Para menteri pertahanan ASEAN mendorong norma perilaku di Laut Cina Selatan

Para menteri pertahanan ASEAN mendorong norma perilaku di Laut Cina Selatan

Tom Abke

Deklarasi perilaku untuk menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan dan langkah-langkah kerja sama untuk mempertahankan diri dari ancaman nontradisional menyoroti sepasang konferensi pertahanan multilateral dalam rangka memperingati ulang tahun ke-15 Pertemuan Menteri Pertahanan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN Defense Ministers Meeting – ADMM).

Para menteri pertahanan dari 10 negara anggota ASEAN — Brunei, Myanmar, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam — berkumpul secara virtual pada 15 Juni 2021, untuk menyelenggarakan konferensi tahunan ADMM. Rekan-rekan mereka di Australia, India, Jepang, Selandia Baru, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Rusia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat bergabung pada hari berikutnya untuk mengikuti konferensi ADMM-Plus, yang juga diselenggarakan setiap tahun. (Foto: Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen, tengah, dan rekan-rekannya berpartisipasi dalam Pertemuan Menteri Pertahanan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara tahunan ke-15 yang diselenggarakan secara online pada Juni 2021.)

Kedua konferensi itu mengeluarkan deklarasi terkait Laut Cina Selatan.

Para menteri pertahanan ASEAN menyerukan implementasi penuh Deklarasi Perilaku (Declaration on the Conduct – DOC) Para Pihak di Laut Cina Selatan tahun 2002, yang disepakati di antara ASEAN dan RRT untuk mempromosikan perdamaian dan kemakmuran regional. Mereka juga menyerukan “kesimpulan awal Pedoman Perilaku (Code of Conduct – COC) yang efektif dan substantif di Laut Cina Selatan yang konsisten dengan hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) tahun 1982.”

Deklarasi ADMM-Plus itu menganjurkan “kepatuhan terhadap supremasi hukum, tata kelola yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan konstitusional, penghormatan untuk dan promosi terhadap kebebasan dasar, serta promosi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.” Para menteri pertahanan Rusia dan RRT termasuk di antara pihak-pihak yang menandatangani deklarasi itu, meskipun ada laporan luas tentang kelalaian pemerintah mereka di masing-masing bidang itu.

Salah satu kelalaian utama itu adalah Beijing yang bersikeras untuk mengabaikan UNCLOS dengan terus melakukan klaim teritorial di Laut Cina Selatan dan Timur yang dinilai melanggar hukum oleh mahkamah internasional pada tahun 2016, demikian menurut Center for Strategic and International Studies.

Deklarasi kedua konferensi itu mengutip UNCLOS sebagai hukum yang disepakati semua pihak untuk melindungi kebebasan navigasi dan penerbangan. Akan tetapi, deklarasi ADMM-Plus tidak menyebutkan DOC atau COC.

Para peserta konferensi mencapai beberapa konsensus tentang ancaman nontradisional yang ditimbulkan oleh serangan siber, keadaan darurat kesehatan masyarakat, dan bencana alam. Kedua deklarasi itu memuji kemajuan yang dibuat oleh kelompok kerja ADMM-Plus yang berfokus pada bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana serta keamanan siber. Ke-18 menteri pertahanan itu menyambut baik dukungan negara-negara Plus untuk bencana alam dan keadaan darurat kesehatan seperti pandemi COVID-19.

Para peserta ADMM menegaskan komitmen mereka terhadap ASEAN Shield, sebuah prakarsa untuk menanggapi bencana alam dengan menyatukan sumber daya. Mereka berjanji untuk “memperdalam kerja sama tanggap pandemi” dengan membagikan praktik terbaik dan pembelajaran yang diperoleh “guna mendukung kemampuan dan kesiapsiagaan ASEAN dalam mengatasi keadaan darurat kesehatan masyarakat khususnya pandemi COVID-19.”

Tentang keamanan siber, konferensi ADMM mendeklarasikan pengadopsian sepasang makalah konsep dengan tujuan membangun jaringan pertahanan siber bersama dengan pusat informasi dan keamanan siber.

Menteri Pertahanan Malaysia Ismail Sabri Yaakob menyarankan agar jaringan tersebut menghubungkan semua pusat operasi pertahanan siber negara-negara ASEAN untuk mendapatkan manfaat dari pengalaman satu sama lain, demikian yang dilaporkan Bernama, kantor berita nasional Malaysia.

 

FOTO DIAMBIL DARI: KEMENTERIAN PERTAHANAN SINGAPURA

 

Tom Abke merupakan kontributor FORUM yang memberikan laporan dari Singapura.

saham