• Home »
  • Cerita populer »
  • Malaysia meluncurkan pesawat jet sebagai tanggapan atas intrusi pesawat terbang militer Tiongkok
Malaysia meluncurkan pesawat jet sebagai tanggapan atas intrusi pesawat terbang militer Tiongkok

Malaysia meluncurkan pesawat jet sebagai tanggapan atas intrusi pesawat terbang militer Tiongkok

Staf FORUM

Malaysia meluncurkan pesawat jet tempur sebagai tanggapan atas lebih dari selusin pesawat terbang Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat (People’s Liberation Army Air Force – PLAAF) yang memasuki wilayah udara Malaysia pada 1 Juni 2021, di dekat negara bagian Sarawak, Malaysia, di pulau Kalimantan.

Pesawat terbang PLAAF bergerak dalam formasi taktis dan lalai menghubungi kontrol lalu lintas udara regional setelah mengabaikan permintaan identifikasi berulang kali, demikian menurut Angkatan Udara Malaysia (Royal Malaysian Air Force – RMAF). (Foto: Pesawat terbang Iluyshin II-76 Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat terbang di atas zona maritim Malaysia di lepas pantai Kota Kinabalu dalam perjalanan ke daerah pesisir Sarawak pada 1 Juni 2021.)

Menteri Luar Negeri Malaysia Hishammuddin Hussein mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia akan mengajukan protes ke Beijing dan memanggil duta besar Tiongkok untuk “mendapatkan penjelasan mengenai pelanggaran wilayah udara dan kedaulatan Malaysia ini.”

“Sikap Malaysia jelas — memiliki hubungan diplomatik yang bersahabat dengan berbagai negara tidak berarti bahwa kami akan berkompromi dengan keamanan nasional kami. Malaysia tetap bersikap teguh dalam mempertahankan martabat dan kedaulatan kami,” ungkap Hishammuddin Hussein, demikian yang dilaporkan Asia Times.

Kantor Berita Nasional Malaysia melaporkan bahwa Kepala RMAF Marsekal Tan Sri Ackbal Abdul Samad mengatakan insiden itu merupakan “ancaman serius bagi kedaulatan nasional dan keselamatan penerbangan” oleh karena padatnya lalu lintas udara dalam wilayah informasi penerbangan Kota Kinabalu.

Partai Komunis Tiongkok (PKT) menggunakan kekuatan militernya dalam upaya untuk memaksa negara-negara tetangganya dengan mengganggu kegiatan ekonomi dan pengembangan sumber daya di Laut Cina Selatan, bentangan luas yang diklaimnya melalui apa yang disebutnya sebagai sembilan garis putus-putus. Pada tahun 2016, Mahkamah Hukum Laut Internasional memutuskan sembilan garis putus-putus tersebut tidak valid. Akan tetapi pemerintah Tiongkok menolak putusan mahkamah itu, dan PKT meningkatkan militerisasinya di Laut Cina Selatan serta pada Januari 2021 menerapkan undang-undang yang mengotorisasi pasukan penjaga pantainya untuk menggunakan kekuatan dalam “mempertahankan” klaim ekspansif tersebut.

Pada Februari 2021, kapal Angkatan Laut Malaysia menghadapi kapal pasukan penjaga pantai Tiongkok yang memasuki Luconia Shoals yang kaya sumber daya di Malaysia, demikian menurut Radio Free Asia. Milisi maritim Tiongkok juga telah mengganggu kapal-kapal yang terlibat dalam pengembangan sumber daya Vietnam dan secara berkala menduduki berbagai bagian zona ekonomi eksklusif Filipina. Pesawat terbang PLAAF juga terlibat dalam kegiatan pemaksaan di dekat Taiwan, yang juga mengklaim sebagian wilayah Laut Cina Selatan. Sebagai tanggapan, Taiwan secara rutin meluncurkan pesawat tempur untuk mempertahankan wilayah udaranya.

Meskipun negara-negara di kawasan itu dan lembaga-lembaga global, termasuk mahkamah internasional, dengan suara bulat menolak klaim Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terhadap sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan, otoritas Tiongkok terus mempromosikan penafsiran PKT terhadap undang-undang itu. Di RRT, misalnya, guru-guru mengindoktrinasi murid-murid mereka dengan gagasan yang disengketakan bahwa titik paling selatan Tiongkok adalah James Shoal, terumbu karang kecil yang jaraknya sekitar 100 kilometer dari Luconia Shoals di Malaysia tetapi 1.800 kilometer dari pantai terdekat Tiongkok.

Amerika Serikat dan sekutunya memberikan dukungan kuat dengan menegaskan bahwa fitur bawah laut seperti James Shoal, yang berada 20 meter di bawah permukaan air laut, tidak dapat diklaim oleh negara atau menghasilkan zona maritim berdasarkan hukum internasional.

Bagi RRT, “hal itu merupakan klaim berlebihan yang tidak memiliki dasar,” ungkap Carl Thayer, seorang profesor emeritus di University of New South Wales di Australia yang berspesialisasi dalam studi Asia Tenggara, kepada Voice of America.

 

FOTO DIAMBIL DARI: ANGKATAN UDARA MALAYSIA

saham