• Home »
  • Cerita populer »
  • Penangkapan ikan IUU Tiongkok tidak hanya memberikan ancaman terhadap mata pencaharian dan stabilitas ekonomi
Penangkapan ikan IUU Tiongkok tidak hanya memberikan ancaman terhadap mata pencaharian dan stabilitas ekonomi

Penangkapan ikan IUU Tiongkok tidak hanya memberikan ancaman terhadap mata pencaharian dan stabilitas ekonomi

Staf FORUM

Para nelayan dari Afrika, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara terus mengutuk praktik penangkapan ikan agresif dan koersif yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

“Kami akan semakin sedikit mendapatkan ikan karena kami tidak dapat mengendalikan penangkapan ikan berlebihan yang dilakukan oleh Tiongkok. Kita mungkin akan segera melihat keruntuhan sektor perikanan kita,” ungkap Jay Batongbacal, direktur Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea di University of the Philippines, kepada Deutsche Welle (DW), lembaga penyiaran internasional Jerman, pada akhir Mei 2021.

Para nelayan Filipina telah mengalami kesulitan akibat invasi kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok ke dalam perairan mereka sejak tahun 2012, ketika Beijing mulai membangun struktur militer di pulau-pulau buatan di Laut Cina Selatan, demikian ungkap nelayan Vicente Pauan kepada DW. Dia mengatakan dampaknya telah diperburuk pada tahun lalu oleh penutupan akses menyeluruh terkait virus korona yang mencegah operator mengakses pasar yang lebih besar.

“Kami bahkan tidak memiliki cukup ikan untuk memberi makan keluarga kami. Kami menjual rugi ikan-ikan itu dan terkubur dalam utang. Kami akan kelaparan,” ungkap Vicente Pauan, 35 tahun.

RRT merupakan kontributor terbesar untuk penangkapan ikan ilegal, tidak diregulasi, dan tidak dilaporkan (illegal, unregulated and unreported – IUU) di seluruh dunia, demikian menurut Indeks Penangkapan Ikan IUU, yang memeringkatkan berbagai negara berdasarkan praktik penegakan hukum. Penangkapan ikan IUU menyumbang hampir sepertiga dari semua penangkapan ikan di samudra, dengan 90% persediaan ikan global sudah dieksploitasi sepenuhnya, dieksploitasi secara berlebihan, atau habis, demikian menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.

RRT juga memiliki armada penangkapan ikan perairan jauh terbesar di dunia, demikian menurut Indeks Penangkapan Ikan IUU, dengan data satelit menunjukkan sekitar 17.000 kapal semacam itu terdaftar di Tiongkok. Surat kabar The Guardian melaporkan bahwa 1.000 kapal Tiongkok lainnya terdaftar dengan menggunakan bendera kemudahan (flag of convenience). Sebagai perbandingan, gabungan Uni Eropa dan Amerika Serikat hanya memiliki lebih dari 500 kapal penangkap ikan perairan jauh.

Para ahli berpendapat bahwa eksploitasi persediaan perikanan yang terus dilakukan oleh RRT menimbulkan ancaman geopolitik terhadap stabilitas ekonomi di Indo-Pasifik dan sekitarnya. Runtuhnya perikanan di seluruh dunia akan menghancurkan mata pencaharian sekitar 10% penduduk dunia dan berdampak buruk pada sekitar 3 miliar orang yang mengandalkan makanan laut sebagai sumber protein utama, demikian menurut P.B.B.

Batongbacal menyebut ekspansi RRT di Laut Cina Selatan sebagai tindakan yang tidak bisa dihindari.

“Tiongkok memiliki penduduk yang jumlahnya lebih dari 1 miliar yang perlu diberi makan. Tidak ada masalah ideologi atau bahkan politik terkait tindakan itu, murni bersifat praktis,” ungkapnya.

Kegiatan penangkapan ikan IUU yang dilakukan oleh RRT tidak hanya mengancam ekologi dan perekonomian tetapi juga melanggar hak-hak negara berdaulat. Di Laut Cina Selatan, armada penangkapan ikan Tiongkok telah melanggar zona ekonomi eksklusif berbagai negara dan berkontribusi pada pengambilalihan wilayah yang disengketakan oleh RRT melalui berbagai kegiatan yang nyaris menyamai aksi militer terbuka. (Foto: Para nelayan Tiongkok mencari tangkapan ikan di Laut Cina Selatan di Scarborough Shoal yang disengketakan, yang diklaim oleh Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok.)

“Beijing ingin para nelayan Tiongkok beroperasi di sini karena kehadiran mereka membantu mewujudkan klaim maritim Tiongkok,” ungkap Ryan Martinson, asisten profesor di China Maritime Studies Institute di US Naval War College, kepada surat kabar The New York Times.

Penangkapan ikan IUU juga sering kali dikaitkan dengan kejahatan terorganisir transnasional, perdagangan manusia, tenaga kerja paksa, pencucian uang, dan penghindaran pajak, demikian menurut Prakarsa Global Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional.

A.S. dan sekutu serta mitranya bekerja bersama-sama untuk meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap penangkapan ikan IUU dan kejahatan terkait.

Pada akhir Mei 2021, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (Customs and Border Protection – CBP) A.S. melarang makanan laut dari armada penangkapan ikan Tiongkok yang menurut para penyelidik menggunakan tenaga kerja paksa di atas 32 kapal, demikian yang dilaporkan Reuters. Para pejabat CBP mengatakan bahwa banyak pekerja Indonesia yang berada di atas kapal Dalian Ocean Fishing mengalami kekerasan fisik, pemotongan gaji, jeratan utang, serta kondisi kerja dan kehidupan yang bernuansa penganiayaan. Meskipun A.S. hanya mengimpor ikan senilai sekitar 3,33 miliar rupiah (233.000 dolar A.S.) dari Dalian pada tahun 2020, larangan tersebut merupakan larangan pertama yang diberlakukan oleh CBP terhadap seluruh armada, demikian yang dilaporkan Reuters.

Menteri Keamanan Dalam Negeri A.S. Alejandro Mayorkas mengatakan lembaga itu “akan terus menyelidiki secara agresif penggunaan tenaga kerja paksa yang dilakukan oleh kapal penangkapan ikan perairan jauh, dan berbagai macam industri lainnya. Produsen dan importir A.S. harus memahami bahwa akan ada konsekuensi bagi entitas yang berupaya mengeksploitasi pekerja untuk menjual barang di Amerika Serikat.”

Tenaga kerja paksa merupakan sumber ketegangan yang semakin meningkat di antara A.S. dan RRT setelah serangkaian larangan impor terkait dengan penahanan terhadap warga etnis Uyghur yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok di wilayah Xinjiang, Tiongkok barat laut.

 

FOTO DIAMBIL DARI: REUTERS

saham