Antony Blinken bertemu warga Uyghur guna mendapatkan saran untuk menangani Tiongkok

Antony Blinken bertemu warga Uyghur guna mendapatkan saran untuk menangani Tiongkok

The Associated Press

Menteri Luar Negeri A.S. Antony Blinken bertemu secara virtual pada awal Juli 2021 dengan warga Muslim Uyghur yang pernah ditahan di kamp-kamp di wilayah Xinjiang Tiongkok untuk menyimak pengalaman mereka dan mendapatkan saran tentang cara menekan Partai Komunis Tiongkok (PKT) agar menghentikan penindasannya di sana.

Departemen Luar Negeri A.S. mengatakan bahwa Antony Blinken ingin mendengar secara langsung dari tujuh mantan tahanan, kerabat tahanan lain, dan advokat tentang kondisi yang dihadapi masyarakat Uyghur.

“Menteri Luar Negeri menganggap penting untuk bertemu dengan orang-orang ini guna mendengar secara langsung kisah mereka, mendengar secara langsung kesan mereka tentang kekejaman yang sedang berlangsung di Xinjiang dan penahanan satu juta warga Uyghur,” ungkap juru bicara Departemen Luar Negeri A.S. Ned Price. “Selain itu, ini merupakan kesempatan bagi para peserta ini untuk menawarkan rekomendasi apa pun yang mungkin mereka miliki.”

PKT telah mendapat kecaman dan sanksi internasional yang keras karena menahan lebih dari 1 juta warga Uyghur dan kelompok minoritas etnis lainnya untuk indoktrinasi politik di Xinjiang. (Foto: Sebuah poster yang mendukung warga Uyghur terlihat selama demonstrasi menentang Olimpiade 2022 di Tiongkok pada Mei 2021 di Washington, D.C.)

Ned Price mengatakan pertemuan itu menunjukkan kesinambungan dalam kebijakan A.S. di antara pemerintahan Presiden A.S. Joe Biden dan mantan Presiden A.S. Donald Trump.

Kedua pemerintahan menyebut kampanye PKT di Xinjiang sebagai “genosida” dan menjatuhkan sanksi terhadap Tiongkok atas pelanggaran hak asasi manusia. Mantan Menteri Luar Negeri A.S. Mike Pompeo bertemu beberapa kali dengan mantan tahanan Uyghur selama masa jabatannya.

“Amerika telah berbicara dengan sangat jelas dan konsisten tentang pelanggaran, tentang kekejaman, tentang genosida berkelanjutan yang sedang terjadi di Xinjiang,” ungkap Ned Price. “Dan, sebagaimana yang kami anggap tepat, saya menduga kami akan menggunakan alat bantu tambahan ke depan untuk meminta pertanggungjawaban para pejabat yang bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi di sana.”

Sejak pemerintahan Presiden Donald Trump, A.S. terus meningkatkan tekanan terhadap Tiongkok di sejumlah bidang, terutama atas penindasan di Xinjiang dan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat politik dan hak asasi manusia di Hong Kong. Tindakan tersebut termasuk larangan perjalanan, sanksi keuangan, dan pembatasan impor Tiongkok ke A.S.

 

FOTO DIAMBIL DARI: GETTY IMAGES

saham