Cerita populer

Masyarakat global bersatu dalam tanggapan yang kuat terhadap peretas yang disponsori negara Tiongkok

Staf FORUM

Amerika Serikat dan sekutu serta mitranya menanggapi secara tegas kampanye peretasan global yang diarahkan oleh rezim komunis Tiongkok dengan mengajukan dakwaan, kecaman, dan melaksanakan tindakan penanggulangan.

Serangan siber yang disponsori negara Tiongkok telah menargetkan infrastruktur penting, pemerintah, perusahaan, universitas, dan entitas lain dari Selandia Baru hingga Norwegia — bahkan tidak mengecualikan berbagai negara yang dianggap sebagai teman Republik Rakyat Tiongkok (RRT), seperti Kamboja, demikian menurut jaksa penuntut A.S.

Pada Juli 2021, Departemen Kehakiman A.S. mengumumkan dakwaan terhadap empat warga negara Tiongkok yang dituduh menggunakan malware untuk meretas sistem komputer guna mencuri kekayaan intelektual dan data bisnis rahasia, termasuk penelitian penyakit menular. Para peretas itu beroperasi atas nama Kementerian Keamanan Negara RRT.

“Luasnya dan durasi kampanye peretasan Tiongkok, termasuk upaya yang menargetkan selusin negara di berbagai sektor mulai dari penelitian biomedis dan perawatan kesehatan hingga penerbangan dan pertahanan, mengingatkan kita bahwa tidak ada negara atau industri yang aman,” ungkap Wakil Jaksa Agung A.S. Lisa O. Monaco dalam sebuah pernyataan. “Kecaman internasional hari ini menunjukkan bahwa dunia menginginkan aturan yang adil, ketika berbagai negara berinvestasi dalam inovasi, bukan pencurian.”

Bertepatan dengan pengungkapan dakwaan itu, berbagai negara demokrasi lain di seluruh dunia bergabung dengan A.S. dalam mengecam kejahatan siber RRT, termasuk peretasan sistem server email Microsoft Exchange yang diungkapkan pada awal tahun 2021 yang mengekspos puluhan ribu bisnis dan organisasi terhadap pencurian data berhak milik. (Foto: Sebuah kamera keamanan memantau gedung kantor Microsoft di Beijing pada Juli 2021.)

“Selandia Baru bergabung dengan masyarakat internasional dalam mengecam eksploitasi terhadap platform Microsoft Exchange yang dilakukan oleh aktor-aktor yang disponsori negara Tiongkok, dan penyebaran kerentanan yang meluas dan sembrono, yang menyebabkan eksploitasi aktor siber lainnya terhadapnya,” ungkap Andrew Little, Menteri Biro Keamanan Komunikasi Pemerintah Selandia Baru dalam sebuah pernyataan pada 19 Juli. “Kami menyerukan diakhirinya jenis aktivitas jahat ini, yang merongrong stabilitas dan keamanan global, dan kami mendesak Tiongkok untuk mengambil tindakan yang tepat sehubungan dengan aktivitas semacam itu yang berasal dari wilayahnya.”

Uni Eropa mengatakan bahwa kelompok yang berbasis di Tiongkok yang dikenal sebagai Advanced Persistent Threat 31 dan Advanced Persistent Threat 40 bertanggung jawab atas peretasan pada organisasi politik dan lembaga pemerintah di dalam 27 negara anggotanya, serta serangan siber terhadap industri Eropa.

Sementara itu NATO menyatakan solidaritas dengan para korban serangan yang disponsori Tiongkok dan berjanji untuk bekerja sama dengan mitra yang berpandangan serupa guna memerangi kejahatan siber. “Menegaskan kembali mandat pertahanan NATO, Aliansi ini bertekad untuk menggunakan seluruh kemampuan, sebagaimana berlaku, setiap saat untuk secara aktif menangkal, mempertahankan diri terhadap, dan melawan spektrum penuh ancaman siber, sesuai dengan hukum internasional,” ungkap organisasi itu dalam sebuah pernyataan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian mengatakan RRT “menentang dan memerangi segala bentuk serangan siber.” Dia mengatakan kepada jurnalis pada 20 Juli bahwa A.S. dan sekutunya telah “bersekongkol … untuk membuat tuduhan tak berdasar yang entah dari mana asalnya terhadap Tiongkok mengenai masalah keamanan siber,” demikian menurut transkrip Kementerian Luar Negeri Tiongkok.

Tanggapan itu cocok dengan pola yang sudah umum dikenal.

“Pemerintah Tiongkok telah mengabaikan seruan berulang kali untuk mengakhiri kampanye sembrononya, alih-alih membiarkan aktor-aktor yang didukung negaranya meningkatkan skala serangan mereka dan bertindak sembrono ketika tertangkap,” ungkap Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab dalam sebuah pernyataan pada 19 Juli. “Pemerintah Tiongkok harus mengakhiri sabotase siber sistematis ini,” ungkapnya, sembari menambahkan bahwa Tiongkok dapat dimintai pertanggungjawaban jika tidak mengakhirinya.

Sehubungan dengan kecaman terpadu itu, tiga lembaga A.S. — Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur Departemen Keamanan Dalam Negeri, Badan Keamanan Nasional, dan Biro Penyelidikan Federal — mengeluarkan pengumuman resmi yang mengidentifikasi taktik dan teknik yang digunakan oleh kelompok peretas Tiongkok. Mereka juga merekomendasikan langkah-langkah deteksi dan mitigasi seperti peningkatan pemantauan jaringan, penambalan segera terhadap kerentanan, dan penggunaan perlindungan antivirus serta metode autentikasi yang kuat.

Tindakan penanggulangan semacam itu akan memberdayakan berbagai entitas untuk “mengurangi risiko aktivitas siber jahat Tiongkok, dan meningkatkan postur pertahanan jaringan kritis mereka,” demikian menurut pengumuman resmi itu.

 

 

FOTO DIAMBIL DARI: THE ASSOCIATED PRESS

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button