas obat-obatan dan produk satwa liar. Meski penculikan untuk tebusan oleh teroris tetap menjadi ancaman, itu sudah sangat berkurang melalui upaya kolaborasi, termasuk pengawasan maritim trilateral yang dilakukan di Laut Sulu sejak 2016 oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

“Kawasan ini cepat merespons bentuk kejahatan maritim ini melalui inisiatif seperti patroli terkoordinasi … dan peningkatan berbagi informasi melalui entitas seperti ReCAAP,” tulis Benson di The Diplomat.

Kapal Pasukan Penjaga Pantai Indonesia KN Tanjung Datu, kiri, dan Cutter Stratton Pasukan Penjaga Pantai A.S. berlayar melalui Selat Singapura. Insiden pembajakan dan perampokan bersenjata telah meningkat di selat ini, salah satu kanal pelayaran tersibuk di dunia.
Sersan Satu LEVI READ/PASUKAN PENJAGA PANTAI A.S.

MENCAPAI KEMAJUAN

Seperti perairan Indo-Pasifik, upaya pemberantasan kejahatan maritim di kawasan ini bersifat ekspansif, menggabungkan kekuatan militer dan personel penegak hukum, pakar pemerintah sipil, operator pelayaran, dan ilmuwan data. Selain ReCAAP ISC, inisiatif kolaboratif ini mencakup:

Pusat Pelaporan Pembajakan Biro Maritim Internasional di Kuala Lumpur, Malaysia, menyediakan pemantauan sepanjang waktu terhadap jalur pelayaran di seluruh dunia. Biro ini, yang merupakan divisi dari Kamar Dagang Internasional, mendirikan pusat tersebut pada tahun 1992 sebagai saluran untuk melaporkan insiden pembajakan dan perampokan bersenjata kepada otoritas setempat dan untuk memperingatkan nakhoda tentang titik-titik masalah.

Di bawah Program Keamanan Maritim Pasifik, Departemen Pertahanan Australia telah berkomitmen sebesar 21,7 triulin rupiah (1,5 miliar dolar A.S.) selama 30 tahun untuk membantu negara kepulauan Pasifik mempertahankan kedaulatan dan keamanan mereka. Program ini akan menyediakan 21 perahu patroli kelas Guardian kepada 13 negara per tahun 2023, serta pelatihan, keahlian koordinasi maritim, dan kemampuan pengawasan udara untuk mencegah kejahatan di zona ekonomi eksklusif negara tersebut dan di laut bebas.

Program Kejahatan Maritim Global, bagian dari Kantor PBB urusan Narkoba dan Kejahatan, mendukung upaya keamanan di seluruh Indo-Pasifik, termasuk melalui dialog penegakan hukum maritim; pelatihan berkunjung, naik, geledah, dan sita; dan teknologi kesadaran ranah maritim untuk mengidentifikasi dan menargetkan aktivitas ilegal.

Information Fusion Centre, yang didirikan pada tahun 2009 dan diselenggarakan oleh Angkatan Laut Singapura, berupaya meningkatkan keamanan maritim regional melalui pembagian informasi dan kolaborasi, dengan petugas penghubung internasional yang dikerahkan ke pusat tersebut bersama personel Angkatan Laut Singapura. Dikembangkan pada tahun 2019, portal pusat ini yang berbasis web, IRIS, memberikan gambaran aktivitas maritim secara real-time dan dapat diakses melalui perangkat seluler dari kapal di laut.

Latihan Kerja Sama dan Pelatihan Asia Tenggara (Southeast Asia Cooperation and Training – SEACAT), yang menandai iterasi ke-19 pada pertengahan 2020 sebagai simposium virtual akibat pandemi COVID-19, menyatukan personel militer dari Eropa, Indo-Pasifik, dan Amerika Utara untuk meningkatkan keamanan maritim melalui koordinasi multilateral. SEACAT 2020 berfokus pada peningkatan kemampuan kesadaran ranah maritim. “Baik negara yang prihatin dengan kekerasan langsung antarnegara di Laut Cina Selatan atau siapa pun yang prihatin dengan penangkapan ikan berlebih, pembajakan, dan kontraterorisme, ini adalah neksus di mana semua kepentingan keamanan yang beragam saling bertabrakan,” ungkap pembicara utama Gregory B. Poling, direktur Asia Maritime Transparency Initiative di Center for Strategic and International Studies.

Para ahli berpendapat bahwa mengubah pasang surut kejahatan maritim juga membutuhkan penanganan akar penyebabnya, termasuk faktor ekonomi dan tata kelola. “Pendekatan holistik yang menghubungkan respons militer dan angkatan laut dengan upaya pengembangan dan pembinaan kapasitas kemungkinan besar akan menggerus kondisi sosial ekonomi yang saat ini mendorong penduduk pesisir untuk melakukan kejahatan ini,” ungkap Indeks Keamanan Maritim. “Demikian pula, stabilitas di darat dan aturan hukum nasional yang kuat berkaitan dengan tingkat pembajakan dan perampokan bersenjata yang rendah; insiden pembajakan lebih kecil kemungkinannya terjadi di negara dengan ekonomi dan pemerintah yang kuat, dan di mana terdapat penegakan hukum yang efisien.”

Gejolak tahun 2020, dengan pandemi yang brutal, karantina wilayah yang berlarut-larut, dan hilangnya pekerjaan, sebagian mungkin menjadi penyebab meningkatnya insiden pembajakan dan perampokan bersenjata, ungkap Kuroki kepada peserta Nautical Forum. “Kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19 pada masyarakat pesisir dapat mengakibatkan lebih banyak orang melakukan perampokan laut,” ungkapnya. “Ada juga kemungkinan bahwa pekerjaan awak kapal yang berkepanjangan di atas kapal, akibat sulitnya pergantian awak, menyebabkan kelelahan pada awak kapal dan dapat mengurangi kewaspadaan mereka.”

Akan tetapi, bagian akhir dari tahun penuh ujian itu membawa sebagian kelegaan yang disambut baik, ketika negara Indo-Pasifik kembali melanjutkan latihan maritim yang telah terhenti akibat pembatasan perjalanan dan karantina terkait virus. Pada November dan Desember 2020, misalnya, instruktur Pasukan Penjaga Pantai A.S. mengadakan pelatihan operasi perahu kecil untuk anggota Pasukan Penjaga Pantai Filipina di Manila. Ini adalah acara pelatihan pertama Pasukan Penjaga Pantai A.S. di Filipina sejak pandemi dimulai.

Kerja sama tersebut dan berbagi informasi di antara mitra merupakan inti dari upaya keamanan maritim terkemuka dunia di Indo-Pasifik, ungkap organisasi seperti ReCAAP ISC dan Stable Seas. Peringatan pantai-ke-kapal yang mencegah bahaya lebih lanjut di atas kapal El Matador pada akhir Oktober 2020 disampaikan melalui sistem informasi lalu lintas kapal Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura, yang memanfaatkan teknologi canggih untuk memantau dan mengelola ribuan kapal yang melewati selat itu.

“Untuk memerangi pembajakan dan perampokan bersenjata,” Indeks Keamanan Maritim mencatat, “penting bagi pemerintah, angkatan laut, dan industri pelayaran untuk berbagi informasi.”

saham